Gugu yang adalahanak dari Tergugat II, sehingga menurut Majelis Hakim hibah yang diberikankepada Tergugat Ronal Gugu selaku cucu dari Maryam Pulango patutdipertanyakan keabsahannya secara hukum, sebab menurut ketentuan hukumperdata yang berlaku di Indonesia pada pasal 881 ayat (2) KUHPerdata, yangmengatakan bahwa:Dengan sesuatu pengangkatan waris atau hibah yang demikian, si yangmewariskan atau menghibahkan tak boleh merugikan para ahli warisnya yangberhak atas sesuatu bagian mutlak (legitieme portie

).Bagi yang beragama Islam terdapat ketentuan pada Pasal 210 sampai denganpasal 214 Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menegaskan bahwapemberian hibah kepada orang lain harus taat pada ketentuan batas maksimumsebesar 1/3 dari seluruh harta pemberi hibah.Menimbang, bahwa pemberian hibah kepada orangorang tertentu tidakboleh menghilangkan hak mewaris mutlak (/egitieme portie) dari mereka para abhliwaris, selain itu pemberian hibah hanya dimungkinkan apabila pemberi hibahmemiliki banyak harta

almarhumahMaryam Pulango lainnya tersebut tidak menolak mendapat bagian warisan.Dipersidangan juga tidak terungkap atau tidak dapat dibuktikan oleh Para Tergugatdan Turut Tergugat II kalau almarhumah Maryam Pulango memiliki harta warisanlainnya, yang memungkinkan secara hukum untuk menghibahkan tanah obyeksengketa kepada Tergugat Ronal Gugu, Jika tidak dapat dibuktikan bahwapemberian hibah tersebut tidak melebihi 1/3 harta peninggalan pewaris (dalamsistem kewarisan Islam) atau tidak melanggar /egitieme portie

jatuh miskin, sehingga tidakterpenuhinya syaratsyarat tersebut penarikan hibah kembali yang telahdidaftarkan kepada badan pertanahan harus meminta Penetapan Pembatalan AktaHibah dari Pengadilan Negeri (bagi yang tunduk dengan hukum perdata) danapabila penarikan kembali akta hibah tidak dipenuhi secara sukarela, makapenuntutan pembatalan hibah harus dengan gugatan ke Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pemberian/hibah/(schenking)tidak boleh melanggar bagian mutlak/(legitieme portie

) para ahli waris legitimerisdalam garis lurus, dan untuk menentukan besarnya bagian mutlak/(legitiemeportie) hendaknya dijumlahkan semua harta milik pewaris (Hani Than) dijumlahkandengan yang telah dihibahkan sebagai syarat dipenuhi penghibahan, adanyapelanggaran terhadap bagian mutlak/(legitieme portie), ahli waris legitimeris dapatmeminta Pembatalan Akta Hibah ke Pengadilan Negeri (bagi yang tunduk denganhukum perdata) sehingga oleh Majelis Hakim selama belum ada pembatalanterhadap Akta Hibah

Penggugat Konvensidan Tergugat Konvensi merupakan saudara tiri satu ibu, dan oleh karenapemberiar/hibah/(schenking) tidak boleh melanggar bagian mutlak/(legitiemeportie) para ahli waris legitimeris dalam garis lurus dan belum adanya pembagianharta pewaris kepada ahli waris maka untuk menentukan besarnyatututanpembayaran ganti rugi, hendaknya dijumlahkan semua harta milik pewaris (HaniThan) dijumlahkan dengan yang telah dihibahkan, untuk menentukan apakahpewaris melanggar bagian mutlak/(legitieme portie

faktafakta berikut penerapanhukumnya sehingga dipandang pertimbangan tersebut sudah tepat/benar,sehingga Memori Banding aquo harus dikesampingkan.Bahwa alasan Banding dari PARA PENGGUGAT/PARA PEMBANDING perihalJudex Factie Pengadilan Negeri Maros dalam memutuskan perkara aquo, tidakmenjalankan asasasas pemeriksaan perkara serta melampaui kewenanganadalah alasan hukum yang keliru/tidak benar.Bahwa Judex facte Pengadilan Negeri Maros, dalam pertimbangannya yangmenyatakan kedudukan hakhak mutlak (Legitime Portie

Bahwa seandainyapun Penggugat telah menghibahkan seluruhharta yang dimilikinya jelas Penggugat telah melanggar hak waris( ligitimi portie ) karena harta tersebut diberikan seluruhnya kepadaPara Tergugat ;11.

Bahwa Penggugat yakin betul terhadap Para Tergugat yangdalam pengetahuan soal agama Islam sangat paham apakah pemberianhibah tersebut sudah memenuhi asas keadilan karena Penerima hibahtahu betul apabila Pemberi hibah mempunyai banyak ahli waris yangtentunya pestiwa penghibahan perkara aquo adalah telah nyatamelanggar hak dari ahli waris yang lainnya ( Ligitime portie ) ;5.

berulang kali mengirimkan SuratTeguran ( Somasi ) kepada TERGUGAT dan TERGUGAT II yangmaksudnya ingin meminta bagian masing masing masing 1/5( seper lima ) yang menjadi hak dari para PENGGUGAT, tetapiTERGUGAT dan TERGUGAT II tidak mengindahkan.Bahwa TERGUGAT telah menunjukkan niat jahatnya untukmenguasai sendiri dengan tidak mau membagi harta peninggalan darialmarhum Nyonya TIAMIN SILITONGA berdasarkan alasan adanyasurat wasiat tanpa di catatkan oleh Notaris, padahal paraPENGGUGAT secara Legitieme Portie

Telah melanggar Legitime Portie dari Penggugat;2. Tidak dilakukan dengan Akta yang dikuatkan oleh Pejabat Pembuat AktaTanah (PPAT);3.

belum di bagi waristetapi sudah di alihkan kepada pihak lain ,kalau memang harus setuju ahlli warisysng lengkap menanda tangani, perbuatan yang demikian itu telah mengurangiHal 12 Putusan No.79/Pdt/2016/PT.BNAbegian tertentu yang berhak menerima yaitu anak cucu dari Pewaris yaitu ahliwaris yang berhak mendapat bagian tertentu tidak terlindung oleh hukumyang berlaku dalam Negara hukum, bagian anak lakilaki yang : telah ditentukan haknya dalam undangundang yang berlaku dalam Negara Hukum( legitime portie

/wettlijik erfdeel) warisan mutlak berdasarkan hak keturunanyang sah.. legitime portie adalah suatu bagian dari harta peninggalan yangharus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang undangatas bagian tersebut yang meninggal dunia tersebut ..

YULIA tidak tahu menahu dantidak pernah tanda tangan pada akta tersebut (tidakmenyetujui) sehingga akta tersebut adalah tidak sah karenamelanggar /egitime portie TERGUGAT INTERVENSI danIl;9. Bahwa benar TERGUGAT INTERVENSI dan Il padatanggal 20 Juni 2014 telah mendatangi kantor TERGUGATINTERVENSI Ill dengan maksud menutup rekening danmencairkan rekening Hj.

Yulia tidak tahumenahu dan tidak pernah tanda tangan pada akta tersebut (tidak menyetujul)sehingga akta tersebut adalah tidak sah karena melanggar /egitime portieTergugat Intervensi dan II ;Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikankonsep /egitieme portie menurut sistem KUH Perdata yakni hak mutlak dariahli waris yang tidak dapat disimpangi oleh pewaris dengan pemberianwasiat.

Bahwa siapasiapa saja yang mendapat hak /egitieme portie tersebutdan berapa bagian mutlak yang tidak dapat diganggu gugat oleh pewaristersebut (dengan warisan atau hibah), menurut Pasal 913 KUH Perdata,yang berhak atas bagian mutlak (/egitieme portie) adalah para ahli warislurus ke bawah (anak dan keturunannya) atau garis lurus ke atas (ayah/ibuatau kakek/nenek dan seterusnya) dari pewaris ;Menimbang, bahwa mengenai apakah Tergugat Intervensi dan Ilmempunyai /egitieme portie / bagian mutlak tersebut

Fadilah maupun dengan Tergugat Intervensi dan Il, sehinggaberalasan secara hukum untuk menolak dalil adanya /egitieme portie tersebutMenimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P. 14 berupaAkta Pendirian Yayasan Alfitroh An Nabawiyah Bangil Nomor : 80 yangdibuat dihadapan Khusnul Hitaminah, SH.MH., Notaris di KabupatenProbolinggo dapatlah diketahui bahwa Penggugat Intervensi telah bertindakuntuk diri sendiri dan berdasarkan Akta Hibah Wasiat Nomor : 27 tanggal 20Maret 2014 yang dibuat dinadapan

Hartini maka tindakanpenghibahan kepada Terbanding adalah perbuatan hukum yang merugikanPembanding yaitu melebihi 1/3 bagian atau melebihi /egitima portie makahibah tersebut harus dibatalkan, selanjutnya karena hibah tidak sah dandibatalkan maka Akta Hibah Nomor 395/HT/V/2005, SHM Nomor 422 suratukur Nomor 14859 /1992 tanggal 691982 luas 2459 m2 dan SHM Nomor1177, surat ukur Nomor 16/Gayamprit/1999 tanggal 3051999 luas 1975 m2adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,karena

SIE KHOEI HWA/ YETTY KASANyang memiliki legitime portie Hak /Bagian Mutlak atas obyek sengketa,sebagaimana ketentuan Pasal 913 KUHPerdata ;Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut diatas, nyata bahwaTERGUGAT DALAM REKONVENSI telah melakukan Perbuatan MelawanHukum (Onrechtmatige daad) sebagaimana ketentuan Pasal 1365KUHPerdata, yakni perbuatan yang telah merugikan PENGGUGAT DALAMREKONVENSI dan Ahli Warisnya yang bernama ESTER JOICE KASAN(TURUT TERGUGAT Ill), hal tersebut sejalan dengan rumusan ketentuanPasal

Sie Kwee Hoa/YettyKasan (Alm) adalah merupakan ahli Waris yang sah dan memilikilegitime portie/Hak/Bagian Mutlak atas obyek sengketa, sebagaimanaketentuan Pasal 913 KUHPerdata, karena obyek perjanjian atau obyeksengketa tersebut merupakan harta gonogini yang didapat selamaperkawinan TERGUGAT dalam perkawinannya dengan Ny.

Menetapkan hak dan bagian (Legitim Portie) masingmasingantara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Hukum danaturan PerundangUndangan yang berlaku;7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dariHarta Bersama (Gono Gini) yang belum dibagi tersebut secara nyata,sukarela, dan jika tidak dapat dibagi secara fisik atau secara damai makadapat dilakukan eksekusi lelang melalui Kantor Lelang Negara yangberwenang;8.

Pengadilan Agama Watampone dandengan konmpetensi Pengadilan Agama Watampone tidak berartimenghilangkan hakhak Penggugat atas obyek sengketa baik hak Penggu11gat atas harta gonogini selaku isteri yang hidup terlama maupun hakPenggugat selaku ahli waris dari suaminya/pewaris;10.Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang telah mengambil alihpertimbangan hukum Pengadilan Negeri Watampone pada halaman 12alinea ke4 adalah salah dan keliru menerapkan hukum oleh karenabertentangan dengan prinsip /egitieme portie

., selaku Notaris/PPAT di Sukoharjo (Turut Tergugat 1),tanpa melibatkan Para Penggugat;Bahwa hibah yang dilakukan oleh Tergugat 1 dengan akta yang dibuat olehTurut Tergugat 1 cacat hukum, karena sudah melanggar/menghilangkanhak anak (/egitieme portie), sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatanmengikat serta batal demi hukum;Bahwa setelah formil kepemilikan atas tanah bangunan rumah tinggal objeksengketa posita angka 3 gugatan dialihkan kepada Tergugat 1, selanjutnyaoleh Tergugat 1 dijadikan

Medan Amplas, sebagaimana yang dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 476, merupakan bagian dari boedel waris ;

,Sehingga oleh karenanya Penggugat d.r. mohon kiranya Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan danmenetapkan pembagian hasil penjualan Tanah berikut bangunan tersebutsesuai dengan /egitimasi portie masingmasing adalah : Hak HOHOTAN MANALU (Penggugat d.r.)Mendapatkan setengah bagian dari penjualan, karena objek sengketaadalah merupakan harta bersama antara Hohotan Manalu (Penggugatd.r.) dengan istrinya Alm Espi Br.

Menyatakan dan menetapkan pembagian hasil penjualan Tanahberikut bangunan tersebut sesuai dengan /egitimasi portie masingmasingadalah : HOHOTAN MANALU (Penggugat d.r.)Mendapatkan setengah bagian dari penjualan, karena objek sengketaadalah merupakan harta bersama antara Hohotan Manalu (Penggugat d.r.)dengan istrinya Alm Espi Br.

Menyatakan dan menetapkan pembagian hasil penjualan Tanahberikut bangunan tersebut sesuai dengan Jegitimasi portie masingmasing adalah : HOHOTAN MANALU (Penggugat d.r.)Mendapatkan setengah bagian dari penjualan, karena objek sengketaadalah merupakan harta bersama antara Hohotan Manalu (Penggugatd.r.) dengan istrinya Alm Espi Br.

Menyatakan dan menetapkan pembagian hasil penjualan Tanahberikut bangunan tersebut sesuai dengan J/egitimasi portie masingmasing sebagai berikut:i. HOHOTAN MANALU (Penggugat rekonvensi)Mendapatkan setengah bagian dari penjualan, karena objeksengketa adalah merupakan harta bersama antara Hohotan Manalu(Penggugat rekonvensi dengan istrinya Alm Espi Br.

JAWANIS) pada saat Akta Wasiat No. 4 tanggal 12 Oktober 2000 dan Akta Pernyataan No. 7 tanggal 16 Oktober 2000 dibuat adalah tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan telah berada di bawah Wali Pengampu (Kurator) atas nama INDRA sebagaimana dimaksud Penetapan Pengadilan Negeri Padang Klas 1A No. 24/PDT.P/2000.PN.PDG tanggal 13 April 2000;

LayJoen Tjauw yang secara melanggar /egitime portie telah dihibahkan denganAkta Hibah Nomor 208/1973 tanggal 15 September 1973 kepada Toha TjepSastra (Tjia Hok Nyan) dan Jack Samuel Setyadarma (Tjia Shoeng Fie),dimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27 Juli 2011Nomor 390 PK/PDT/2010, amar angka III romawi poin 1 menetapkan bahwa"Sebidang tanah pekarangan seluas 2.478 m* berikut bangunan diatasnyaberupa rumah toko (ruko), yang terletak di Jalan Suroso RT 01, RW 01Kelurahan Solokpandan

LayJoen Tjauw yang secara melanggar /egitime portie telah dihibahkan denganAkta Hibah Nomor 208/1973 tanggal 15 September 1973 kepada Toha TjepSastra (Tjia Hok Nyan) dan Joek Samuel Setyadarma (Tjia Shoeng Fie),dimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27 Juli 2011Nomor 390 PK/PDT/2010, amar Angka Ill Romawi poin 1 menetapkanbahwa "Sebidang tanah pekarangan seluas 2.478 (dua ribu empat ratustujuh puluh delapan) meter persegi berikut bangunan diatasnya beruparumah toko (ruko), yang

Pasal 61 PeraturanKepala Badan Pertanahan Nasional No. 37/1997);Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 75/Padt.G/2016/PN. kai.20.21.22.20,at.20.Bahwa PARA PENGGUGAT sebagai Ahli Waris yang sah tidak pernahmenyatakan secara tegas untuk menolak atau terhalang akibat hukumuntuk menerima Objek Sengketa sebagai warisan sehingga berhakmenerima sebagai Budel Warisan /egitimate portie;Bahwa pada tahun 2010 Lurah Rahandouna/TURUT TERGUGAT menolak menerbitkan Alas Hak untuk keseluruhan objek sengketa seluas+ 10.000

1365BW);Bahwa tindakan TERGUGAT telah menghalangi PARA PENGGUGATuntuk memperoleh warisan sebagai anak dan isteri yang hidup terlamayang telah ditetapkan sebagai Ahli Waris Almarhum La Samudasebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Nomor:0120/Pdt.P/2016/PA.Kdi merupakan perbuatan yang tanpa dasar danmelawan hukum (vide pasal 852 Jo. 1365 BW);Bahwa akibat tindakan Wa Ode Isana in casu Pewaris TERGUGAT yangsecara tanopa hak dan melawan hukum menguasai telah menghalangiPENGGUGAT Il dan Ill atas Legitieme Portie

Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 833 KUHPerdatayang menyebutkan: Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukummemperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yangmeninggal;Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka hak mutlak (/egitieme portie)dari Para Pemohon Kasasi selaku para ahli waris dari Made Pugeg (almarhum)yang berada dalam garis lurus menurut undangundang, tidak dapat dihapuskan1011begitu saja.

Djunaidy SusiloBahwa Pasal 913 KUHPerdata diatur:Legitime Portie atau bagian warisan menurut undangundang ialahbagian dan harta benda yang harus diberikan kepada Para ahli warisdalam garis lurus menurut undangundang, yang terhadapnya orangyang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagaihibah antara orangorang yang masih hidup, maupun sebagai wasiatBahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka ParaPenggugatHalaman 9 dari 28 halaman Putusan nomor 88/PDT/2018 PT.PDG12.13.merupakan

Djunaidy Susilo sama sekali tidak pernahmenghibahkan objek sengketa kepada Tergugat I, akan tetapi jika quodnon hibah tersebut diberikan, maka penghibahan tersebut jelasjelasmelanggar Legitime Portie dari ParaPenggugat selaku ahli waris Alm.Djunaidy Susilo;Bahwa karena atas objek sengketa merupakan harta pencaharian makaharus diserahkan seketika dan tanpa syarat kepada ParaPenggugatsebagai ahli waris yang sahBahwa menurut hukum adat Minangkabau (keluarga Djunaidy Susiloadalah Warga Negara Indonesia

Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang menyimpang dariLegitimasi Portie, karena disatu sisi menyatakan sebagai ahli warisalmarhum KACUNG TANTO WIJOUJO, disisi yang lain meminta pembatalanAkte dan membagi sendiri bagian masingmasing seluruh anakanak dariperkawinan dengan Tergugat maupun hasil perkawinan denganPenggugat sendiri ;Padahal pada kenyataannya, almarhum KACUNG TANTO WIJOJO masihmeninggalkan anakanak dari hasil perkawinan dengan istriistri yang lain ;Anakanak yang disebutkan dalam gugatan