TikPengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalamperkara ini adalah beragama Islam yang bertempat kediaman di KabupatenKuantan Singingi, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidangperkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secaraabsolut dan realtif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Teluk Kuantandalam tenggang waktu 14 hari

Pasal 49 Undangundang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 maka secara realtif maupunabsolut perkara ini menjadi wewenang Pengadilan AgamaKarawang untuk mengadilinya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusahamendamaikan pihakpihak berperkara sesuai ketentuan pasal 39ayat 1 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 jo.

menguatkan dalildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana dudukperkara di atas;Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1, dan P.2 Majelis dapatmenerimanya, karena secara formil adalah surat yang dibuat oleh pejabat yangberwenang, telah dinazegellen dan bermeterai cukup;Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, secara materil, Majelis dapatmenerimanya karena surat tersebut menerangkan bahwa Pemohon danPemohon adalah warga Kabupaten Kuantan Singingi, dan secarakewenangan realtif

Bahwa perselisinanpertengkaran tersebut telah mencapai puncaknyadimana antara Penggugat dan Tergugat dalam waktu yang realtif lama telahpisah rumah setidaknya sudah lima bulan lamanya sampai perkara inidiputus;4.

Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut telahsesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) juncto 66 ayat (2) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangundang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo telah diajukan sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku, perkara ini masukdalam kompetensi realtif Pengadilan Agama Jakarta Pusat, sehingga MajelisHakim berwenang untuk memeriksa dan mengadili

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yangtercatat dalam berita acara sidang, ditunjuk dan dianggap sebagai bagian yangtak terpisahkan darietapan ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonsebagaimana terurai di atas ;Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Pendudukserta pengakuan Pemohon dan para Termohon, terbukti Pemohon adalahPenduduk yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan AgamaSleman, karenanya secara realtif

Bahwa perselisinanpertengkaran tersebut telah mencapai puncaknyadimana antara Penggugat dan Tergugat dalam waktu yang realtif lama(delapan tahun) pisah ranjang yang berujung dengan pisah rumahsetidaknya sudah dua bulan lamanya sampai perkara ini diputus;4.

Eigerindo Multi Produk Industri realtif kecil namun kerugianimateril yang dialami cukup besar karena rusaknya reputasi merekEIGER dan berkurangnya pemasukan perusahaan = akibatbanyaknya barang palsu yang dijual dipasaran.Atas keterangan Saksi DWI KIRANA NUGROHO, Terdakwamengetahui tidak mengetahul sandal dan tas merek EIGER yang dijualHalaman 14 Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Pstterdakwa palsu namun membenarkan bahwa Toko galang Pratama tidak adakerjasama dengan PT. Eigerindo;2.

Eigerindo Multi Produk Industri realtif kecil namun kerugianimateril yang dialami cukup besar karena rusaknya reputasi merekEIGER dan berkurangnya pemasukan perusahaan = akibatbanyaknya barang palsu yang dijual dipasaran.Bahwa Saksi menerangkan selaian toko milik terdakwa saksijuga membeli barang berupan sandal dan tas dari toko lainnya.Atas keterangan Saksi ABNER JOLANDO, Terdakwa tidak mengetahuldan tas merek EIGER yang dijual terdakwa palsu namunmembenarkan bahwa Toko galang Pratama tidak ada

Pasal 49 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yangtelah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 200610maka secara realtif maupun absolut perkara ini menjadi wewenangPengadilan Agama Karawang untuk mengadilinya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihakpihak berperkara sesuai ketentuan pasal 39 ayat 1 UndangUndang Nomor 1tahun 1974 jo.

Pasal 49 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yangtelah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 makasecara realtif maupun absolut perkara ini menjadi wewenang Pengadilan AgamaIndramayu untuk mengadilinya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihakpihak berperkara sesuai ketentuan pasal 39 ayat 1 UndangUndang Nomor 1tahun 1974 jo.

disini ada duaPengadilan yang ditujukan oleh Penggugat dalam satu Gugatan;Halaman 6 dari 18 hal Putusan Nomor 197/PDT/2020/PT.MTRBahwa pada hari rabu tanggal 13 mei 2020 pada saat jadwal pembacaansurat Gugatan, Penggugat ditanyakan untuk perbaikan Gugatan olehKetua Majleis Hakim, Penggugat menjawab sudah tidak Perluperbaikan.Jadi Tergugat berkesimpulan Gugatan Penggugat tertanggal17 maret 2020 adalah final;Bahwa, khusus untuk eksepsi mengenai kompetensi, baik kompetensiabsolut maupun kompetensi realtif

Pasal 49 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yangtelah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006maka secara realtif maupun absolut perkara ini menjadi wewenangPengadilan Agama Karawang untuk mengadilinya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihakpihak berperkara sesuai ketentuan pasal 39 ayat 1 UndangUndang Nomor 1tahun 1974 jo.

Pasal 49 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yangtelah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 makasecara realtif maupun absolut perkara ini menjadi wewenang PengadilanAgama Karawang untuk mengadilinya;Menimbang, bahwa maksud dan wujud dari pada gugatan Penggugatadalah sebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 yang telah dirubah dengan pasal Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 1990 Penggugat selaku Pegawai Negeri

menguatkan dalildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagaimana dudukperkara di atas;Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1, dan P.2, Majelis dapatmenerimanya, karena secara formil adalah surat yang dibuat oleh pejabat yangberwenang, telah dinazegellen dan bermeterai cukup;Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, secara materil, Majelis dapatmenerimanya karena surat tersebut menerangkan bahwa Pemohon danPemohon adalah warga Kabupaten Kuantan Singingi, dan secarakewenangan realtif

Pasal 49 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 2505 /Pdt.G/2018/PA.Krwsebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangundangNomor 3 Tahun 2006 maka secara realtif maupun absolut perkara inimenjadi wewenang Pengadilan Agama Karawang untuk mengadilinya; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikanpihakpihak berperkara sesuai ketentuan pasal 39 ayat 1 UndangUndangNomor 1 tahun 1974 jo.

EKSEPSI KOMPETESI REALTIF.2. A. Dasar Pengajuan Eksepsi Mengenai Kompetensi Realtif.1. Berdasarkan Pasal 133 HIR, Tergugat dapat mengajukan eksepsimengenai kewenangan mengadili sepajang eksepsi tersebut diajukandalam persidangan pertama, sebagaimana kami kutif sebagai berikut :Pasal 133 HIR : Jika si Tergugat dipanggil menghadap Pengadilan Negeri, sedangmenurut Peraturan Pasal 118 ia tidak usah mengadap PengadilanHalaman 11 dari 42 Putusan Perdata Gugatan nomor 545/Pdt.G/2016/PN. Jkt.

sebagai berikut : Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniaiseorang anak bernama Anak I, umur 4 tahun; Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggalselama kurang lebih 3 bulan;Menimbang bahwa dalildalil gugatan Penggugat yang dibantah olehTergugat pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa tidak benar sejak bulan Juni 2017 rumah tangga Penggugat danTergugat tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,karena sampai saat ini rumah tangganya masih realtif

Pasal 49 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yangtelah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006maka secara realtif maupun absolut perkara ini menjadi wewenangPengadilan Agama Indramayu untuk mengadilinya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihakpihak berperkara sesuai ketentuan pasal 39 ayat 1 UndangUndang Nomor 1tahun 1974 jo.

Pasal 49 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yangtelah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 makasecara realtif maupun absolut perkara ini menjadi wewenang PengadilanAgama Karawang untuk mengadilinya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihakpihak berperkara sesuai ketentuan pasal 39 ayat 1 UndangUndang Nomor 1tahun 1974 jo.

Bahwa perselisihanpertengkaran tersebut telah mencapai puncaknyadimana antara Penggugat dan Tergugat dalam waktu yang realtif lama telahpisah rumah setidaknya sudah dua setengah tahun lamanya sampaiperkara ini diputus;4.