Ditemukan 1115 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 17-09-2007 — Putus : 02-01-2008 — Upload : 27-12-2014
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 1610/Pdt.G/2007/PA.Kab.Kdr
Tanggal 2 Januari 2008 —
322
  • yaran uang representasi, kesejahteraan, tunjangan beras, uang reses, tunjangan perbaikanpenghasilan, uang paket, konjungtur, sekwan, biaya kesehatan, uang kehormatan, tunjangankomisi panitia anggaran/ Pansus, perjalanan dinas tetap, uang operasional, uang intensif,biaya tamu, langganan listrik, telepon air dan gas, sewa rumah dinas, pemeliharaan rumahdinas, biaya asuransi bagian bulan April 2001 bagi pimpinan atau wakil dan anggota DPRDKabupaten Kediri?Rp237.938.532,0022521 Mei 2001?352?
    Bahwa setelah SPMUSPMU tersebut diterima oleh Sekwan makaTerdakwa Drs. H. ZAINAL MUSHTHOFA memerintahkan Sekwan untuk mencairkanSPMUSPMU tersebut yang selanjutnya agar diserahkan dan atau diterimakan kepadaseluruh anggota DPRD Kabupaten Kediri;Uraian Penerimaan sebagai tunjangan?Jumlah penerimaan slm 12 bln??uang reses?Perjalanan Dinas Tetap?Uang insentif?Biaya Tamu?Operasional?Penerimaan langganan listrik, airtelepon dan Gas?Tunjangan kesehatan/ asuransi?Uang Pemeliharaan Rumah Dinas???1?2?
    Bahwa setelah SPMUSPMU tersebut diterima oleh Sekwan makaTerdakwa Drs. H. ZAINAL MUSHTHOFA memerintahkan Sekwan untuk mencairkanSPMUSPMU tersebut yang selanjutnya agar diserahkan dan atau diterimakan kepadaseluruh anggota DPRD Kabupaten Kediri periode tahun 19992004;Bahwa SPMUSPMU yang telah dicairkan dan diterima oleh Terdakwa Drs. H. ZAINALMUSHTHOFA dalam periode Januari 2002 s/d Desember 2002 dengan penerimaan l.uangreses, 2. Perjalanan Dinas Tetap, 3. Uang insentif, 4. Biaya Tamu, 5.
    Bahwa setelah SPMUSPMU tersebut diterima oleh Sekwan maka Terdakwa Drs. H.ZAINAL MUSHTHOFA memerintahkan Sekwan untuk mencairkan SPMUSPMU tersebutyang selanjutnya agar diserahkan dan atau diterimakan kepada seluruh anggota DPRDKabupaten Kediri periode tahun 19992004;Bahwa SPMUSPMU yang telah dicairkan dan diterima oleh Terdakwa Drs. H. ZAINALMUSHTHOFA, dalam periode Januari 2003 s/d Desember 2003 dengan penerimaan 1. uangreses, 2. Perjalanan Dinas Tetap, 3. Uang insentif, 4. Biaya Tamu, 5.
    Bahwa setelah SPMUSPMUtersebut diterima oleh Sekwan maka Terdakwa Drs. H. ZAINAL MUSHTHOFAmemerintahkan Sekwan untuk mencairkan SPMUSPMU tersebut yang selanjutnya agardiserahkan dan atau diterimakan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Kediri periodetahun 19992004;Bahwa SPMUSPMU yang telah dicairkan dan diterima oleh Terdakwa Drs. H. ZAINALMUSHTHOFA, dalam periode Januari 2004 s/d Desember 2004 dengan penerimaan . UangPeghargaan 2. Perjalanan Dinas Tetap, 3. Operasional, 4.
Register : 17-09-2007 — Putus : 31-10-2007 — Upload : 27-12-2014
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 1609/Pdt.G/2007/PA.Kab.Kdr
Tanggal 31 Oktober 2007 —
264
  • yaran uang representasi, kesejahteraan, tunjangan beras, uang reses, tunjangan perbaikanpenghasilan, uang paket, konjungtur, sekwan, biaya kesehatan, uang kehormatan, tunjangankomisi panitia anggaran/ Pansus, perjalanan dinas tetap, uang operasional, uang intensif,biaya tamu, langganan listrik, telepon air dan gas, sewa rumah dinas, pemeliharaan rumahdinas, biaya asuransi bagian bulan April 2001 bagi pimpinan atau wakil dan anggota DPRDKabupaten Kediri?Rp237.938.532,0022521 Mei 2001?352?
    Bahwa setelah SPMUSPMU tersebut diterima oleh Sekwan makaTerdakwa Drs. H. ZAINAL MUSHTHOFA memerintahkan Sekwan untuk mencairkanSPMUSPMU tersebut yang selanjutnya agar diserahkan dan atau diterimakan kepadaseluruh anggota DPRD Kabupaten Kediri;Uraian Penerimaan sebagai tunjangan?Jumlah penerimaan slm 12 bln??uang reses?Perjalanan Dinas Tetap?Uang insentif?Biaya Tamu?Operasional?Penerimaan langganan listrik, airtelepon dan Gas?Tunjangan kesehatan/ asuransi?Uang Pemeliharaan Rumah Dinas???1?2?
    Bahwa setelah SPMUSPMU tersebut diterima oleh Sekwan makaTerdakwa Drs. H. ZAINAL MUSHTHOFA memerintahkan Sekwan untuk mencairkanSPMUSPMU tersebut yang selanjutnya agar diserahkan dan atau diterimakan kepadaseluruh anggota DPRD Kabupaten Kediri periode tahun 19992004;Bahwa SPMUSPMU yang telah dicairkan dan diterima oleh Terdakwa Drs. H. ZAINALMUSHTHOFA dalam periode Januari 2002 s/d Desember 2002 dengan penerimaan I.uangreses, 2. Perjalanan Dinas Tetap, 3. Uang insentif, 4. Biaya Tamu, 5.
    Bahwa setelah SPMUSPMU tersebut diterima oleh Sekwan maka Terdakwa Drs. H.ZAINAL MUSHTHOFA memerintahkan Sekwan untuk mencairkan SPMUSPMU tersebutyang selanjutnya agar diserahkan dan atau diterimakan kepada seluruh anggota DPRDKabupaten Kediri periode tahun 19992004;Bahwa SPMUSPMU yang telah dicairkan dan diterima oleh Terdakwa Drs. H. ZAINALMUSHTHOFA, dalam periode Januari 2003 s/d Desember 2003 dengan penerimaan 1. uangreses, 2. Perjalanan Dinas Tetap, 3. Uang insentif, 4. Biaya Tamu, 5.
    Bahwa setelah SPMUSPMUtersebut diterima oleh Sekwan maka Terdakwa Drs. H. ZAINAL MUSHTHOFAmemerintahkan Sekwan untuk mencairkan SPMUSPMU tersebut yang selanjutnya agardiserahkan dan atau diterimakan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Kediri periodetahun 19992004;Bahwa SPMUSPMU yang telah dicairkan dan diterima oleh Terdakwa Drs. H. ZAINALMUSHTHOFA, dalam periode Januari 2004 s/d Desember 2004 dengan penerimaan . UangPeghargaan 2. Perjalanan Dinas Tetap, 3. Operasional, 4.
Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 627 K/PID.SUS/2009
Jaksa Penuntut Umum pada Kejari; Suparman bin Parjan
2926 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nganjuk bulan Oktober 2003 1801/10/200320611Pembayaran bantuan kekurangan biaya PengamananKantorRp11.203.400,00 dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, bantuan pembelian BBM Ketua, Wakil Ketua, Sekwan, Staf, BBM TU, Komisi ABCDE, bantuan BBM TU Komisi dan Sopir dalam rangka peninjauan rutin KomisiKomisi, Honorarium Sopir Ketuadan Wakil Ketua, Sekwan dan Staf DPRD bulan September2003 1903/11/200323169Pembayaran biaya bantuan staff ahli, publik hearing,Rp13.650.000,00 administrasi komisi, forkom, uang fraksifraksi
    Nganjuk bulan Oktober 2003 2003/11/200323170Pembayaran bantuan kekurangan biaya PengamananRp11.943.980,00 Kantor dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, bantuanpembelian BBM Ketua, Wakil Ketua, Sekwan, ABCDE, bantuan BBM TU Komisi dan Sopir dalam rangka peninjauan rutin KomisiKomisi, Honorarium Sopir Ketuadan Wakil Ketua, Sekwan dan Staf DPRD bulan November 2003 2101/12/200325426Pembayaran biaya bantuan staff ahli, publik hearing,Rp13.650.000,00 administrasi komisi, forkom, uang fraksifraksi dan pemeliharaan
    No. 627 K/Pid.Sus/2009 Honorarium Sopir Ketua dan Wakil Ketua, Sekwan dan Staf DPRD bulan September 2003 JUMLAHRp 2.634.987.760,00 Bahwa setelah SPMGSPMG tersebut diterima oleh Sekwan, maka saksiH.
    Nganjuk bulan Oktober 2003 2003/11/200323170Pembayaran bantuan kekurangan biaya PengamananKantorRp11.943.980,00 dan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, bantuan pembelian BBM Ketua, Wakil Ketua, Sekwan, Staf, BBM TU, Komisi ABCDE, bantuan BBM TU Komisi dan Sopir dalam rangka peninjauan rutin KomisiKomisi, Honorarium Sopir Ketuadan Wakil Ketua, Sekwan dan Staf DPRD bulan November Hal. 28 dari 40 hal. Put.
    KomisiKomisi, Honorarium Sopir KetuadanWakil Ketua, Sekwan dan Staf DPRD bulan September2003JUMLAH Rp 2.634.987.760,00 Bahwa setelah SPMGSPMG tersebut diterima oleh Sekwan, maka saksiH.
Register : 01-04-2014 — Putus : 19-08-2014 — Upload : 29-11-2014
Putusan PN TERNATE Nomor 8/Pid.Tipikor/2014/PN Tte
Tanggal 19 Agustus 2014 — ABDUL RASYID SALASA, SH. Bin ABDULLAH SALASA
5227
  • Foto copy nota dinas Sekwan kepada Abdul Rasyid Salasa, SH., sebagai peringatan pertama dengan nomor 963/12/2007 tertanggal 9 April 2007 ; -------------------------------------------------2. Foto copy nota dinas Sekwan kepada Abdul Rasyid Salasa, SH., sebagai peringatan pertama dengan nomor 963/164/2007 tertanggal 11 Juni 2007 ; ------------------------------------------------3.
    Surat Sekwan kepada Gubernur Maluku Utara nomor 954/472/2007 tanggal 21 SEptember 2007 perihal usulan penggantian pemegang kas ; -------------------------------------------4. Foto copy nota dinas Sekwan nomor 992/570/2007 tanggal 3 Desember 2007 kepada Abdul Rasyid Salasa, SH. Dan Tintje Batjo ; -----------------------------------------------------------------------5.
    Foto copy nota dinas Sekwan nomor 992/038/2008 tanggal 25 Januari 2008 kepada Abdul Rasyid Salasa, SH. ; ---------------------6. Foto copy nota dinas Sekwan nomor 922/044/2008 tanggal 5 Pebruari 2008 kepada Abdul Rasyid Salasa, SH. ; -------------------7. Foto copy nota dinas Sekwan nomor 963/A.256/2008 tanggal 16 Juli 2008 kepada Abdul Rasyid Salasa, SH. Dan Tintje Batjo ; -----8. Foto copy nota dinas Sekwan nomor 963/361/2008 tanggal 11 September 2008 kepada Abdul Rasyid Salasa, SH.
    Foto copy nota dinas Sekwan nomor 963/375.A/2008 tanggal 6 Oktober 2008 kepada Abdul Rasyid Salasa, SH. Dan Tintje Batjo agar mempertanggungjawabkan sisa kas tahun 2007 ; ------------10. Foto copy nota dinas Sekwan nomor 963/390.A/2008 tanggal 22 Oktober 2008 kepada Abdul Rasyid Salasa, SH. Dan Tintje Batjo agar mempertanggungjawabkan sisa kas tahun 2007 ; -----11.
    Foto copy surat Sekwan nomor 962/007/2010 tanggal 8 Desember 2009 yang ditujukan kepada BPK Perwakilan Maluku Utara perihal penyampaian SKTM atas nama Abdul Rasyid Salasa,SH., ; ---------------------------------------------------------------13. Surat teguran Gubernur Maluku Utara kepada Sekertaris DPRD Propinsi Maluku Utara nomor 86.2.1/1151 tanggal 28 Agustus 2012 ; -----------------------------------------------------------------------14.
    Foto copy nota dinas Sekwan nomor 992/570/2007 tanggal3 Desember 2007 kepada Abdul Rasyid Salasa, SH. Dan TintjeBatjo ;5. Foto copy nota dinas Sekwan nomor 992/038/2008 tanggal25 Januari 2008 kepada Abdul Rasyid Salasa, SH. ;6. Foto copy nota dinas Sekwan nomor 922/044/2008 tanggal5 Pebruari 2008 kepada Abdul Rasyid Salasa, SH. ;387. Foto copy nota dinas Sekwan nomor 963/A.256/2008tanggal 16 Juli 2008 kepada Abdul Rasyid Salasa, SH. Dan Tintje8.
    ABDULLAH IBRAHIM selaku Sekwan ;Bahwa terdakwa sudah pernah mengatakan kepadaSekwan tentang bukti yang ada di Kabag Pembukuan danKabag Keuangan tersebut, namun jawaban Sekwan kepadaterdakwa agar terdakwa melaksanakan apa yangdiperintah oleh Sekwan Saja ; Bahwa terdakwa menuruti apa kata Sekwan karenaterdakwa merasa orang baru dilingkungan SekertariatDewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Maluku Utara ;Bahwa terdakwa menandatangani Surat KeteranganTanggungjawab Mutlak (SKTM) tertanggal 11 Desember2009
    Foto copy nota dinas Sekwan nomor 992/570/2007tanggal 3 Desember 2007 kepada Abdul Rasyid Salasa, SH. DanTintje Batjo ;5. Foto copy nota dinas Sekwan nomor 992/038/2008tanggal 25 Januari 2008 kepada Abdul Rasyid Salasa, SH. ;6. Foto copy nota dinas Sekwan nomor 922/044/2008tanggal 5 Pebruari 2008 kepada Abdul Rasyid Salasa, SH. ;7. Foto copy nota dinas Sekwan nomor 963/A.256/2008tanggal 16 Juli 2008 kepada Abdul Rasyid Salasa, SH. Dan Tintje8.
    Foto copy nota dinas Sekwan nomor 992/570/2007tanggal 3 Desember 2007 kepada Abdul Rasyid Salasa, SH. DanTintje Batjo ; 5. Foto copy nota dinas Sekwan nomor 992/038/2008tanggal 25 Januari 2008 kepada Abdul Rasyid Salasa, SH. ;6. Foto copy nota dinas Sekwan nomor 922/044/2008tanggal 5 Pebruari 2008 kepada Abdul Rasyid Salasa, SH. ;7. Foto copy nota dinas Sekwan nomor 963/A.256/2008tanggal 16 Juli 2008 kepada Abdul Rasyid Salasa, SH. Dan Tintje8.
    Foto copy nota dinas Sekwan nomor 992/570/2007tanggal 3 Desember 2007 kepada Abdul Rasyid Salasa, SH. DanTintje Batjo ; 5. Foto copy nota dinas Sekwan nomor 992/038/2008tanggal 25 Januari 2008 kepada Abdul Rasyid Salasa, SH. ;6. Foto copy nota dinas Sekwan nomor 922/044/2008tanggal 5 Pebruari 2008 kepada Abdul Rasyid Salasa, SH. ;1157. Foto copy nota dinas Sekwan nomor 963/A.256/2008tanggal 16 Juli 2008 kepada Abdul Rasyid Salasa, SH. Dan Tintje8.
Putus : 14-12-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2514 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 14 Desember 2015 — Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman >< ERI ZULFIAN, S. Pt., S.H., M.M.,
3721 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,kepada Sekwan DPRD Kab.
    ., kepada Sekwan DPRD Kab.
Putus : 09-09-2013 — Upload : 01-04-2014
Putusan PN GORONTALO Nomor No.01/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Gtlo
Tanggal 9 September 2013 — HASNIAH TOMAYAHU, SE
7913
  • Dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2008 SKPD Sekwan DPRD Kota Gorontalo;2. Buku Kas Umum Sekretariat DPRD Kota Gorontalo TA 2008;3. Buku Agenda Surat Keluar DPRD Tahun 2008;4. Buku Agenda Surat Masuk Set DPRD Tahun 2008;5. Surat Set DPRD Kota Gorontalo kepada pengurus asosiasi set DPRD Kab/kota seluruh Indonesia Cq. Panitia Pelaksana Nomor : 170/Set-DPRD/49 Tgl. 10 April 2008 perihal orientasi & workshop Nasional peningkatan tugas & fungsi stwan DPRD dalam kedudukan DPRD;6.
    ;Bahwa pada waktu itu Bendahara adalah HASNIAH TOMAYAHU, SE(Terdakwa) sedang Sekwan adalah M.FAISAL MOODOETO (Terdakwa);Bahwa ada hubungan antara Sekwan dengan Bendahara dalam hal SPPD;Bahwa Bendahara tidak boleh mengeluarkan uang perjalanan dinas kalautidak ada SPPD yang dibuat oleh Sekwan;Bahwa dasar dikeluarkannya SPPD oleh Sekwan adalah adanya SPT yangdikeluarkan oleh Ketua DPRD ;Bahwa SPT dikeluarkan sehubungan dengan adanya telaahan dari komisikomisi Dewan untuk keberangkatan keluar daerah,
    ;Bahwa ketua Dewan waktu itu adalah ADHAN DAMBEA;Bahwa persetujuan yang dibuat Ketua Dewan dalam bentuk tertulis berupaSurat Perintah tugas (SPT);Bahwa Surat Penugasan tersebut diikuti dengan SPPD yang dibuat danditandatangani oleh Sekwan selaku KPA;Bahwa KPA adalah Sekwan yaitu Terdakwa M.
    /PN. , Gtlo.Bahwa Surat Penugasan tersebut diikuti dengan SPPD yang dibuat danditandatangani oleh Sekwan selaku KPA;Bahwa KPA adalah Sekwan yaitu Terdakwa M.
    juga pernah tapi Sekwan tidak ada diruangan; atasjawaban saksi, pada waktu itu saya sudah pindah;12.
Putus : 08-02-2010 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1293 K/Pid.Sus/2009
Tanggal 8 Februari 2010 — ALl AMIN, S.Pdi Bin MUHAMMAD JAFAR
4122 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sekwan).Bahwa H.
    Sekwan)dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan buktibukti yang sah,yaitu berupa Jaminan/Polis Asuransi sebagaimana ditentukan oleh Pasal57 ayat (1) Kepmendagri Nomor 29 tahun 2002 dan Pasal 27 ayat (1) PPNo. 105 tahun 2000.h. Bantuan Dana Peningkatan SDM Rp. 625.000.000,, telah dicairkan dantelah diserahkan oleh Bendahara Sekwan sepengetahuan terdakwa ALIAMIN, S.Pdi (Plh. Sekwan) kepada H.
    Sekwan)dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti yang sahsebagaimana ditentukan oleh Pasal 57 ayat (1) Kepmendagri Nomor 29tahun 2002 dan Pasal 27 ayat (1) PP No. 105 tahun 2000.i.
Putus : 24-09-2013 — Upload : 31-12-2013
Putusan PN PEKANBARU Nomor 06/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 24 September 2013 — ASMIDAR, SH
12830
  • SK Bendahara Sekwan Kab.Kampar Tahun 2009 An. ASMIDAR, SH.Di kembalikan kepada Terdakwa ASMIDAR, SH.4.
    Kampar, prosesnya Sdri.Asmidar mendatanginyaberdasarkan perintah sekwan (Hj. Junaidah Rahim, SH,M.Hum)dan ada juga saksi yang di panggil ke ruangannya untukmenandatangani kwitansi kosong tersebut serta saksi danpegawai sekwan lainnya pernah langsung diperintah sekwan(Hj.
    Asmidar, SH atas perintahdari atasan (sekwan Kab. Kampar/Hj.
    JUNAIDAH, SH, M.Hum) dan saksi jugapernah diperintah secara langsung oleh Sekwan Kab. Kampar agarmenandatangani kwitansi yang masih kosong tersebut ;e Bahwa sekwan merupakan atasan saksi di Sekretariat Dewan Kab.
    ASMIDAR) dengan membawa SPPD dan SPTyang sudah ditandatangani oleh Sekwan Kab. Kampar (sdri Hj.
Putus : 17-07-2013 — Upload : 21-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 649 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 17 Juli 2013 — Drs. SUPARTA DIUT, DKK ; Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan
2541 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dilakukan oleh Sekwan.
    Kalau Sekwan sudah menyiapkan segalakeperluan tersebut (SPT dan SPPD) para Terdakwa anggota DPRDlainnya tidak berangkat juga untuk melakukan Perjalanan Dinas Chek Up,Sekwan harus/wajidb meminta uang tersebut kembali ke Kas Daerah/Sekwan dengan cara menyurati para Terdakwa/anggota DPRD lainnyauntuk segera mengembalikan uang tersebut, ini bagian dari tugas danwewenang (sebagai Pejabat Pengguna Anggaran), ini faktanya malahtidak pernah dilakukan oleh Sekwan, berarti dia telah mengabaikan tugasdan wewenangnya
    Bukan malahsebaliknya Sekwan sendiri memerintahkan Bendaharawan Sekwan besertastafnya (Asi Asila dan Yakin F Samat, SE ) untuk melakukan perjalanandinas ke Jakarta untuk membuat pertanggung jawaban seluruh anggotadewan, yang ternyata belakangan itu adalah fiktif.
    SudiknoMertukusumo, SH di atas, dimana fakta yang terungkapdipersidangan yang membuat SPU fiktif itu adalah Ketua Dewandengan cara memerintahkan Sekwan, lalu Sekwan memerintahkanpula Bendahara Sekwan untuk tahun 2003 adalah Sdr.
    Semuanya ini kan yang menyiapkan Sekwan, akan tetapiwaktu dipersidangan oleh Penasihat Hukum ditanyakan, kapanrapat yang mengambil keputusan seperti itu?, mana undanganrapatnya?, mana daftar hadirnya?, mana natolen rapatnya,satupun dari pertanyaan Penasihat Hukum itu Sekwan tidak bisamenerangkannya/ menunjukannya, sehingga keterangan saksiSekwan tersebut tidak dapat dipertanggung jawaban secarahukum, hanya hasil karangan dan rekayasanya saja.
Register : 26-06-2015 — Putus : 12-04-2016 — Upload : 26-04-2016
Putusan PN LEMBATA Nomor 36/Pid.B/2015/PN Lbt
Tanggal 12 April 2016 — FRANSISKUS LIMAWAI, S.Fil, alias FERI KOBAN
9935
  • SekwanPak Peni dan beberapa staf untuk mengambil dokumen di SekwanBurhanudin Kia namun Sekwan Burhanudin Kia tidak memberikandokumen;Bahwa setelah Sekwan Burhanudin Kia tidak memberikan dokumenkepada Plh. Sekwan Pak Peni, Ketua DPRD Kab.
    Sekwan;Bahwa setelah menerima dokumen dari Kabag Tatapem Paulus Sinakai,Ketuaa DPRD Kab.
    Lembata;Bahwa menurut Sekwan Burhanudin Kia, karena penyerahan dokumenkepada Lembaga DPRD Kab.
    Lembata menugaskan kami termasukdengan saksi untuk mengantar dokumen ke Mahkamah Agung;Bahwa pada tanggal 24 Maret 2014, saksi berada di Kantor DPRD Kab.Lembata saat itu dokumen mau diambil di rumah Sekwan Burhanudin Kiakerena Sekwan sakit, kemudian Ketua DPRD Kab. Lembatamemerintahkan saksi dan Fransiskus Limawai pergi ke rumah Sekwanburhanudin Kia, saat berada di rumah Sekwan Burhanudin Kia kamibertemu dengan Sekwan Burhanudin Kia dan menyampaikan PakSekwan Pak Ketua DPRD Kab.
    Lembata dan menyampaikan Sekwan Burhanudin Kiamasih melapor ke Sekda, kemudian Sekwan menugaskan KabagTatapem Paulus Sinakai untuk membuat berita acara penyerahandokumen dari Sekwan Burhanudin Kia kepada Ketua DPRD Kab.Lembata;Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengetik berita acara penyerahandokumen dari Sekwan Burhanudin Kia kepada Ketua DPRD Kab.Lembata;Bahwa sepengetahuan saksi, Dokumen diserahkan kepada Ketua DPRDKab.
Upload : 20-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 861 K/PID.SUS/2009
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa; Drs.H.Ali Fauzan bin H.Yasin, dkk
5826 Berkekuatan Hukum Tetap
  • , Staf,BBM TU, Komisi ABCDE, bantuan BBM TU Komisidan Sopir dalam rangka peninjuan rutin Komisikomisi, Honorarium Sopir Ketua dan Wakil Ketua,Sekwan dan Staf DPRD Bulan Mei 2003.Rp.9.901.600, 17 262003 10710 Pembayaran bantuan biaya pengamanan Kantordan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, bantuanPembelian BBM Ketua, Wakil Ketua, Sekwan, StafBBM TU, BBM TU, Komisi ABCDE, bantuan BBMTU Komisi dan Sopir dalam rangka peninjauan rutinKomisikomisi, Honorarium Sopir Ketua dan WakilKetua, Sekwan dan Staf DPRD bulan
    dan Wakil Ketua, Sekwan dan Staf DPRDbulan September 2003.
    25428 Pembayaran bantuan kekurangan biayaRp. 11.008.980.pengamanan Kantor dan Rumah JabatanPimpinan DPRD, bantuan pembelian BBMKetua Wakil Ketua, Sekwan, Staf, BBM TU,Komisi ABCDE, bantuan BBM TU Komisi danSopir dalam rangka peninjauan rutinKomisikomisi, Honorarium Sopir Ketua danWakil Ketua, Sekwan dan Staf DPRD bulanDesember 2003.
    dan StafSekretaris DPRD Kabupaten Nganjuk bulanDesember 2002.Rp.2.585.000, JUMLAH Rp.1.503.064.250, Bahwa setelah SPMGSPMG tersebut diterima oleh Sekwan makaSaksi H.
    , Staf,BBM TU, Komisi ABCDE, bantuan BBM TU Komisidan Sopir dalam rangka peninjauan rutin Komisi komisi, Honorarium Sopir Ketua dan Wakil Ketua,Sekwan dan Staf DPRD bulan Januari 2003.Rp.10.009.200, 32200302053Pembayaran bantuan biaya pengamanan Kantordan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, bantuanpembelian BBM Ketua, Wakil Ketua, Sekwan, Staf,BBM TU, Komisi ABCDE, bantuan BBM TU Komisidan Sopir dalam rangka peninjauan rutin Komisikomisi, Honorarium Sopir Ketua dan Wakil Ketua,Sekwan dan Staf DPRD bulan
Register : 04-11-2014 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan PN PADANG Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pdg
Tanggal 23 Maret 2015 — YUSALMAN, SP
5813
  • ., kepada Sekwan DPRD Kab.
    ,kepada Sekwan DPRD Kab.
Putus : 15-05-2013 — Upload : 22-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1993 K/Pid /2012
Tanggal 15 Mei 2013 — H. MAIDESTAL HARI MAHESA, S.Sos
2922 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pungli, Korupsi, memajak uang staf sekretariat kepada orangorang yang ada di Ruang Lobi DPRD Kota Padang dan dimasukkan dalammedia elektronik dan cetak dan membuatnya di Facebook Sekwan Pungli,Sekwan Korupsi, karena merasa tidak senang dan telah dipermalukan akhirnyakorban melaporkan Terdakwa ke Polresta Padang untuk proses hukumselanjutnya;Hal. 3 dari 10 hal.
    yangterbuat dari kaca sehingga pecah dan kemudian Terdakwa keluar dari ruangantersebut dan ketika sampai di luar Terdakwa mengeluarkan katakata SekwanPungli, Korupsi, memajak uang Staf Sekretariat kepada orangorang yang adadi Ruang Lobi DPRD Kota Padang dan dimasukkan dalam media elektronik dan4cetak dan membuatnya di Facebook Sekwan Pungli, Sekwan Korupsi, karenamerasa tidak senang dan telah dipermalukan akhirnya korban melaporkanTerdakwa ke Polresta Padang untuk proses hukum selanjutnya;Perbuatan
    Sas dengan menggunakan kaki sebelahkanan sebanyak 2 (dua) kali yaitu tendangan pertama meja tamu tersebutterbalik dan tendangan kedua kaca meja tersebut pecah, setelah ituTerdakwa keluar dari ruang kerja saksi korban dan ketika akan keluarTerdakwa kembali menendang pintu menjelang ruang kerja Sekwan yangterbuat dari kaca sehingga kaca pintu tersebut pecah dan hancur, tetapijuga telah mempermalukan saksi korban Dra. Hj. Sastri Yunizarti Bakry,AKT, M.Si. pgl.
    Sas karena Terdakwa telah menghina saksi korbandengan cara Terdakwa sambil mengangkat uang Rp100.000,00 (seratusribu rupiah) satu lembar dan bolak balik dari ruangannya ke lobi sebanyak3 (tiga) kali sambil mengatakan, Sekwan pungli kepada orangorangyang ada di Ruang Lobi DPRD Kota Padang dan dimasukkan dalammedia elektronik dan cetak dan membuatnya di Facebook SekwanPungli, Sekwan korupsi, memajak uang staf sekretariat, tersebut telahmencemarkan nama baik saksi korban Dra. Hj.
    Menendang pintu hingga kaca pecah, apalagikorban sudah mengalah dengan memberikan uang pribadinya sebagai gantiuang perjalanan dinas Terdakwa yang dipotong sebesar Rp100.000,00 (seratusribu rupiah), sesuai dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kota Padang namundemikian Terdakwa mengatakan pada orangorang yang ada di Lobi DPRD,memasukkannya dalam media cetak dan elektronik dan membuatnya diFacebook Sekwan Pungli, Sekwan korupsi;Bahwa sikap, prilaku Terdakwa yang demikian adalah sangat tidakpantas dan melukai
Putus : 13-11-2012 — Upload : 25-08-2014
Putusan PT SEMARANG Nomor 50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg
Tanggal 13 Nopember 2012 — K.H.NURUL HUDA, MA Bin M.SAKDULLAH
4639
  • Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan sebesar Rp.15.000.000,00Biaya penunjang kegiatan Sekwan diberikan dalam bentukuang tunai kepada Sekretariat DPRD Kab.
    Penunjang Kegiatan Sekwan Rp.0h Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Rp. 2.380.000,0035.520.000,00Jumlah Rp.dan para anggota DPRD Kab.
    Biaya Penunjang Kegiatan DPRD Rp.0g Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan Rp.0h Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas R 1 ZJumlah Rp.15.386.250,003.
    Biaya Penunjang Kegiatan Sekwan sebesar Rp. 15.000.000,00Biaya penunjang kegiatan Sekwan diberikan dalam bentuk uangtunai kepada Sekretariat DPRD Kab. Demak sebesar Rp15.000.000,00Hal. 103 dari184 Halaman Put.No.50/Pid.Sus/2012/PT.TPK.Smg.2.
    Kegiatan Sekwan Rp.0h Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Rp. 1.636.250,00Jumlah Rp 16.186.2 +42.
Register : 05-03-2020 — Putus : 14-08-2020 — Upload : 24-08-2020
Putusan PN PADANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg
Tanggal 14 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
GEMILANG SULISTIO,SH.DKK
Terdakwa:
RUSLI TANJUNG PANGGILAN ADEK
26971
  • Padang Pariaman ada Sknya yang ditandatangani olehKetua DPRD dan Sekwan atau berupa MoU;Bahwa Pada tahun 2011 yang menyediakan Tiket perjalanan anggota DPRDadalah Sekwan melalui Terdakwa Rusli Tanjung, pernah Terdakwa Rusli Tanjungkeluhan tidak sanggup dan angkat tangan dalam penyediaan tiket, ditengahperjalanan tahun 2012 terdengarlah Nasdini Indriani menyediakan tiket karenaada CV trvelnyanya, ini menalangi Sampai Rp100.000.000,00 (seratus jutarupiah) tidak dibayar Sekwan dan sampai Travel Nasdini
    Padang Pariaman Bahwa Saksi tidak tahu kenapa tidak dilakukan pembelian langsung padamaskapal Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pencairan dana perjalanan dinas yangdimintakan PPTK ke Sekwan oleh karena setelan saksi menandatanganitelalahan staf tersebut, PPTK mengajukan ke Sekwan dan Sekwan akanmendisposisi ke Kabag Keuangan untuk setuju dibayar kemudian KabagKeuangan mendisposisi ke PPK untuk diteliti Sesuai aturan kemudian PPKmendisposisi ke bendahara untuk dibayarkan; Bahwa Setelah selesai
    Padang Pariaman Tahun 2012 s/d 2013;Bahwa Saksi selaku Sekwan (Pengguna Anggaran) sejak tahun 2008 s/d 2011pada Sekretariat Dewan DPRD Kab. Padang Pariaman;Bahwa Bahwa Keterlibatan saksi adalah saksi sebagai Sekwan/PA padaSekretariat DPRD Kab.
    DPRD Kab.Padang Pariaman;Bahwa Pada tahun 2012 sebagai Sekwan pada Sekretariat DPRD Kab.
    dengan PT KHARISMA INDAHTRAVEL;Bahwa Tidak ada pihak Sekwan kerjasama dengan Travel dalam penyediaantiket;Bahwa Saksi tidak tahu PT Tripa Sudra;Bahwa Saksi tidak tahu dengan travel PT.
Register : 15-04-2015 — Putus : 26-06-2015 — Upload : 01-10-2019
Putusan PT PADANG Nomor 9/PID.TPK/2015/PT PDG
Tanggal 26 Juni 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : RESMEN
Terbanding/Terdakwa : DESRIL YANI PASHA
26153
  • ., kepada Sekwan DPRD Kab.
    Desrilkepada sekwan DPRD Kab.
    Desril kepada sekwan DPRDKab.
    ,kepada Sekwan DPRD Kab.
Register : 04-11-2014 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan PN PADANG Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pdg
Tanggal 23 Maret 2015 — DESRIL YANI PASHA
4712
  • ,kepada Sekwan DPRD Kab.
Register : 28-05-2018 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 30-12-2018
Putusan PN TAMIANG LAYANG Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Tml
Tanggal 2 Agustus 2018 — DEMI KRISTIANI alias DEMI bin UGENOTO
9338
  • DPR KabupatenBarito Timur Provinsi Kalimantah Tengah, ketika berada di SDN 3 Tamiang Layangterdakwa bertemu dengan saksi Ferawati binti Ramli menawarkan kepada saksi untukmencari orang atau keluarga yang berminat bekerja sebagai tenaga Honorer di KantorSekwan DPRD Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan uangpelicin uang sebesar Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) dan untuk meyakinkankepada saksi, terdakwa mengatakan ada keluarga terdakwa PNS Sekwan sebagaiorang dalam mengurus yang
    Ahmad yani Tamiang Layang KecamatanDusun Timur Kabupaten Barito Timur telah terjadi penipuan yang dilakukanterdakwa; Bahwa berawal saksi bertemu dengan saksi Weldi di Amuntai menceritakanbahwa ada lowongan pekerjaan sebagai tenaga honor di Kantor Sekwan DPRDKabupaten Barito Timur dengan membayar uang sebesa Rp. 4.000.000, (empatjuta rupiah) lalu saksi berminat dan menyampaikan kepada orang tua saksi ; Bahwa kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000, (empat jutarupiah) berikut dokumen
    Bahwa setelah itu saksi menghubungi teman teman saksi yang berminatmenjkadi tenaga honor di Sekwan DPRD Kabupaten Barito Timur yaitu sdr.Ristani, Ayu Lesatrai, sdr.
    Eno Selfika yang menceritakan bahwaada orang yang bisa memasukan kerja sebagai tenaga honor di Sekwan DPRDKabupaten Barito Timur yaitu terdakwa dengan membayar uang sebesar Rp.7.000.000, (tujuh juta rupiah) tetapi bila tidak diterima uang akan dikembalikanlalu saksi bersama sdr.
    Bisundari yang menceritakan bahwa adaorang yang bisa memasukan kerja sebagai tenaga honor di Sekwan DPRDKabupaten Barito Timur yaitu terdakwa dengan membayar uang sebesar Rp.7.000.000, (tujuh juta rupiah) tetapi bila tidak diterima uang akan dikembalikanHalaman 9 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2018/PN.Tmllalu saksi bersama sdr.
Register : 27-03-2018 — Putus : 12-04-2018 — Upload : 26-07-2018
Putusan PT BANGKA BELITUNG Nomor 3/PID.TPK/2018/PT BB
Tanggal 12 April 2018 — SAMHORI, SH melawan Budik Wahyoedi Bin Harson
15352
  • Pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan kegiatan studi banding penanganan masalah banjir ke DPRD DKI Jakarta, studi banding ke Kemenpora di Jakarta, studi banding ke Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan di Palembang dan kegiatan Konsultasi alat kelengkapan dewan;Laporan kegiatan studi banding Komisi I dan Komisi II DPRD Kota Pangkalpinang tanggal 6 sampai dengan 8 Februari 2017 Tahun Anggaran 2017;Keputusan Walikota Pangkalpinang, Nomor: 22/KEP/BAKEUDA/I/2017 tanggal 05 Januari 2017;Keputusan SEKWAN
    DPRD Kota Pangkalpinang, Nomor: 05 Tahun 2017 tanggal 03 Januari 2017;Keputusan SEKWAN DPRD Kota Pangkalpinang, Nomor: 06 Tahun 2017 tanggal 03 Januari 2017;Keputusan SEKWAN DPRD Kota Pangkalpinang, Nomor: 188/01/Sekr.
    yang mempunya tugas dan kewajiban selakubendahara pengeluaran adalah: Mengajukan permintaan pembayaranmenggunakan SPPUP/GU/TU dan SPPLS, Menerima dan menyimpanuang persediaan serta melakukan pembayaran dengan uang persediaanyang dikelola, Menatausahakan dan mempertanggungjawabkanpengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBN pada SKPD,Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan keperbendaharaanselaku bendahara pada SKPD; Bahwa berdasarkan surat Keputusan Sekretaris Dewan PerwakilanRakyat Daerah (Sekwan
    mempunya tugas dan kewajiban selakubendahara pengeluaran adalah: Mengajukan permintaan pembayaranmenggunakan SPPUP/ GU/ TU dan SPPLS, Menerima dan menyimpanuang persediaan serta melakukan pembayaran dengan uang persediaanyang dikelola, Menatausahakan dan mempertanggungjawabkanpengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBN pada SKPD,Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan keperbendaharaanselaku bendahara pada SKPD;Bahwa berdasarkan surat Keputusan Sekretaris Dewan PerwakilanRakyat Daerah (Sekwan
    DPRD Kota Pangkalpinang Nomor: 05 Tahun2017 tanggal 03 Januari 2017;7) Keputusan SEKWAN DPRD Kota Pangkalpinang No;06 Tahun 2017tanggal 03 Januari 2017;8) Keputusan SEKWAN DPRD Kota Pangkalpinang, Nomor188/01/Sekr.DPRD/1/2017/2017, tanggal 03 Januari 2017;Dikembalikan kepada sekretariat DPRD Kota Pangkalpinang;9) Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 62 tahun 2016;Dikembalikan kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang melaluiKabag Hukum;6.
    Keputusan SEKWAN DPRD Kota Pangkalpinang, Nomor: 05 Tahun2017 tanggal 03 Januari 2017;7. Keputusan SEKWAN DPRD Kota Pangkalpinang, Nomor: 06 Tahun2017 tanggal 03 Januari 2017;8. Keputusan SEKWAN DPRD Kota Pangkalpinang, Nomor:188/01/Sekr. DPRD/1/2017/2017, tanggal 03 Januari 2017;9.
Register : 05-03-2020 — Putus : 14-08-2020 — Upload : 24-08-2020
Putusan PN PADANG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pdg
Tanggal 14 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
GEMILANG SULISTIO,SH.DKK
Terdakwa:
NASDINI INDRIANI Pgl DINI
21899
  • PadangPariaman dari tahun 2012 dan 2013 adalah: Sekwan (Pengguna Anggaran):SAWIRMAN, SE, MM (SEKWAN), Kabag Keuangan/Kuasa Pengguna Anggaran:ERIZAL, Kasubag Anggaran: ARDINAL, Kasubag Perbendaharaan danVerifikasi!
    Padang Pariaman Tahun 2012 s/d 2013;Bahwa Saksi selaku Sekwan (Pengguna Anggaran) sejak tahun 2008 s/d 2011pada Sekretariat Dewan DPRD Kab. Padang Pariaman;Bahwa Bahwa Keterlibatan saksi adalah saksi sebagai Sekwan/PA padaSekretariat DPRD Kab.
    PadangPariaman;Bahwa Pada tahun 2012 sebagai Sekwan pada Sekretariat DPRD Kab.
    maka kami menghadapSekwan;Hal 152 dari 202 Putusan No. 15/Pid.SusTPK/2020/PN.PdgBahwa Waktu terdakwa bersama Jaliyus Budhi menghadap Sekwan Jaliyus Budhibilang kawankawan komplen karena harga tiket dari Rusli Tanjung mahal;Bahwa Terdakwa lupa apakah Juliyus Budhi sudah kenal dengan TravelKharisma;Bahwa Jawab Sekwan OK kemudian diberikan Nomor telepon Andri Kurniawankepada Sekwan;Bahwa Andri Kurniawan ada bertemu dengan Sekwan di Bandara;Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang disampaikan Andri Kurniawan