Ditemukan 4979 data
84 — 41
September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPutusan Nomor 98/G/2017/PTUN.MTR Halaman 1514.15.Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.2/110/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/353/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupaKeputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/110/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/353/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Walidah;3.
J. Prins, S.H.
Terdakwa:
ALFIANTO
172 — 74
Bahwa Selanjutnya ke empat warga sipil tersebut masukke dalam diskotig, setelah mereka masuk kemudian Terdakwamengajak Saksi, Praka Idul Juwanto Liti dan Kopda LuckyPrasetyo (Alm) untuk masuk kembali ke ruang diskotiq ClubAltitude, selanjutnya bergabung dengan keempat warga sipilyang telah terlebin dahulu masuk ke dalam ruang diskotiq danduduk disalah satu meja sambil minum minuman berakoholjenis Jackdanils.22.
Bahwa kemudian Saksi sampaikan kepada warga sipilyang berbaju pink dengan berkata abang ini (Saksi1 SerdaHerdin Herianto) sudah cukup dan mau pulang dijawab orangyang berbaju pink mari jo tidak lama mo kasih habis iniHal. 36 dari 50 hal. Putusan Nomor Put/59K/PM. III17/AD/X/2019minuman satu botol, sehingga Saksi1 Serda Herdin Heriantoduduk lagi dan minum minuman jackdaniles tersebut.5.
21 — 20
PA.Pbr2.Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan dan Pemohonadalah Tergugat Rekonpensi;Bahwa mengingat Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi adalah seorang PegawaiNegeri Sipil pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan Pasal 3 ayat (1), (2) dan(3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang PerubahanAtas Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi (7) Pegawai Negeri Sipilyang
43 — 4
Pandimenawarkan dapat membantu saksi menjadi PNS atau Aparatur Sipil Negara(ASN), untuk meyakinkan saksi lalu sdr Pandi menunjukkan dokumen fotocopy surat dari dari BKN yang isinya namanama calon pegawai negeri sipilyang sudah diterima atau di acc, yang diakui sdr. Pandi namanama tersebutHalaman 6 dari 28 Putusan Nomor 83/Pid.B/2017/PN.
ABDULLAH
Tergugat:
PEMERINTAH KOTA BIMA
77 — 65
selama proses persidangan, pada tanggal 26 April 2019 PemerintahKota Bima telah melakukan Rapat Baperjakat yang tertuang dalam Berita AcaraNomor : 888/966/BKPSDM/IV/2019 mengusulkan pemberhentian dengan tidakhormat atas nama Penggugat dikarenakan Penggugat telah melakukan tindakpidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan (videbukti T6) oleh Sekretaris Daerah Kota Bima (PyB) yang pada pokoknya berisitentang pengusulan untuk diberhentikan dengan tidak hormat pegawai negeri sipilyang
14 — 9
2.000.000,(dua juta rupiah);Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensitelah menyampaikan kesimpulannya masingmasing secara tertulis tertanggal 21 Februari2012 dan untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara persidanganperkara ini dan dianggap termuat dalam putusan ini;TENTANG HUKUMNYADALAM KONVENSI:DALAM EKSEPSI:Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsiagar permohonan Pemohon ditolak dengan alasan Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipilyang
44 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor: 1462 K/Pid.Sus/2010ringan dari tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum,dalam pertimbangannya disebutkan :"Tuntutan Pidana penjara tersebut bukanlah hukuman yang bersifatmendidik dan merupakan nestapa yang amat berat bagi Terdakwa danTerdakwa sudah lama mengabdikan dirinya sebagai Pegawai Negeri Sipilyang saat ini pemikiran Terdakwa masih sangat dibutuhkan untukmembangun daerahnya sehingga Majelis Hakim akan memberikanpengurangan hukuman pidana penjara terhadap diri Terdakwa
SIU HA
55 — 4
Tanjungoandan agar sudilah kiranya menerimapermohonan Pemohon ini, memanggil Pemohon untuk didengarketerangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menuruthukum sebagai berikut :Mengabulkan permohonan Pemohon ;Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari namaSIU HA menjadi HAMIDA ;Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Tanjungpandan' diTanjungpandan untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohontersebut Akta Kelahiran No. 61/1963 serta pada buku Register Catatan Sipilyang
17 — 4
Kantor Cabang Yogyakarta No tanggal 11 September 2009; Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sebagai44Pegawai Bank BNI hanya cukup dengan surat keterangandari atasannya tersebut saja, sehingga tidak diperlukanizin sebagaimana yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipilyang lain, oleh karena itu Majelis menganggap suratketerangan tersebut sudah cukup, sehingga pemeriksaanperkara ini dapat dilanjutkan; Menimbang, bahwa terlebih dahulu' berdasarkanketerangan Penggugat yang telah diakui sepenuhnya olehTergugat
85 — 31
MH dan mediator dalamlaporannya tanggal ................. menyatakan bahwa mediasi antara PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi dan Temohon Konvensi/Pengugat Rekonvensitidak berhasil ;Menimbang, bahwa berkaitan dengan status PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang disempurnakan denganPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, seorang Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian harus memperoleh izin dari atasan
119 — 74
BIN (ALM)SUKIMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana KORUPSL Menimbang, bahwa sesuai dalam penjelasan Pasal 9 huruf a PeraturanPemerintah Nomor : 32 Tahun 1979 disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang dijatuhi pidana penjara, atau kurungan, berdasarkan keputusan Pengadilanyang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan sesuatuHalaman 34 dari40 hal Perkara Nomor : 057/G/2016/PT UNSMGtindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, harus diberhentikan
82 — 34
September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPutusan Nomor 104/G/2017/PTUN.MTR Halaman 1514.15.Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.2/083/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/291/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupaKeputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/083/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/291/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama SriRahmat Ningsih ;3.
19 — 11
Kemudian pasal 8 ayat (2) Undangundang No.1 tahun 1974 tentangperkawinan secara tegas pula menyatakan bahwa : pembagian gajisebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk pegawaiNegeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk berkas istrinya dansepertiganya untuk anak atau anakanaknya;Hal demikian pula lebih dipertegas dengan adanya PeraturanPemerintah (PP) No. 10 tahun 1983 jo Surat Kepala Badan AdministrasiKepegawaian Negara No. 08/1983 yang mengatur Pegawai Negeri Sipilyang ingin
96 — 69
September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPutusan Nomor 99/G/2017/PTUN.MTR Halaman 1514.15.Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.2/096/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/335/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupaKeputusan Bupati Dompu Nomor: 814.2/096/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.2/335/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama kaKurniawati;3.
95 — 109
September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPutusan Nomor 95/G/2017/PTUN.MTR Halaman 1514.15.Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.2/043/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.2/166/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupaKeputusan Bupati Dompu Nomor : 814.2/043/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.2/166/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama SitiNurbayani;3.
18 — 2
Putusan Nomor 0057/Pdt.G/2018/PA.Dum.1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilyang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentangIzin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, di mana 1/3gaji dari Pegawai Negeri Sipil tersebut diberikan kepada anak/ anakanakmaka Majelis berpendapat bahwa 1/3 dari total gaji Tergugat yang bekerjasebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah merupakan
M. ALKINDI, SH., MH.
Terdakwa:
FERRY WAHYUDI Bin ISKANDAR FAUZI
26 — 25
Bahwa terdakwa telah mengenal sabu sabu sudah sejak 12tahun yang lalu dan terdakwa adalah seorang pegawai negeri sipilyang membeli sabu sabu dari hasil gajinya perbulan ;2. Bahwa 1 (Satu) paket sabu sabu yang dibeli oleh sdr.
66 — 38
No. 4 c. dari LampiranI Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 13Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 100Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri SipilDalam Jabatan Struktural yang telah diubah dengan PPNo. 13 Tahun 2002 yang mengatur: PemberhentianPegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural yangperlu mendapat pertimbangan Baperjakat adalahpemberhentian yang dikarenakan Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan dianggap tidak menunjukkan kinerjayang baik, karena alasana) tidak
63 — 8
sebagaimana diubah denganPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentangPerubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinandan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan Pegawai Negeri Sipilyang
AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
Terdakwa:
Sugeng Widodo
80 — 34
Majelis Hakim telah menelitinyaHal 21 dari 43 halaman Putusan Nomor 222K/PM.III12/AL/X1/2018dan Foto copy Kartu Keluarga tersebut merupakansusunan keluarga Terdakwa yang di tanda tanganioleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipilyang ditanda tangani oleh Medi Yulianto, M.Si.