Ditemukan 151182 data
Ahmad Prioady alias Pri Cekot bin Alm. Pak Totok
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Republik Indonesia, cq. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, cq. Kepala Kepolisian Resort Situbondo, cq. Kasat Narkoba Polres Situbondo.
2.Kantor Kepolisian Resort Situbondo
25 — 0
BENEDICTUS KOENTO HELYANTO
Termohon:
KEMENTERIAN KEUANGAN RI CQ DIREKTUR JENDERAL PAJAK CQ KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR
206 — 90
DIAL SASMITA ALIAS TIKA BINTI TAMRIN
Termohon:
Kepala BNN RI Cq. Kepala BNN Provinsi Sumatera Selatan Cq. BNN Kab. Musi Rawas
209 — 63
MENGADILI:
- Menolak Permohonan Pra Pradilan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan bahwa Penggeledahan, Penyitaan dan penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon Dial Sasmita alias Tika Binti Tamrin adalah sah dan berdasarkan Hukum;
Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar NIHIL;
Surat perintah penggeledahan; danb.
Surat izin penggeledahan dari pengadilan, kecuali dalamkeadaan sangat perlu dan mendesak.Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN Llg(2) Penggeledahan pakaian dan/ atau badan terhadap perempuandilakukan oleh Polisi Wanita/PNS Polri wanita/wanita yang dipercayadan ditunjuk untuk diminta bantuannya oleh Penyidik/ PenyidikPembantu;Bahwa melihat dari ketentuan pasalpasal tersebut diatas, maka sudahsangat jelas dan tegas bahwa setiap tindakan Penggeledahan yangdilakukan oleh penyidik harus ada
hukum diatas terdapatfakta bahwa ternyata penggeledahan rumah yang dilakukan oleh Termohontidak dilengkapi dengan adanya surat izin penggeledahan dari KetuaPengadilan Negeri setempat dan juga tidak dilengkapi dengan Surat PerintahPenggeledahan dari atasan penyidik serta tidak pula melibatkan Kepala Desaatau Ketua Lingkungan setempat dengan di dampingi 2 (dua) orang saksi,dan tidak pula dibuatkan Berita Acara Penggeledahan serta tidak melibatkananggota Termohon yang Wanita mengingat yang dilakukan
PENGGELEDAHAN TERHADAP PEMOHONHalaman 22 dari 44 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN LlgBahwa karena keadaan yang sangat perlu dan mendesakberdasarkan pasal 34 KUHAP, Pasal 75 huruf e, f UndangUndang Nomor35 Tahun 2009, TERMOHON telah menerbitkan:a. Surat perintah penggeledahan Rumah/Tempat Tertutup Nomor:SP.Dah Rumah/Tempat/07/X/KA/PB.06/2020/BNNK tanggal 13September 2020;b. Berita Acara Penggeledahan Badan pada tanggal 14 September2020 yang telah ditandatangani oleh TERMOHON dan PEMOHON ;c.
Fotocopy Surat Perintah Penggeledahan Rumah/Tempat TertutupNomor: SP.DAHRUMAH/TEMPAT/07/X/KA/PB.06/2020/BNNK, tanggal13 Oktober 2020, (disebut bukti T10);11. Fotocopy Berita Acara Penggeledahan Rumah/tempat padatanggal 14 Oktober 2020, (disebut bukti T11);12. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tsk. An. ANDRE GIOPANOAlias GANO Bin MUKHTAR, tanggal 15 Oktober 2020 pukul 13.30 Wib,(disebut bukti T12);13. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tsk. An.
1.Upi Notanubun
2.Maria Afdan
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESOR MALUKU TENGGARA
14 — 0
HENDRA
Termohon:
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
621 — 195
Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020, TERMOHONmendatangi rumah PEMOHON di Gardan Marsyeba Blok L No. 9 BatamCenter, sekitar pukul 14.00 WIB, untuk melakukan penggeledahan tetapitidak menunjukkan Surat Perintah Penggeledahan;2. Bahwa PEMOHON saat itu tidak berada dirumah dan tidakmengetahui kejadian penggeledahan;3. Bahwa pada saat TERMOHON datang kerumah PEMOHON ,bersamaan dengan petugas pengiriman ekspedisi J&T, dengan 6 orangdari BPOM dan didampingi 2 orang dari pihak Kepolisian;4.
Bahwa penggeledahan diatas tidak sesuai dengan dasar KUHAPmenjadi acuan dalam penggeledahan oleh PPNS BPPOM yang terteradalam Pasal 33 KUHAP :a. Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidikdalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahanyang diperlukan;b. Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik,petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasukirumah;C.
Bahwa TERMOHON menyita mutasi rekening transaksi yang sudahlewat bukan mutasi rekening yang terjadi saat penggeledahan;2.
Bahwa setelah dilakukan tindakan penggeledahan dan penyitaandalam keadaan sangat perlu dan mendesak tersebut, PPNS Balai POM diBatam segera mengajukan permohonan persetujuan penggeledahan danpenyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam melalui Surat NomorPD.03.03.09.955.10.20.5343/LPG tanggal 2 Oktober 2020 perihal Laporanuntuk mendapatkan Persetujuan Penggeledahan (Vide Bukti T20) dan SuratNomor PD.03.03.09.955.10.20.5344/LPS tanggal 2 Oktober 2020 perihalLaporan untuk mendapatkan Persetujuan
Bahwa setelah dilakukan tindakan penggeledahan dan penyitaandalam keadaan sangat perlu dan mendesak tersebut, PPNS Balai POM di Batamsegera mengajukan permohonan persetujuan penggeledahan dan penyitaankepada Ketua Pengadilan Negeri Batam ~melalui Surat NomorPD.03.03.09.955.10.20.5343/LPG tanggal 2 Oktober 2020 perihal Laporan untukmendapatkan Persetujuan Penggeledahan (Vide Bukti T20) dan Surat NomorPD.03.03.09.955.10.20.5344/LPS tanggal 2 Oktober 2020 perihal Laporan untukmendapatkan Persetujuan
Dewi Sartika
Termohon:
Polres Padang Panjang
118 — 30
1.M. TAHER
2.NURHAYATI
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Dompu, Cq. Kasat Reskrim Polres Dompu
20 — 6
DASWIR
Termohon:
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMERINTAH KAB. SERANG
57 — 16
1.PT PALMA SATU
2.PT PANCA AGRO LESTARI
3.PT. SEBERIDA SUBUR
4.PT BANYU BENING UTAMA
5.PT KENCANA AMAL TANI
Termohon:
DIREKTUR PENYIDIKAN JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
73 — 18
RINI ANNISYAH BR GINTING
Termohon:
Direktorat Jenderal Pajak
348 — 191
MENGADILI :
- Mengabulkan Permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penggeledahan dan Penyitaan yang dilakukan Termohon berdasarkan Berita Acara Peminjaman Berkas/Bahan Bukti pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 yang ditandangani JONO PINEM, Pemberian Keterangan JONO PINEM pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 kepada Termohon yang dilakukan berdasarkan Surat Nomor: PANG.BP-11/WPJ.13/BD.04/2021 tanggal 17 Maret 2021
LANNY HERLINA
Termohon:
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Karawang
77 — 0
1.MUHAMMAD ABDI
2.SALEH JUFRI, SE
Termohon:
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
17 — 16
Mustapa Kamal Siregar
Termohon:
1.Pemerintah RI Cq. Jaksa Agung RI
2.KEJARI Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara
3.Kejaksaaan Tinggi Sumatera Utara Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan
15 — 16
M E N G A D I L I:
Dalam Eksepsi
- Menolak Eksepsi TERMOHON III untuk seluruhnya ;
Dalam Pokok Perkara
- Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk sebagian;
- Menyatakan penetapan Tersangka, penangkapan, penahanan dan penggeledahan oleh TERMOHON III terhadap PEMOHON adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
- Menyatakan Surat Penetapan Tersangka terhadap PEMOHON
Ir. Rismawati Gathmyr., M.Eng.
Termohon:
Kepala Kejaksaan Republik Indonesia Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin
55 — 22
Muhammad Waseso ST
Termohon:
Kasat Reskrim Polresta Surakarta
46 — 8
DARWAN SIREGAR DAN AILIY
Termohon:
DIREKTUR TINDAK PIDANA EKONOMI DAN KHUSUS BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
124 — 44
./2022/Dittipideksus tanggal 15 Februari 2022;
- Menyatakan penggeledahan pada tanggal 21 April 2022 berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Nomor: SP.Dah/175/IV/RES.1.11./2022/ Dittipideksus tanggal 13 April 2022 jo.
EMI SURIANI
Termohon:
Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat
39 — 17
LUCKY KARTANTO
Termohon:
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I
513 — 232
- Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Menyatakan tidak sah penggeledahan dan/atau penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON yang didasarkan pada Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor PRIN BP-013/WPJ 11/2021, tanggal 9 November 2021, sehingga secara mutatis-mutandis TERMOHON tidak lagi berwenang untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan serta segala keputusan dan/atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berdasarkan
Tn. NURBASAR RASHID
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq KELAPA KEPOLISIAN DAERAH RIAU Cq KEPALA KEPOLISIAN RESORT PELALAWAN Cq KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR UKUI
64 — 33
MENGADILI:
- Mengabulkan permohonan Pra Peradilan Pemohon untuk sebahagian;
- Menyatakan penggeledahan yang dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 2 Mei 2018 di Apotek Ridho Saputra adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
- Menyatakan penyitaan barang-barang
YUPITER ZALUKHU Alias AMA JESEN
Termohon:
Kapolri Cq Kapolda Sumut Cq Kapolres Nias Cq Kasat Reskrim Polres Nias
18 — 1