KASIM SIRUHU ,SH.artinya tindakan tersebut bukanlahkategori perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan penggugat dalamgugatanya(posita nomor 15),sebab tanah dan bangunan (obyek sengketa) padasaat terjadinya pembagian harta bersama masih dalam penguasaan WADADEsebagai pemegang terkuat dan terpenuh dari tanah dan bangunan tersebut danbelum berstatus sebagai tanah waris.Bahwa tindakan tergugat satu (1) dan tergugat duapuluh dua(22) terkaitpenerbitan sertifikat terhadap (obyek sengketa) telah sesuai

apalagi anak anak dari pada LAMELAIdan WADADE (para tergugat sekarang) telah membubuhkan tanda tanganpersetujuan mengenai pembagian tanah dan bangunan tersebut dalambentuk AKTA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA didepan Notaris AM.KASIM SIRUHU ,SH.artinya tindakan tersebut bukanlah kategoriperbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan penggugat dalamgugatanya(posita nomor 15),sebab tanah dan bangunan (obyek sengketa)pada saat terjadinya pembagian harta bersama masih dalam penguasaanWADADE sebagai pemegang terkuat

memperoleh tanah dari penguasa yang sahdan setelah itu tanah tersebut dikerjakan secara terus menerus selama lebihkurang tiga puluh lima tahun lamanya, maka sesuai hukum adat yang berlakusecara umum yaitu: barang siapa yang pertama kali membuka hutan danmerawat serta menggarapnya secara baikbaik maka dialah pemilik sah atastanah tersebut; 29220 nn nono none en ncn cn en nc nenBahwa karena tanah dimaksud merupakan hak milik tergugat Ill(Syamaun) menurut Pasal 20 UUPA hak milik adalah hak turun temurun,terkuat

sehingga gugatan penggugat tersebut sangatjauh berbeda dengan luas tanah yang tergugat kuasai maka sesuai denganyurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149.K/SIP/1975 tanggal 17 April 1974gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO);Bahwa tanah yang dimaksud merupakan hak milik tergugat IV danmenurut Pasal 20 UUPA hak milik adalah hak turun temurun, terkuat danterpenuh serta dapat beralih dan dialinkan kepada pihak lain;Bahwa pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataanpenguasaan

Tergugattelahmengajukan 2 alat bukti berupa surat ;Menimbang, bahwa oleh karena sengketa dalam perkara ini mengenai tanah /lahan, maka acuan hukum materilnaya adalah peraturan peraturan yang berkaitandengan pertanahan, yakni Undangundang Nomor : 5 tahun 1960 tentang UndangUndang Pokok Agraria ( UUPA ) beserta Peraturan Pelaksanaannya ;Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang UndangNomor : 5 Tahun 1960 tentang UndangUndang Pokok Agraria, disebutkan : Hak Milikadalah hak turun temurun, terkuat

, terpenuh yang dapat dipunyai orang atas ranah,dengan mengingat Pasal 6 ;Menimbang, bahwa turun temurun artinya hak milik atas tanah dapat berlangsungterus selama pemiliknya masih hidup, dan bila pemiliknya mrninggal dunia maka hakmiliknya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagaisubyek hak milik ;Menimbang, bahwa terkuat artinya hak milik atas tanah lebih kuat dibandingkandengan hak atas tanah yang lain, tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudahdipertahankan dari

Bukti pendaftaran tanah / BP.a F&F WwW PPKesemuanya telah sesuai sebagaimana disyaratkan oleh Kepala BadanPertanahan Nasional dan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku.Sedangkan asalusul model E No. 175 tidak jelas alias Bodong karenaobyeknya bukan di wilayah Pedusunan Kayen Kelurahan Sendang Sariserta tidsak ada kaitannya dengan hak milik Kariyo Taruno yang berada diKayen yang bersifat turun temurun terkuat dan terpenuh.12.Bahwa keberatan atas permohonan konversi hak atas tanah milikTergugat

yang terletak di Kayen SendangSari Pajangan Bantul lebih sesuai peraturan PerundangUndangan yangberlaku, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul sudah seharusnyamelanjutkan proses konversi dan permohonan hak atas tanahsebagaimana dalam bukti Pendaftaran / BP No. 413/2015 tanggal 02042015 menjadi hak milik ATAS TANAH .15.Bahwa oleh karena hak kepemilikan atas tanah Tergugat , Il, Ill, IV, V, VI,dan VIl terkuat terpenuhi dan turun temurun.

Kepada Akhmad Toe yang didasarkan adanyaperistwa hukum hibah yang dituangkan dalam bentuk akta hibah No.122/Blkp/DP/VI/84, tanggal 27 Juni 1984, yang didalam akta hibah tersebutmenerangkan bahwa Toe Bin Malli selaku Pemberi hibah dan Akhmad Toe selakupenerima Hibah;Halaman 26 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 24/Pdt.G/2018/PN.BIkBahwa dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria mengatur bahwa Hak milikadalah hak turunmenurun, terkuat

Hak milik adalah hak yang terkuat dan terpenuh" yang dapat dipunyai orangatas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti, bahwa hak itu merupakan hak yangmutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat" sebagai hak eigendom menurutpengertiannya yang asli dulu. Sifat yang demikian akan terang bertentangan dengansifat hukumadat dan fungsi sosial dari tiaptiap hak.

Katakata "terkuat danterpenuh" itu bermaksud untuk membedakannya dengan hak gunausaha, hak gunabangunan, hak pakai dan lainlainnya, yaitu untuk menunjukkan, bahwa diantara hakhak atas tanah yang dapat dipunyai orang hak miliklah yang "ter" (artinya: paling)kuat dan terpenuh.Bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang Nomor 5 Tahun 1960Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria berbunyi: Pendaftaran tersebutdalam ayat (1) pasal ini meliputi: c. pemberian suratsurat tanda bukti hak, yangberlaku

pernah sama sekali menyatakan bahwaTermohon Kasasi (dahulu Tergugat/ Penggugat Rekonvensi) telah bekerjasebagai karyawan tetap sejak tanggal tersebut.Bahwa adalah terbukti secara hukum dan tidak dapat disangkal lagikebenarannya, sebagai Bukti T1, dan karenanya Termohon Kasasi (dahuluTergugat/Penggugat Rekonvensi) secara nyatanyata mengakui bahwaTermohon Kasasi (dahulu Tergugat/Penggugat Rekonvensi) diangkat sebagaikaryawan tetap sejak tanggal 5 Januari 2007.Bahwa bukti dan pengakuan ini adalah bukti terkuat

2012Desember 2012 = Rp.10.827.900;eC. ...Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas tidak cermat, karena:1Bahwa adalah terbukti secara hukum dan tidak dapat disangkal lagikebenarannya, sebagai Bukti T6, dan karenanya Termohon Kasasi (dahuluTergugat/Penggugat Rekonvensi) secara nyatanyata mengakui bahwaTermohon Kasasi (dahulu Tergugat/Penggugat Rekonvensi) telah menerimaupah bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 (delapan bulanterakhir).Bahwa bukti dan pengakuan ini adalah bukti terkuat

berdasarkan bukti P.11, merupakan akta autentik,membuktikan bahwa Tomi Kartini berkelakuan baik dan tidak memiliki catatan atauketerlibatan dalam kegiatan kriminal apapun, oleh karena itu berdasarkan pasal1868 dan pasal 1870 BW dan pasal 285 R.Bg bukti tersebut adalah bukti yangsempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 12, merupakan akta autentik, terbuktibahwa Sertifikat Hak Milik yang menurut perspektif Undang Undang Pokok Agraria(UUPA) merupakan bukti hak kepemilikan atas tanah terkuat

Kabupaten Sukoharjo,yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, adalahPejabat yang berwenang mengeluarkan Akta Kelahiran tersebut dan AktaKelahiran tersebut adalah Akta Autentik;Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 55 ayat (1) UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menetapkan bahwa Asal usulseorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik,yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, berarti secara hukum AktaKelahiran anak merupakan bukti yang terkuat

M 1470/Bcr seluas 361 M2 yang terletak di Jalan Gayam 46 Kelurahan Baciro,Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta atas nama Penggugat; Bahwa bukti Sertifikat adalah bukti terkuat dan terpenuh serta sempurnasesuai Pasal 1870 KUHPerdata, sehingga penguasaan para Tergugatterhadap tanah obyek sengketa adalah bersifat melawan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyatabahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau UndangUndang, maka permohonan

pertimbangan hukum yang diberikan Judex Facti dalamputusannnya tersebut sudah menguatkan putusan Pengadilan NegeriTapaktuan tanggal 22 November 2006 No. 14/Pdt.G/2006/PNTTN yangdimohon banding tersebut oleh Pembanding adalah suatu putusan yangsangat keliru dan tidak adil karena putusannya tersebut tidakmencerminkan rasa keadilan dalam menegakkan hukum menurutUndaungUndang dimana hak milik seseorang tidak terlindung, akibatputusan Pengadilan tidak adil salah menerapkan hukum dimana hak milikadalah hak terkuat

KaidahFikih;olS Lb we yIS L sla LolArtinya : Hukum yang terkuat adalah tetapnya apa yang telah adaMenimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga memenuhi Pasal 45 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam yaitu Kedua calon mempelai dapat mengadakan penanjianperkawinan dalam bentuk : 1.

Bahwa berdasarkan Undangundang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960disebutkan :Ayat (1) Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuhi yangdapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal6 UUPA No. 5 Tahun 1960.Ayat (2) Hak Milik dapat beralin dan dialihnkan kepada pihak lain olehpemiliknya yang sah..

berupa surat surat bukti' T1s/d T7 kesemuanya telah bermeteralcukup dan sesuai dengan aslinya memenuhiketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang UndangNo.13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai danPasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 164 KUHPerdata, tidak dipertimbangkan~ secarasaksama, apalagi bukti para PemohonKasasi/para Tergugat T6 dan T7 berupaSertifikat Hak Milik No.290 dan No.289yang berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat(2) huruf c UndangUndang No.5 Tahun1960 adalah alat bukti alas hakkepemilikan atas tanah yang terkuat

terpenuhi;Ad. 2 Unsur melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika golongan bukan tanaman;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakahunsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakimakan mendefinisikan terlebih dahulu halhal sebagai berikut:Melawan hukum: Adalah suatu keadaan yang berlaku dengan tidak dilandasialas yang sah;Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2020/PN KpnMemiliki: Hak milik merupakan hak keperdataan yang terkuat

ALI HASANH.M, (TERGUGAT 1) terbit pada tanggal 2742001 yang diterbitkan oleh TergugatIll adalah sertifikat yang sah sebagai bukti kepemilikan yang terkuat karenadidasari Turunan Akta PPAT Camat Kepala Wilayah Kecamatan BeloNomor:09/JULI/1979 yang sah secara hukum yang dibuat oleh Tergugat II sebagaiPejabat yang berwenang secara hukum;8. Bahwa dengan adanya buktibukti yang otentik sebagai legalitas kepemilikanhak atas tanah objek sengketa.

Legalitas Suratsurat tanah milik Tergugat adalahmerupakan AKTA OTENTIK (AKTA PPAT CAMAT BELO) yang diterbitkan olehTergugat II DAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH yang diterbitkan oleh Tergugat IIIadalah buktibukti yang terkuat dan sah secara hukum.

adil dalammemeriksa dan memutus perkara a quo, karena Majelis Hakim terlalu berpihakpada Penggugat, hal ini terlihat pada pertimbangan hukumnya pada halaman 29alinia terakhir yang diurai sebagai berikut: Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakimbahwa tanah obyek sengketa a quo adalah milik penggugat sehingga sejalandengan ketentuan Pasal 20 UndangUndang Nomor 5 tahun 1960 tentang PokokPokok Agraria yang menentukan bahwa hak milik merupakan suatu hak yangturun temurun, terkuat

2016, berupa :Halaman 9 dari 15 halamanPutusan No. 180/PDT/2016/PT.MKSSertipikat Hak Milik Nomor: 0331/Desa Bubun Lamba, Surat UkurNomor: 0103/Bubun Lamba/2015, tanggal 11032015 atas namaNasruddin. diberi tanda T/P3; Bahwa oleh karena itu, tanah obyek sengketa yang dikuasaloleh Tergugat V / Pembanding V dan Tergugat VII/Pembanding VIIadalah tanah miliknya sendiri yang dibuktikan dengan sertipikat hak miliksebagaimana bukti T/P1 dan bukti T/P3.Bahwa sertipikat hak milik adalah bukti kepemilikan terkuat

hak atas tanah berhak untukmendapatkan perlindungan hukum dari negara.Bahwa Penggugat selaku pemilik tanah dengan itikad baik mengajukanpermohonan Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur sesuaidengan prosedur pendaftaran tanah dengan melampirkan persyaratan dankewajiban biaya yang disetor ke kas Negara sehingga Kantor PertanahanKabupaten Lombok Timur setelah melakukan penelitian lapangan danmengkaji alat bukti yang dilampirkan menerbitkan sertipikat hak milik sebagaitanda bukti hak yang terkuat

Pembuktian hak atas tanah Penggugat adalahdalam bentuk sertipikat hak milik, yang merupakan hak terkuat dan terpenuh,sehingga tanah milik Penggugat sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor :545/Desa Pemongkong, seluas 16.775 m? (enam belas ribu tujuh ratus tujuhpuluh lima meter persegi) yang terletak di Propinsi Nusa Tenggara Barat,Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Keruak, Desa Pemongkongtercatat/terdaftar atas nama Penggugat, G.B.R.

dan terpenuhsebagaimana ditegaskan oleh Pasal 20 UUPA, yang menyatakan :Pasal 20(1) Hak milik adalah hak turunmenurun, terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.Halaman 25 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 100/G/2019/PTUNJKT.(2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak /ain.G.TINDAKAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ' PERATURANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2017 TENTANGPENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN82.83.84

Pertanahan yang daerah kerjanya meliputiletak tanah yang bersangkutan.Bahwa Penggugat selaku pemilik tanah dengan itikad baik mengajukanpermohonan Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur sesuaidengan prosedur pendaftaran tanah dengan melampirkan persyaratan dankewajiban biaya yang di setor ke kas Negara, sehingga Kantor PertanahanKabupaten Lombok Timur setelah melakukan penelitian lapangan danmengkaji alat bukti yang dilampirkan menerbitkan sertipikat hak milik sebagaitanda bukti hak yang terkuat

Dengan demikian Tergugat secara semenamenamerampas hak milik orang lain (Penggugat) yang telah mendapatkan hak milikdari negara, padahal menurut Pasal 20 UUPA menyatakan Sertipikat Hak Miliksebagai tanda bukti hak atas tanah yang turun temurun, terkuat dan terpenuh.94.

September1980 dan pemberian hak baru HGB Nomor 217 selama 20 tahun dimulaisejak tanggal 22 Desember 1988 dan berakhir tanggal 21 Desember 2008,status tanan sengketa secara de facto menjadi hak penguasaan danpenempatan Pemohon Kasasi (Penggugat Asal/ Pembanding) karena dibeliPemohon Kasasi lagi pula ternyata hak guna bangunan (HGB) menurutketentuan undangundang (Pasal 35 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria) ditentukan dengan jangkawaktu tertentu, bukan merupakan hak terkuat

SoedewoSoesanto SH dan Turut Tergugat menandatangani Surat Jual BeliNo.351961 vide P 3 sebagai landasan pokok perbuatan hukumperalinan hak atas objek tanah dan bangunan dimaksud, in casu sejalanpertimbangan Tergugat pada halaman 1 ad. b surat keputusan Tergugat,sehingga terbit Sertifikat HGB No.826Menteng atas nama almarhumSoedewo Soesanto, SH;7. bahwa oleh karena Sertifikat HGB No.826Menteng merupakan alat buktisempurna dan terkuat berdasarkan Pasal 19 UUPA No.51960 jo.