Ditemukan 418 data
JHON ILEF MALAMASSAM, SH, MH
Terdakwa:
SYAMSUL ALAM SYAM alias SYAMSU
191 — 74
Universitas Negeri Makassar selanjutnya saya masuk keCPNS pada tahun 1998 dengan Nomor SK : SK.4 / KP.301 / PHB98,tanggal 10 J uli 1998 dan kemudian Terdakwa masuk PNS dengan Nomor: SK.518KP 301 / DIKLAT99, tanggal 25 Februari 1999 kemudianditugaskan di Diklat Pelayaran di BPLP Makassar tahun 19982007halaman 144 dari 210Putusan Nomor 24/Pid.S usT PK/2015/PN.Mnkkemudian dari tahun 20072009 bekerja sebagai Staff KPLP di AdpelBanten, dari tahun 20092013 sebagai Kasi Kesyahbandaran dankeselamatan berlayar di Adpel
RACHDITYO PANDU W, SH
Terdakwa:
FENDRA WIJAYANTIKA
204 — 0
- Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 122/Pen.Pid.Sus/TPK/VI/2020/PN.Jkt.Pst, tanggal 23 Juni 2020 Disita dari JONGGUNG SITORUS, tanggal 12 April 2017, Lantai 12, BB Nomor 1 berupa 1 (satu) lembar aslli Nota Dinas Nomor : KL.006/1/4/DN-12, tanggal 17 Januari 2012 perihal Survey Kondisi Kapal Patrolli KNP .360 pada Kantor Adpel Nunukan; sampai dengan BB Nomor 613 berupa 2 (dua) lembar fotocopy legalisir lapopran uji cob laut / sea
245 — 267
Perusahaan Umum Pelabuhan III Cabang Tanjung Perak Nomor : JS-185/4/ll/C.TPR-92 tanggal 05 Pebruari 1992 perihal Dermaga KPLP dekat LPG Plan Surabaya yang ditandatangani oleh MUHAMMD.S yang ditujukan kepada Administrasi Pelabuhan Tanjung Perak5. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat dari Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor : PP73/I/13-92 tanggal 15 Juni 1992 perihal Dermaga pangkalan Armada PLP Tanjung Perak Surabaya yang ditandatangani oleh ACHMAD yang ditujukan kepada Adpel
285 — 102
ADPEL (Administrasi Pelabuhan) Sabang, sebesar lebih kurangRp.5.000.000, perbulan;c. Kamla Angkatan Laut Sabang, sebesar lebih kurang Rp.5.000.000,perbulan;d. KP3, sebesar Rp. 1.500.000 perbulan;e. Polairud, sebesar Rp. 1.500.000, per bulan;f. Satpam BPKS, sebesar Rp. 1.500.000, per bulan;g. KPLP Sabang, sebesar Rp. 3.000.000, per bulan.Pemberian dana tersebut dilakukan melalui sdr. SRIYONO selakuKepala Proyek PT BPABahwa teknis penagihan dari PT. BPA kepada NIND YA SEJATI JO yaituPT.
49 — 15
perkaraterdakwa tidak dibenarkan, sebab addendum dibuat setelah masa kontraktelah berakhir (addendum dibuat tanggal 15 Desember 2011, kontrakberakhir tanggal 14 Desember 2011).e Bahwa yang mengajukan addendum adalah pihak kontraktor pelaksanasetelah melakukan evaluasi kinerja secara teknis apa sebabnya terjadikendala dengan dasar itu selanjutnya dilakukan evaluasi bersama denganpihak konsultan pengawas beserta pihak KPA/PA.e Bahwa surat yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa, yang dibuatoleh pihak Adpel
87 — 34
Perhubungan Perusahaan Umum Pelabuhan III Cabang Tanjung Perak Nomor: JS-185/4/ll/C.TPR-92 tanggal 05 Pebruari 1992 perihal Dermaga KPLP dekat LPG Plan Surabaya yang ditandatangani oleh MUHAMMD.S yang ditujukan kepada Administrasi Pelabuhan Tanjung Perak5. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat dari Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor: PP73/I/13-92 tanggal 15 Juni 1992 perihal Dermaga pangkalan Armada PLP Tanjung Perak Surabaya yang ditandatangani oleh ACHMAD yang ditujukan kepada Adpel
243 — 81
Polaris Jaya Sakti membuat suratpernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan, setelah itu saksi bersamaPT.Polaris Jaya Sakti JO PT.Bina Prima Taruna membuat addendum tangal 14Desember 2012 sampai dengan tanggal 14 Fenbruari 2013 selama 2 (dua)bulan kalender;Bahwa karena pekerjaan belum juga ada kemajuan kemudian PT.Polaris JayaSakti JO PT.Bina Prima Taruna mengajukan permohonan addendum yang ke 2pada tanggal 7 Februari 2013 dengan alasan antara lain : anomali cuacadengan melampirkan surat dari Adpel
171 — 67
MH; Dari Arsip sekertariat :1) 1 (satu) bundel Blanko surat persetujuan kerja.2) 1 (satu) lembar daftar bongkar muat.3) 1 (satu) bundel foto copy keputusan Kepala Kantor adpel Samarinda tentang penetapan tarif.4) 1 (satu) bundel foto copy keputusan Kepala Kantor adpel Samarinda tentang penetapan hasil Kesepakatan bersama.5) 1 (satu) lembar Susunan pengawas dan Pengurus Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).6) 1 (satu) bundel Art Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA
P. Jefri Leo Candra, S.H.
Terdakwa:
SATRIA PATRIOSIANDO S., DS, MBA als. RIO
224 — 178
- Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 122/Pen.Pid.Sus/TPK/VI/2020/PN.Jkt.Pst, tanggal 23 Juni 2020 Disita dari JONGGUNG SITORUS, tanggal 12 April 2017, Lantai 12, BB Nomor 540 berupa 1 (satu) lembar aslli Nota Dinas Nomor : KL.006/1/4/DN-12, tanggal 17 Januari 2012 perihal Survey Kondisi Kapal Patrolli KNP .360 pada Kantor Adpel Nunukan; sampai dengan BB Nomor 1168 berupa
879 — 1373
Dikembalikan kepada Koperasi TKBM Samudra Sejahtera (KOMURA) Dari Arsip sekertariat :1) 1 (satu) bundel Blanko surat persetujuan kerja.2) 1 (satu) lembar daftar bongkar muat.3) 1 (satu) bundel foto copy keputusan Kepala Kantor adpel Samarinda tentang penetapan tarif.4) 1 (satu) bundel foto copy keputusan Kepala Kantor adpel Samarinda tentang penetapan hasil Kesepakatan bersama.5) 1 (satu) lembar Susunan pengawas dan Pengurus Koperasi TKBM Samudera Sejahtera (KOMURA).6) 1
86 — 14
Emas Semarang,kemudian kapal BLUEFIN 01 diserahkan kepada pihak syahbandar pelabuhan T).Mas Semarang / ADPEL Semarang..
109 — 22
Emas Semarang,kemudian kapal BLUEFIN 01 diserahkan kepada pihak syahbandar pelabuhan Tj.Mas Semarang / ADPEL Semarang..
235 — 153
Jaya Sakti membuat suratpernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan, setelah itu Terdakwabersama PT.Polaris Jaya Sakti JO PT.Bina Prima Taruna membuat addendumtangal 14 Desember 2012 sampai dengan tanggal 14 Fenbruari 2013 selama 2(dua) bulan kalender;(1 Bahwa karena pekerjaan belum juga ada kemajuan kemudian PT.Polaris JayaSakti JO PT.Bina Prima Taruna mengajukan permohonan addendum yang ke 2pada tanggal 7 Februari 2013 dengan alasan antara lain : anomali cuacadengan melampirkan surat dari Adpel
193 — 428
Polaris Jaya Sakti membuat suratpernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan, setelah itu saksi bersamaPT.Polaris Jaya Sakti JO PT.Bina Prima Taruna membuat addendum tangal 14Desember 2012 sampai dengan tanggal 14 Fenbruari 2013 selama 2 (dua)bulan kalender;(1 Bahwa karena pekerjaan belum juga ada kemajuan kemudian PT.Polaris JayaSakti JO PT.Bina Prima Taruna mengajukan permohonan addendum yang ke 2pada tanggal 7 Februari 2013 dengan alasan antara lain : anomali cuacadengan melampirkan surat dari Adpel
108 — 25
Mas Semarang / ADPEL Semarang ;Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidakkeberatan ;Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ahli yangdiajukan oleh Penuntut Umum, telah memberikan keterangan dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut :1. LEO LENDRA, Ak, M.Ak, CGAP.
Muhammad Rhazi,S.H.
Terdakwa:
SUHELMI, A.Md. BIN HASBI.
269 — 39
./9/2017 tentang pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan pemerintah kota sabang tanggal 08 februari 2017;
- Dokumen Asli Tanda Penerimaan (SPJ) Belanja Perjalanan Dinas uang Transport SATGAS KSOP (ADPEL) Sabang dalam rangka ketertiban lalu lintas hari Natal dan tahun baru 2020 pada H-2, TMT 30 s/d 31 Desember 2019 dan H+2, TMT 1 s/d 2 Januari 2020 tanggal 27 Desember 2019;
- Dokumen Asli Tanda Penerimaan (SPJ) Belanja Perjalanan Dinas uang Transport
Muhammad Rhazi,S.H.
Terdakwa:
ISKANDAR, SE. BIN ALM. YAHYA.
197 — 48
./9/2017 tentang pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan pemerintah kota sabang tanggal 08 februari 2017;
- Dokumen Asli Tanda Penerimaan (SPJ) Belanja Perjalanan Dinas uang Transport SATGAS KSOP (ADPEL) Sabang dalam rangka ketertiban lalu lintas hari Natal dan tahun baru 2020 pada H-2, TMT 30 s/d 31 Desember 2019 dan H+2, TMT 1 s/d 2 Januari 2020 tanggal 27 Desember 2019;
- Dokumen
Terlampir dalam berkas perkara;
104 — 8
Umum Kota Cilegon No.600/38/DPU/2007 tanggat 6 Februari 2007 kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon tentang Permohonan Ijin Reklamasi ;251. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Cilegon No.600/380/DPU/2007 tanggal 29 Juni 2007 kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon tentang Permohonan Ijin Rekiamasi ;252. 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Cilegon No.600/457/DPU/2007 tanggal 16 Juli 2007 kepada Administrator Pelabuhan (ADPEL