Ditemukan 412 data
119 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Medan dalam putusannya tidak berdasarkan Pasal101 huruf a, b dan c UndangUndang No.5 Tahun 1986, karena dari 30 (tigapuluh) bukti yang diajukan Tergugat I dan II, hanya 7 (tujuh) bukti yang sesuaidengan pokok perkara, selebihnya adalah rekayasa (4 buah) dan tidak adahubungan dengan pokok perkara (17 buah), sehingga tidak menerapkan Pasal109 ayat 1 c, d dan e UndangUndang No.5 Tahun 1986 secara penuh yangsangat merugikan Pemohon Kasasi ;Menimbang,
31 — 4
2015, permohonan pemohon dikabulkan untuk berperkara secaracumacuma (prodeo);Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (2)UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, terbuktipemohon sebagai orang yang tidak mampu berdasarkan putusan sela a quo,maka pemohon dibebaskan dari biaya berperkara ;Mengingat, akan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) butir 18UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan 50 Tahun 2009 tentang perubahanatas UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal109
31 — 13
hukum, berdasarkan tujuanPemohon mengajukan perwalian tersebut, maka Majelis Hakim memandangbahwa tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak melanggar hukum.Menimbang, bahwa Pemohon sebagai bapak kandung Gita Junaid bintiJunaid tidak terbukti sebagai orang yang berperangai buruk seperti pemabuk,penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud pasal 49 ayat 1 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 33 ayat3 Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal109
10 — 0
Oleh karenanya syaratsyarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan didalam pasal 51 ayat (2) Undangundang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 107 ayat (4) dan pasal109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.
7 — 0
Oleh karenanya syaratsyarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan didalam pasal 51 ayat (2) Undangundang Nomor tahun 1974 jo pasal 107 ayat (4) dan pasal109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.
16 — 1
Oleh karenanya syaratsyarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan didalam pasal 51 ayat (2) Undangundang Nomor tahun 1974 jo pasal 107 ayat (4) dan pasal109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.
11 — 0
Oleh karenanya syaratsyarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan didalam pasal 46 ayat (2) Undangundang Nomor tahun 1974 jo pasal 107 ayat (4) dan pasal109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.
6 — 0
Oleh karenanya syaratsyarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan didalam pasal 51 ayat (2) Undangundang Nomor tahun 1974 jo pasal 107 ayat (4) dan pasal109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.
441 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
izin tersebut diterbitkan oleh BP2T, Terdakwa padatanggal 8 Juni 2014 telah memulai pembangunan fisik Rumah SakitHapsah, sedangkan pengesahan Dokumen UPKUPL danpemberian Izin Lingkungan pada oleh Pemda Watampone barudisetujui pada tanggal 22 Desember 2014;e Bahwa pelaksanaan pembangunan fisik Rumah Sakit Hapsah sejakbulan Juni sampai dengan tanggal 22 Desember 2014 yang tanpaizin merupakan tindak pidana administratif di bidang lingkunganhidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) juncto Pasal109
10 — 0
Oleh karenanya syaratsyarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan didalam pasal 51 ayat (2) Undangundang Nomor tahun 1974 jo pasal 107 ayat (4) dan pasal109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.
10 — 0
Oleh karenanya syaratsyarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan didalam pasal 32 ayat (2) Undangundang Nomor tahun 1974 jo pasal 107 ayat (4) dan pasal109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.
Terbanding/Penuntut Umum : KIAGUS ANWAR, SH
371 — 56
115/ KKF/ 2019Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 136/PID.LH/2020/PT PLGtanggal 20 November 2019, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga)buah jerigen plastik warna hitam masingmasing berlak segel dan berlabel barangbukti berisi cairan hitam dengan volume + 5 (lima) liter mengandung sebagiansenyawa. hidrokarbon penyusun oli dan dapat disimpulkan bahwa barang buktitersebut adalah oli yang sudah digunakan/yang telah terpakai;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal109
58 — 24
segera sempumanyaproses penyidikan perkara sehingga berkas dinyatakan sempurna oleh JPU,pada gelar perkara yang terakhir dibahas pula tentang terbitnya P19 dariJPU yang memberikan penjelasan terhadap perkara yang sedang ditanganipenyidik adalah KADALUWARSA, dapat dipahami bahwa P 19 merupakanpetunjuk JPU kepada penyidik maka berdasarkan fakta hukum dan pendapatpeserta gelar perkara serta penjelasan JPU dalam P 19 nya maka didapatkesimpulan terhadap perkara a quo dihentikan penyidikannya sesuai pasal109
Penyidikan atau penuntutan itu memang perlu dihentikan demi hukum (Vide Pasal109 ayat (2) KUHAP) ; Menimbang, bahwa adapun Halhal yang masih menjadipermasalahan antara Pemohon dengan Termohon' dalam perkara tersebutadalah :4. Menurut Pemohon; Bahwa Surat Perintah Penghentian Penyidikan tanggal 12 April2011 terhadap Hj.
24 — 6
untukmenyingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yangtermuat dalam Berita Acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (2) angka (18) penjelasan UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dengan UndangUndang Nomor 3tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009, jo pasal109
12 — 1
Oleh karenanya syaratsyarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan didalam pasal 51 ayat (2) Undangundang Nomor tahun 1974 jo pasal 107 ayat (4) dan pasal109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.
395 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK),padahal untuk syaratsyarat dalam usaha melakukan penambangan pasir lautharus ada ijin lingkungan dan ada ijin usaha pertambangan yang dikeluarkanoleh Provinsi Jatim melalui rekomendasi Energi dan Sumber Daya MineralPemkab Sumenep;Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Pemkab Sumenep mengalamikerugian kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);Akhirnya Terdakwa ditangkap beserta barang buktinya;Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal109
10 — 0
Disamping itu,tidak diperoleh bukti bukti bahwa Pemohon mempunyai sifatsifat yang dapat menjadi penghalang untuk ditunjuk sebagaiwali dari anak tersebut, yaitu) pemabok, penjudi, pemboros,gila dan atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dankewenangannya sebagai wali, sebagaimana dimaksud oleh pasal109 Kompilasi hukum Islam.Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Kakek anak tersebutsekarang telah berusia 56 tahun, mempunyai pikiran sehatdan berdasarkan keterangan saksi saksi telah terbuktiPemohon berkelakuan
14 — 5
Oleh karena itu apabila ayahnya meninggal duniamaka ibunya bertindak sebagai wali sebagaimana ketentuanpasal 47 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974jo. pasal 106 ayat (1) dan (2), dan 107 ayat (1) dan (2)Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan ketentuan pasal 48dan 49 ayat (1) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal109, 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa sebagai ayah kandung atau orang tuawajib memelihara dan mendidik anak sebaik baiknya menurutkemampuannya serta
15 — 1
Oleh karenanya syaratsyarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan didalam pasal 32 ayat (2) Undangundang Nomor tahun 1974 jo pasal 107 ayat (4) dan pasal109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.
11 — 0
Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, pula bahwa meskipun Pemohon ( PEMOHON ) adalahiobu Kandung dari anak tersebut , namun apabila Pemohon dalamkedudukannya sebagai wali terbukti secara hukum melalaikan kewajibannyaatau melanggar ketentuan peraturan perundangundangan tentang perwaliandan perlindungan anak, maka dapat dicabut hak perwaliannya berdasarkanputusan Pengadilan Agama (vide Pasal 53 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 jo Pasal 36 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal109 Kompilasi