Ditemukan 5041 data
Terbanding/Terdakwa : HELLYPAH, SE
97 — 23
Perk: PDS 04/KOTA BKASI/10/2017 yangHalaman 88 dari 101 halaman putusan No. 10/TIPIKOR/2018/PT.BDG.pada pokoknya menuntut Supaya Majelis Hakim Tindak Pidana KorupsiPengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan sebagai berikut:1.
61 — 10
Korupsi pada PengadilanNegeri Bandung no 35/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg, tertanggal 28 April 2014tentang penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan ahli;Setelah mendengar keterangan terdakwa;Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;Setelah mendengar dan memperhatikan Tuntutan (Requisitoir) PenuntutUmum tanggal 21 Juli 2014, Nomor: PDS
69 — 65
PelimpahanPerkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Medan,tertanggal 19 Januari 2012, Nomor : B167/N.2.10/Ft.2/01/2012 ;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Nomor : 10 / Pid.Sus.K / 2012 /PN.Mdn, tertanggal 01 Maret 2012, tentang Penetapan Hari Sidang Pertamapersidangan perkara ini ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan suratdakwaan tanggal 19 Januari 2012, Nomor Register Perkara : PDS
77 — 45
PERK :PDS 13/KPANG/07/2015 tanggal 21 September 2015 adalah sahsebagai dasar untuk memeriksa , mengadili, dan memutus PerkaraTindak Pidana Korupsi ataS nama Terdakwa tersebut =; 3.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : HAFRIZAL, SH.,MH
191 — 148
dan diancam pidana melanggar Pasal 3 jo pasal 18 ayat(1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1KUHP.Membaca, surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Aceh Timur tanggal 04 Oktober 2021 Nomor : PDS
70 — 7
serta terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Repliksecara tertulis yang dibacakan pada persidangan tanggal 9 Januari 2014 yangpada pokoknya tetap pada Tuntutan semula;Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum tersebut PenasihatHukum Terdakwa mengajukan juga Duplik secara lisan yang padapersidangan tanggal 9 Januari 2014 pada pokoknya tetap pada NotaPembelaannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum berdasarkan Surat Dakwaan yang tercantum dalam No.Reg.Perk : PDS
89 — 25
Manadotanggal 15 Agustus 2013 Nomor : 12 / Pid.Sus /2013 / PN.Mdo tentang Penetapan Hari Sidangpemeriksaan perkara ini ;Suratsurat lainnya yang terlampir dalam berkasperkara ini ;Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi baik yang didengarlangsung di persidangan maupun yang dibacakan, keterangan terdakwaserta telah pula memeriksa dan meneliti barang bukti dalam perkara ini ;Setelah mendengar tuntutan pidana / requisitoir Jaksa PenuntutUmum nomor register. perkara : PDS
Setelah mendengar dupliek Penasihat Hukum terdakwa yang disertaidengan penyerahan bukti surat berupa bukti setoran para Anggota DPRDKabupaten Bolaang Mongondow Timur yang telah mengembalikan uangbelanja makan minum kegiatan Reses , Reses Il dan Hearing / Dialog /koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat /Agama, sehingga Penasihat Hukum terdakwa meneguhkan alasanpembelaannya ;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkansurat dakwaan register nomor perkara : PDS
114 — 27
;Setelah mendengar tanggapan Terdakwa Penuntut Umum di dalamrepliknya secara tertulis pada tanggal 9 April 2019 dipersidanganHalaman 15 dari 154 Halaman Putusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2018/PN Mnd.menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula sedangkan PenasihatHukum Terdakwa di dalam dupliknya secara lisan pula dipersidanganmenyatakan tetap pada pembelaannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 6 November2018 Nomor REG : PDS
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : JOHAN TAMALANREA NGGEBU,SE
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : Yohana Marselina Bailao, SE. Diwakili Oleh : Fransiskus J. Samuel, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa III : Bonefasius Ola Masan, SE. Diwakili Oleh : Selestinus Laga Doni, SH
222 — 70
Perkara : PDS....../2019 tanggal ....... 2019sebagai berikut :Putusan Perkara No. 21/PID.SUSTPK/2020/PT KPG, Halaman 39 dari halamanMenyatakan Terdakwa Johan Tamalanrea Nggebu, S.E.., Terdakwa IlYohana M Bailao, SE., Terdakwa III Bonefasius Ola Masan, S.E. tidakterbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primiar;Membebaskan Terdakwa Johan Tamalanrea Nggebu, S.E.., Terdakwa IIYohana M Bailao, S.E., Terdakwa III Bonefasius Ola Masan, S.E. olehkarena itu dari dakwaan primair tersebut
299 — 258
Perkara: PDS 08/RP9/Ft.1/07/2017 tanggal 5 Januari 2018 yangpada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara inimemutuskan :Halaman 2 dari 113 halaman, Putusan Nomor 42/Pid.SusFPK/2017/PN.Kdi1.
235 — 151
Perkara :PDS 03 /Atamb / 06 /2017yangdibacakan dalam persidangan hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017 yang pada pokoknya1) Menyatakan terdakwa Edbertus Kurang, S.Pd alias Bertus tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara melawanhukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negarasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18UndangUndang
Adham Ardhytia Manggala
Terdakwa:
1.SITI ARYATI, SE
2.Drs. ENDANG SUHERMAN
234 — 196
Perkara: PDS 06/RP.9/03/2018 tanggal 26Maret 2018; Bahwa pekerjaan Terdakwa I, Siti Aryati, SE, dan Terdakwa Il, Drs. EndangSuherman adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Suku Dinas PendidikanMenengah Kota Administrasi Jakarta Utara; Bahwa Terdakwa , Siti Aryati, SE, dan Terdakwa II, Drs. Endang Suhermanmemahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya dan selama prosespersidangan tidak dijumpai adanya keraguan tentang pertanggungjawabandari Terdakwa , Siti Aryati, SE, dan Terdakwa II, Drs.
138 — 55
PDS 01/ N.3.12/Ft.1/10/2020 yangdibacakan dalam persidangan tanggal 17 Desember 2020 yang pada pokoknyasebagai berikut:1.
69 — 16
Penasihat Hukum terhadap suratdakwaan tersebut, Jaksa/Penuntut Umum telah memberikan Tanggapannyatertanggal 20 Mei 2013;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebutMajelis Hakim telah memutus dengan Putusan Sela tertanggal 28 Mei 2013, yangamarnya berbunyi sebagai berikut :MENGADILI1 Menolak keberatan team Penasihat Hukum Terdakwa THEOISKANDARSYAH,SE tersebut di atas untuk seluruhnya ;2 Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBandung dengan Nomor Reg Perk : PDS
62 — 7
PDS 01/K. GUNG/06/2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :Dakwaan.PRIMAIR:Bahwa ia terdakwa Drs. SARYONO Bin RUSMIN pada waktu antara bulan Juli2010 sampai dengan Desember 2010 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun2010, bertempat di Kantor KONI Lampung Timur Jl.
JENDA R SILABAN,SH
Terdakwa:
PARTA SIMAMORA
109 — 25
PDS 03/Pid. Sus/DSLG/ 03 / 2020 bulan Maret 2020 yang telah dibacakan dipersidangan.Terdakwa tersebut diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukanperbuatan pidana sebagai berikut:PrimairBahwa Terdakwa PARTA SIMAMORA.(WAKIL DIREKTUR II) CV. BORUSILALAHI SABUNGANSselakuPenyediabarang pada kegiatan PengadaanPakaian Dinas DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan pada tahun 2015berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 03/PPKASR/SekrDPRD/IV/2015 bersama dengan JUMELER MARSITO TS.
Terbanding/Penuntut Umum : ARIF KURNIAWAN, SH
333 — 162
Perkara PDS 10/ T.1.11/ Ft. 1/11/ 2017 tanggal 5 Desember 2017 yang pada pokoknya memuat sebagai berikut :DAKWAANPRIMAIR :wonnnn nne Bahwa terdakwa AGUSTINA ADRIANA RUMBEWAS, S.IP selaku KepalaDistrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor berdasarkan Surat Keputusan BupatiKabupaten Biak Numfor Nomor : SK. 821.2110 tanggal 31 Oktober 2014 bersamasama dengan NUR CHUSNAWATI, S.Sos (dalam berkas perkara terpisah), padawaktu yang tidak dapat diingat dan dipastikan lagi dalam bulan Januaritahun 2015sampai dengan
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : Drs.H.ANDI HIJAZ ZAINUDDIN,Sos Diwakili Oleh : MABRUR AHMAD SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : MUCHTAR D Diwakili Oleh : RAHMAT KURNIAWAN SH
141 — 1044
Seluruh berkas perkara dan suratsurat lain yang berhubungan denganperkara ini ; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, berdasarkan suratdakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, Nomor: Reg.Perk :PDS 09/R.4.16/Ft.1/06/2017, tertanggal 1 Agustus 2017 sebagai beriut: anna DAKWAAN : KESATU: Bahwa Terdakwa Drs.H.ANDI HIJAZ ZAINUDDIN,Sos~ selaku Kepala SeksiPengukuran dan Pemetaan Tanah pada Kantor Badan
93 — 73
Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidanganpada hari Selasa tanggal 16 Juli 2012, No.Reg.Perkara: PDS/Semar/Ft.1/03/2012 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim PengadilanTipikor pada pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadiliperkara ini memutuskan:1. Menyatakan terdakwa Ir. Ign.
69 — 20
20Kemayoran Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30Oktober 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya hari Senin, tanggal30 Oktober 2017, Nomor : 401/X/2017/SK/TPK/PN.Plk;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungandengan perkara ini ;Setelah memperhatikan dan mengutip halhal sebagai berikut :Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDS04/PDS