Ditemukan 33196 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Wanprestasi Keputusan walikota Efendi Walikota batam Pemilihan walikota Surakarta Peraturan tata tertib khusus pencalonan walikota Surono vs walikota surabaya; 14g2013 Mahfut Walikota balikpapan Mulyadi vs walikota bengkulu; Pilkada (walikota / wakil walikota bau-bau periode 2008-2013 Surat keputusan walikota denpasar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 06-06-2023 — Putus : 15-08-2023 — Upload : 16-10-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 253 K/TUN/2023
Tanggal 15 Agustus 2023 — WALIKOTA SORONG VS YAKOB KARET;;
132 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • WALIKOTA SORONG VS YAKOB KARET;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 04-01-2021 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6 PK/TUN/2021
Tanggal 2 Februari 2021 — SATRIA BUDI VS WALIKOTA BENGKULU;
112 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SATRIA BUDI VS WALIKOTA BENGKULU;
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 19-10-2015 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 18-04-2016
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 27/G/2015/PTUN.SMD
Tanggal 13 April 2016 — ASMULYADI; melawan WALIKOTA BALIKPAPAN;
152 — 90
  • Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-367/2015 tanggal, 5 Agustus 2015 Tentang Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan Nomor 0473/DTKP/BB/MGS Atas Nama Asmulyadi;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-367/2015 tanggal, 5 Agustus 2015 Tentang Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan Nomor 0473/DTKP/BB/MGS Atas Nama Asmulyadi;4.
    ASMULYADI;melawanWALIKOTA BALIKPAPAN;
    Bahwa, TERGUGAT adalah Walikota Kota Balikpapan yang telah menerbitkanKeputusan Walikota sebagai Objek dari gugatan ini ;2. TERGUGAT adalah Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan, berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku, sehingga TERGUGAT dapatdiklasifikasikan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal1 angka 12 Undangundang No. 51 Tahun 2009 tentang PTUN;3.
    Menyatakan batal/tidak sah Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor.188.45367/2015 tanggal 5 Agustus 2015 Tentang Pencabutan Ijin MendirikanBangunan Nomor 0473/DTKP/BB/MGS tanggal 27 Maret 2014 An. Asmulyadi.3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota BalikpapanNomor.188.45367/2015 tanggal 5 Agustus 2015 Tentang Pencabutan IjinMendirikan Bangunan No. 0473/DTKP/BB/MGS tanggal 27 Maret 2014 atasnama Asmulyadi.4.
    ;Menimbang, bahwa objek sengketa adalah Surat Keputusan Walikota BalikpapanNomor.188.45367/2015 tanggal 5 Agustus 2015 Tentang Pencabutan Ijin MendirikanBangunan Nomor 0473/DTKP /BB/MGS An.
    Asmulyadi yang diterbitkan oleh WalikotaBalikpapan : (vide bukti P1=TVD);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum objek sengketa diterbitkan olehTergugat yaitu Walikota Balikpapan;Menimbang, bahwa pasal 67 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3Tahun 2012 tentang izin mendirikan bangunan mengatur bahwa Pencabutan IMBditetapkan oleh Walikota dengan disertai alasan Pencabutan .Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan 67 ayat (1) Peraturan Daerah KotaBalikpapan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Izin
    Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota BalikpapanNomor 188.45367/2015 tanggal, 5 Agustus 2015Tentang Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan Nomor0473/DTKP/BB/MGS Atas Nama Asmulyadi;3.
Pengadilan PT BANJARMASIN Pidana Umum
Register : 04-12-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 24-01-2022
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 198/PID.SUS/2020/PT BJM
Tanggal 15 Desember 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum V : JOKO FIRMANSYAH, S.H., M.H.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SYAIFULLAH EFFENDI, S.AP bin H. ABDULLAH KARIM Diwakili Oleh : Abdullah Sani, S.H.,M.Ag.Dkk
151 — 40
  • diperhatikan kecamatan AluhAluh, baik dari segipembangunan infrastruktur dan perekonomiannya.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 188 jo Pasal 71 Ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndangUndang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, Dan Walikota
    AbdullahKarim tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindakpidana Pilkada sebagaimana Dakwaan Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) UURINo. 6 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas UU No. 1 Tahun 2015Hal 7 dari 11 Nomor 198/PID.SUS/2020/PT BJMtentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang No. 1Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.2. Membebaskan Syaifullah Effendi,S.AP bin (Alm) H.
    dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalamamar putusan ini;Memperhatikan, ketentuan Pasal 188 jo Pasal 71 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2020 tentangPerubahan Ketiga Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 22-04-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 231 K/TUN/2020
Tanggal 4 Juni 2020 — TUNGGUL SITANGGANG vs WALIKOTA SIBOLGA;
207 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TUNGGUL SITANGGANG vs WALIKOTA SIBOLGA;
    Menyatakan batal atau tidak san Surat Keputusan Walikota SibolgaNomor 888/537/Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan Jabatan atas nama drg. TunggulSitanggang dengan NIP. 196506051990101001 ditetapkan tanggal 4Desember 2018;3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 02-01-2020 — Putus : 30-01-2020 — Upload : 15-04-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 PK/TUN/2020
Tanggal 30 Januari 2020 — TJIOE ALISANTO VS WALIKOTA SURABAYA;
173 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TJIOE ALISANTO VS WALIKOTA SURABAYA;
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda berlakunya objeksengketa Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/2854/436.7.11/2018 tertanggal 30 April 2018, tentang PencabutanSurat Izin Pemakaian Nomor 188.45/1533B/436.6.18/2013 tanggal 30Oktober 2013 dengan objek tanah di Simohilir Barat Nomor 6Surabaya atas nama Tjioe, Ali Santo selama pemeriksaanberlangsung sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap atas perkara ini;B. Dalam Pokok Perkara/Sengketa:1.
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota SurabayaNomor Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/2854/436.7.11/2018 tertanggal 30 April 2018, tentang PencabutanSurat Izin Pemakaian Nomor 188.45/1533B/436.6.18/2013 tanggal 30Oktober 2013 dengan objek tanah di Simohilir Barat Nomor 6Surabaya atas nama Tjioe, Ali Santo;3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan WalikotaSurabaya Nomor Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/2854/436.7.11/2018 tertanggal 30 April 2018, tentang PencabutanSurat Izin Pemakaian Nomor 188.45/1533B/436.6.18/2013 tanggal 30Oktober 2013 dengan objek tanah di Simohilir Barat Nomor 6Surabaya atas nama Tjioe, Ali Santo;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 16-08-2021 — Putus : 06-10-2021 — Upload : 05-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 382 K/TUN/2021
Tanggal 6 Oktober 2021 — TJUNG SUBIANTO VS WALIKOTA SINGKAWANG;
77 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TJUNG SUBIANTO VS WALIKOTA SINGKAWANG;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 04-01-2021 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6 PK/TUN/2021
Tanggal 2 Februari 2021 — SATRIA BUDI VS WALIKOTA BENGKULU;
101 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SATRIA BUDI VS WALIKOTA BENGKULU;
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota BengkuluNomor 493 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yangAda Hubungannya dengan Jabatan atas nama Satria Budi, S.E., tanggal28 Desember 2018;3.
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Bengkulu Nomor493 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang AdaHubungannya dengan Jabatan, atas nama Satria Budi, S.E., tanggal 28Desember 2018;3.
    Mewajibkan kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugatuntuk mencabut Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 493 Tahun 2018tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya denganJabatan, atas nama Satria Budi, S.E., tanggal 28 Desember 2018;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 08-07-2020 — Putus : 14-09-2020 — Upload : 16-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 391 K/TUN/2020
Tanggal 14 September 2020 — SAMUEL PASAMBUNA VS WALIKOTA KOTAMOBAGU;
186 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SAMUEL PASAMBUNA VS WALIKOTA KOTAMOBAGU;
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota KotamobaguNomor 125 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Sangadi Pontodondan Pengangkatan Penjabat Sangadi Pontodon KecamatanKotamobagu Utara Kota Kotamobagu;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan WalikotaKotamobagu Nomor 125 Tahun 2019 tentang Pemberhentian SangadiPontodon dan Pengangkatan Penjabat Sangadi Pontodon KecamatanKotamobagu Utara Kota Kotamobagu;4.
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor125 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Sangadi Pontodon danPengangkatan Penjabat Sangadi Pontodon Kecamatan KotamobaguUtara Kota Kotamobagu;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan WalikotaKotamobagu Nomor 125 Tahun 2019 tentang Pemberhentian SangadiPontodon dan Pengangkatan Penjabat Sangadi Pontodon KecamatanKotamobagu Utara Kota Kotamobagu;Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 391 K/TUN/20204.
    Pasal 6 ayat (3) juncto Pasal 7ayat (3) huruf C.3 huruf a Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 15Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, KetentuanPasal 1 angka 1 juncto Pasal 11 angka 2 Peraturan Walikota KotamobaguNomor 39 Tahun 2015 Tentang Garis Sempadan Bangunan Di KotaKotamobagu, akan tetapi pelanggaran yang dilakukannya tidak untukkepentingan dirinya atau keluarganya, melainkan sematamata untukkepentingan dan kemanfaatan warga desanya;Halaman 5 dari 7 halaman.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 11-02-2020 — Putus : 27-04-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 65 PK/TUN/2020
Tanggal 27 April 2020 — WALIKOTA SURABAYA VS PT. MASPION;
449 — 212 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • WALIKOTA SURABAYA VS PT. MASPION;
    :le2,Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Pengugat;Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan KeputusanTergugat Nomor 593/2543/436.7.11/2018, tanggal 3 April 2018, perihal:Jawaban dan Peringatan Ill, ditujukan kepada PT Maspion, sampaidengan putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap;Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupaSurat Walikota Surabaya Nomor 593/2543/436.7.11
    /2018, tanggal 3 April2018, perihal Jawaban dan Peringatan III, ditujukan kepada PT Maspion;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Surat Walikota Surabaya Nomor 593/2543/436.7.11/2018, tanggal3 April 2018, perihal Jawaban dan Peringatan Ill, ditujukan kepadaDirektur PT Maspion, Jalan Kembang Jepun 3840 Surabaya;Mewajibkan Tergugat untuk mengabulkan perpanjangan PerjanjianPenyerahan Penggunaan Tanah Nomor 593/004.1/402.5.12/96, tanggal16 Januari 1996 yang ditanda tangani
    Dalam hal iniPihak Kedua menetapkan prioritas untuk memperpanjang Hak GunaBangunan tersebut sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan olehPihak Pertama;Bahwa Penggugat (PI Maspion) memperoleh prioritas untukmemperpanjang Hak Guna Bangunan sesuai dengan persyaratan yangditetapkan oleh Tergugat (Walikota Surabaya) dalam Perjanjian tersebut;Bahwa penerbitan Objek sengketa bertentangan dengan Pasal 3Perjanjian Menyerahkan Bangunan Tanah Nomor593/004.1/402.5.12/96, tanggal 16 Januari 1996 antara Penggugatdengan
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali WALIKOTA SURABAYA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Senin, tanggal 27 April 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,bersamasama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Dr.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 07-01-2020 — Putus : 27-04-2020 — Upload : 25-09-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 PK/TUN/2020
Tanggal 27 April 2020 — LILYANTI HARTONO VS WALIKOTA SURABAYA;
347 — 339 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LILYANTI HARTONO VS WALIKOTA SURABAYA;
    Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota SurabayaNomor 188.45/3529/436.7.11/2018, tanggal 4 Juni 2018 TentangPencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/0171B/436.7.11/2017 Tanggal 27 Januari 2017 Dengan Objek Tanah Di JalanSimohilir XIII/4 Surabaya atas nama Lilyanti Hartono;Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 29 PK/TUN/20203.
    Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/3529/436.7.11/2018, tanggal 4 Juni 2018 tentang Pencabutan SuratIzin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/0171B/436.7.11/2017, tanggal27 Januari 2017 dengan objek tanah di Jalan Simohilir XIII/4 Surabayaatas nama Lilyanti Hartono;3.
    Mewajibkan kepada Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali untukmencabut Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/3529/436.7.11/2018, tanggal 04 Juni 2018 Tentang Pencabutan Surat IzinPemakaian Tanah Nomor 188.45/0171B/436.7.11/2017, tanggal27 Januari 2017 dengan objek tanah di Jalan Simohilir XIII/4 Surabayaatas nama Lilyanti Hartono;4.
    Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor:188.45/3529/436.7.11/2018, tanggal O04 Juni 2018 TentangPencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor: 188.45/0171B/436.7.11/2017, tanggal 27 Januari 2017 Dengan Objek Tanah DiJalan Simohilir XIIl/4 Surabaya atas nama Lilyanti Hartono;Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 29 PK/TUN/20203.
Pengadilan PN TOLITOLI Pidana Khusus Pemilu
Register : 07-01-2021 — Putus : 14-01-2021 — Upload : 20-01-2021
Putusan PN TOLITOLI Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Tli
Tanggal 14 Januari 2021 — Penuntut Umum:
LA ODE MUHAMMAD NUZUL,SH
Terdakwa:
AMIRULLAH Alias AMINDOLA Alias MINDOLA
186 — 107
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus Pemilu
Register : 28-01-2021 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 14-09-2022
Putusan PT PEKANBARU Nomor 52PID.SUS/2021/PT.PBR
Tanggal 4 Februari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum III : FEBRI ERDIN SIMAMORA SH
Terbanding/Terdakwa : SUPRIYANTO alias ANTO POLSEK bin Alm RAMONO
72 — 20
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus Pemilu
Register : 29-12-2020 — Putus : 04-01-2021 — Upload : 02-08-2022
Putusan PT PEKANBARU Nomor 638PID.SUS/2020/PT PBR
Tanggal 4 Januari 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum II : TEGUH PRAYOGI SH MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ILUT Bin SALEH Diwakili Oleh : Rizki Junianda Putra, S.H.,M.H
131 — 39
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 05-01-2023 — Putus : 14-03-2023 — Upload : 12-04-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 P/HUM/2023
Tanggal 14 Maret 2023 — APRIANUS HURA VS WALIKOTA SIBOLGA;;
525 — 293 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • APRIANUS HURA VS WALIKOTA SIBOLGA;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Gratifikasi
Putus : 04-12-2019 — Upload : 06-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3781 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 4 Desember 2019 — SETIYONO
442 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PN PEKALONGAN Pidana Khusus Pemilu
Register : 08-12-2020 — Putus : 18-12-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 335/Pid.Sus/2020/PN Pkl
Tanggal 18 Desember 2020 — Penuntut Umum:
HASRAWATI MUSYTARI SH MH
Terdakwa:
MOHAMAD AZMI BASYIR, M.Sc Bin M. BASYIR
540 — 121
  • Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;

    3.Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

    4.Menetapkan barang bukti berupa:

    • 12 (dua Belas) Lembar Print Out Screenshot Ungahan Iklan Kampanye Di Akun Resmi Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Tahun 2020 Nomor Urut 2 Dengan Nama Akun Media Social Facebook Balqis Machrus -
    • 1(satu) Keping Cd Yang Berisikan File Video Iklan Kampanye Diakun Resmi Pasangan
    Calon Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020 Hj.
    Mohammad Azmi;
  • 12 (dua Belas) Lembar Fotocopy Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 90/pp.01.2-kpt/3375/kpu-kot/iv/2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan Nomor 150/pp.01.2-kpt/3375/kpi-kot/ix/2019 Tentang Pedoman Tekhnis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020;
  • 1 (satu) Lembar Foto Copy Formulir Model BC4-KWKTentang Pendaftaraan Akun Media Social
    Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan;
  • 4 (empat) Lembar Salinan Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekalongan 1729/pl.02.4-sd/3375/kpu-kota/x/2020 Tertanggal 20 Oktober 2020 Tentang Pedoman Teknis Kampanye Media Social Media Daring, Mobil, Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye;

Dikembalikan ke BAWASLU Kota Pekalongan melalui saksi NASRON, SE, Sybin SULARNO.

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 02-02-2022 — Putus : 27-06-2022 — Upload : 25-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 P/HUM/2022
Tanggal 27 Juni 2022 — TJUNG SUBIANTO VS WALIKOTA SINGKAWANG;
151 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TJUNG SUBIANTO VS WALIKOTA SINGKAWANG;
Pengadilan PN TARUTUNG Pidana Khusus Pemilu
Register : 08-01-2021 — Putus : 19-01-2021 — Upload : 20-01-2021
Putusan PN TARUTUNG Nomor 4/Pid.Sus/2021/PN Trt
Tanggal 19 Januari 2021 — Penuntut Umum:
ADE F D SINAGA,SH
Terdakwa:
LASMA MANULLANG
171 — 135
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 01-07-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 16-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 376 K/TUN/2020
Tanggal 28 September 2020 — IDFIL, S.T vs WALIKOTA BENGKULU;
87 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • IDFIL, S.T vs WALIKOTA BENGKULU;
    Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Bengkulu Nomor488 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakHalaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 376 K/TUN/2020Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan atas nama IDFIL, S.T., tanggal 28Desember 2018:3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota BengkuluNomor 488 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya Dengan Jabatan atas nama IDFIL, S.T., tanggal 28Desember 2018:4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat pada kedudukandan jabatan semula atau setara;5.
    Mewajibkan Tergugat/Termohon Kasasi untuk mencabut objek sengketaberupa Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 488 Tahun 2018 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatanatas nama Idfil, S.T., NIP. 196904031993031010 tanggal 28 Desember2018;4. Menghukum Tergugat/Termohon Kasasi untuk merehabilitasi hakPenggugat/Pemohon Kasasi, pada jabatan semula atau setara;5.