Ditemukan 1850 data
19 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
DERAZONA AIR SERVICE ; SRI IRVIATI WAHYUNI ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P), ; PT. TATA UPADI PRATAMA,
28 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT ( P4P ) ; Ir. H. FADLI RIFWAN LUBIS, SE ; PT. KALTIM PRIMA COAL
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN' PERBURUHAN PUSAT ( P4P), berkedudukan~ di JalanJend. Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan, dalamhal ini memberikan kuasa kepada : BAMBANG ADI IB,SH. Pegawai Kepaniteraan P4P Pusat, berkantor JalanJend. Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan ;ll. Ir. H. FADLI RIFWAN LUBIS, SE. , bertempat tinggaldi SBHE7 Anyelir, Panorma Rt.3 , Swarga BaraKutai Timur, Kalimantan Timur, Pemohon Kasasi danIl, dahulu Tergugat Tergugat Intervensi ;melawanPT.
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan Pusat/ Tergugat Nomor : 1320/825/527/XVIII/PHK/72003 tanggal 23 Juli 2003 ;3. Memerintahkan kepada Tergugat/P4 Pusat untuk menerbitkan suratKeputusan baru yang berisi :. Memperkuat putusan Panitia Penyelesaian PerselisinanPerburuhan Daerah Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor: 560/5555/02/UPTD.P4D/II/2003 tanggal 18 Pebruari 2003 ;4.
Membatalkan putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) No.1320/825/527/XVIII/PHK/72003 tanggal23 Juli 2003 tentang penolakan iizin Pemutusan Hubungan Kerjaantara Sdr. Fadli Rifwan Lubis dengan PT. Kaltim Prima Coal ;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan putusan yang baruyang berisi memberi izin Pemutusan Hubungan Kerja kepada PT.Kaltim Prima Coal dengan Pekerja Sdr.
pelaksanaan hukum yang berlakuseperti yang dimaksud dalam pasal 30 UndangUndang No. 14 Tahun 1985sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyatabahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalamperkara ini tidak bertentangan dengan hukum~ dan/atau. undangundang,maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : I.PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
PANITIAPENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT ( P4P ) danPemohon Kasasi Il. Ir. H. FADLI RIFWAN LUBIS, SE tersebut ;Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari SEL ASA TANGGAL 10 JUNI 2008 oleh Titi NurmalaSiagian, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua MahkamahAgung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. H.
254 — 150 — Berkekuatan Hukum Tetap
gugatan Penggugat adalah kabur karena pihakpihaknya kurang atautidak lengkap subyek hukumnya, seharusnya yang juga ikut Tergugat adalahMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI karena Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi RI melalui surat keputusannya menunjuk pegawai teknisberkeahlian khusus, dalam hal ini Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yangdiberi tugas Mengawasi Pelaksanaan Peraturan PerundangUndanganketenagakerjaan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 3tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan
11 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P), ; PT. USAHA TIMOR
11 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
JOHNY SARDJONO ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P),
60 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian UPPHI mulaiefektif berlaku pada tanggal 14 Januari 2005;Bahwa Pasal 125 ayat (2) UPPHI menegaskan, Pada saat undangundang ini mulai berlaku, semua peraturan perundangundangan yangmerupakan Peraturan Pelaksanaan dari UndangUndang Nomor 22Tahun 1957, tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (LembaranNegara Tahun 1957 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor1227) dan UndangUndang Nomor 12 Tahun 1964, tentang PemutusanHubungan Kerja Di Perusahaan Swasta (Lembaran Negara Tahun 1964Nomor
17 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P) ; PT. ARIA LESTARI TEGUH ABADI
19 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
. ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P),
21 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) VS PT. RAMAYANA LESTARI SENTOSA;
Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini ialah SuratKeputusan Panitia Penyelesaian Perselisinan Perburuhan Pusat Nomor852/777/1773/1X/PHK/71998 tanggal 14 Juli 1998 tentang KeputusanHalaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 637 K/TUN/2015Pemutusan Hubungan Kerja antara PT Ramayana Lestari Sentosa denganSdr.
Dengan berdasarkan ad.5 dan ad.6 tersebut, maka Surat Keputusan PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat Nomor 852/777/17773/IX/PHK/71998 tanggal 14 Juli 1998 patut dibatalkan;Bahwa untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi Penggugat seandainyadilaksanakan Keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan PusatNomor 852/777/17773/IX/PHK/71998 tanggal 14 Juli 1998 juga demi efektifitaspemeriksaan perkara ini, maka kiranya Panitia Penyelesaian PerselisinanPerburuhan Pusat tersebut
ditunda terlebin dahulu pelaksanaannya sesuaidengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan (4) UndangUndang Nomor 5 Tahun1986;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusansebagai berikut:Dalam Permohonan Penundaan: Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda Pelaksanaan KeputusanPanitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat Nomor 852/777/17773/IX/PHK/71998 tanggal 14 Juli 1998 tentang Pemutusan Hubungan Kerjaantara
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Panitia PenyelesaianPerselisinan Perburuhan Pusat Nomor 852/777/17773/IX/PHK/71998Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 637 K/TUN/2015tanggal 14 Juli 1998 tentang Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja antaraPT Ramayana Lestari Sentosa dengan Sadr. Budi Raharjo;3.
dimaksud dalam Pasal 30 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyatabahwa Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakartadalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang,maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PANITIAPENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN
23 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P), ; P.T. WISATA TITIAN NUSANTARA
17 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
USAHA GEDUNG BANK DAGANG NEGARA ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
23 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
NATRABU TOURS & TRAVEL ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P) ; SURYA ; NURSITI SANI ; IKA FISKA SARI ; NINING D. PURI ; H. NOER ICHLAS ; ATIK SYAHLANI ; ERMA GUSNI
11 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P) ; HOTEL INTERNASIONAL IMPERIUM ;
50 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
62 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
.) ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P)
Pasal 51 ayat (3)Undangundang No.5 Tahun 1986, maka perselisihan perburuhan inijuga telah melalui upaya penyelesaian administratif sehinggabersesuai hukum pula kiranya Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraCq.
44 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), 2. H. SYAHRIL CHAN;
13 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P), ; PT. PRIMASWADANA PERKASA FINANCE,
19 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) vs PT. SUMATERA PLASTIK INDONESIA;
PUTUSANNomor 627 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT(P4P), berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51;Selanjutnya memberi kuasa kepada : 1. Drs. Anwar Baso Mapparessa,2. Subroto, S.H. 3. Wurdayani, S.H., 4. Djoko Mursito, S.H.,5. Drs. Zafar Sodikin, 6. Mochamad Alimuddin, S.H., 7. Dra H.
,kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, para pegawai padaKepaniteraan Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4),berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 November 2000;Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugatmelawan:PT.
Linasari,Sunarseh dan Martini";Bahwa pada amar Putusan P4P Jakarta No. 1797/1671/1327/II/PHK/1 11999 tertanggal 3 November 1999, adalah sebagai berikut:MEMUTUSKANMengubah Putusan Panitia Penyelesaian Perburuhan Daerah PropinsiSumatera Utara di Medan No. 199/499/15109/PHK/II/61999 sehinggamenjadi sebagai berikut :. Menyatakan antara Pengusaha PT. Sumatera Plastik Industri JalanLangsa No. 1 Desa Purwodadi, Kecamatan Medan Sunggal No. 12 diMedan dengan Pekerja Sdri. Linasari, Sunarseh, dan Sdri.
Pelaksanaan putusan ini dibawah pengawasan Pegawai PengawasKetenagakerjaan Kantor Departemen Tenaga Kerja Kodya Medan ;Bahwa amar Putusan Panitia Perselisinan Perburuhan Daerah PropinsiSumatera Utara di Medan Nomor : 199/449/15109/PHK/11/61999, sebagaiberikut :MEMUTUSKAN. Menyatakan hubungan kerja antara Pengusaha PT. Sumatera PlastikIndustri Jalan Langsa No. 1 Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal Km. 12di Medan, dengan pekerja Sdri. Linasari Cs (8 Orang) d/a KuasanyaJames W.
Menyatakan' batal Surat Keputusan yang diterbitkan oleh PanitiaPenyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (Tergugat) Nomor1797/1671/1327/II/PHK/111999, tertanggal 3 November 1999;3. Memerintahkan Tergugat (Panitia Penyelesaian Perselisihan PerouruhanPusat) untuk membuat putusan baru yang berisikan :a. Membatalkan Keputusan Panitia Penyelesaian Perselisinan PerouruhanDaerah No. 199/449/15109/PHK/II/61999, tanggal 24 Juni 1999 ;b.
48 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) VS PT. SENAYAN TRI KARYA SEMPANA;
Februari 2000 pekerja mangkir selama 8 (delapan) hari, dan padabulan Maret 2000 pekerja mangkir mulai tanggal 6 sampai dengan tanggal 20atau 10 hari kerja berturutturut;Bahwa mengingat karyawan telah ditegur, diingatkan untuk bekerja namuntidak mau bekerja, maka Penggugat menganggap pekerja telahmengundurkan diri terhitung mulai tanggal 21 Maret 2000, selanjutnyaPenggugat dengan suratnya tanggal 10 Juli 2000 telah mengajukan izinuntuk memutuskan hubungan kerja kepada panitia PenyelesaianPerselisihan Perburuhan
atas putusan ini Penggugat telah memanggil Pekerjauntuk kembali bekerja melalui surat Penggugat tanggal 14 Nopember 2000,Nomor 009/STS/HR/XI/00, namun pekeria untuk kedua kalinya menolakuntuk bekerja kembali di Perusahaan Penggugat dan menyatakan bandingke P4 Pusat;Bahwa P4 Pusat telah memutus perkara banding yang diajukan oleh Pekerjadengan putusannya tanggal 8 Januari 2001, Nomor: 04/2211/3661/IX/PHK/12001, yang amamya sebagai berikut:MemutuskanMengubah Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
Putusan Nomor 625 K/TUN/20152009, UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009,serta peraturan perundangundangan lain yang terkait;MENGADILI,Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PANITIAPENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima
21 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHANPUSAT (P4P), ; SHERISADA RICHARDSON, BA.,