Ditemukan 16350 data
97 — 48
-Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I TRISWANTO, SKM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
I TRISWANTO, SKM.
TRISWANTO SKM ditunjuksebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam KegiatanPemenuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (PONEK).4. Bahwa tugas pokok dan tanggungjawab terdakwa I.
TRISWANTO SKM selaku PPK kemudianditetapbkan oleh Terdakwa I. TRISWANTO SKM selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) dalam Kegiatan Pemenuhan Sarana DanPrasarana Rumah Sakit (PONEK) tanpa melakukan evaluasi apakahpenyusunan spesifikasi teknis tersebut telah sesuai dengan ketentuanatau tidak.13.Bahwa Terdakwa I.
SUSIASTUTI, SKM (PPK untuk kegiatan Pengadaan Alat kesehatanPenunjang PONED);e.
Triswanto, SKM. Dalam SuratKeputusan tersebut Panitia Pendukung Tehnis, adalah:1. Saksi sendiri Amir Hamzah;2. Suprijatno Jonam;3.
Titis Wigiati, SKM;3.
93 — 36
Menyatakan terdakwa Tonno Gazali,SKM tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;2. Membebaskan terdakwa Tonno Gazali,SKM dari dakwaan Primair tersebut;3. Menyatakan terdakwa Tonno Gazali,SKM tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI secara bersama-sama; 4.
TONNO GAZALI, SKM
kuasa khusus tertanggal 29 November 2012, yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamujudengan Nomor : W22.U12.Mu62/HK/XII/2012/PN.MU, tanggal 4 Desember 2012;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamuju tersebutTelah membaca :Surat pelimpahan perkara Acara Pemerikksaan Biasa Nomor: B274/R.4.29/Ft.1/11/2012 tanggal 28 November 2012 dari Kepala KejaksaanNegeri Mamuju Beserta lampiran berkas perkara atas nama terdakwa TonnoGazal, SKM
Membebaskan terdakwa TONNO GAZALI, SKM dari dakwaan Primair tersebut;3. Menyatakan terdakwa TONNO GAZALTI, SKM terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Korupsi melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1)huruf b UURI No.31 tahun 1999 yang telah dirubah dengan UURI No. 20 tahun2001 tentang Perubahan atas UURI No. 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana sebagaimana yangdidakwakan dalam dakwaan subsidatr;4.
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TONNO GAZALI, SKM dengan pidanapenjara selama 2 (dua) tahun dan membebankan kepada terdakwa TONNOGAZALI, SKM untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluh jutarupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bundel Dokumen sesuai daftar barang buktidalam berkas perkara tetap terlampir dalam berkas perkara;6.
Menyatakan bahwa terdakwa Tonno Gazal,SKM tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaanJaksa Penuntut Umum;2. Menyatakan demi hukum membebaskan terdakwa Tonno GazaliSKM,dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;3. Memulihkan hakhak terdakwa dalam kedudukan harkat danmartabatnya;4.
Membebaskan terdakwa Tonno Gazal,SKM dari dakwaan Primair tersebut;3. Menyatakan terdakwa Tonno GazaliiSKM tersebut diatas telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI secarabersama sama;4.
621 — 269 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUKIMIN alias SKM;
, selanjutnya pihak Kepolisian dari PoldaSumatera Utara menanyakan tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) danatau Izin Lingkungan kepada Terdakwa Sukimin alias SKM, yang mengakuibahwa kegiatan penambangan/galian tanah merah di areal lahan perkebunankepala sawit PT.
Cahirul Azhar, M.Sc,) bahwaperbuatan Terdakwa Sukimin alias SKM melakukan kegiatan pertambanganatau pengambilan tanah timbun/tanah merah di lokasi penambangan yangterletak di areal perkebunan kelapa sawit PT.
, selanjutnya pihak Kepolisian dari Polda Sumatera Utaramenanyakan tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan atau Izin Lingkungankepada Terdakwa Sukimin alias SKM, yang mengakui bahwa kegiatanpenambangan/galian tanah merah di areal lahan perkebunan kepala sawitPT.
Siswono tersebut dilakukan ditanah miliknya sendiri dinyatakan terbukti bersalan secara sah dan meyakinkansedangkan Terdakwa Sukimin alias SKM bahkan melakukan perbuatannya ditanah yang bukan merupakan miliknya sendiri namun dinyatakan tidak bersalah?"
,Bahwa berdasarkan uraian di atas, telah terbukti secara sah danmeyakinkan Terdakwa Sukimin alias SKM (Termohon Kasasi) bersalah tentangperbuatan yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 158 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batubara dan karena itu Terdakwa Sukimin alias SKM harusdinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat: Bahwa
51 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
ANWARI, SKM ;
ANWARI, SKM ;Tempat lahir : Medan ;Umur/Tanggal lahir : 55 tahun / 16 Januari 1955 ;Jenis Kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jalan Elang Nomor 32 Lk.
No. 1240 K/Pid.Sus/201 1yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa :PRIMAIR :Bahwa ia Terdakwa ANWARI, SKM selaku Pejabat Pembuat Komitmenberdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan Nomor :700/615 tanggal 1 Februari 2008 bersama dengan EDI MACHRUZAR NASUTION(berkas terpisah) bertindak selaku Wakil Direktur CV. Libra berdasarkan AkteNotaris tanggal / nomor : 9 Januari 2010/57 dan Ir. DASIDI PUTRA selaku WakilDirektur PT.
Anwari, SKM, maka kerugian yangditetapkan oleh BPKP sebesar Rp. 28.244.404,69 haruslah ditanggungsecara tanggung renteng oleh Terdakwa dengan Terdakwa lainnya danbukan terpisah, maka yang harus ditanggung oleh Terdakwa H. Anwari,Hal. 25 dari 40 hal. Put. No. 1240 K/Pid.Sus/201126SKM adalah seperti dari Rp. 28.244.404,69 adalah Rp. 9.414.734,89(vide hal.20 ) ;3.
Bitra ;4 Bahwa selanjutnya Hakim Tinggi telah pula membuat pertimbangansebagai berikut : Menimbang bahwa apabila diperhatikan faktafaktayang terungkap dalam persidangan tidak terbukti bahwa Terdakwa H.Anwari, SKM telah menerima uang dari hasil korupsi atau dari kerugiannegara tersebut, sehingga dengan demikian tidak semestinya Terdakwa H.Anwari, SKM dibebani untuk membayar uang pengganti ;5 Bahwa menurut kami Jaksa Penuntut Umum pertimbangan HakimPengadilan Tinggi Medan tersebut adalah keliru yaitu
ANWARI, SKM tersebut ;Membebankan kepada Pemohon Kasasi I / Terdakwa untuk membayar biayaperkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2011 oleh Djoko Sarwoko, S.H., M.H., KetuaMuda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, H.
84 — 180
Menyatakan terdakwa HERMINTA SEMBIRING, SKM tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair ;2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;3. Menyatakan Terdakwa HERMINTA SEMBIRING, SKM, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang dilakukan beberapa kali;4.
- HERMINTA SEMBIRING,SKM
Tidak ada Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Tinggi Medan.Terdakwa HERMINTA SEMBIRING, SKM di persidangan didampingiPenasihat Hukumnya H. SHOLAHUDDIN, SH.
Semarang.133Bahwa sesuai Surat Perintah Kerja Nomor: 17/PPK/BLH/2012, kontrak kerja tersebut ditandatangani olehHerminta Sembiring, SKM selaku PPK dan Tri Wahjudiselaku Direktur CV.
Bahwa oleh terdakwa Herminta Sembiring, SKM, penawaran yang diajukanoleh saksi HALIM CONDRO WIDAGDO dijadikan dasar informasi untukmenetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan kemudian terdakwa HermintaSembiring, SKM menaikkan jumlah HPS dan menetapkan HPS KegiatanPengadaan Sarana dan Prasarana Pemantuan Kualitas Lingkungan yang ditandatangani oleh terdakwa Herminta Sembiring, SKM selaku Pejabat PembuatKomitmen tanpa adanya tanggal berjumlah sebesar Rp.1.126.000.000.
Bahwa Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 20/PPK/BLH/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012 ditanda tangani oleh terdakwa HERMINTASEMBIRING, SKM dan saksi TRI WAHJUDI selaku Direktur CV.Arga Mulia,kemudian Berita Acara Pembayaran Nomor: 21/PPK/BLH/ /2012 tanggal 17Desember 2012 yang ditanda tangani oleh terdakwa HERMINTA SEMBIRING,SKM dan saksi TRI WAHJUDI selaku Direktur CV. Arga Mulia.31.
BROSUR ALAT, yang terdiri dari 8 Alatyang ada dalam Harga Survey dan HPS dan Spesifikasi oleh saksi LISA SALIMPOHAN diserahkan kepada terdakwa Herminta Sembiring, SKM dan terdakwaHerminta Sembiring, SKM selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak melakukanSurvey Lapangan terhadap kebenaran Harga dari alatalat dalam Brosur tersebutHal 251Putusan Pengadilan TIPIKORNo.51/Pid.Sus.
76 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
DAUD LATIF, SKM
,M.Kes., dan saksi Nontje GS Marentek namun tidak disetorkan ke kas daerahmelainkan oleh Terdakwa DAUD LATIF, SKM., bersama dengan saksi AnangNur Imansyah, S.Sos., M.Kes., dan saksi Nontje GS Marentek diperuntukkandan diberikan antara lain kepada Terdakwa DAUD LATIF, SKM., sendiriselaku Kepala Seksi Pengembangan Tenaga dan Prasarana KesehatanDinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, saksi Anang Nur Imansyah,S.Sos., M.Kes., dan saksi Nontje GS Marentek selaku Staf SeksiPengembangan Tenaga dan Prasarana
Nomor 1927 K/Pid.Sus/2016atau kepada orang lain dengan jumlah tertentu, padahal perbuatan TerdakwaDAUD LATIF, SKM., bersama dengan saksi Anang Nur Imansyah, S.Sos.
GS Marentek yangmenyadari dan mengetahui pembayaran atau pungutan sebesar Rp15.000,00(lima belas ribu rupiah) tersebut tidak untuk disetorkan ke kas daerahmelainkan oleh Terdakwa DAUD LATIF, SKM., bersama dengan saksi AnangNur Imansyah, S.Sos., M.Kes., dan saksi Nontje GS Marentek tetapdiperuntukkan dan diberikan lagi kepada Terdakwa DAUD LATIF, SKM.
Nomor 1927 K/Pid.Sus/2016Bahwa perbuatan Terdakwa DAUD LATIF, SKM., selaku Kepala SeksiPengembangan Tenaga dan Prasarana Kesehatan Dinas Kesehatan ProvinsiSulawesi Selatan bersama dengan saksi Anang Nur Imansyah, S.Sos.
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah, tanggal 3 Januari 2011;Bahwa Terdakwa DAUD LATIF, SKM., bersama dengan saksi Anang NurImansyah, S.Sos., M.Kes., dan saksi Nontje GS Marentek yang menyadaridan mengetahui penerimaan uang sebesar Rp15.000,00 (lima belas riburupiah) tersebut tidak untuk disetorkan ke kas daerah melainkan olehTerdakwa DAUD LATIF,SKM bersama dengan saksi Anang Nur Imansyah,S.Sos., M.Kes., dan saksi Nontje GS Marentek tetap diperuntukkan dandiberikan lagi antara
80 — 37
DAUD LATIF, SKM
Put.No.38/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS10IMANSYAH,S.Sos,.M.Kes dan Saksi NONTJE GS MARENTEKtetap diperuntukkan dan diberikan lagi kepada terdakwaDAUD LATIF,SKM sendiri; Saksi ANANG NURIMANSYAH,S.Sos,.M.Kes; Saksi NONTJE GS MARENTEK;Saksi dr.
(seratus sembilan jutaempat ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau setidaktidaknyasekitar jumlah itu dan telah menguntungkan terdakwa DAUDLATIF,SKM sendiri dan menguntungkan orang lain yaitu SaksiANANG NUR IMANSYAH,S.Sos,.M.Kes ; Saksi NONTJE GSMARENTEK; Saksi dr.SUKMAWATI; Saksi dr.RACHMATLATIEF,Sp.PD,M.Kes dan atau orang lain.Perbuatan terdakwa DAUD LATIF,SKM tersebut di atassebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 Huruf e UURI Nomor 31 Tahun 1999 sebagimana telah diubah dan ditambahdengan
(tigapuluh lima ribu rupiah) pada penerbitan Surat Izin TenagaKesehatan, namun terdakwa DAUD LATIF,SKM bersamadengan Saksi ANANG NUR IMANSYAH,S.Sos,.M.Kes danSaksi NONTJE GS MARENTEK masih tetap menerimapembayaran sebesar Rp.15.000,.
(lima belas ribu rupiah) tersebuttidak untuk disetorkan ke kas daerah melainkan olehterdakwa DAUD LATIF,SKM bersama dengan Saksi ANANGHal 19 dari 34 hal.
terbukti bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakankepadanya,Membebaskan Terdakwa Daud Latif, SKM dari dakwaan dantuntutan Jaksa Penuntut Umum ,Membebankan uang perkara kepada Negara ,Apabila majelis Hakim Tinggi berpendapat lain maka mohonputusan seadiladilnya ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pulamenyampaikan kontra memori banding tertanggal 27 September 2013yang pada pokoknya menolak permohonan banding dan alasan memoribanding penasihat hukum Terdakwa Daud Latif, SKM
48 — 8
YANTI, SKM
YANTI, SKM, Tempat lahir Tanjung Laut, tanggal 26 Januari 1979, pekerjaanPNS, Agama Islam, tempat tinggal Desa Tanjung Laut Kecamatan Tanjung BatuKabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;Pengadilan Negeri tersebut setelah :e Mempelajari surat permohonan yang bersangkutan;e Mempelajari suratsurat bukti yang diajukan;e Mendengar keterangan Pemohon, saksisaksi serta Ibu kandung dari calon anakangkat;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal
77 — 16
Darman Shal, SKM
PENETAPANNomor 17/Pdt.P/2017/PN TinDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tapaktuan yang memeriksa dan memutus perkaraperdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapansebagai berikut dalam permohonan atas nama:Darman Shal, SKM, Domisili Desa Teungoh Peulumat, Kecamatan Labuhanhaji Timur, Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnyadisebut sebagai Pemohon.Pengadilan Negeri tersebut.Telah membaca suratsurat perkara permohonan yang bersangkutan.Telah mendengar
Pemohonmenyatakan tetap pada permohonannya.Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya.Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu:1Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Kabupaten Aceh Selatan, ProvinsiAceh, Nomor Induk Kartu Tanda 1101160505660003 atas nama Darman,SKM, tertanggal 14 Juli 2013. Diberi tanda P1;.
Diberi tanda P3;Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1101160410060174 atas nama kepalakeluarga Darman, SKM, tertanggal 5 Januari 2016.
141 — 44
Menyatakan Terdakwa Asril,SKM, M.Kes tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair ;2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;3. Menyatakan Terdakwa Asril,SKM, M.Kes tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan subsider;4.
- ASRIL,SKM,M.Kes
SUDARTIK menyerahkankepada Terdakwa ASRIL, SKM., M.Kes selaku ketua Panitia Pengadaanuntuk mengumumkan dan melelangkan pengadaan alat alat kedokteran,kesehatan dan KB RSUD Dr.
TIARA DONYA,Terdakwa ASRIL, SKM., M.Kes hanya memeriksa keaslian dokumen sajatanpa mengecek kebenaran tentang perusahaanperusahaan tersebutkarena ternyata perusahaanperusahaan tersebut berada di bawahkendali RIDWAN WINATA.Bahwa Terdakwa ASRIL, SKM., M.Kes tidak melakukan pembuktiankualifikasi sebagaimana mestinya, dengan menetapkan PT. ADITYAWIGUNA KENCANA sebagai pemenang dan PT.
Sudartik memintakepada Terdakwa Asril, SKM., M.Kes selaku ketua Panitia Pengadaanuntuk mengumumkan dan melelangkan pengadaan alat alat kedokteran,kesehatan dan KB RSUD Dr.
70 — 30
-Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JAJANG, SKM., M.Si. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
JAJANG, SKM. Msi
Biasanya Saksidipanggil oleh Ketua Panitia yaitu Terdakwa JAJANG, SKM.
Msi. dan tidak adahubungan keluarga dengan Terdakwa JAJANG, SKM. Msi.
Farm.MM; Anggota : Derry Julianda, SKM; Anggota : Dewi Soebekti, S.Si.
Msi. dan tidakada hubungan keluarga dengan Terdakwa JAJANG, SKM. Msi.
157 — 29
Menyatakan Terdakwa Sarif ALbanda SKM Bin La Sanda, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kalalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat Sebagaimana dalam dakwaan Primair ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;3.
Sarif Albanda, Skm
PERKARA : PDM 17/RP9/Euh.2/04/2015, yang padapokoknya sebagai berikut ;DAKWAAN :Primair ;Bahwa terdakwa Sarif Albanda, SKM.
Bin La Sanda, S.Ag sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undangundang R.I No. 22 tahun 2009tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan ;SubsidairBahwa terdakwa Sarif Albanda, SKM.
Pol DT 2574 ND, yang pada saat ituterdakwa Sarif Albanda, SKM Bin La Sanda, S.Ag mengendarai mobilnya dengankecepatan sekitar 70 (tujuh puluh) km/jam yang berjalan dari arah Kabawo menuju Rahakemudian tibatiba terdakwa Sarif Albanda, SKM Bin La Sanda, S.Ag melihat sepedamotor yang dikendarai oleh korban yaitu saksi Ratna Yani Sahida Binti Ramadan yangsaat itu sedang berboncengan dengan Sdri Yusni Binti La Sulema yang saat itu munculdari lorong sebelah kiri terdakwa Sarif Albanda, SKM Bin La Sanda
Ag maka barang bukti tersebut dikembalikan kepadaterdakwa Sarif Albanda, Skm Bin La Sanda, S.
79 — 23
Menyatakan Terdakwa SULSUM WAHYUDI, SKM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primer ; 2. Membebaskan Terdakwa SULSUM WAHYUDI, SKM dari Dakwaan Primer tersebut ; 3. Menyatakan Terdakwa SULSUM WAHYUDI, SKM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan subsidair ; 4.
Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa SULSUM WAHYUDI, SKM dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 2 ( dua) bulan.;5.
Menghukum terdakwa SULSUM WAHYUDI, SKM dengan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 20.000.000,-( dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa SULSUM WAHYUDI, SKM. dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 7. Menetapkan agar Terdakwa SULSUM WAHYUDI, SKM tetap ditahan ; 8. Menetapkan barang bukti berupa : 1. Dokumen Kontrak kegiatan pembuatan taman kota pada Dinas Lingkungan Hidup Kab.
SULSUM WAHYUDI, SKM
Menyatakan terdakwa Sulsum Wahyudi, SKM tersebut tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaanPrimair maupun dakwaan Subsidair ;2. Membebaskan oleh karena itu terdakwa Sulsum Wahyudi, SKM tersebut daridakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair ;3. Memulihkan hak terdakwa Sulsum Wahyudi, SKM dalam kemampuan, kedudukandan harkat serta martabatnya seperti keadaan semula ;4.
Pasal 64 ayat (1) KUHP.Subsidair :Bahwa ia terdakwa SULSUM WAHYUDI, SKM bersama Ir.
;Bahwa dalam perencanaan tersebut saksi selaku Kadis LH saat itu hanya sampaipengajuan ke Tim Anggaran, selebihnya dilakukan oleh Kepala Dinas LH yangbaru terdakwa SULSUM WAHYUDI, SKM. ;Bahwa terdakwa SULSUM WAHYUDI, SKM.
HADI HOMSARI) dikonsultasikan dan disetujui olehPengguna Anggaran (Kepala Dinas) yaitu terdakwa SULSUMWAHYUDI, SKM.;Bahwa setelah anggaran disahkan (tersedia) PPTK merencakan kegiatankemudian dilaporkan kepada Pengguna Anggaran yaitu terdakwa SULSUMWAHYUDI, SKM.
Menyatakan Terdakwa SULSUM WAHYUDI, SKM. tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana korupsi sebagaimana dalamDakwaan Primer ;2. Membebaskan Terdakwa SULSUM WAHYUDI, SKM dari Dakwaan Primer tersebut ;3. Menyatakan Terdakwa SULSUM WAHYUDI, SKM telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana korupsi secara bersamasama danberlanjut sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;155.
120 — 48
Menyatakan Terdakwa Sukimin Alias SKM tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama atau kedua atau ketiga;2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;3. Memulihkan hak-hak Terdakwadalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;4.
Sukimin Alias SKM
,selanjutnya pihak Kepolisian dari Polda Sumut menanyakan tentang IzinUsaha Pertambangan (IUP) dan atau Izin Lingkungan kepada terdakwaSUKIMIN alias SKM, yang mengakui bahwa kegiatan penambangar/galiantanah merah di areal lahan perkebunan kepala sawit PT.
Asahan tersebut terdakwa SUKIMIN als SKM tidak memiliki Izin UsahaPertambangan dan juga berdasarkan keterangan dari pihak KantorLingkungan Hidup Kab.
,selanjutnya pihak Kepolisian dari Polda Sumut menanyakan tentang IzinUsaha Pertambangan (IUP) dan atau Izin Lingkungan kepada terdakwaSUKIMIN alias SKM, yang mengakui bahwa kegiatan penambangargalianHalaman 8 dari 55 Putusan Nomor 580/Pid.SusLH/2016/PN Kistanah merah di areal lahan perkebunan kepala sawit PT.
1487 — 1090 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah. Sebagai PPK, Terdakwa seharusnya menyiapkan dan menetapkan Harga Penawaran Sendiri ... [Selengkapnya]
Senyorita Rosliana, Skm
Maryen Braweri,M.Kes selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan SuratNomor : 129/PanPBJ/RSY/2010 telah mengusulkan kepadaTerdakwa Senyorita Rosliana, SKM selaku Pejabat PembuatKomitmen calon pemenang atas pekerjaan paket 5 pengadaancentral O2 dan instalasinya pada Rumah Sakit Umum DaerahYowari Kabupaten Jayapura TA 2010 dengan hasil evaluasi:a. Calon Pemenang PT. Mendeng Utama/Direktur Lutvy Arisandi,SE dengan harga borongan sebesar Rp. 7.808.000.000,00;b. Calon Pemenang II PT.
KM sebagai Pejabat PembuatKomitmen harus memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis sertamanajerial untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya.Selanjutnya Terdakwa Senyorita Rosliana, SKM bertanggung jawab darisegi administrasi, fisik, Keuangan dan fungsional atas pengadaanpekerjaan paket 5 central O2 dan instalasinya (pasal 9 ayat 5).Bahwa Terdakwa Senyorita Rosliana tidak melakukan tanggung jawabdalam segi administrasi, fisik, kKeuangan dan fungsional atas pekerjaanpaket 5 Central O2
Maryen Braweri,M.Kes selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan SuratNomor : 129/PanPBJ/RSY/2010 telah mengusulkan kepadaTerdakwa Senyorita Rosliana, SKM selaku Pejabat PembuatKomitmen calon pemenang atas pekerjaan paket 5 pengadaancentral O2 dan instalasinya pada Rumah Sakit Umum DaerahYowari Kabupaten Jayapura TA 2010 dengan hasil evaluasi:Hal. 26 dari 51 hal. Put. Nomor 2305 K/Pid.Sus/20169,10.11,a. Calon Pemenang PT.
Menyatakan Terdakwa Senyorita Rosliana ,SKM tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalahn melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan pada dakwaan Primatr.2. Menyatakan Terdakwa Senyorita Rosliana, SKM terbukti bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam dan diancamHal. 32 dari 51 hal. Put. Nomor 2305 K/Pid.Sus/2016pidana dalam Pasal 3 Jo.
Mendeng Utama(lutvy Arisandi, SE) selaku pemegang lelang dengan nilai kontrak sebesarRp7.808.000.000,00 namun penandatangan tersebut dilakukan tidak secarabersamasama dimana Terdakwa Senyorita Rosliana, SKM terlebin dahulumenandatangani kemudian selang beberapa hari dokumen kontrakditandatangani oleh atas nama Lutvy Arisandi, SE selaku Direktur PT. MendengUtama bahwa pada kenyataannya pekerjaan pengadaan paket 5 central O2 daninstalasinya tersebut tidak pernah dikerjakan oleh PT.
70 — 33
Menyatakan Terdakwa YAKIN, SKM, M.Kes tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut umum ;2.Membebaskan Terdakwa YAKIN, SKM, M.Kes dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut umum tersebut ;3.Menyatakan Terdakwa YAKIN, SKM, M.Kes telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
YAKIN, SKM. M.Kes
PUTUSANNOMOR : 100/P1D/2011/PT.MDODEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkaraperkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraTerdakwa :Nama > YAKIN, SKM.
Prayit Susilo Aji,SKM.
Menyatakan Terdakwa YAKIN, SKM. M.Kes tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan melanggar pasal 2 ayat (1)Jo pasal 18 ayat (1), (2), dan (8) UU RI No. 31Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidanakorupsi sebagaimana yang telah ditambah dan diubahdengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atasundang undang Rl No. 31 Tahun 1999 tentangpemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair ;2. Membebaskan Terdakwa YAKIN, SKM.
Menyatakan bahwa Terdakwa YAKIN, SKM, M.Kestidak terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaanPrimair Penuntut umum ;2. Membebaskan Terdakwa YAKIN, SKM. MKes daridakwaan Primair Jaksa Penuntut umumtersebut ;3. Menyatakan bahwa Terdakwa YAKIN, SKM, M.Kestelah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana ~ KORUPSIYANG DILAKUKAN SECARA BERSAMASAMA ;4.
Menyatakan Terdakwa YAKIN, SKM, M.Kes tidakterbukti secara sah dan= meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana dalam dakwaan PrimairPenuntut umum ;. Membebaskan Terdakwa YAKIN, SKM, MKes daridakwaan Primair Jaksa Penuntut umumtersebut ;. Menyatakan Terdakwa YAKIN, SKM, M.Kes telahterbukti secara sah dan= meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKANSECARA BERSAMASAMA ;. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa YAKIN, SKM,M.Kes dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;.
155 — 203 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Medan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer yaitu Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan alasan bahwa perbuatan Terdakwa berhubungan dengan tugas dan kewenangannya, dalam kedudukannya selaku Panitia Pengadaan ... [Selengkapnya]
ASRIL, SKM., M.KES
Bahwa Terdakwa ASRIL, SKM., M.Kes.,selaku Ketua Panitia PengadaanBarang dan Jasa Pemerintah untuk kegiatan Pengadaan Alat Kedokteran,Kesehatan dan KB pada RSUD Dr.
Menyatakan Terdakwa ASRIL, SKM, M.Kes.
TIARA DONYA, Terdakwa ASRIL, SKM., M.Kes., hanya memeriksakeaslian dokumen saja tanpa mengecek kebenaran tentang perusahaanperusahaan tersebut.Bahwa Terdakwa ASRIL, SKM., M.Kes., tanpa melakukan pembuktiankualifikasi sebagaimana mestinya, telah menetapkan PT. ADITYA WIGUNAKENCANA sebagai pemenang dan PT.
SUDARTIKmeminta kepada saksi ASRIL, SKM., M.Kes., selaku ketua Panitia Pengadaanuntuk mengumumkan dan melelangkan pengadaan alat alat kedokteran,kesehatan dan KB RSUD Dr.
99 — 50
ASRIL, SKM. M.KES
Bahwa Terdakwa ASRIL, SKM., M.Kes selaku Ketua Panitia PengadaanBarang dan Jasa Pemerintah untuk kegiatan Pengadaan AlatKedokteran, Kesehatan dan KB pada RSUD Dr.
TIARA DONYA,Terdakwa ASRIL, SKM., M.Kes hanya memeriksa keaslian dokumen sajatanpa mengecek kebenaran tentang perusahaanperusahaan tersebutkarena ternyata perusahaanperusahaan tersebut berada di bawahkendali RIDWAN WINATA." Bahwa Terdakwa ASRIL, SKM., M.Kes tidak melakukan pembuktiankualifikasi sebagaimana mestinya, dengan menetapkan PT. ADITYAWIGUNA KENCANA sebagai pemenang dan PT.
TIARA DONYA,Terdakwa ASRIL, SKM., M.Kes hanya memeriksa keaslian dokumen sajatanopa mengecek kebenaran tentang perusahaanperusahaan tersebutkarena ternyata perusahaanperusahaan tersebut berada di bawahkendali RIDWAN WINATA. Bahwa Terdakwa ASRIL, SKM., M.Kes tidak melakukan pembuktiankualifikasi sebagaimana mestinya, dengan menetapkan PT. ADITYAWIGUNA KENCANA sebagai pemenang dan PT.
,M.Kes, Majelis Hakim Tingkat Bandingmenilainya sudah tepat, karena dari fakta persidangan Terdakwa ASRIL,SKM.
18 — 5
Menyatakan terdakwa MASLINDA WANSARI, SKM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;3.
MASLINDA WANSARI, SKM
23 — 14
Suprapto Latuconsina, SKM
PENETAPANNomor : 79/Pdt.P/2019/PN TteDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkanpermohonan atas nama :Suprapto Latuconsina,SKM, Lahir di Ternate, tanggal 17 Agustus 1970, lakilaki, pekerjaan swasta, alamat Kelurahan DufaDufa, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor :79/Pdt.P/2019