• makasatu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpamaterai dikirimkan pula kepada Pegawai pencatat tempat perkawinandilangsungkan (Pasal 35 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975), hal mana diatur jugadalam Pasal 75 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran dan PencatatanSipil yang menyatakan bahwa Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkansalinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada instansi Pelaksanaatau UPTP

• Fotocopy Surat fin Gangguan (HO) Nomor 502/2016/KPTS/UPTP, tanggal31 Agustus 2006 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur(diberi tanda PU1) ;2. Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3Tahun 1997 tentang Surat Ilzin Tempat Usaha (SITU) dan Surat jinGanguan Umum (HO) Dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat IlKotawaringin Timur (diberi tanda PU2) ;3.

• langsung emosi danmengambil potongan sabut kelapa kering dan melemparkannya dengan keraske arah wajah saksi korban dan mengenai bagian wajah kiri dekat telinga saksikorban, kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban lalu menampar saksikorban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, dan mengenai pipi kirisaksi korban, kemudian saksi korban mendorong Terdakwa danmenghindarinya, kemudian datang saksi Sukadi dan langsung meleraikeduanya;Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 800/ 307/ IX/ 2020/UPTP

• Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluargadengan sdr IMAM ARYANTA. dan Terdakwa HENDRA SUDJANA Als MINGKENG;7 Saksi bekerja sebagai Honorer di Kementerian Perdagnagan UPTP DirektoratFasilitasi Pelayanan Ekspor Impor Kementerian Perdagangan sejak April tahun 2014,beralamat di JI M.!. Ridwan Rais Nomor 5 Jakarta Pusat.

  Bahwa berdasarkan bukti Tracking Dokumen yang ada pada UPTP , Saksi menerimapenyerahan dokumen permohonan perubahan persetujuan impor barang modan Bukan baru pemakai langsung atas nama PT Rekondisi Abadi Raya pada tanggal 15 Juni 2015 di LoketUPTP Kementrian Perdaggangan RI dan saksi tidak ingat berapa kali saksi menerimadokumen tersebut dikarenakan atas permintaan Pemohon (sdr MARCO) agar menggunakanpersetujuan Impor Barang Modal Bukan Baru pemakai langsung;e Bahwa seingat Saksi pernah menerima

  THAMRIN LATUCONSINA sekitar tahun 2012,kenal dengan IMAM ARYANTA sejak Tahun 2013 dan kenal denganMUSAFAH alias MUS sekitar tahun 2008.e Bahwa saksi tidak kenal MARIANI ROHIMAH SALAM alias NANI dan MARCODIBATA SIREGAR alias UCOK.e Bahwa hubungan/keterkaitan Saksi selaku Kasubag Tata Usaha DirektoratImpor Ditjen Daglu Kemendag RI adalah:1) Menerima berkas permohonan dari Unit Pelayanan TerpaduPerdagangan (UPTP) apabila pengajuan lewat manual dan untukpendaftaran melalui online permohonan langsung

  Rekondisi AbadiRaya;Bahwa Pada saat Saksi chek list dokumen tersebut sudah harus lengkapkarena pada saat pengajuan di UPTP harus sudah dilakukan pengecekankelengkapan dokumen (ditolak/diterima) di loket, dan apabila masih adadokumen yang tidak sesuai/tidak lengkap tetap didistribusikan ke Subdituntuk diproses surat penolakannya pada system Inatrade.Saksi tidak ingat jumlah maupun barang yang akan di impor oleh PT.Rekonidisi Abadi Raya.Saksi mencheklist permohonan atas nama PT.

  Bahwa Terkait dengan Surat Nomor : 13841 /DAGLU/SD/6/2015 tanggal 19Juni 2015, perihal Perubahan Persetujuan Impor Barang Modal Bukan BarudanNomor: 1364/DAGLU/SD/6/2015 tanggal 25 Juni 2015 tersebut prosespengajuannya permohonannya dilakukan dengan cara manual Bahwa Setelah dokumen tersebut Saksi tanda tangani Saksi serahkankepada sekretaris Saksi (NOVI) untuk diserahkan UPTP (unit Pelayanan TerpaduPerdagangan. Bahwa seluruh pelayanan impor di Kemdaglu RI tidak dipungut bayaran/gratis.

• helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpamaterai dikirimkan pula kepada Pegawai pencatat tempat perkawinandilangsungkan (Pasal 35 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975), hal mana diatur jugadalam Pasal 75 ayat 3 Peraturan Preseiden Republik Indonesia Nomor 25Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara Pendaftaran dan PencatatanSipil atau yang menyatakan bahwa Panitera Pengadilan berkewajibanmengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada instansiPelaksana atau UPTP

• Bachrun Effendi untukmenindaklanjuti kesepakatan dengan saksi MulyonoSubroto, saksi Daan Ahmadi, saksi Agus Riadi dansaksi Erry Fuad, kemudian membagi proyek menjadi 2(dua) paket pekerjaan yaitu Pengadaan alat bengkel / keterampilan untuk7 (tujuh) Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP)dengan nilai Rp. 9.987.275.000, (sembilan milyarsembilan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratustujuh puluh lima ribu rupiah) untuk diserahkanpengadaannya kepada CV.

  No.64 PK/Pid.Sus/2009ribu) rupiah) untuk 7 (tujuh) lokasi UPTP yaitu) BLKPLembang, BLKI Medan, BLKI Samarinda, BLKI Semarang,BLKI Makasar, BLKI Ternate, dan BLKI Serang, dan padakesempatan itu) pula Terdakwa dengan saksi MulyonoSubroto selaku Direktur PT.

  Dareta selanjutnya pada sekitar pertengahanDesember 2004 menandatangani dokumen kontrak senilaiRp. 9.987.275.000, (sembilan milyar sembilan' ratusdelapan puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh limaribu) rupiah) untuk 7 (tujuh) lokasi UPTP yaitu) BLKPLembang, BLKI Medan, BLKI Samarinda, BLKI Semarang,BLKI Makasar, BLKI Ternate, BLKI Serang, dan padakesempatan itu) pula Terdakwa dengan saksi MulyonoSubroto selaku Direktur PT.

  PantonPauh Putera dengan BLK Medan dan BLK Banda Aceh,Nonor BA 35/DPPTKDN/DPKKABT/2004.BB 181 : 1 (satu) bundel foto copy legalisirlampiran Berita AcaraPenerimaan Barang Kejuruan Automotif dan TeknologiMekanik ABI DPKK 2004, Nomor Berita AcaraBA. 08/UPTP/BLKI/MDN/II/ 2005 tanggal 14 Februari2005.BB 182 : 1 (satu) bundel foto copy legalis irlampir an Berita AcaraPenyerahan Barang Kejuruan Automotif dan TeknologiHal. 187 dari 278 hal. Put.

  No.64 PK/Pid.Sus/2009Mekanik ABT DPKK 2004, Nomor Berita AcaraBA.09/UPTP/BLKI/MDN/II/ 2005 tanggal 14 Februari2005.BB 183 : 1 (satu) lembar asili Berita AcaraPeneri maan Bar angKejuruan Automotif dan Teknologi Mekanik ABT APBN2004, Nomor Berita AcaraBA.01/UPTP/BLKI/MDN/II/2005 tanggal 12 Januar i2005, beserta asli lampiran Berita AcaraPenyerahan Barang Kejuruan Automotif dan TeknologiMekanik ABI APBN 2004, Nomor Berita AcaraBA. 01/UPTP/BLKI/MDN/I1/2005 tanggal12 Januari 2005.BB 184 : 1 (satu) bundel

• YULIANA HASANUDDIN dokterpemeriksa pada UPTP Puskesmas Wolo Kabupaten Kolaka dengan dengan hasilpemeriksaan luar, yaitu! 22222 nn nn nnn nn nnn nnn nen een1. Pasien masuk dengan keadaan sadar; 22222222 22 2. Tampak satu buah luka memar pada pipi sebelah kanan, ukuran empat komalima kali sebelas centimeter warna biru kehitaman;3.

• UPTP 1 (fotokopi dari fotokopi);Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 98 tanggal 25 Mei2018, dibuat di hadapan Notaris Julia Seloadji, S.H., Notaris diKota Surabaya (fotokopi dari fotokopi);Halaman 50 dari 77 halaman Putusan Nomor: 6/P/FP/2020/PTUNJKT25. P7.A26. P7.B27.P8.A28. P8.B29. P9.A30. P9.B31.

  UPTP 1. (fotokopi dari fotokopi);Surat Direktur Utama PT.Merak Kencana Sakti Nomor: 05/05MERAK 20 tanggal 13 Mei 2020 Perihal: Surat PermohonanPembatalan Pengajuan PI Produk Hortikultura untuk Konsumsi,ditujukan kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar NegeriKementerian Perdagangan Republik Indonesia.

  UPTP 1 (vide bukti P6.B = T14);bahwa CV. lvan Buah telah mengajukan Permohonan Surat Persetujuan ImporNomor: 481365/INATRADE/04/2020 tanggal 07 April 2020 beserta lampirannyamelalui aplikasi online INATRADEKementerian Perdagangan Republik Indonesia (vide bukti P7.A = T4);bahwa Direktur Impor (Termohon Ill) atas nama Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Termohon Il)telah menerbitkan Surat Persetujuan Impor CV.

• Fotokopi surat Izin Mendirikan Bangunan = (IMB), nomor:1340/UPTP/XI/2008, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bone,Unit Pelayanan Terpadu Perizinan, tanggal 06 Nopember 2008, buktiHal. 25 dari 73 Hal. Pen. No.916/Pat.G/2019/PA. Wipsurat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telahdicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberitanda P3;4. Fotokopi Akta Cerai, nomor: 0889/AC/2013/PA.Wtp.

  Surat ukur No.43/Lappabosse/2010 dengn luas 704 M2(L 32,20 X P. 21,40) sertifikat atas nama A.Faelori Bin A.Pabollai yangdilakukan oleh Penggugat atas dasar bagian Penggugat dari hasilPembagian Harta bersama antara penggugat dan tergugat (Fotokopitersebut telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis hakim).BUKTI TERTANDA (P.IIl, ): Foto kopy sesuai dengan aslinya: Surat Izin Mendirikan bangunanNomor; 1340/UPTP/XI/2008, dikeluarkan oleh Pemerintahkabupaten Bone, Unit Pelayanan Terpadu Perizinan, atas

• akun pengeluaran yangbersangkutan;Menetapkan PPK, panitia/pejabat pengadaanbarang/jasa,panitia/pejabat penerima barang/jasa, petugas pengantarSPM,SP2HL, SP4HL dan MPHLBJS, petugas pengambil SP2D,SPHL,SP3HL, dan persetujuan MPHLBJS, petugas Unit AkuntansiKuasaPengguna Anggaran (UAKPA), Unit Akuntansi Kuasa PenggunaBarang (UAKPB), pelaksana pengelolaan barang milik negara,Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP), Petugas PengelolaAdministrasi Belanja Pegawai (PPABP) sesuai dengan kebutuhanuntuk Pusat, UPTP

  dan Tugas Pembantuan;Menetapkan PPSPM untuk satuan kerja Pusat dan UPTP;Memerintahkan pembayaran atas beban APBN;Melakukan pemeriksaan kas sekurangkurangnya satu kali sebulanterhadap pembukuan Bendahara Pengeluaran dan Bendaharapenerimaan;Melakukan pengendalian atas pelaksanaan pengelolaan DIPA;Menyampaikan laporan keuangan;Melakukan pengawasan terhadap proses penyelesaian tagihan atasbeban APBN pada Satkernya;Bertanggung jawab atas ketepatan waktu penyelesaian tagihan ataubeban APBN pada Satkernya

• pengadilan (vide PutusanMahkamah Agung RI.Nomor 3428K/Pdt/1985 tanggal 26 Pebruari 1990 jo.Putusan Mahkamah Agung RI No.3901.K/Pdt/1985, tanggal 29 Nopember1988);Menimbang, bahwa meskipun bukti P.2 tersebut merupakan pernyataandari pihak ketiga yang tidak mengikat dan/atau tidak dapat disamakan dengankesaksian yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di pengadilan, namunisi pernyataan tersebut berhubungan dengan bukti P.3 yang merupakaan aktaautentik berupa Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 1340/UPTP

• Trias Muda Sarana Media tanggal 07 September 2000

• Tanda Daftar Perusahaan (TDP) N0. 606/123/II/TDP-CV/UPTP/2011 tanggal 02 Februari 2011
• Surat Izin Usaha Industri No 606/011/IUI/II/UPTP/2011 tanggal 04 Pebruari 2011.

• Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 606/0115/II/SIUP-CV/UPTP/2011 tanggal 01 Pebruari 2011
• Surat Izin Gangguan No. 510/0104/HO/IX/PERINDAG/2011 tanggal 09 September 2011

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

• Fotokopi sertipikat Hak Milik Nomor 2228 yang dikeluarkan olehBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia/ Kantor PertanahanKabupaten Bone bertanggal 21 Desember 2010, setelah diperiksadan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai , bermeterai cukup,oleh ketua majelis diberi kode bukti P3.Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor 816/UPTP/IV/2011,yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bone Unit PelayananTerpadu Perizinan bertanggal 14 April 2011, setelah diperiksa dandicocokkan dengan aslinya

  Gani.Bukti Surat (P4) :Berupa Fotokopi surat izin mendirikan bangunan Nomor816/UPTP/IV/2011 atas nama Muh. Rafi Tahun 2011. (Fotokopisesuai dengan aslinya sebab surat aslinya dipegang oleh pihak BankBITPN dilampiran berkas agunan). pembuktian kaitannya dengansertipikat dan akta pembagian hak bersama.Hal 53 dari 91 hal. Put. No. 443/Pdt.G/2016/PA Wtp Tanah objek tersebut merupakan tanah peninggalan pewaris/ H.Abd. Gani dan di bangun oleh Penguggat/ Muh.

• UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016tentang Perubahan UndangUndang Nomor 11 tahun 2008 tentang InfomasiElektronik yang berbunyi :Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melaluiSistem ElektronikPerlu Majelis Hakim ketahui bahwa tugas dan kewajiban Wakil PialangBerjangka atas nama Helen Seftira dengan izin profesi dari BAPPEBTInomor : 161/UPTP/SI/09/2015 yang memverifikasi terhadap seluruh fiturfiturPERJANJIAN yang telah di tandatangni secara elektronik (Vv) untukmengetahui bahwa benar

• rekomendasi turun adalah Terdakwaselaku Kepala Bidang Pembangunan (Kabid Pembangunan);Pada tahun 2009 tidak ada permohonan, hanya saksi mengerjakan limpahan(menerbitkan ijin) dari Dinas perhubungan mengenai ijin permohonan mendirikantower dari Januari sampai dengan Maret Tahun 2009 yang sudah disetujuipermohonannya dari Dinas perhubungan, namun terhitung tanggal 01 April 2009 sesuaiperaturan Bupati No 22 Tahun 2009, beralih kewenangan mengenai permohonan ijin47mendirikan tower dari Dinas perhubungan ke UPTP

  dilimpahkan dari Dinas Perhubungan Kominfo ke Unit PelayananTerpadu Perijinan, untuk kajian tehnis dari Dinas Perhubungan kominfo tetap ikut danselalu mendampingi Unit Pelayanan Terpadu Perizinan untuk melakukan kajian tehnis,pada tahun 2009 telah mengeluarkan 16 Kajian Teknis, pada tahun 2010 telahmengeluarkan 43 Kajian Teknis, selanjutnya dari masingmasing kajian teknis yangberupa fotocopy tersebut dilampirkan kedalam masingmasing barang bukti HO dane Bahwa Pada Kantor Unit Pelayanan Terpadu Perizinan (UPTP

  dalam hal ini dapat dilihat pada barang bukti149Nomor: 5, 6, 7 dan 8, dan Terdakwa juga telah menerima pembayaran dari para PemohonIMB dan Izin HO Tower tersebut antara lain melalui saksi HADI SICIPTO dan saksi JURAIJMIGDAD KUDDAH yang diperuntukan untuk membayar retribusi jumlah keseluruhannyasebesar Rp.319.124.000;, akan tetapi uang tersebut oleh Terdakwa tidak disetorkan ataudibayarkan kepada Pemerintah Kabupaten Malang melalui Bendahara Penerima atau Kasirpada Unit Pelaksana Terpadu Perizinan (UPTP

• pengeluaran yangbersangkutan;13.Menetapkan PPK, panitia/ pejabat pengadaan barang/ jasa, panitia/pejabat penerima barang/ jasa, petugas pengantar SPM,SP2HL,SP4HL dan MPHLBuJS, petugas pengambil SP2D, SPHL,SP3HL, danpersetujuan MPHLBJS, petugas Unit Akuntansi Kuasa PenggunaAnggaran (UAKPA), Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang(UAKPB), pelaksana pengelolaan barang milik negara, BendaharaPengeluaran Pembantu (BPP), Petugas Pengelola AdministrasiBelanja Pegawai (PPABP) sesuai dengan kebutuhan untuk Pusat,UPTP

  dan Tugas Pembantuan;14.Menetapkan PPSPM untuk satuan kerja Pusat dan UPTP;15.

• Fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor816/UPTP/IV/2011, yang dikeluarkan oleh Pemerintah KabupatenBone Unit Pelayanan Terpadu Perizinan bertanggal 14 April 2011,setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai,bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode bukti P4.5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang pajak bumidan bangunan (SPPT) Tahun 2014 atas nama H. Gani dan Tahun2015 atas nama H. Abd.

  Gani.Bukti Surat (P4) : Berupa Fotokopi surat izin mendirikan bangunan Nomor :816/UPTP/IV/2011 atas nama Muh. Rafi Tahun 2011. (Fotokopisesuai dengan aslinya sebab surat aslinya dipegang oleh pihak BankBTPN dilampiran berkas agunan). pembuktian kaitannya dengansertipikat dan akta pembagian hak bersama. Tanah objek tersebut merupakan tanah peninggalan pewaris/H. Abd. Gani dan di bangun oleh Penguggat/ Muh. Rafi bin H.Abd.Gani.Bukti Surat (P5) :Hal 47 dari 91 hal. Put.

• ditandatangani oleh Dr.RAYMOND TANJUNG, terhadapKorban adalah anak yang masih dbawah umur bernama ARISTA,terhadap korban ARISTA yang mengalami luka memar dikepala kiri bagianbelakang dengan ukuran 4 cm x 4cm x 1cm dan luka memar daerah gusimulut dengan ukuran 1 cm x 1 cm, dengan Kesimpulan: bahwa keadaankorban tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul.Korban PAT TAYEB DIU, berdasarkan Surat Visium Et Repertium Nomor:O03/VER/PKMKND/I/2020/ pada tanggal 7 Januari 2020 di DinasKesehatan Kota Kendari UPTP

• UPTP & K.Kec. (3). Para KepalaSekolah Perihal Undangan, tanggal 11 Juni 2015 (fotokopi sesuai denganaslinya);4 Bukti T.4 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Alor Nomor : 1625/UP.820/PK/VI/2015 ditujukan kepada (1).Halaman 75 dari 119 Halaman Putusan Nomor 04/G/2016/PTUN.KPG.Koordinator Pengawas Sekolah (2).

  Para Kepala UPTP dan K.Kecamatan SeKabupaten Alor Perihal Usul Mutasi Guru, Pengangkatan Kepala Sekolah danPengawas sekolah, tanggal 18 Juni 2015 (fotokopi sesuai denganaslinya);5 Bukti T.5 : Fotokopi surat Kepala Dinas Pendidikan dan KebudayaanKabupaten Alor tentang Dasar Tahapan Dan Mekanisme Proses PemutasianGuru Serta Pengangkatan Calon Pengawas dan Kepala Sekolah Di LingkunganDinas P Dan K Kabupaten Alor, Tanggal 20 Juli 2015 (fotokopi sesuai denganaslinya);6 Bukti T.6 : Fotokopi surat Kepala

• manfaat.Pasal 15:Ayat (1), mengatakan :Menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan impor TPT baikterealisasikan maupun tidak terealisasi melalui http:/ / inatrade.kemendag.go.id ;danMelampirkan fotokopi Kartu Kendali Realisasi Impor yang telah diparaf dan dicapoleh petugas Bea dan Cukai.Ayat (2), mengatakan :Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan setiap 3(tiga) bulan paling lambat 15 (lima belas) bulan pertama triwulan berikutnyaberikutnya kepada Koordinator Pelaksana UPTP