• Tindakan Tergugat II dan Tergugat III yang merespons SuratNomor 61 dengan mengirimkan Surat Nomor:179/KOM/X1/2014 tertanggal 01 Desember 2014Perihal: Persiapan/Penyelenggaraan RUPSLB PT.Jobroindo Makmur (Surat Nomor 179) dan Surat Nomor:177/DIR/X1/2014 tertanggal 01 Desember 2014 Perihal: Persiapan/Penyelenggaraan RUPSLB PT. Jobroindo Makmur(Surat Nomor 177) yang pada intinya kedua surat tersebut meminta Penggugat (yang pada waktu itu berkedudukansebagai Direktur Utama PT.

  SURAT NOMOR 7 DIBUAT OLEH TERGUGAT II TELAHSESUAI DENGAN PASAL 106 UU PT SEHUBUNGAN DENGAN RUPSLB TERKAIT PEMBERHENTIAN SEMENTARAPENGGUGAT SELAKU DIREKTUR UTAMA.1.

  Berdasarkan agenda RUPS LB yang diagendakan adalahmendengarkan pembelaan diri dari Penggugat telahsesuai dengan isi Pasal 106 ayat (5) UU PT, sehingga tidaktepat dan harus dikesampingkan dalil angka 13 posita gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa agenda RUPSLB tersebut adalah akalakalan saja..

  Bahwa dikarenakan Penggugat tidak dapat menguraikan danmembuktikan dalilnya serta tidak ada satupun Pasal dalamUU PT dan Anggaran Dasar yang dilanggar oleh Tergugat IIHalaman 56 dari 67 hal putusan Nomor 396Pdt/2018/PT.DKIVil.dalam penyelenggaran RUPSLB maka sudah sewajarnyaYang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquomenyatakan bahwa RUPSLB tertanggal 30 April 2015 adalahRUPSLB yang telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan UUPT oleh karenanya Akta Nomor 17 tertanggal 30 April 2015adalah akta

  X1/2014 tertanggal27 Nopember 2014 perihal : Persiapan/Penyelenggaraan RUPSLB PT.JOBROINDO MAKMUR adalah tidak sah, batal dan tidakmempunyai kekuatan hukum ;Menyatakan Surat No.06/SPT/JOB/10/4/2015 tertanggal 10 April2015 Perihal : Pemberitahuan Pemberhentian Sementara, yangdibuat oleh TERGUGAT II adalah tidak sah, batal dan tidakmempunyai kekuatan hukum ;Menyatakan Surat No.07/SPT/JOB/16/4/2015 tertanggal 16 April2015 Perihal : UNDANGAN RUPSLB PT.JOBROINDO MAKMUR,yang dibuat oleh TERGUGAT II adalah

• Dana penyertaan modal dari Pemerintah DIY tersebutselanjutnya dimasukkan / ditransfer ke dalam rekening PT AMI pada tanggal 28Desember 2005;Masuknya dana penyertaan modal tersebut merupakan bagian darimodal yang disetor pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang tertuang dalam AktaNotaris MUCHAMMAD AGUS HANAFI, SH.

  Nomor : 9 Tanggal 29 Desember2005, yakni pada Berita Acara RUPSLB tentang Perubahan Anggaran Dasar PTAMI, di dalam Pasal 4, menyatakan bahwa : modal dasar yang semula Rp20.000.000, (dua puluh juta rupiah) menjadi Rp 50.000.000.000, (lima puluhmiliar rupiah) dan menyetujui setoran penempatan modalsebesar Rp14.474.000.000, (empat belas miliar empat ratus tujuh puluh empat juta rupiah) ;Bahwapenyertaan modal sebesar Rp 6.302.000.000, (enam miliar tigaratus dua juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam

  Selanjutnyadana tersebut dimasukkan / ditransfer ke dalam rekening PT AMI pada tanggal28 Desember 2005; Masuknya dana penyertaan modal tersebut merupakan bagian darimodal yang disetor pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang tertuang dalam AktaNotaris MUCHAMMAD AGUS HANAFI, SH.

  Berdasarkan RUPSLB tersebut, disepakati bahwa programprogram rincian penggunaan dana penyertaan modal sebagaimanaditetapbkan dalam Keputusan Gubernur DIY No Kep197/KEP/2005 tanggal20 Desember 2005 harus dilaksanakan dan selanjutnya dimasukkan dalamRencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT AMlsehingga programprogram tersebut menjadi program yang wajib dan harus dilaksanakanPerusahaan pada Tahun Anggaran 2006.Hal ini sesuai dengan Akta BeritaAcara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT

  Anindya Mitra Internasional No : 4Tanggal 9 Mei 2007;15.Foto copy Akta Berita Acara RUPSLB PT. Anindya Mitra Internasional No.: 9 Tanggal 29 Desember 2005;16.Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PTI. Anindya Mitra Internasional Nomor :7 Tanggal 26 Desember 2005;17.Foto copy Akta Berita Acara PT. Anindya Mitra Internasional No : 3Tanggal 9 Mei 2007;18.Foto copy Akta Berita Acara RUPSLB PT. Anindya Mitra International No.9 Tanggal 18 Maret 2008;19.Foto copy Surat Direktur Utama PT.

• RUPSLB) dimana dalam RUPSLB dimaksud para pemegang sahampada pokoknya telah mengeluarkan keputusan sebagai berikut:a. Menyetujui untuk memberhentikan seluruh Direksi dan Komisarisperseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit etdecharge);b. Menyetujui untuk mengangkat Sdr.

  Isi dari Notulen Rapat RUPSLB tersebut pada pokoknyamengenai pemberhentian seluruh Direksi dan Komisaris perseroan yanglama serta pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris yang baru padaPenggugat;Berdasarkan Notulen RUPSLB tersebut yang menjadi anggota Direksidan Komisaris yang baru adalah sebagai berikut:DIREKSI:Direktur Utama : Tuan Christoforus Richard;Direktur : Tuan Ir. Andy M.

  NusantaraRagawisata (Penggugat) No. 19 tanggal 20 Januari 2000 yang dibuatoleh Notaris Imas Fatimah, S.H., selaku Notaris di Jakarta, Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

  Nusantara Ragawisata (Penggugat) ;Bahwa dengan demikian pengangkatan Tergugat Il sebagai KomisarisPenggugat telah dilakukan menurut hukum, yaitu berdasakanpersetujuan RUPSLB PT.

  30 Oktober 2003 Perseroan TerbatasPenggugat telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB), yang mana dalam RUPSLB dan Komisaris PerseroanHal 57 Putusan No.120/PDT/2018/PT.

• AMT yang tidak sah) mengirimundangan Nomor : 001/DirRUPSLB/II/2013 kepada Direktur PT.AMT yang sah (Drs. lbrahim Hasan), untuk dapat hadir dalamRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. AMTyang diselenggarakan versi Sdr. Firdan Jaya Lesmana tanggal 14Maret 2013, bertempat di JI.

  Firdan Jaya Lesmana yang isinya menyatakanmenolak dengan tegas dan tidak mengakui apa yang dimaksudsebagai RUPSLB PT. AMT tersebut.

  FirdanJaya Lesmana tetap bersikeras melaksanakan apa yangdisebutnya RUPSLB PT. AMT, pada 14 Maret 2013 ;Bahwa Penyelengaraaan RUPSLB PT. AMT tanggal 14 Maret2013 tersebut, di Notarilkan dalam Akta Pernyataan KeputusanRapat PT. AMT Nomor : 12 tanggal 25 Maret 2013 yang dibuatdan ditandatangani oleh Notaris Yanses Saam, SH., Notarisberkedudukan di Padang, yang diadakan oleh Sdr. Firdan JayaLesmana (yang mengaku sebagai Direktur) didasarkan pada AktaPernyataan Keputusan Rapat PT.

  AMT No. 12 tanggal 25 Maret 2013 tersebut tidak sah dan telahdibatalkan melalui RUPSLB PT. AMT yang sah tanggal 30 Juli2012, yang dinotarilkan dalam Akta Pernyataan Keputusan RapatPT. AMT No. 26 tanggal 17 September 2012, yang dibuat oleh dandi tandatangani dihadapan Notaris Jaafar, SH. Notaris di Padang.Sehingga PT.

  ObjekSengketa yang di dasarkan pada Akta Pernyataan KeputusanHalaman 19 dari 32 Putusan Nomor 429 K/TUN/2015Rapat dari RUPSLB tidak sah yang dibuat oleh Sdr.

• M E N E T A P K A N:

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menetapkan pemberian izin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri Pemanggilan RUPSLB-nya paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak Majelis Hakim mengabulkan PPRUPSLB Pemohon dengan agenda;

  • Mengubah masa jabatan direksi dan komisaris yang semula 5 tahun menjadi 10 tahun pada Pasal 11 ayat 3 Anggaran Dasar PT.

  Dwimitra Nuansa Satria;

• Persetujuan segala akibat yang timbul pada saat kekosongan hukum tersebut ditanggung oleh Para Pemegang Saham;
• Memperbaharui maksud dan tujuan dalam Perusahaan dari Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 46639 menjadi KLBI: 46633, 46634, 46635, 46636,46637, 46638, dan 46639;

Dimana RUPSLB tersebut dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili minimal 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh

saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan perseroan tersebut, dimana Keputusan RUPSLB tersebut haruslah diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;

• Serta menunjuk Pemohon PPRUPSLB sebagai ketua dalam forum Rapat tersebut;

3.

• ., Notaris di Surabaya, dinyatakan tidaksah secara hukum,;Menyatakan hasil kKeputusan RUPSLB tentang Peningkatan ModalDasar dan Modal Disetor, yang diselenggarakan pada tanggal 19September 2016, berdasarkan Salinan Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT Giunco Kota Mas, Akta Nomor 56,tanggal 19 September 2016, dibuat Sitaresmi Puspadewi Subianto,S.H., Notaris di Surabaya, dinyatakan tidak sah secara hukum;Menyatakan segala hasil keputusan RUPS dan/atau RUPSLB yangdilaksanakan sebelum

  tidak sah;Menyatakan Penggugat adalah sebagai pemegang/pemilik yang sahatas 23,11% saham (1.866 lembar saham) di PT Giunco Kota Mas;Memerintahkan Para Tergugat agar tidak melakukan RUPS danRUPSLB dengan agenda apapun, sebelum ada putusan pengadilanyang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) atas perkaraNomor 737/Pdt.G/2014/PN Sby juncto Nomor 580/PDT/PT Sby,yang saat ini masih dalam proses hukum kasasi;Menyatakan RUPS tentang Laporan Tahunan dan LaporanKeuangan periode tahun buku 2015 dan RUPSLB

• Memerintahkan Tergugat , Il, Ill, IV, V, VI dan Tergugat VII untuktidak mempergunakan keputusan RUPSLB 24 Agustus dan 21 September2012 dengan alasan apapun juga dalam menjalankan usaha Tergugat selama pemeriksaan atas gugatan ini masih berlangsung sampaiselesainya eksekusi atas Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetapdi dalam perkara ini;3.

  Menyatakan RUPSLB 21 September 2012 yang menyatakanHalaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 1580 K/Pdt/2018Tergugat IX dan Tergugat XIV sebagai pemegang saham adalah cacathukum, tidak sah, batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatanhukum;4. Menghukum Tergugat IX dan Tergugat XIV untuk tidak melakukanperbuatan apa pun yang didasarkan pada RUPSLB tertanggal 21September 2012;5.

  Menyatakan RUPSLB Tergugat tanggal 21 September 2012yang menyatakan Tergugat IX dan Tergugat XIV sebagai pemegangsaham adalah cacat hukum, tidak sah, serta tidak mempunyaikekuatan hukum;4. Menghukum Tergugat IX dan Tergugat XIV untuk tidakmelakukan perbuatan apa pun yang didasarkan pada RUPSLBTergugat tertanggal 21 September 2012;5.

  Nomor 1580 K/Pdt/2018Mahkamah Agung;Bahwa untuk mengadakan suatu RUPSLB suatu perseroandiperlukan surat kuasa khusus, sedangkan dalam perkara a quo, /rrevocablePower of Attorney tanggal 11 Januari 2010 tersebut melanggar Pasal 1796KUHPerdata sehingga tidak dapat digunakan untuk mewakili Penggugatdalam RUPSLB tanggal 24 Agustus 2012;Bahwa kuasa tanggal 11 Januari 2010 tersebut adalah bentukpengalihan saham dan hak suara Penggugat kepada Tergugat IX yangmerupakan badan hukum asing sehingga hal itu

  Menyatakan RUPSLB Tergugat tanggal 21 September 2012 yangmenyatakan Tergugat IX dan Tergugat XIV sebagai pemegang sahamadalah cacat hukum, tidak sah, serta tidak mempunyai kekuatanhukum;4. Menghukum Tergugat IX dan Tergugat XIV untuk tidak melakukanperbuatan apapun yang didasarkan pada RUPSLB Tergugat tertanggal 21 September 2012;5.

• Golden Lobstertersebut ;Bahwa penyelenggaraan RUPSLB yang dilakukan sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan Tergugat II dan Turut Tergugat Rekonvensi adalahmerupakan wujud perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Tergugat dan IIRekonvensi yang mengakibatkan kerugian bagi para Penggugat Rekonvensi,karena ternyata dengan hasil RUPSLB dimaksud, para Penggugat Rekonvensitelan tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan baik untukkepentingan lobster dan ikan hias ;Bahwa sebagai akibat tindakan

  Bahwa dari bukti yang diajukan oleh para Penggugatberupa P27, P28, P29, P30, P31, P32, serta P35 dan P36 berupapenyelesaian kewajiban Tergugat dan Tergugat II kepada turut Tergugat Vdan Tergugat VI. dan dari bukti surat yang diajukan oleh Tergugat III berupaBukti Surat T.III6, yang diperhitungkan sebagai modal yang ditempatkandi Perseroan oleh para Penggugat, hingga tanggal pelaksanaan RUPSLBtanggal 25 September 2007 dan RUPSLB tanggal 08 Oktober 2007sebagaimana Risalah RUPSLB PT.

  Golden Lobster No. 8 tanggal 25September 2007 dan RUPSLB No. 9 tanggal 08 Oktober 2007, belummemenuhi sepenuhnya sebagaimana isi Akta No. 3 tanggal 22 Juni 2007,sehingga belum dikatakan sebagai Pemegang Saham sebagaimanaditentukan bagi para Penggugat sesuai isi Pasal 4 dari Akta No. 3 tanggal22 Juni 2007, karenanya menurut Majelis Hakim, RUPSLB tersebut tidakdapat dinyatakan sah karena tidak dihadiri oleh Tergugat dan Tergugat IIsebagai Pemegang Saham Mayoritas sehingga Akta Pernyataan KeputusanRapat

  Golden Lobster secarahukum juga tidak sah karenanya RUPSLB PT.

  Golden Lobster dengan Akta pendiriannya berupa Akta No. 3tanggal 22 Juni 2007 dan RUPSLB dari PT.

• TSUM, dan dihadiri oleh:e Termohon I, pemilik 2.180 saham;e Termohon Il, pemilik 2.180 saham;e Pemohon, pemilik 1.460 saham;tanpa dihadiri oleh Termohon , pemilik 2.180 saham, sehingga jumlah yanghadir dalam RUPSLB tersebut, adalah sebanyak 5.820 saham, yaitu72.75% dari seluruh saham PT. TSUM, padahal berdasarkan Pasal 22 ayat(1) huruf (a) Anggaran Dasar terakhir PT.

  TSUM disebutkan bahwa:Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri olehpemegang saham yang mewakili lebih dari % (tiga per empat) bagian darijumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkanPerseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini";Dengan demikian kehadiran pemegang saham pada RUPSLB PertamaPT. TSUM tanggal 17 Oktober 2013, tidak mencapai kuorum;Bahwa berdasarkan Akta Pemyataan Keputusan Rapat PT.

  TSUM yang kedua dilaksanakan dengan agenda yangsama dan dihadiri oleh:e Termohon I, pemilik 2.180 saham;e Termohon Il, pemilik 2.180 saham;e Pemohon, pemilik 1.460 saham;Tanpa dihadiri oleh Termohon Ill, pemilik 2.180 saham, sehingga jumlahyang hadir dalam RUPSLB tersebut, adalah sebanyak 5.820 saham, yaitu72.75% dari seluruh saham PT. TSUM, padahal berdasarkan Pasal 22 ayat(1) huruf (e) Anggaran Dasar terakhir PT.

  TSUM disebutkan:Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikatapabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya % (tiga perempat) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perseroandengan hak suara yang sah;Dengan demikian kehadiran pemegang saham RUPSLB Kedua PT.

  TSUM;Selain itu, kami mohon agar keputusan RUPSLB yang sah, cukup disetujuidari jumlah suara yang dikeluarkan berdasarkan Pasal 22 ayat (8) dalamAnggaran Dasar terakhir PT. TSUM, semula %4 bagian dari jumlah suarayang dikeluarkan, menjadi 2 bagian + 1, atau 50% + 1 dari jumlah suarayang dikeluarkan;16.

• Emrindo untukmelakukan panggilan atas Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) yang akan dilaksanakan paling lambat 21 (dua puluh satu)hari terhitung sejak Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam cqMajelis Hakim Pemeriksa Perkara Permohonan a quo dengan agendapersetujuan pengalihan/ penjualan aset Perseroan;4.

  Terdapat Kekhilafan Judex Facti Dalam Pertimbangan TerkaitPermintaan Dilaksanakannya RUPSLB;Bahwa dalam pertimbangan Judex Facti pada alinea ke3 Putusanhalaman 15 yang menyebut bahwa:Menimbang, bahwa Pengadilan tidak menemukan buktibukti dipersidangan bahwa Pemohon sebagai Direktur PT.

  Permohonan RUPS a quo adalah untuk pelaksanaan RUPSLB ke3pada PT. Emrindo selaku pemilik asset jaminan yang hendak dijual,sehingga dalam hal ini tidak ada sangkut pautnya dengan Direktur,komisaris, maupun pemegang saham dari PT. EMR Indonesia yangHalaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 2917 K/Pdt/2016adalah subjek badan hukum perseroan yang berbeda dari materipermohonan;2. Jika pun yang dimaksud oleh Judex Facti sebagai PT. EMR Indonesiaadalah PT.

  Emrindo, maka syarat adanya permintaanpenyelenggaraan RUPSLB oleh Termohon selaku Komisarisdisampaikan kepada Termohon Il yang saat itu berada di penjaraakibat perbuatannya yang tidak dapat mempertanggungjawabkankeuangan perusahaan menjadi tidak mengikat, sebab dengankeadaan Termohon Il yang saat itu masih menjabat sebagai Direkturberhalangan tetap (karena di penjara) maka pihak yang berwenangmenjalankan pengurusan perseroan termasuk penyelenggaraanRUPS sesuai Anggaran Dasar adalah Termohon yang

• AOYAMA MOTOHIRO, TerlapormenyuruhNotaris TAHMIDTIRTRAPRADJA, SH, Sp.1 menerbitkan RisalahRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Terbatas (RUPSLB) PT. KadotaTextile Industries Nomor 11 tanggal 19 Maret 2018 yang kemudian RUPSLBtersebut digunakan untuk mendapftarkan ke KEMENKUMHAM yangsebelumnya PT. Kadota Textile Industries berubah menjadi PT. GunaKadota Manunggal dan RUPSLB tersebut menyatakan adanya perubahanpimpinan yang mana pada RUPSLB sebelumnya Presiden Direktur adalahMr.

  ALVONSIUS GUNAWAN sebagaimana RUPS LuarBiasa No. 73 tanggal 12 Desember 2011; adanya RUPSLB No 26 tanggal 04 Februari 2012 tentang pemberhentianSdr. SHANGKAR SUNDERDAS MANGHWANI sebagai Direktur dari PTKADOTA TEXTIL INDUSTRIES; RUPSLB Nomor 167 tanggal 21 Februari 2011, tentang pembeliansahamSdr. MOTOHIRO AOYAMA dari Sdr. OTONG TJANDRADINATAsebanyak 14 %, dengan jabatan sebagai Komisaris; adanya RUPSLB Nomor 64 tanggal 12 Juli 2011 tentang pembeliansaham Sdr. MOTOHIRO AOYAMA dari Sdr.

  Bahwa yang hadir pada saat dilaksanakannya RUPSLB diPT.KADOTA TEXTILE INDUSTRIES di Kawasan Industri Kabupaten Karawangadalah Sdr. NAREN MAANGHWANI, Sdr. SHANKAR SHUNDERASMAANGHWANI dan Kuasa Hukumnya Sdr.

  Bahwapada tanggal 16 Agustus 2018 pada saat pelaksanaan RUPSLB saksi datangpada pukul 08.17 Wib akan tetapi dari pihak pengacara KAZUTO HAYASHIyaitu Sdr. BENNY WULUR ternyata RUPSLB telah dilaksanakan dan parapihak sudah pulang.

  ., SP.1 tentang Risalah RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

• GLORY GEMILANG JAYAMAKMUR namun karena Dewan Direksi tidak memberikan tanggapanmaka berdasarkan kewenangan Dewan Komisaris untuk dapatmelaksanakan RUPSLB termasuk di dalamnya guna merubah susunanDireksi dan Komisaris.

  Sebagai contoh, apabilaperseroan ingin mengubah susunan direksi maupun dewan komisaris,mengubah nama, tempat kedudukan, jangka waktu berdirinya perseroan,dan hal lainnya yang membutuhkan persetujuan dari para pemegang saham.Berdasarkan Pasal 79 ayat (1) UUPT, direksi memiliki fungsi danwewenang untuk menyelenggarakan RUPSLB, dengan didahului pemanggilan RUPS. Namun, RUPSLB juga dapat diadakan berdasarkan permintaan dari pemegang saham atau dewan komisaris.

  Prosedur Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) telah ditempuh sebagaimanamestinya, dan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dapat diadakan kapan sajaketika kepentingan perseroan membutuhkannya.

  Dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitungsejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) diterima, direksi wajib melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS). Dalam hal direksitidak melakukan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB), maka:a. Permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) yang diajukan oleh pemegang saham, diajukan kembali kepada dewan komisaris; ataub.

  Dewan komisaris melakukan pemanggilan sendiri Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).Jika permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) diajukan oleh pemegang saham kepada dewan komisaris, maka dewan komisaris wajib melakukan pemanggilan Rapat UmumPemegang saham Luar Biasa (RUPSLB) dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) diterima.Hal yang demikian telah dilakukan

• Tidak dipenuhinya permintaan Pemohon untuk penutupan aktivitasPerseroan oleh Termohon 1 ;Halhal tersebut tergambar dari surat menyurat yang nanti akandibuktikan dimuka persidangan ;Disebabkan adanya perselisihan Para Pihak yang tidak menemukankesepakatan atau kejelasan apapun, dengan maksud agar pembubaranTermohon 1 menjadi lebih terukur pelaksanaannya Pemohon akhirnyamelakukan permintaan RUPSLB resmi (Sesuai undang undang) kepadaTermohon 1 untuk melakukan pemanggilan RUPSLB dengan agendasalah satunya

  Permintaan Penyelenggaraan RUPSLB tertanggal 8 November 2018yang ditujukan kepada Direktur Termohon 1 yaitu Tuan David JohnEade ;b.

  Permintaan Penyelenggaraan RUPSLB tertanggal 28 November 2018yang ditujukan kepada Komisaris Termohon 1 yaitu Tuan BernardHenri Rene Michalot ;Permintaan pemanggilan RUPSLB resmi ini juga tidak mendapatkanrespon dari Termohon 1 sesuai tenggat waktu yang ditentukan oleh Pasal79 UU Perseroan Terbatas ;Perimbangan Kepemilikan Saham ;Sebagaimana dijelaskan pada Poin8 sampai poin15 diatas yangmenjelaskan adanya perselisihan Para Pihak, dan merujuk pada faktajumlah saham Pemohon dan Termohon 2 adalah samasama

  TS ROS yang juga disurati olehPemohon untuk permintaan penyelenggaran RUPSLB, memilikikewenangan untuk melakukan pemanggilan RUPSLB sebagaimanadiamanatkan dalam Pasal 79 ayat (6) UUPT ;Pasal 79 ayat (6) UUPT (kutipan) :(6). Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (5) ;a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada DewanKomisaris; atau ;b.

  TS ROS yang juga disurati olehPemohon untuk permintaan penyelenggaran RUPSLB, memilikikewenangan untuk melakukan pemanggilan RUPSLB sebagaimanadiamanatkan dalam Pasal 79 ayata (6) UUPT ;Pasal 79 ayat (6) UUPT (kutipan) :(6). Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (5),a. permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada DewanKomisaris; ataub.

• Berdasarkan pernyataan keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 19Mei 2008 yang termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Nomor 39, tanggal 19Mei 2008, yang dibuat dihadapan Fatihah Helmi, SH, Notaris diJakarta,menyetujui Penawaran Umum Terbatas (PUT ) dan memberi kuasakepada Direksi untuk merubah pasal 4 ayat 2 dan 3 anggaran dasarPerseroan dan telah dilaporkan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia No.

  AHU.AH.01.10.12967 tanggal 26 #Meifis Berdasarkan keputusan RUPSLB Perseroan tanggal 28 Juni 2008yang termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa Perseroan Nomor 114, tanggal 28 Juni 2008, yang dibuat olehFathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, menyetujui untuk melaksanakanpenjualan atas asetaset perkebilnan kelapa sawit yang berlokasi di daerahPercut, Kecamatan Sei Tuan, Sumatera Utara;Hal Putusan No. 564.Pdt.G/2014/PN.JKT.PSTg.

  Perseroan tanggal 19 Mei 2008yang termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan Nomor 39, tanggal 19 Mei 2008,yang dibuat dihadapan Fatinah Helmi, SH, Notaris di Jakarta; dan karenanyabertindak untuk dan atas nama perseroan di dalam menjalankan seluruhlindakan tindakan PerSerodn0nssnnanenannsHal Putusan No. 564.Pdt.G/2014/PN.JKT.PST4.

  TERGUGAT VI adalah Para DirekturPerseroan yang diangkat antara lain berdasarkan keputusan RUPSLBPerseroan tanggal 19 Mei 2008 yang termaktub dalam Akta PernyataanKeputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PerseroanNomor 39, tanggal 19 Mei 2008, yang dibuat dihadapan Fatihah Helmi, SH,Notaris di Jakarta; dan ikut di dalam menjalankan seluruh tindakantindakanperseroan;5. Bahwa pada tahun 2007, TERGUGAT s.d.

  Membekukan seluruh kewenangan Board Of DirectorsPerseroantermasuk di dalam kewenangan untuk menandatangani kontrak,16Hal Putusan No. 564.Pdt.G/2014/PN.JKT.PSTmenyelengarakan RUPS/RUPSLB; dan menggunakan keuanganad eT a al6. Memerintahkan TERGUGAT s.d.

• Bhakti Wira Satria Perkasa,termasuk juga Ahli Waris dan Pelaksana Wasiat dari Ibu Lily Husni untukdapat terselenggara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(selanjutnya disebut RUPSLB).

  Undangan RUPSLB tertanggal 30 Mei2014 untuk dilakukan RUPSLB pada tanggal 20 Juni 2014 dengan agendapembahasan permasalahan Perseroan yang sudah tidak ada kegiatan lagi,persetujuan atas likuidasi Perseroan, persetujuan atas pembagian asetHalaman 4 dari 21 Putusan Permohonan Gugatan Nomor 519/Pdt.P/2020/PN BtmPerseroan, dan halhal lain. Undangan tersebut disampaikan melalui surattercatat yang telah dicantumkan secara lengkap tanggal, waktu, tempat danmata acara rapat.

  Dengan demikian pemanggilan RUPSLB ini memenuhiketentuan Pasal 82 UndangUndang No. 40 Tahun 2007 mengenai tata carapemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham;11. Bahwa pada saat tanggal 20 Juni 2014 dimana terselenggaranyaRUPSLB PT.

  kehadiran dari RUPSLB Kedua tersebut adalah50% (lima puluh persen) dari jumlah saham perseroan, maka juga tidakmemenuhi ketentuan minimum jumlah kuorum kehadiran RUPS yangditentukan dalam Pasal 86 ayat (1) maupun Pasal 89 ayat (1) UndangUndang No. 40 Tahun 2007.

  dariIbu Lily Husni untuk hadir di dalam RUPSLB Kedua yang diselenggarakan padatanggal 16 Juli 2014, yang disampaikan dengan Surat Undangan Tercatattertanggal 1 Juli 2014.

• ) SHJ dengan hasil RUPSLB adalah menyetujuipengalinan seluruh saham milik Tergugat 1 di SHJ.

  Padahal RUPSLB untuk menyetujui Divestasi tersebut baru dilakukantanggal 15 Oktober 2009.

  Asas asas ini semestinyamenjadi pilar di dalam transaksi mengalihkan saham dan menentukannilai pasar wajar saham kepada pihak lain di mana untukmenentukannya adalah RUPSLB atau penilai independen yangditunjuk oleh RUPSLB tersebut.

  DALAM RUPSLB Tergugat PADA TANGGAL 15 OKTOBER 2009 ... dst...

  2010, Perihal ; Usulan Agenda Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB) PT.

• Notaris di Kabupaten Bekasi untuk rencana diadakannya RUPSLB pada tanggal 23 Agustus 2011 ; Bahwa rencana RUPSLB segera dilaksanakan, sehingga pada tanggaltersebut telah dipersiapbkan absendi, berita acara RUPSLB, pernyataanpembagian dividen, dan sebagainya dan sesuai dengan ketentuan telahdiundang ; a. Para pemegang saham ;HaJf6 dari 103 hal. Putusan No.; 9 VIMt.G/2012/PN.JKT.PST.Bb. Komisaris, in casu Tergugat ; c. Para Direksi, in casu Penggugat bersama isteri;Hal 11 dari 103 hal.

  Yahya Setiadi (sebagai undangan);Dengan agenda RUPSLB ;a. Persetujuan jual beli saham dari Tergugat kepada Tergugat Il (600 lembar saham); b. Persetujuan jual beli saham Djuliana Suganda sebanyak 300 lembarkepada sdr. Yahya Setiadi; c. Persetujuan jual beli saham dari Penggugat sebanyak 100 lembarkepada Sdr. Yahya Setiadi; d. Perubahan susunan direksi dan komisaris ; a25. Bahwa ternyata yang hadir dalam RUPSLB adalah : a.

  RUPSLB dan mengatakan untuk komisaris, saya yang bertanggung jawab ...";27. Bahwa selain itu, Tergugat Ill dengan nada yang keras dan memaksa jugameminta hak dividen Tergugat dengan mengatakan bahwa saham Tergugat sebenarnya adalah milik Tergugat Ill dan isterinya Efi Supriyati, in casu Tergugat Il ;28.

  Bahwa dalam kesempatan tersebut, Tergugat Ill juga telah memaksa Sar.Miko (salah satu staf Perseroan) yang hadir dalam RUPSLB) untukmenandatangani surat atas nama Tergugat , selain itu Tergugat Ill jugamenandatangani dokumen RUPSLB, daftar hadir dan serah teri.na deviden atas nama Tergugat ;29. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka RUPSLB dikatakan olehHal 12 dari 103 hal. Putusan No.: 91/?

  49.Bahwa ketika Penggugat dalam kedudukannya sebagai pemegang sahamdan Direktur Utama Perseroan hendak memenuhi undangan RUPSLB,ternyata Penggugat tidak diijinkan masuk dan kantor berada dalam posisiterkunci. Sehingga Penggugat dan isteri Penggugat baik dalam kedudukansebagai pemegang saham dan dewan direksi tidak diberikan kesempatanmenjelaskan duduk masalah dalam RUPSLB ; Hal 20 dari 103 hal.

• Oligo Infrastruktur Indonesia (OII) pada RUPSLB yang dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2022 adalah cacat hukum;

• Menyatakan bahwa kedudukan Penggugat sebagai Direktur Utama pada Perseroan Tergugat II (PT.

  Oligo Infrastruktur Indonesia-OII) adalah tetap dan sah secara hukum;

• Menyatakan secara hukum bahwa RUPSLB yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2022 adalah cacat hukum;
• Menyatakan secara hukum bahwa seluruh hasil keputusan RUPSLB yang dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2022 adalah dinyatakan tidak sah;
• Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp1.578.000,00 (satu juta lima ratus tujuh

• , maka TIDAK AKAN TERLAKSANA RUPSLB PemohonKasasi IV (PT Dwima Mandiri Jayatama) pada tanggal 14 Juni2005. sehingga tidak akan ada obyek gugatan Termohon Kasasisemula Terbanding/Penggugat dalam perkara a quo ;e TANPA TINDAKAN Gandhu Agoes Baskoro selaku PimpinanRapat yang mengesahkan Agenda RUPSLB tanggal 14 Juni 2005,Hal. 49 dari 83 hal.

  Keberatan terhadap kesalahan penerapan hukum dalam pertimbanganhukum atas ketentuan Pasal 19 jis. 20. 21. 22 Anggaran Dasar PTDwima Mandiri Jayatama (Pemohon Kasasi IV) mengenai prosespenyelenggaraan RUPSLB dan pengambilan keputusan RUPSLB : Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 95alinea terakhir, halaman 96 dan 97, Judex Facti telahmempertimbangkan mengenai proses pelaksanaan RUPSLB PTDwima Mandiri Jayatama (Pemohon Kasasi IV) tanggal 14 Juni 2005,namun dalam pertimbangan hukum

  Judex Facti dalammembuat pertimbangan hukumnya tidak memperhatikan dan tidakmengacu kepada ketentuan Anggaran Dasar Pemohon Kasasi IV (PTDwima Mandiri Jayatama) khususnya Pasal 19, 20, 21 dan 22, yangmengatur mengenai proses penyelengraan RUPSLB yang dimulaidari tatacara permintaan RUPSLB sampai kepada pengambilanKeputusan RUPSLB, sehingga dalam membuat pertimbanganhukumnya Judex Facti telah menggambarkan seolaholahpenyelenggaraa RUPSLB PT Dwima Mandiri Jayatama direkayasadan dipaksakan, padahal

  Perubahan Susunan Pengurus Perseroan ;Bahwa penambahan agenda Rapat dalam RUPSLB Perseroanadalah sah sepanjang disetujui oleh para pemegang saham yanghadir dan RUPSLB memenuhi quorum Rapat karena segalasesuatu yang berhubungan dengan perseroan maka Rapat UmumPemegang Saham adalah organ ttertinggi yang dapatmemutuskannya, dan oleh karena dalam RUPSLB PemohonKasasi IV telah memenuhi quorum karena dihadiri 97,56 % sahamdan penambahan agenda rapat disetujui oleh para pemegangsaham maka penambahan agenda

  rapat dalam RUPSLB PemohonKasasi NV tersebut adalah sah, dan hal ini juga sesuai denganHal. 75 dari 83 hal.