Ditemukan 8 data
M IDRIS IRAWAN
Termohon:
KAPOLDASU Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA SUMATERA UTARA
129 — 36
INALUM yang dihadiri olehBAMBANG HERU PRAYOGA (Bagian Wistle Blower/penerima pengaduanpengadaan) pada sekitar bulan Mei 2018 bertempat di Ruang Rapat KantorUtama PT INALUM untuk membahas tentang hambatan = atauketidaksangupan mensuplai makanan oleh PT. Anugrah Jasa Caterindo,dimana dalam rapat tersebut Tersangka M. ICHSAN' RISDIANTOmenerangkan bahwa hambatan tersebut disebabkan oleh MUHAMMADIDRIS IRAWAN (ic. Pemohon) ada meminta sukses fee atau imbalankepada Tersangka M.
ICHSAN RISDIANTO, pada sekirabulan Juni 2018, MUHAMMAD ROZAK HUDIORO dan BAMBANG HERUPRAYOGA (Bagian Wistle Blower/penerima pengaduan pengadaan)Halaman 31 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Mdnmenyampaikan hal tersebut kepada ISKANDAR selaku Kepala DepartemenAudit Internal PT. Inalum jika PT. Anugrah Jasa Caterindo telah vakum dandigantikan oleh KOKALUM disebabkan adanya Oknum karyawan PT.Inalum an. MUHAMMAD IDRIS IRAWAN (ic.
ICHSAN RISDIANTO, padasekira bulan Juni 2018, MUHAMMAD ROZAK HUDIORO danHalaman 36 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN MdnBAMBANG HERU PRAYOGA (Bagian Wistle Blower/penerimapengaduan pengadaan) menyampaikan hal tersebut kepadaISKANDAR selaku Kepala Departemen Audit Internal PT. Inalum jikaPT. Anugrah Jasa Caterindo telah vakum dan digantikan olehKOKALUM disebabkan adanya Oknum karyawan PT. Inalum an.MUHAMMAD IDRIS IRAWAN (ic.
INALUM yang dihadiri olehBAMBANG HERU PRAYOGA (Bagian Wistle Blower/penerima pengaduanpengadaan) pada sekitar bulan Mei 2018 bertempat di Ruang Rapat KantorUtama PT INALUM untuk membahas tentang hambatan atauketidaksangupan mensuplai makanan oleh PT. Anugrah Jasa Caterindo,dimana dalam rapat tersebut Tersangka M. ICHSAN' RISDIANTOmenerangkan bahwa hambatan tersebut disebabkan oleh MUHAMMADIDRIS IRAWAN (ic. Pemohon) ada meminta sukses fee atau imbalankepada Tersangka M.
ICHSAN RISDIANTO, pada sekirabulan Juni 2018, MUHAMMAD ROZAK HUDIORO dan BAMBANG HERUPRAYOGA (Bagian Wistle Blower/penerima pengaduan pengadaan)menyampaikan hal tersebut kepada ISKANDAR selaku Kepala DepartemenAudit Internal PT. Inalum jika PT. Anugrah Jasa Caterindo telah vakum danHalaman 41 dari 67 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Mdndigantikan oleh KOKALUM disebabkan adanya Oknum karyawan PT.Inalum an. MUHAMMAD IDRIS IRAWAN (ic.
65 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
salahmenerapkan ketentuan hukum ketenagakerjaan atas pelanggaran yangdilakukan oleh Tergugat (Pemohon Kasasi) mengirimkan Surat Nomor031/SPPeruri/IV/2014 Perinal Mesin Komori, tanggal 4 April 2014 kepadaBadan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI);Bahwa tindakan Serikat Pekerja Peruri (SPPeruri) mengirimkan surat kepadaBPKRI merupakan bentuk pelaporan atas adanya indikasi kerugian negarayang perusahaan milik Negara, terlebih diatur dalam Surat Keputusan DireksiNomor SKEP122/111/2011, tentang Wistle
102 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
asas keadilan yangberketuhanan mengingat setiap orang mempunyai persamaan yang penuh,berhak atas pengadilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dantidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajibankewajibannya sertadalam setiap tuntutan pidana yang dijatunkan kepadanya tidak seorang punboleh dipersalahkan yang tidak merupakan suatu pelanggaran hukum menurutundangundang ketika perbuatan tersebut dilakukan.Bahwa dalam perkara a quo seharusnya Terpidana SaudaraHARIYANTO bin GIARTO sebagai wistle
Putusan Nomor 52 PK/PID.SUS/2017karena adanya dugaan kuat Terpidana Saudara HARIYANTO bin GIARTOsebagai wistle blower, namun apa yang terjadi fenomena sekarang ini JudexFacti banyak Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dan banding tidakada keberanian memutus bebas terhadap perkara tindak pidana korupsimeskipun tidak terbukti adanya unsur pidana, fenomena semacam inibiasanya diawali adanya kesalahan awal yang dilakukan penyidik,penuntut karena tekanan kepentingan, demikian halnya in casu nampak
1.Ni Made Widyastuti, SH.
2.I PUTU GEDE DARMA PUTRA,SH.
Terdakwa:
NI WAYAN PUTRI LESTARI DEWI.
367 — 209
Suryajaya Ubud dari OJK tanggal pemeriksaan 31 Juli 2017 ;
- Struktur job specification dan job description, kode etik karyawan, pedoman dan tata tertib kerja direksi, pedoman dan tata tertib kerja dewan komisaris dan kebijakan pelaporan pelanggaran (wistle blowing policy) PT. BPR. Suryajaya Ubud (Bank Surya)
- Membebankan biaya perkara kepada Negara ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
Struktur job specification dan job description, kode etik karyawan,pedoman dan tata tertib kerja direksi, pedoman dan tata tertib kerjadewan komisaris dan kebijakan pelaporan pelanggaran (wistle blowingpolicy) PT. BPR. Suryajaya Ubud (Bank Surya)Dilampirkan dalam berkas perkara ;4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yangdibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :1.
Struktur job specification dan job description, kode etik karyawan,pedoman dan tata tertib kerja direksi, pbedoman dan tata tertib kerja dewankomisaris dan kebijakan pelaporan pelanggaran (wistle blowing policy) PT.BPR.
Struktur job specification dan job description, kode etik karyawan,pedoman dan tata tertiod kerja direksi, pedoman dan tata tertib kerjadewan komisaris dan kebijakan pelaporan pelanggaran (wistle blowingpolicy) PT. BPR.
Struktur job specification dan job description, kode etik karyawan,pedoman dan tata tertib kerja direksi, pedoman dan tata tertib kerjadewan komisaris dan kebijakan pelaporan pelanggaran (wistle blowingpolicy) PT. BPR. Suryajaya Ubud (Bank Surya)Tetap terlampir dalam berkas perkara ;6.
92 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
BIN CHAIRUL telah mengungkapkan fakta yangsebenarnya (bertindak sebagai wistle blower dalam perkara ini) dan sesuaidengan keterangan saksisaksi serta buktibukti yang telah diajukan dalampersidangan. Melihat hal ini maka dengan pertimbangan halhal yangmemberatkan dan meringankan tersebut maka tuntutan pidana penjaraterhadap Terdakwa Ir. JUNAIDI ABBAS, MM. BIN ABBAS yang telah kamibacakan dan kami ajukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yaituagar Terdakwa Ir. JUNAIDI ABBAS, MM.
64 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mohondipertimbangkan kembali serta mohon judex juris memutuskan sesuai dengan aturanhukum yang berlaku dalam perkara Terdakwa;Wistle Blower mohon judex juris mempertimbangkan kedudukan Terdakwa sebagaisaksi korban dalam perlindungan hukum untuk perkara tersebut.
486 — 478
BUDIYONO, SH, MH, sesuai dengan keahliannya di bawah sumpahdipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa ahli menerangkan sebagai ahli hukum pidana materiil;Bahwa apa yang dimaksud wistle blower adalah pemahaman yang barusesuai UU no. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban dandiperjelas Surat Edaran Mahkamah Agung lebih jelas lagi wistle Bloweradalah peniup peluitdan merupakan saksi pelaku dan menginformasikanadanya tindak pidana yang akan terjadi, sedang terjadi dan
2993 — 4042 — Berkekuatan Hukum Tetap
adalah benaradanya, Proyek Hambalang dan Wisma Atlet adalah Proyek Kemenporayang dibahas oleh Komisi X DPRRI, di mana semua bukti rapatrapatKomisi X yang diperlihatkan Tim Penuntut Umum KPK, ada kehadiran AnasUrbaningrum sebagai Anggota Komisi X sekaligus Ketua Fraksi PartaiDemokrat ;Bahwa dengan terbukanya Proyek Hambalang yang telah merugikanNegara senilai + Rp 1,2 Triliun oleh karena merupakan upaya PemohonKasasi II/Terdakwa, jadi sepatutnya Pemohon Kasasi II/Terdakwa diberipenghargaan sebagai Wistle