Sehubungan dengan penyelenggaraan RUPS Tahunan, Pasal 79 ayat (1)jo.

RUPS TahunanMenurut Pasal 78 ayat (2) sifat dan syarat RUPS Tahunan:e Sifatnya wajib diadakan setiap tahun,e Syarat penyelenggaraannya, diadakan dalam jangka waktu palinglambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Bertitik tolak dari ketentuan dimaksud, setiap Perseroan, harusmengadakan RUPS Tahunan setiap tahun kalender. DR.

dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan jJumlah yang lebih kecil;Pasal 78 ayat (1) dan (4) UUPT:(1) RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya.(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhanuntuk kepentingan Perseroan.Pada bagian penjelasan dari Pasal 78 ayat (1) UUPT dijelaskan bahwayang dimaksud dengan RUPS lainnya dalam praktik sering dikenalsebagai RUPS luar biasa.31.Dengan merujuk kepada ketentuanketentuan hukum tersebut di atas,PENGGUGAT melalui Surat Nomor

P/2012/PN.Jkt.Sel., Penggugat telahmembuat undangan pemanggilan RUPS dan RUPS LB di Surat KabarMERDEKA, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2013 (Bukti T V/VI5) ;Bahwa RUPS/RUPS LB Tergugat telah diselenggarakan di Board RoomHotel Four Season Lantai 2, Jl. H.R. Rasuna Said Jakarta, pada hariJumat, tanggal 10 Mei 2013. Dan dihadiri oleh Direksi dan DewanKomisaris Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill serta Penggugat (Bukti T V/VI6).

Sementaraitu agenda RUPS / RUPS LB atas undangan Penggugat (berdasarkanPenetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 601/Pdt.P/2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 11 Desember 2012) tidak berjalan dengan baikkarena para pemegang saham Tergugat tidak mencapai suatu katasepakat mengenai materi agenda RUPS/RUPS LB. Dengan demikiandalil dari Para Penggugat aquo patut untuk diabaikan ;11.Bahwa dengan demikian tidak ada perbuatan melawanhukum jo.

, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinanlaporan tahunan;8.

Tato, Risalah Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) tahunan PT.

Tatodan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Bahwa dengan tidak pernah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT. Tato, serta menolak untuk memberikan salinan resmi LaporanKeuangan Tahunan, Dokumen Keuangan PT. Tato dan Risalah Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT.

Tato dan RisalahRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Menetapkan untuk memberikan izin kepada pemohon untuk melakukansendiri pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT DutaPermata Properti (PT DPP) dengan agenda rapat sebagai berikut:a. Laporan keuangan tahun 2015, 2016, 2017 neraca akhir tahun bukuyang lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya,laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan aruskas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporankeuangan tersebut;b.

Menetapkaan kuorum~ kehadiran untuk melaksanakan rapatdiselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT DPPadalah paling sedikit 83,7% (delapan puluh tiga koma tujuh persen) dariseluruh jumlah saham;4. Menetapkan bahwa keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT DPP dapat diambil dan sah berdasarkan suara setuju sekurangHalaman 2 dari 6 hal. Put.

Nomor 1429 K/Pdt/2020kurangnya 83,7% (delapan puluh tiga koma tujuh persen) dari jumlah seluruhsaham yang hadir dengan hak suara yang sah dalam Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) PT DPP untuk seluruh agenda rapat:5.

Menetapkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusanberdasarkan penetapan ini diselenggarakan dalam jangka waktu palingcepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejaktanggal penetapan ini, dengan jangka waktu pemanggilan 14 (empatbelas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tidaktermasuk waktu hari pemanggilan;6.

Menyatakan bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)PT DPP yang diselenggarakan dengan kuorum kehadiran dan kuorumpengambilan keputusan dalam penetapan adalah sah;7. Menetapkan Pemohon dan/atau kuasanya sebagai ketua atau pimpinanRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT DPP berdasarkan penetapan ini;8. Memerintahkan direksi dan komisaris PT DPP untuk hadir dalam RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) dan membawa serta memberikanseluruh dokumen PT DPP kepada seluruh pemegang saham;9.

Menyatakan Undangan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT RAS Tahun Buku 2011 Tgl. 16 Nopember 2012No. 049B/UmDirutRAS/X1I/2012 tidak sah karena HendraTanadi bukan sebagai Direktur Utama.5. Menyatakan Undangan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT RAS Tahun Buku 2011 Tgl. 16 Nopember 2012No. 049B/UmDirutRAS/XI/2012 adalah PerbuatanMelawan Hukum karena tidak menghormati prosespersidangan perkara No. 353/Pdt.G/2009/PN.JKTUT, No.186/Pdt.G/2011/PNPbr dan No. 189/Pdt.G/2011/PNPbr.6.

Menghukum Tergugat atau orang lain yang mendapatkuasa dari Tergugat untuk tidak melaksanakan RUPS PTRAS Tgl. 23 Nopember 2012 yang bertempat di JalanSetia Budi No. 68 sebelum adanya putusan perkara yangberkekuatan hukum tetap terhadap perkara No. 353/Pdt.G/2009/PN.JKTUT, No. 186/Pdt.G/2011/PNPbr dan No.189/Pdt.G/2011/PNPbr.7.

Faktaini dapat dilihat dalam naskah gugatan Penggugat padahalaman 3 butir 5 s/d 7:Quote :Bahwa permasalahan hukum yang terkait denganpelaksanaan RUPS ini adalah adanya gugatan diPengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Register PerkaraNo. 353/Pdt.G/2009/PNJKT.UT dengan : dst ;Unquote;Bahwa amar putusan Perkara Perdata No. 353/Pdt.G/2009/PN.JKT.UT adalah menolak gugatanpenggugat seluruhnya (onzegd).

RAS bukan selaku pribadi;Bahwa Penggugat dalam naskah gugatannya padahalaman 3 butir 8 menyatakan;Quote :Pada RUPS PT.RAS tanggal 30 November 2011 telahterjadi pengusiran paksa terhadap kuasa pemegangSaham PT.RAS (Badan Hukum PT.RCS) oleh pengurus PT.RAS sehingga menyebabkan adanya perbuatan tidakmenyenangkan ... dst.Unquote;Bahwa pada RUPS PT.

RAS tanggal 30 November 2011,Penggugat melalui orang suruhannya datang ke tempatdiselenggarakannya RUPS dengan membawa SuratPenolakan atas RUPS No.084/KDR/RCS/HO/Dir/X1/2011tanggal 8 November 2011 yang tetap ingin ikut sertadidalam RUPS. Kehendak tersebut jelas salingbertentangan (in konsisten), yakni antara menolakdengan ingin tetap hadir dalam rapat. Setelah pimpinanrapat menanyakan, sikap mana yang dipilih ?

AHU2AH.01.099934 tanggal 5Oktober 2012, sehingga seharusnya alasan penambahan modaldengan Izin Usaha Angkutan Umum yang diberikan pada Perseroanyang tidak terdaftardikKementerian Hukum dan HAM RI ini seharusnyatidak diakui oleh KementerianHukum dan HAM RI ; Bahwa sebelum RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa sudahdilakukan pelunasan pembayaran saham untuk penambahan modalyang dibayarkan langsung ke Bank ; 202 022 22o2=0>Bahwa pada tanggal 11 Mei 2015 telah diadakan RUPS Tahunansebagaimana Akta Berita

Acara RUPS Tahunan Nomor 07 dan AktaRUPS Luar Biasa No. 08 sebagaimana Berita Acara RUPS Luar Biasa,yang dibuat oleh Notaris Ilmiawan Dekrit Supatmo, SH Notaris yangberkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat ; Bahwa pada RUPS Tahunan ini dilaporkan dan dimintakan pelepasantanggung jawab atas penilian modal dasar PT BLUE BIRD TAXI senilai6.000.000.000, (enam miliar) untuk untuk 2.300 (duaribu tigaratus)taksi (yang tercantum pada Laporan Pertanggung jawaban Direksiyang terakhir) atau senilai Rp

Direktorat Jenderal AdministrasiHukum Umum Nomor: AHUAH.01.030931042 ; Bahwa pada RUPS Tahunan ini dalam hubungannya dengan laporankeuangan dengan penilaian harga per taksi Toyota usia dibawah 5tahun sebesar Rp. 2.608.695, (Dua juta enam ratus delapan ribuenam ratus sembilan puluh lima rupiah) yang dinilainya disebutkanCHALAS: GIPIPILAIKARL 2 xeseennsnensneaeeiteeresenentinnisaimeaneneinnenanimennennneisietminnaninniA.

Penunjukan kantor akuntan public Armandias untuk tahun buku2013 Gan TahUN ZOTE excnmmsnennnnnmsmnnnennnnsaenasnnnnnnnsaenasentnnnnemnPada RUPS Tahunan ini juga dimintakan pembebasan tanggung jawabsepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan komisaris Perseroanyang melakukan tindakan dan pengawasan selama tahun buku 2013(Dua ribu tiga belas) atau acquit et de charge ; Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Nomor 08 tentang RUPS LuarBiasa tanggal 11 Mei 2015, tentang Penambahan Modal PT BLUEBIRD TAXI tanggal

AHUAH.01.03.0941043,ganti nama pemegang saham 52 neem nnnBahwa pada hari yang sama dengan RUPS Tahunan dan RUPS LuarBiasa dikeluarkan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara Nomor :AHU0934983.AH.01.02 Tahun 2015 tentang Persetujuan PerubahanAnggaran Dasar Parseroan tertanggal 21 Mei 2015 berdasarkan AktaNomor : 57 tertanggal 24 September 2013 dan telah diterima dandicatat di dalam data base Sistem Administrasi Badan Hukum(Sisminbakum) pada Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum,Kementerian Hukum

Bumimas Megah Prima diluar RUPS Maret 2009 dan dapat dituangkan ke dalam Akta Notaril Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di luar RUPS dalam rangka Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Pemberitahuan Perubahan data Perseroan PT. Bumimas Megah Prima;4. Memerintahkan Penggugat untuk menyatakan hasil Keputusan Para Pemegang Saham PT. Bumimas Megah Prima diluar RUPS Maret 2009 dihadapan Notaris dalam Akta Notaril Pernyataan Keputusan Pemegang Saham diluar RUPS PT.Bumimas Megah Prima.5.

Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan keadaan Turut Tergugat I seperti semula, seperti sebelum dilakukannya RUPS Luar Biasa Turut Tergugat I yang termaktub dalam :1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.49 tertanggal 27 April 2009 yang dibuat dihadapan Haryanto,SH., Notaris di Jakarta;2. Akta No. 11 Tanggal 9 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo,SH.MH., Notaris di Jakarta ;3. Akta No.24 tertanggal 6 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Ilmiawan Dekrit Supatmo,SH.

Bumimas Megah Prima Diluar RUPS Maret 2009.9. Menghukum Turut Tergugat IV untuk menerima permohonan perubahan anggaran dasar PT.Bumimas Megahprima dan perubahan data perseroan PT. Bumimas Megahprima sehubungan dengan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Bumimas Megah Prima Diluar RUPS Maret 2009, serta menerbitkan surat keputusan tentang persetujuan perubahan anggaran dasar PT. Bumimas Megahprima dan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT. Bumimas Megahprima;10.

BumimasMegahprima yang telah disepakati oleh para pemegang sahamadalah mengenai KUORUM RUPS yang menyatakan bahwaRUPS dapat dilangsungkan apabila dalam RUPS paling sedikit2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan haksuara hadir atau diwakili dalam RUPS (vide Korum Kehadiran,Keputusan RUPS dan Hak Suara Pasal 10 ayat (1) huruf a).Pemberhentian seluruh anggota Direksi dan Komisaris PT.Bumimas Megahprima dengan memberikan pelunasan danpembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) atas

(in casu Turut Tergugat Il) yang mencatat seluruhhal yang dibicarakan dalam RUPS tersebut dan membuat minuta/Berita Acara RUPS Luar Biasa Turut Tergugat I.Dalam RUPS Luar Biasa tersebut oleh Penggugat kembalimengemukakan keberatankeberatannya, akan tetapi Ketua RapatSdr.

Penggugat dalam RUPS Luar Biasa tersebutmenyatakan tidak setuju terhadap ketiga agenda, sedangkanSdr. Djadjang Tanuwidjaja (Tergugat II) dan PT Intitacon Lestari(Tergugat ) menyatakan setuju. Dengan demikian mengingatagenda RUPS kesatu dan Agenda RUPS kedua saling berkaitanyaitu berkenaan dengan perubahan seluruh Anggaran Dasar TurutTergugat , RUPS tidak dapat mengambil keputusan atas keduaagenda RUPS yang diusulkan tersebut.Catatan:Sdr.

DjadjangTanuwidjaja selaku Direktur Utama Turut Tergugat yang dapatmenyelenggarakan RUPS.

Hal ini karena RUPS hanyadapat sah berdiri dan mengambil keputusan apabila Penggugat hadiratau diwakili dalam RUPS.

untuk memberhentikanPenggugat sebagai Direktur (anggota Direksi) sebagaimana tercantumdalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan Nomor 02tanggal 2 November 2015 dibuat oleh Aulia Taufani, Notaris diKabupaten Tangerang (Akta RUPS Pemberhentian Sebagai Direktur).Akta RUPS Pemberhentian Sebagai Direktur ini telah dicatat dalamSistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia berdasarkan Surat Nomor AHUAH.01.030978129 tertanggal6 November 2015;Selanjutnya, keputusan RUPS Tergugat

hubungan kerja antaraPenggugat dengan Tergugat telah berakhir dengan hukum terhitungsejak 15 April 2015 dimana pada saat tersebut Penggugat telahdiangkat berdasarkan keputusan RUPS Tergugat yang tertuang dalamAkta RUPS Pengangkatan Sebagai Direktur menjadi direktur (anggotadireksi) Tergugat;3.

Keputusan RUPS bukanlahPerjanjian Kerja karena keputusan RUPS tidak memuat halhal yangseharusnya tercantum/diatur dalam Perjanjian Kerja sebagaimanamerujuk kepada Pasal 54 Undang Undang Ketenagakerjaan; Direktur diangkat oleh RUPS sementara karyawan diangkat olehpemberi kerja.

;Pemberhentian Penggugat sebagai direktur yang dilanjutkan denganpengangkatan Penggugat sebagai penasehat Tergugat juga tidak sertamerta menimbulkan atau) mengembalikan hubungan kerja antaraPenggugat dengan Tergugat karena pengangkatan Penggugat sebagaipenasehat Perusahaan didasarkan keputusan RUPS yang tertuang dalamAkta RUPS Penunjukkan Sebagai Penasehat dan bukan berdasarkanperjanjian kerja;Akta RUPS Penunjukkan Sebagai Penasehat bukanlah perjanjian kerjakarena akta tersebut merupakan suatu keputusan

RUPS Tergugat sebagaiorgan perusahaan dan RUPS bukanlah pemberi kerja dalam UndangUndang Ketenagakerjaan.

Bahwa Tergugat pada Tgl. 25 Januari 2013 ada menyampaikanundangan RUPS Luar Biasa PT.Citra Lestari Semesta (PT.CLS) kepadaPenggugat dengan surat undangan No. 009B/UmDirutCLS/I/2013yang isi surat undangan tersebut adalah pembubaran PT.CLS. Olehkarena Penggugat menilai undangan tersebut sangat bertentangandengan hukum dan Anggaran Dasar PT.CLS, maka Penggugatkeberatan sekali dan membuat upaya hukum atas keberatan tersebut;2.

Bahwa karena tidak cukup gorum pada RUPSLB Tgl. 1 Februari 2013tersebut, maka Tergugat menyampaikan undangan susulan Tgl. 1Pebruari 2013 No. 010B/UmDirutCLS/II/2013 yang materiundangannya adalah Rapat kedua RUPS Luar Biasa PT.CLS untukpembubaran perseroan PT.CLS 50 20 nc enn nn nno3.

Bahwa perbuatan Tergugat untuk mengadakan RUPS Luar Biasa(RUPSLB) PT.CLS Tgl. 1 Februari 2013 untuk pembubaran PT.CLSS6.Penggugat sangat keberatan karena komposisi para pemegang sahamdi PT.CLS masih dipermasalahkan dan juga besar kecilnya jumlahsaham di PT.CLS masih juga dipermasalahkan ;Bahwa sebelumnya juga Penggugat telah mengajukan gugatanterhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam registerperkara No.190/Pdt.G/2011/PNPBR yang saat ini masih dalam prosespemeriksaan tingkat banding di

tersebut dinyatakan menghukumDireksi PT.CLS atau orang lain yang mendapat hak atau kuasa dariTergugat untuk tidak melaksanakan RUPS PT.CLS Tgl. 23 Nopember2012 atau RUPS PT.CLS yang ditentukan hari dan tanggalnya kemudian.Bahwa pada Tgl 29 Januari 2013 Penggugat ada menyampaikanpengaduan di Mabes Polri dengan Laporan Polisi No.

Bahwa ada empat para pemegang saham PT.CLS yaitu DeddyHandoko Alimin, Hendra Tanadi, Sutomo Ryady dan Ricky Tanmembuat RUPS PT.CLS yang diterbitkan dalam akte NotarisNursyirwan Koto, SH No.42 yang mana dalam akte tersebut posisiPenggugat dan juga saham Penggugat telah dihilangkan. Tentu dalamhal ini ada unsur kesengajaan yang merupakan perbuatan tidak pidanauntuk menghilangkan nama Penggugat dan hak Penggugat dalam PT.CLS yang telah diajukan pengaduan di Mabes Polri dengan LaporanPolisi No.

Gugatan Erorr in Persona :RUPS sebagai salah satu organ perseroan yang mempunyaikewenangan yang tidak diberika kepada organ lainnya ( Pasal 1angka 4 UUPT), dimana sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) UUPTkewenangan RUPS salah satnya adalah memberikan persetujuanatas perubahan Anggaran Dasar (AD), dimana persetujuanperubahan AD oleh RUPS dimaksud harus dinotarilkan oleh Direksisebagai pihak yang bertanggung jawab pnuh atas pengurusanBUMN (Pasal 5 ayat(1) dan Pasal 5 ayat(2) UU BUMN).Dengan adanya ketentuan

Eksepsi Diskualifikasi :a.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) UUPTdisebutkan bahwa RUPS memiliki kewenangan yang tidakdiberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batasyang ditentukan dalam UUPT dan AD Terkait dengankewenangan ari RUPS,UUPT telah menetapkan sejumlahkewenangan yang memiliki oleh RUPS, salah satu diantaranyaadalah dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Direksisebagaimana diatur dalam pasal 94 dan Pasal 105 UUPT.Disamping itu, pengaturan mngenai hal yang sama juga

Semen Kupang (Persero) didasarkan kepadaKeputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Bahwa pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan DewanKomisaris sepenuhnya merupakan kewenangan mutlak RUPS yangberarti ketentuan kewenangan RUPS ini bersifat imperatif atauPutusanNomor : 111/Pdt/2015/PT.KPG. hal27memaksa (mandatory law). Oleh karena keputusan RUPS adalahmutlak maka keputusan perpanjangan sementara masa tugas untukPara Penggugat sebagai Direktur Umum dan Keuangan sertaKomisaris PT.

(lihat juga Pasal 10 ayat (1)RUPS No.5 Tahun 2010), Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangkawaktu 5 tahun (Pasal 10 ayat 3 = Pasal 10 ayat 10 RUPS No.5 Tahun2010), bila jabatan Direksi lowong, untuk sementara Perseroandiurus oleh Anggota Dewan Komisaris (Pasal 10 ayat (5) atau pihaklain yang ditunjuk oleh RUPS, dengan kekuasaan dan wewenangyang sama, dandalam hal lowong karena berakhirnya masa jabatandan RUPS belum menetapkan penggantinya, maka anggota Direksiyang terakhir masa jabatannya itu dapat

Selain itu dalam RUPS tersebut pun, Turut Tergugat IVmenegaskan kesediannya untuk melakukan refinancing dan/atauresturkturisasi jaminan PT Ketrosden Triasmitra di Bank Syariah Mandiri,sebagaimana telah disebutkan pada poin 4 di atas;Hal 4 No.645/PDT/2017/PT.DKI12.13.14.15.16.Bahwa akibat dari RUPS pada tanggal 3 Desember 2013, sebagaimanayang telah disampaikan di atas, mengakibatkan saham PT. Visi MandiriJaya yang terdapat di PT.

VisiMandiri Jaya telah ditentukan bahwa untuk memberikan keputusan didalam RUPS dalam perusahaan lain dimana perseroan menjadipemegang saham dalam perseroan tersebut harus mendapatkanpersetujuan tertulis dari Komisaris PT.

Menyatakan RUPS Luar Biasa PT Ketrosden Triasmitra tanggal 28November 2013 dan tanggal 3 Desember 2013 batal demi hukum;4. Menyatakan tidak sah dan batal RUPS Luar Biasa PT. KetrosdenTriasmitra tanggal 3 Desember 2013;5. MenghukumTergugat dan Tergugat Il untuk secara tanggung rentengmembayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 89.000.000.000(delapan puluh sembilan milyar rupiah) secara tunai;6. Menyatakan binding agreement antara PT. Ketrosden Triasmitra denganPT.

Kebiasaan yang terjadi selama ini yang sudahberjalan sejak PT Visi Mandiri Jaya bergabung dengan PT KetrosdenTriasmitra dalam mengadakan RUPS dan Perubahan Akta Perusabaanadalah kebiasaan tanpa adanya Surat Kuasa secara Tertulis dariPenggugat kepada Tergugat I, dan Tergugat selalu menyerahkan hasilRUPS kepada Penggugat.Bahwa Penggugat tidak pernah menyatakan penolakan atas adanyaperubahan Akta Perusahaan dan RUPS , hal ini bisa dibuktikan denganadanya RUPS sebagai berikut :a.

Pasal 86 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas dan Peraturan Pelaksana berbunyi sebagai berikut :" RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari % (satuperdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadiratau diwakili, kecuali undangundang ini dan atau anggaran dasarmenentukan jumlah kuoram yang lebih besar.Pemegang saham yang hadir dalam RUPS tertanggal 03 Desember 2013adalah sebagai berikut : Tergugat , Tergugat Il, Turut Tergugat , TurutTergugat Il

CTB selama masa pengelolaan;3 Meminta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;4 Meminta pertanggungjawaban pengelolaan aset;5 Pembahasan mengenai aset dan utangpiutang;8 Bahwa kuorum untuk menyelenggarakan RUPS menurut UndangUndangNomor 40 tahun 2007 Pemegang Saham dalam RUPS paling sedikit 2/3 (duapertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir;9 Bahwa untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa tersebut perlu adanyapimpinan rapat, maka rapat akan dipimpin dan dinotuliskan sebagai

CTB dilarang melakukan aktifitas apapun.Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 105 ayat ke 3 dan ke 5 huruf c UU No.40Tahun 2007, direksi perseroan diberhentikan oleh RUPS dan atau keputusan laindiluar RUPS sehingga oleh karenanya dalam hal pengambilalihan tanggungjawab operasional PT. CTB sejak tanggal 6 Desember 2011 oleh Pemohonadalah keputusan lain diluar RUPS adalah termasuk pemberhentian direksiperusahaan, dimana Pemohon selaku pemegang saham PT. CTB mengambil alihoperasional PT.

. mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusanRUPS, serta penunjukan ketua rapat, namun demikian dalam hal permohonanPemohon dalam perkara ini ternyata tidak secara jelas dan lengkap kapan jangkawaktu pemanggilan RUPS, syarat dan ketentuan pengambil keputusan bahkandalam hal tempat RUPS LB yang dimaksudkan Pemohon tidak jelas.e Bahwa berdasar hal tersebut diatas jelas secara formal

berdasarkeputusan RUPS.

tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkantanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;Halaman 57 dari 63 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2014/PN KrgIlMenimbang, bahwa jangka waktu tersebut adalah jangka waktu minimaluntuk memanggil RUPS, dan Hakim menilai jangka waktu tersebut sudahcukup;Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan ini, tentunyaPemohon membutuhkan waktu untuk mempersiapkan penyelenggaraan RUPStersebut, dengan catatan jangka waktu tersebut tidak boleh terlalu lamamengingat kepastian

Sampang Mandiri Perkasa lagi; ; Bahwa RUPS Bupati selaku pemilik BUMD selalu hadir pada saatitu; Bahwa pada Tahun 2018 masih diadakan RUPS dan saksi pernahikut hadir pada saat itu dan membahas Pemberhentian saksi juga sekitarpembubaran PT ; Bahwa Saksi mengajukan pemberhentian saksi sekitar tanggal 15September 2016 dan disetujui di Tahun 2017 namun saksi tetapmenghormati untuk hadir di RUPS Tahun 2018 sebelum adapemberhentian saksi di RUPS ; Bahwa untuk masalah hutang piutang juga ada penjelasannyauntuk

Asa Perkasa Abimulya tidak pernah hadir pada saatdiadakan RUPS ; Bahwa Saksi tidak tahualasan PT.

Asa Perkasa Abimulya tidakhadir pada saat diadakan RUPS ; Bahwa sudah ada pemberitahuan terhadap PT Asa PerkasaAbimulya setiap diadakan RUPS ; Bahwa sejak RUPS Tahun 2013 waktu saksi masih menjabat PT.Geliat Sampang Mandiri, PT Asa Perkasa Abimulya masih ikut dalamRUPS dan setelah itu tidak pernah ikut lagi dalam RUPS tahun 2018 ; Bahwa yang menjadi penyebab utamanya PT Sampang MandiriPerkasa tidak beroprasi atau di hold karena SBLC yang harus dipenuhisebagai syarat dari PT untuk menyediakan Metering

ASA) berdasarkan temuanhasil audit BPKP dan rencana Pembubarang PT Sampang MandiriPerkasa; Bahwa sebelum RUPS dan RUPS pada tanggal 2013 saksi tidaktahu keuntungan dari PT.

Asa Perkasa Abimulya tidak hadirdalam RUPS dan salah satu keputusan RUPS adalah menyetujui pembubaranPT. Sampang Mandiri Perkasa;Menimbang, bahwa bukti P19, P38 s/d P40, P42 s/d P44menerangkan Surat menyurat antara PT. Santos dan PT. Sampang MandiriPerkasa serta dengan PT. Indonesia Power ;Menimbang, bahwa bukti P20 s/d 27, P29, menerangkan tentangNotulen RUPS, Undangan kepada PT. Asa Perkasa Abimulya, dan Daftar HadirRUPS, dalam tahun 2013, 2016 dan 2018 yang pada pokoknya menerangkanPT.

Pengadilan Negeri Batam Nomor 82/Pdt.G/ 2013/ PNBTM tanggal 14 November 2013 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :
DALAM EKSEPSI :
- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA
1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan tindakan Para Tergugat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB

) tertanggal 21 Mei 2011 yang kemudian dituangkan kedalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.: 56 tertanggal 31 Mei 2011, yang dibuat dihadapan Hatma Wigati Kartono, SH, Notaris di Batam, adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan (RUPS-LB) tertanggal 21 Mei 2011 yang kemudian dituangkan kedalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.: 56 tertanggal 31 Mei 2011, yang dibuat dihadapan Hatma Wigati Kartono, SH, Notaris di Batam, serta setiap dan seluruh rapat pemegang saham

Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.(2). Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/ataudengan iklan dalam Surat Kabar.(3).

Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, danmata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akandibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggaldilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPSdiadakan.(4). Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksudpada ayat (3) kepada pemegang saham secara cumacuma Jikadiminta.(5).

RUPS dalam mata acara lainlain tidak berhak mengambilkeputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/ataudiwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acararapat.(4).

ECOuntuk menyelenggarakan RUPSLB tertanggal 21 Mei 2011 tersebut.Berdasarkan Pasal 79 Ayat (2) dan (3) UUPT, sebelumdiselenggarakannya RUPS untuk pertama kalinya permintaan ataspenyelenggaraan RUPS harus disampaikan kepada Direksi secara resmidan sah.Pasal 79 Ayat (2) dan (3) UUPT (kutipan):(2).

Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.(6). Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5),a permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada DewanKomisaris; ataub.

Menetapkan jangka waktu pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa adalah 15 hari sebelum pelaksanaan RUPS;4. Menetapkan kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sesuai dengan ketentuan Pasal 86 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;5. Menetapkan Pemohon I Gusti Putu Bayu Susila, S.H sebagai ketua rapat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. KERTI MAS BALI TOUR AND TRAVEL berdasarkan penetapan ini;6.

)Terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.

MAS BALI TOUR AND TRAVEL;Menimbang bahwa tentang dalil permohonan tersebut akan dipertimbangkansebagai berikut :Menimbang bahwa tentang RUPS dan kaitannya serta relevansinya denganpermohonan ini harus diperhatikan beberapa ketentuan dalam UndangUndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni pasal 78, pasal 79 danpasal 80 ;Menimbang bahwa ketentuan dalam pasal 78 UndangUndang Nomor 40Tahun 2007, menentukan : Ayat (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya ;Hal 12 dari 31 Penetapan

Nomor 496/Pat.P/2016/PN DpsAyat (2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6(enam) bulan setelah tahun buku berakhir;Ayat (8) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporantahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2);Ayat (4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhanuntuk kepentingan Perseroan;Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 79 UndangUndang Nomor 40Tahun 2007, menentukan:Ayat (1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan

Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS, sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b.Ayat (7) Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.Ayat (8) RUPS yang diselenggarakan Direksi berdasarkan panggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (5) membicarakan masalah yang berkaitanHal 13 dari 31 Penetapan Nomor 496/Pat.P/2016/PN Dpsdengan

KERT MAS BALI TOUR AND TRAVEL memiliki kewenangan untukmenyelenggarakan RUPS Luar Biasa dengan terlebin dahulu melakukanpemanggilan RUPS, sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 Tentang Perseroan Terbatas;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Para Pemohonmempunyai kepentingan yang wajar untuk dilakukannya Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) Luar Biasa PT.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) UUPTdisebutkan bahwa RUPS memiliki Kewenangan yang tidakdiberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalambatas yang ditentukan dalam UUPT dan AD Terkait dengankewenangan ari RUPS,UUPT telah menetapkan sejumlahkewenangan yang memiliki oleh RUPS, salah satudiantaranya adalah dalam hal pengangkatan danpemberhentian Direksi sebagaimana diatur dalam pasal94 dan Pasal 105 UUPT.

Semen29Kupang (Persero) didasarkan kepada Keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS).

PT SemenKupang No 22 Tanggal 6 Maret 2008, Pasal 11 ayat (1) : Perseroandiurus dan di Pimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari satu Direksiatau lebih ( lihat juga Pasal 10 ayat 1 RUPS No 5 Tahun 2010), Direksidiangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 tahun (pasal 10 ayat 3 = Pasal10 ayat 10 RUPS No 5 tahun 2010), bila jabatan Direksi Lowong, untuksementara Perseroan diurus oleh anggota dewan komisaris (pasal 10ayat 5) atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dengan kekuasaan danwewenang yang sama

RUPS No 5 tahun 2010).Menimbang, bahwa Komisaris diangkat dan diberhentikan olehRUPS untuk masa waktu 5 tahun (pasal 14 ayat 4 Berita acara RUPS No22 tahun 2008 = pasal 14 ayat 3, 8 berita acara RUPS No 5 tahun 2010),dan bila Komisaris lowong, maka diadakan RUPS untuk mengisi jabatanyang lowong itu (pasal 14 ayat 4 berita acara RUPS No 22 tahun 2008)dan bila lowong karena berahirnya masa jabatan RUPS menunjuk pihaklain untuk sementara melaksanakan tugas dewan komisaris sampaidengan ditetapkan anggota

6Maret 2008 maupun No 5 tangal 2 November, tugas Direksi adalahmengurus Perusahaan (pasal 12 ayat 1 Berita Acara RUPS No 22 tahun2008, lihat juga Pasal 11 Berita Acara RUPS No 5 tahun 2010),4849sedangkan tugas Komisaris adalah mengawasi dan memberikan nasehatkepada Direksi dalam menjalankan perusahaan serta mengetahui semuayang dijalankan Direksi (pasal 15 Berita Acara RUPS No 22 tahun 2008,lihat pula Pasal 15 Berita Acara RUPS No 5 tanggal 2 November 2010),sehingga perbuatan Direksi yang tidak

dibuat olehDireturUtamatidakditerimadengan alasan telah menyalahgunakan wewenangdan keuangan perusahaan ;6 Bahwa permintaan Para Pemohon kepada Termohon I agar menyelenggarakanRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) perseroan telahdilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan (3) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentangHalaman3dari5 Putusan Nomor : 03/Pdt.P/2014/PN.TglPerseroan Terbatas jo Pasal 19 ayat (2) Anggaran Dasar perseroanyang berbunyi :Pasal 79 ayat (2) UUPT : Penyelenggaraan RUPS

Dalamhal ini dengan adanya surat tercatat dan buktibuktipengiriman surat permintaan , Termohon I dan Termohon I seharusnyatelah melakukanpemanggilan RUPS selambatIambatnya hari Sabtu , tanggal23Pebruari 2013;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas , terbukti Termohon I danTermohon II telah lalai dan memiliki itikad tidak baik yaitu dengan tidakHalamanSdari5 Putusan Nomor : 03/Pdt.P/2014/PN.Tgl12131415melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi permintaan Para Pemohonselaku pemegang saham, sebagaimana

ayat (2) , (3) Anggaran Dasarperseroan ;Bahwa oleh karena batas waktu pemanggilan yang seharusnya ditaatiTermohon I dan Termohon II telah terlewati sehingga Para Pemohon selakupemegang saham dapat kiranya diijinkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tegalyang merupakan pengadilan negeri yang berwenang untuk memberikan ijinkepada Para Pemohon untuk melakukan pemanggilan sertamenyelenggarakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sendiri ;Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Anggaran Dasar perseroan RUPS

;Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 80 ayat (3) UndangUndang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan :Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud padaayat(2)memuat juga ketentuan mengenai :a Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonan pemegangsaham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran , dan/atauketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat sesuai dengan atau tanpaterikat pada ketentuan undangundang ini atau anggaran

dasar dan/ataub Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk hadirdalam RUPS;16 Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas , Para Pemohon mohon kiranyaYang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tegal berkenan agar mengeluarkanpenetapansebagai berikut :a Agenda rapat adalah pertanggungjawaban keuangan terhadapDireksi dan membentuk struktur organisasi yang baru yang dapatmenyelamatkan dan memajukan perseroan ;b Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk menyelenggarakan RapatUmum Pemegang

dapat mengajukanpermohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputitempat kedudukan perseroan untuk menetapkan pemberian ijin kepadaPEMOHON melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.

apabila PEMOHON secara sumir telah membuktikanbahwa persyaratan telah dipenuhi dan PEMOHON mempunyai kepentinganyang wajar untuk diselenggarkannya RUPS;Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 80 ayat (3) UndangUndang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan :Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)memuat juga ketentuan mengenai :a.

Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran,dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS,serta penujukan ketua rapat sesuai dengan atau tanpa terikat padaketentuan undangundang ini atau anggaran dasar dan/ataub.

Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS;Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, PEMOHON mohonkiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan agarmengeluarkan penetapan, yang amarnya adalah sebagai berikut :a. Agenda rapat adalah perubahan susunan Direksi dan Komisaris perseroan;b.

Bahwa oleh karena terbukti bahwa Termohon Kasasi dan Termohon KasasiIl tidak pernah menyelenggarakan RUPS, maka permohonan Pemohondapat dikabulkan dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.47/Pdt.P/2010/PN.Jkt.Pst. tanggal 17 Juni 2010 harus dibatalkan ;6.

TD Pardede (Vide bukti T.I s/d VIl7) terjadi ambivalensi yakni apakah maksud dari undangan rapattersebut adalah untuk mengadakan RUPS ataukah untuk mengadakanrapatahli waris Alm. DR. TD Pardede;Bahwa menggabungkan antara panggilan RUPS dengan panggilanrapat ahli waris adalah bertentangan dengan UU.

Danau Tobayang berhak atau berwenang menyelenggarakan RUPS tahunanmaupun RUPS lainnya atau RUPS luar biasa termasukmelakukan panggilan untuk mengadakan masingmasing RUPStersebut adalah Direksi dan bukanlah Komisaris sebagaimana yangdilakukan oleh Ny.

HDTI termasuk mengadakan RUPS luar biasa danmelakukan Panggilan RUPS luar Biasa (Vide Pasal 82, 83 UU No.1/1995), sehingga seharusnya Panggilan/Undangan RUPS luar biasa PT.Hal. 20 dari 31 hal. Put. No 609 K/Pdt/2011HDTI dilakukan oleh Direksi yang lain bukan oleh Ny. Sariaty Pardede(Termohon Kasasi l) selaku Presiden Komisaris PT. HDT1;Bahwa tindakan Ny.

Sariaty Pardede(Termohon Kasasi lI) selaku Presiden Komisaris (Vide bukti T. s/d VIII7) tersebut adalah tidak sah yang mengakibatkan RUPS dankeputusan RUPS tersebut juga tidak sah;3.

UndangUndang Nomor40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas maka RUPS tersebut tetap sah;Bahwa Akte Surat Kuasa Nomor: 11 tanggal 16 Januatri 1991 telahberakhir sejak diadakannya RUPS tanggal 20 Maret 2007, yang dibuat dihadapan Mutiara S.P.M.

Menyetujui perubahan Pasal 14 Anggaran Dasar sebagai berikut :Halaman 24 dari 130Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Ckroo.Pasal 14 ayat 2 butir (1)a (semula berbunyi)RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir ataudiwakil, kecuali UndangUndang dan/atau anggaran dasar Perseroanmenentukan jumlah kuorum yang lebih besar.Pasal 14 ayat 2 butir (1)a (menjadi berbunyi)RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 2/3 (dua

Menyetujui perubahan Pasal 14 Anggaran Dasar sebagai berikut :Halaman 27 dari 130Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN CkrPasal 14 ayat 2 butir (1)a (semula berbunyi)RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir ataudiwakil, kecuali UndangUndang dan/atau anggaran dasar Perseroanmenentukan jumlah kuorum yang lebih besar.Pasal 14 ayat 2 butir (1)a (menjadi berbunyi)RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 2/3 (dua pertiga

untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (1) wajib:a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS,pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yangdiselenggarakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.b.melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS danmenyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS,dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yangdiselenggarakan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai denganPeraturan Otoritas

Dewan Komisaris untuk melakukan penyelenggaraan RUPS namundidalam gugatannya mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS danmeminta agar menentukan batas kuorum pelaksanaan serta pengambilanHalaman 99 dari 130Putusan Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Ckrsuara dalam RUPS PT.

/2014 tentang Rencanadan PenyelenggaraanRapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas prosesdimulainya RUPS terhadap Perseroan Terbuka mewajibkan adanyapemberitahuan RUPS, pengumuman RUPS, pemanggilan RUPS dan jugapelaporan terhadap hasil RUPS;Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I,Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII,Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII menyelenggarakanRUPSLB

jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasarmenentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentangpengambilan keputusan RUPS yang lebih besarSedangkan kourum kehadiran kurang dari 2/3 atau sebanyak 66,7 %karena RUPS tersebut hanya dihadiri oleh 60% pemegang saham.Sehingga keputusan RUPS tidak memenuhi kourum yang ditetapkanoleh Anggaran dasar dan Undangundang Perseroan Terbatas.

Selaku PemegangSaham 60% PT KSE perihal Undangan RUPS Luar Biasa Tanggal 19Agustus 2019, diberi tanda bukti P.17;Fotokopi Notulen RUPS Luar Biasa Tanggal 05 September 2019, diberitanda bukti P18;Fotokopi Surat dari ISNA YUSDIATI Selaku Pemegang Saham 40% PTKSE Ditujukan Kepada YUSTI YUDIAWATI, ST, MT.

denganpengangkatan kembali berdasarkan keputusan RUPS.

dalam Pasal 79 UUPT sejakditerimanya surat tercatat yang memuat permohonan RUPS, Direksi danDewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS.

oleh DewanKomisaris pada tanggal 14 Agustus 2019 dan pelaksanaan RUPSdiselenggarakan pada tanggal 23 Agustus 2019, hal mana bertentangan puladengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) UUPT yangHalaman 37 dari 47 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PN Bjbmenggariskan bahwa pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu palinglambat 14 hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.