Ditemukan 29 data
32 — 4
Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Faizal alias Pasial bin H. Mansyur)terhadap Penggugat (Hasnah binti Talli);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
4.1. Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
4.2.
100 — 34
sengketa tersebut dimana alas hak diatasnya telah terbit Sertipikat yaituSertjpikat Hak Milik No. l47/Kelurahan Inobonto, Tanggal 25 Maret 1986, Surat UkurNomor 2170/1985, tanggal 18 Oktober 1985, luas 83 M2 atas nama Muchsin BinAid Alamri (orang tua Penggugat), dengan batasbatas tanah tersebut yaitu sebagaiaUtara : Muchsim Bin Aid Alam(i ; 22022022222 22207Timur : Samsudin Mamunto ; nnn ono nnn ne nce nc enn nce ncnnsSelatan : Jalan Trans Sulawesi ; 0 nn nnn econo nnn nnerBarat : Loreng Pelabuhian/Pasial
Ir. EDUARD RATU
Tergugat:
BUPATI LUWU TIMUR
Intervensi:
HERDIANTO, S.PSi
87 — 35
Peraturan Bupati Luwu Nomor 146 Tahun 2017 Tentang PetunjukTeknis Pemilinan Kepala Desa Serentak:Pasal 74:(1) Calon yang dinyatakan terpilin adalah Calon yangmemperoleh suara terbanyak;Pasial (8 7 nam nm nn nimi(1) Panitia pemilinan menetapkan Calon Terpilin danmelaporkan kepada BPD tembusan Camat dilampiriBerita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara HasilPenghitungan Suara paling lambat 7 (Tujuh) Hari setelahpemungutan suara;Halaman 16 dari 80 Halaman Putusan Nomor: 23/G/2018/PTUN.Mks.15.16.(2
133 — 72
kepadabupati/ walikota melalui sekretaris daerah;Halaman 81 dari 175 Halaman Putusan Nomor: 33/G/2014/PTUNSRG.7) Pedoman organisasi kecamatan ditetapbkan dalam peraturanMenteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangpendayagunaan aparatur Negara;Dan juga diatur pula dalam Bab IV Kedudukan,Tugas danwewenang: Pasal 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 & 21 PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor: 19 Tahun2008 TentangKecamatan yaitu sebagai berikut: Pasial
Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepadabupati/walikota melalui sekretaris daerah;Pasial 16 pasess2seses ences ernest ens enemenieene1.
Terbanding/Tergugat : PT. Bank Mandiri Persero, Tbk Cabang Samarinda
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Pertanahan Kota Samarinda
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda
45 — 29
., LL.M, agar seseprang dapatdikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga dapatdikenakan Pasal 1365 KUH Perdata, maka unsurunsur dari Pasial 1365KUH Perdata tersebut haruslah teroenuhi seluruhnva. Jika ada salahsatu unsur yang tidak terpenuhi/tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat,Halaman 19 dari 35 Putusan No. 101/PDT/2020/PT SMRmaka oleh hukum dianggap tidak terjadi Perbuatan Melawan Hukumtersebut (Fuady, Munir.
HANG HUANG, SE
Tergugat:
PT. Bank Mandiri Persero, Tbk Cabang Samarinda
Turut Tergugat:
1.Kantor Pertanahan Kota Samarinda
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Samarinda
62 — 6
., LL.M, agar seseprang dapat dikatakan telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum sehingga dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata, maka unSsurunsur dari Pasial 1365 KUH Perdata tersebut haruslah teroenuhi seluruhnva. Jika adasalah satu unsur yang tidak terpenuhi/tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka olehhukum dianggap tidak terjadi Perbuatan Melawan Hukum tersebut (Fuady, Munir. PerbuatanMelawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Cetakan Ke IV, Bandung: PT.
94 — 52
Bahwa Tergugat 1 mengajukan kridit kepada Bank RakyatIndonesia Syariah Cabang Bukittinggi/ Turut Tergugat A dan TurutTergugat A menyetujui kredit tergugat sehingga Sertifikat Hak MilikNo. 95/2010 telah dibebankan Hak Tanggungan"Sehingga pernyataan Penggugat dalam gugatannya, merupakanBUKTI SEMPURNA yang tidak dapat dibantah lagi karena dinyatakandi depan Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasial 174 HIRjo Pasal 1925 Kitab UndangUndang Hukum Perdata:Pasal 1925 KUHPerdata"Pengakuan yang dilakukan
79 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
tugas pemerintahan;Larangan penyitaan yang diatur dalam Pasal 50 UndangUndang Nomor1 Tahun 2004 antara lain bersifat:e Absolute Tidak dibuka kemungkinan untuk menyita berdasarkan izinMahkamah Agung seperti halnya dahulu berdasarkan Pasal 66 ICW.Dengan demikian, berdasarkan alasan apapun, dilarang melakukanpenyitaan terhadap uang dan barang milik negara atau daerah maupunterhadap d) barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya miliknegara/daerah;10)Karena eksekusi tidak boleh dilakukan secara pasial
Zulkarnain Harahap, S.H.
Terdakwa:
Iwan Kurniawan
163 — 24
ZALAH pada tanggal 9 April 2021 sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) Dipergunakan dalam Perkara Pasial Ansori Bin M. Zalah - Uang yang disita dari IWAN KURNIAWAN sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti Kerugian Negara.1. 4 (empat) lembar Rekening Koran nama nasabah Anugerah dengan nomor rekening : 1556100219.2. 1 (Satu) lembar Rekening Koran atas nama CV.
ZALAH pada tanggal 9 April 2021 sebesar Rp115.000.000,00(seratus lima belas juta rupiah)
Dipergunakan dalam Perkara Pasial Ansori Bin M. Zalah
- Uang yang disita dari IWAN KURNIAWAN sebesar Rp35.000.000,00(tiga puluh lima juta rupiah);
Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti Kerugian Negara.
- 4 (empat) lembar Rekening Koran nama nasabah Anugerah dengan nomor rekening : 1556100219.