Dalam halini, walaupun para Pemohon melalaikan ketentuan perundangundangankarena perkawinannya tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agamasetempat, namun apabila permohonan para Pemohon tidak diakomodir makaakan lebih memberikan kemadhorotan yang lebih besar bagi para Pemohondan anak keturunannya sehingga hal tersebut telah sesuai dengan maqashidasyariah yaitu hifzul annashl (melindungi keturunan);Menimbang, bahwa disamping halhal yang telah Majelis Hakimpertimbangkan tersebut di atas, hal

Dalam halini, walaupun para Pemohon melalaikan ketentuan perundangundangankarena perkawinannya tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agamasetempat, namun apabila permohonan para Pemohon tidak diakomodir makaakan lebih memberikan kemadhorotan yang lebih besar bagi para Pemohondan anak keturunannya sehingga hal tersebut telah sesuai dengan magashidasyariah yaitu hifzul annashl (melindungi keturunan);Menimbang, bahwa disamping halhal yang telah Majelis Hakimpertimbangkan tersebut di atas, hal

Dalam hal ini,walaupun para Pemohon melalaikan ketentuan perundangundangan karenaperkawinannya tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat,namun apabila permohonan para Pemohon tidak diakomodir maka akan lebihmemberikan kemadhorotan yang lebih besar bagi para Pemohon dan anakketurunannya sehingga hal tersebut telah sesuai dengan magashid asyariahyaitu hifzul annashl (melindungi keturunan);Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diaturdalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undangundang

Dalam hal ini, walaupun paraPemohon melalaikan ketentuan perundangundangan karenaperkawinannya tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agamasetempat, namun apabila permohonan para Pemohon tidak diakomodirmaka akan lebin memberikan kemadhorotan yang lebih besar bagi paraPemohon dan anak keturunannya sehingga hal tersebut telan sesuaidengan magashid asyanah yaitu hifzul annash/ (melindungi keturunan);Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diaturdalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndang

Penetapan No. 100/Pdt.P/2021/PA.Mbldan anak keturunannya sehingga hal tersebut telah sesuai dengan maqashidasyariah yaitu hifzul annashl (melindungi keturunan);Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diaturdalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 danPasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratifuntuk menjaga ketertiban (mas/ahat) administrasi perkawinan, sedangkan disisi lain melindungi hakhak warga negara adalah bagian dari hak asasimanusia

Penetapan + Nomor 89/Pdt.P/2019/MS.KCmemberikan kemadhorotan yang lebih besar bagi para Pemohon dan anakketurunannya sehingga hal tersebut telah sesuai dengan magashid asyariahyaitu hifzul annashl (melindungi keturunan);Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat norma hukum yangdiatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifatadministratif untuk menjaga ketertiban (mas/ahat) administrasi perkawinan,sedangkan di

Dalam hal ini,walaupun para Pemohon melalaikan ketentuan perundangundangan karenaperkawinannya tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat,namun apabila permohonan para Pemohon tidak diakomodir maka akan lebihmemberikan kemadhorotan yang lebih besar bagi para Pemohon dan anakketurunannya sehingga hal tersebut telan sesuai dengan magashid asyariahyaitu hifzul annashl (melindungi keturunan);Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diaturdalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undangundang

Dalam hal ini, walaupun para Pemohon melalaikanketentuan perundangundangan karena perkawinannya tidak dicatat secararesmi di Kantor Urusan Agama setempat, namun apabila permohonan paraPemohon tidak diakomodir maka akan lebih memberikan kemadhorotan yanglebin besar bagi para Pemohon dan anak keturunannya sehingga hal tersebuttelah sesuai dengan magashid asyariah yaitu hifzul annashl (melindungiketurunan);Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diaturdalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndang

Dalam hal ini, walaupun paraPemohon melalaikan ketentuan perundangundangan karenaperkawinannya tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agamasetempat, namun apabila permohonan para Pemohon tidak diakomodirmaka akan lebih memberikan kemadhorotan yang lebih besar bagi paraPemohon dan anak keturunannya sehingga hal tersebut telah sesuaidengan magashid asyariah yaitu hifzul annashl (melindungi keturunan);Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diaturdalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndang

Strsetempat, namun apabila permohonan para Pemohon tidak diakomodirmaka akan lebih memberikan kemadhorotan yang lebih besar bagi paraPemohon dan anak keturunannya sehingga hal tersebut telah sesuaidengan magashid asyaniah yaitu hifzul annash/ (melindungi keturunan);Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diaturdalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 danPasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratifuntuk menjaga ketertiban (mas/ahat

Dalam hal ini, walaupun paraPemohon melalaikan ketentuan perundangundangan karenaperkawinannya tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agamasetempat, namun apabila permohonan para Pemohon tidak diakomodirmaka akan lebih memberikan kemadhorotan yang lebih besar bagi paraPemohon dan anak keturunannya sehingga hal tersebut telah sesuaidengan magashid asyariah yaitu hifzul annashl/ (melindungi keturunan);Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diaturdalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndang

Penetapan Nomor XXX/Pdt.P/2021/MS.KCketurunannya sehingga hal tersebut telan sesuai dengan magashid asyariahyaitu hifzul annashl (melindungi keturunan);Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diaturdalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 danPasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratifuntuk menjaga ketertiban (mas/ahat) administrasi perkawinan, sedangkan disisi lain melindungi hakhak warga negara adalah bagian dari hak asasimanusia

Dalam hal ini,walaupun para Pemohon melalaikan ketentuan perundangundangan karenaperkawinannya tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat,namun apabila permohonan para Pemohon tidak diakomodir maka akan lebihmemberikan kemadhorotan yang lebih besar bagi para Pemohon dan anakketurunannya sehingga hal tersebut telah sesuai dengan magashid asyariahyaitu hifzul annashl (melindungi keturunan);Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diaturdalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undangundang

Dalam hal ini,walaupun para Pemohon melalaikan ketentuan perundangundangan karenaperkawinannya tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat,namun apabila permohonan para Pemohon tidak diakomodir maka akan lebihmemberikan kemadhorotan yang lebih besar bagi para Pemohon dan anakketurunannya sehingga hal tersebut telah sesuai dengan magashid asyariahyaitu hifzul annashl (melindungi keturunan);Hal. 12 dari 18 Hal.

Dalam halini, walaupun para Pemohon melalaikan ketentuan perundangundangankarena perkawinannya tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agamasetempat, namun apabila permohonan para Pemohon tidak diakomodir makaakan lebin memberikan kemadhorotan yang lebih besar bagi para Pemohondan anak keturunannya sehingga hal tersebut telah sesuai dengan magashidasyariah yaitu hifzul annashl! (melindungi keturunan);Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.144/Pat.P/2020/PA.Mbl!

Dalam halini, walaupun para Pemohon melalaikan ketentuan perundangundangankarena perkawinannya tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agamasetempat, namun apabila permohonan para Pemohon tidak diakomodir makaakan lebih memberikan kemadhorotan yang lebih besar bagi para Pemohondan anak keturunannya sehingga hal tersebut telah sesuai dengan magashidasyariah yaitu hifzul annashl (melindungi keturunan);Menimbang, bahwa disamping halhal yang telah Majelis Hakimpertimbangkan tersebut di atas, hal

Penetapan No.102/Padt.P/2020/PA.Mpwmaka akan lebih memberikan kemadhorotan yang lebih besar bagi paraPemohon dan anak keturunannya sehingga hal tersebut telah sesuaidengan magashid asyariah yaitu hifzul annashl/ (melindungi keturunan);Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diaturdalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 danPasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratifuntuk menjaga ketertiban (mas/ahat) administrasi perkawinan, sedangkan

Dalam halini, walaupun para Pemohon melalaikan ketentuan perundangundangankarena perkawinannya tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agamasetempat, namun apabila permohonan para Pemohon tidak diakomodir makaakan lebih memberikan kemadhorotan yang lebih besar bagi para Pemohondan anak keturunannya sehingga hal tersebut telah sesuai dengan magashidasyariah yaitu hifzul annashl (melindungi keturunan);Menimbang, bahwa disamping halhal yang telah Majelis Hakimpertimbangkan tersebut di atas, hal

Penetapan No.71/Pat.P/2020/PA.MbImaka akan lebih memberikan kemadhorotan yang lebih besar bagi paraPemohon dan anak keturunannya sehingga hal tersebut telah sesuaidengan magashid asyariah yaitu hifzul annashl/ (melindungi keturunan);Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diaturdalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 danPasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratifuntuk menjaga ketertiban (mas/ahat) administrasi perkawinan, sedangkan

Dalam hal ini,walaupun para Pemohon melalaikan ketentuan perundangundangan karenaperkawinannya tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat,namun apabila permohonan para Pemohon tidak diakomodir maka akan lebihmemberikan kemadhorotan yang lebih besar bagi para Pemohon dan anakketurunannya sehingga hal tersebut telan sesuai dengan magashid asyariahyaitu hifzul annashl (melindungi keturunan);Menimbang, bahwa Hakim berpendapat norma hukum yang diatur dalamketentuan Pasal 2 ayat 2 Undangundang