Utrecht, dalambukunya, Hukum Pidana , Penerbit Pustaka Tinta Mas, halaman 292).Bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikansebelumnya, dapat disimpulkan dari sikap batin Terdakwa, telahmempunyai niat/ kehendak untuk melakukan perbuatan melawanhukum sebagaimana diuraikan secara jelas dan lengkap pada uraiansebelumnya;Bahwa apabila dalam perkembangan hukum penanganan tindakpidana korupsi belakangan ini, dikenal istilan whistle blower dan justicecollaborator. stilan Keduanya dikutip dari Surat

Edaran MahkamahAgung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi PelaporTindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama(Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu;Dalam SEMA disebutkan, whistle blower adalah pihak yangmengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukanmerupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.Sedangkan justice collaborator merupakan salah satu pelaku tindakpidana tertentu, mengakui yang dilakukannya, bukan pelaku utamadalam

Sehingga, tindak pidana tersebut telah menimbulkanmasalah dan ancaman serius bagi stabilitas dan kKeamanan masyarakat;Adapun perbedaannya yaitu whistle blower atau saksi pelaportidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata ataslaporan, kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikan.Hal.62 dari 75 hal. Put.

IKPP Pusat mempunyai Program Whistle Blowing yangbertujuan menampung laporan dari pihakpihak yang berkaitandengan PT. IKPP ;Bahwa kemudian dari Program tersebut didapat informasi bahwaPT. IKPP membeli cangkang murni tetapi yang diberikan adalahcangkang yang sengaja dicampur dengan air ;Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang memberikan laporanyang diterima PT.

IKPP Pusat mempunyai Program Whistle Blowing yangbertujuan menampung laporan dari pihakpihak yang berkaitandengan PT. IKPP ;Bahwa kemudian dari Program tersebut didapat informasi bahwaPT. IKPP membeli cangkang murni tetapi yang diberikan adalahcangkang yang sengaja dicampur dengan air ;Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang memberikan laporanyang diterima PT.

IKPP Pusat mempunyai Program Whistle Blowingyang bertujuan menampung laporan dari pihakpihak yangberkaitan dengan PT. IKPP ;e Bahwa benar kemudian dari Program tersebut didapat informasibahwa PT. IKPP membeli cangkang murni tetapi yang diberikanadalah cangkang yang sengaja dicampur dengan air ;e Bahwa benar Saksi LEXI dan EDWIN tidak mengetahui siapakahyang memberikan laporan yang diterima PT.

bukti berupa:

Putusan Nomor 39 P/HUM/2017keamanan negara dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya,lebih khusus lagi pengaturan terkait whistle blower dan justicecollaborator, dapat dijelaskan sebagai berikut:a.Bahwa guna mendukung pengungkapan tindak pidana, MahkamahAgung pun telah memberikan dukungan dan pengakuan terhadapeksistensi whistleblower dan justice collaborator melalui penerbitanSurat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentangPerlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (whistle blower) dan SaksiPelaku

Utrecht, dalam bukunya,Hukum Pidana , Penerbit Pustaka Tinta Mas, halaman 292).Bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya,dapat disimpulkan dari sikap batin Terdakwa, telah mempunyainiat/kehendak untuk melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimanadiuraikan secara jelas dan lengkap pada uraian sebelumnya.Bahwa apabila dalam perkembangan hukum penanganan tindakpidana korupsi belakangan ini, dikenal istilan whistle blower dan justicecollaborator. stilan keduanya dikutip dari Surat

Edaran MahkamahAgung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi PelaporTindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama(Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.Hal.71 dari 83 hal.

No.1374 K/Pid.Sus/2017Dalam SEMA disebutkan, whistle blower adalah pihak yang mengetahuidan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian daripelaku kejahatan yang dilaporkannya.

Sehingga, tindak pidana tersebut telah menimbulkanmasalah dan ancaman serius bagi stabilitas dan keamanan masyarakat.Adapun perbedaannya yaitu whistle blower atau saksi pelapor tidak dapatdituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan,kesaksian yang akan, sedang atau yang telah diberikan. SedangkanJustice collaborator atau saksi sekaligus tersangka dalam kasus yangsama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah.

Plg.Bahwa menurut Ahli, Saksi Margono adalah penyuap bukan Whistle blower,karena whistle blower adalah pelapor adanya tindak pidana bukan yangmelakukan tindak pidana,Bahwa sesuai SEMA No.4 tahun 2011 disebut Whistle blower adalah pihakyang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakanbagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkan.Bahwa menurut Ahli perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur pasal 12 hurufa tentang perubahan atas UndangUndang no.31 tahun 1999 tentangpemberantasan

Bahwa Penggugat yang telah bekerja dan telah memberikan kontribusi serta integritasnya, antara lain dengan membongkarFraud/kejahatan yang terjadi di unit kerjanya, melaporkan danbekerjasama dengan Tim Audit Internal untuk mencegah tindakanfraud yang dilakukan oleh oknumoknum Pejabat dan oknumoknum Pegawai di unit kerjanya (sebagaimana tercantum dalamdalam Laporan Audit Notes Divisi Audit Internal Bank SyariahMandiri), namun tindakan Penggugat sebagai whistle blower yangtelah berperan aktif membongkar

Bahwa Penggugat yang telah bekerja dan telah memberikankontribusi serta integritasnya, antara lain dengan membongkarFraud/kejahatan yang terjadi di unit kerjanya, melaporkan danbekerjasama dengan Tim Audit Internal untuk mencegah tindakanfraud yang dilakukan oleh oknumoknum Pejabat dan oknumoknumPegawai di unit kerjanya (sebagaimana tercantum dalam dalamLaporan Audit Notes Divisi Audit Internal), namun tindakanPenggugat sebagai whistle blower yang telah berperan aktifmembongkar tindakan fraud di

Faktanya bahwa Penggugat di PHK masih dalam masa percobaantanggal 28 November 2017 disebabkan sebelumnya ada laporandari Vale Whistle Blower channel kepada Tergugat. Dari laporantersebut diperoleh temuan bahwa saat Penggugat bekerja sebagaisopir/Karyawan Koperasi PT. Inco , Tbk sekarang PT. ValeIndonesia, Tbk tanpa ijin dari yang berhak Penggugat mengambilsolar milik PT. Inco, Tok.

Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa tindakanTergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pengguggatadalah perbuatan melawan hukum sebab Penggugat di PHK masihdalam masa percobaan tanggal 28 November 2017 disebabkansebelumnya ada laporan dari Vale Whistle Blower channel kepadaTergugat. Dari laporan tersebut diperoleh temuan bahwa saatPenggugat bekerja sebagai sopir/Karyawan Koperasi PT. Inco , Tbksekarang PT.

Dengan kata lain apakah Terdakwa sebagai whistle blower atauJustice collaborator,Bahwa meskipun Terdakwa sebagai anggota LSM Hamba La'e yangbergerak membantu pemberantasan Narkotika di daerah, namun ternyataTerdakwa saat merampas Narkotika dari ANDRE, mempunyai niat jahat ataumens rea untuk menyimpan atau memiliki Narkotika tersebut setelah barangtersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, dengan fakta hukum sebagaiberikut : Setelah Terdakwa mengambil barang bukti di rumah ANDRE,seharusnya langsung

Bahwa ParaPemohon Kasasi/Para Tergugat adalah whistle blower dugaan tindakpidana korupsi pengadaan mesin cetak Intaglio Komori 20132014 di PerumPeruri yang telah dilaporkan kepada Kejaksaan Agung dengan Nomor B387/F.2/Fd.1/02/2015;Bahwa adalah kewajiban setiap warga negara untuk melaporkan/membuatpengaduan tentang suatu tindak pidana yang diketahui kepada pihak yangberwajib, berdasarkan Pasal 1 Angka 24 KUHAP yaitu laporan adalahpemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak ataukewajiban

kedudukan SEMA lebih rendah dari UndangUndang No.35 Tahun2009, berhubung karena SEMA tersebut sudah menjadi tuntutan dankebutuhan perkembangan hukum dan masyarakat desawa ini, yang tidakbisa dielakkan lagi, sedangkan UndangUndang No.35 Tahun 2009 belumsecara khusus mengatur dan mengakomodasi tentang perlakuan terhadapJustice Collaborator, maka dengan mengingat pula Mahkamah Agung yangmempunyai fungsi Regeling atau Pengaturan maka dengan mengacu padaSEMA Perlindungan terhadap Pelapor Tindak Pidana (Whistle

putih; o. 1 (satu) unit Printer merk Epson type LQ 2190 warna abuabu; Dijadikan barang bukti dalam berkas perkara lain;Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah); Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 Penasehat HukumTerdakwa tidak hadir dan tidak mengajukan Nota Pembelaan; Setelah membaca Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Terdakwa pada hariSenin tanggal 24 Maret 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut : 1.Bahwa Terdakwa ingin menjadi whistle

dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karenapemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkansuatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapbkan sebagaimanamestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuanUndangundang, dan apakah Pengadilan telah melampaui bataswewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (UndangUndang No.8 Tahun 1981) ;Bahwa Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai whistle

IKPP pusat mempunyai program Whistle Blowing yangbertujuan menampung laporan dari pihakpihak yang berkaitan dengan PT.IKPP kemudian dari Program tersebut didapat informasi bahwa PT.

jalahsalah satu pelaku tindak pidana tertentu, yang mengakuikejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatantersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalamproses peradilan; 33735 5 ee rn enn nn annMenimbang, bahwa walaupun terhadap tindak pidana yang diaturdalam undangundang RI No 5 tahun 1990 tentang Konservasi SumberDaya Alam Hayati dan Ekosistem nya tidak secara Exsplisitdisebutkan didalam Surat Edaran MARI No 04 Tahun 2011, tentangperlakuan bagi pelapor tindak pidana (Whistle

,adalah persepsi yang keliru.Oleh karena untuk memenuhi syarat secara teknis yudisial guna dapatdipertibangkan untuk memperoleh perlakuan sebagai whistle blower selainsyarat sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana KorupsiTingkat Pertama (Putusan Pengadilan Negeri Tipikor Samarindainlitis, Halaman.8283 ), secara otentikkedudukan terdakwaselakuwhistleblower harus dinyatakan dalam Tuntutan Penuntut Umum, faktual kondisi46tersebut tidak dimiliki oleh terdakwa incassu, karenanya alasan keberatantersebut

atau industryo Anggota permanen:4.2.1 Pimpinan Divisi SDM4.2.2 Perwakilan dari Divisi Operation4.2.3 Perwakilan dari Divisi Legalo Undangan Tetap4.3.1 Perwakilan dari Divisi Kepatuhan4.3.2 Perwakilan dari Divisi Audit4.3.3 Perwakilan dari Divis Risk Manajemeno Undangan tidak tetap4.4.1 Kepala Divisi yang membawahi karyawan terkait Ayat 6 dalam hal terjadi dugaaan pelanggaran kedisplinan di bank, komitedisipliner akanmenunjuk team investigasi dan atau yang sesuai denganyang di atur pada kebijakan whistle

Selain itu,dengan tuntutan pidana mati bagi terdakwa, maka hal ini jugaberpotensi dengan menghilangkan kesempatan bagi terdakwa untukberperan sebagai Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) danHalaman 4 dari 31 Putusan Nomor 1586/Pid.Sus/2020/PN SbySaksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) atas perkarayang dihadapinya sebagaimana ketentuan SEMA Nomon 4 Tahun20118.

Selain itu,dengan tuntutan pidana mati bagi terdakwa, maka hal ini jugaberpotensi dengan menghilangkan kesempatan bagi terdakwa untukberperan sebagai Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) danHalaman 4 dari 31 Putusan Nomor 1586/Pid.Sus/2020/PN SbySaksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) atas perkarayang dihadapinya sebagaimana ketentuan SEMA Nomon 4 Tahun20118.

Put.No.12/TIPIKOR/2014/PTRbahwa Terdakwa ingin menjadi whistle blower dalam kasus ini, terdakwaseharusnya tidak menjadi terdakwa tunggal dalam kasus ini dan dana Rp.1.720.000.000, (Satu milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah), tidak ada dinikmatiterdakwa akan tetapi Terdakwa pergunakan untuk : a. Saldo yang masih tersimpandi dalam rekening Bendahara Hibah KPU Kabupaten Rokan Hulu atau masih dalampenguasaan negara Rp. 55.000.000,. b.