Ditemukan 405 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar menanggal molangga molanggato melangit melanggal melanggap melangkat melangga
Pengadilan PN MAKALE Perdata
Register : 20-01-2020 — Putus : 01-12-2020 — Upload : 16-12-2020
Putusan PN MAKALE Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Mak
Tanggal 1 Desember 2020 — Penggugat:
1.LETKOL PURNA MARTHEN BOKKO
2.LANCANG BOMBING NAMPE SH
3.M D PAILANG SH
Tergugat:
1.ESTHER GODANG
2.YULIUS RATU PALULLUNGAN
3.MARTA MUNA
4.BASO ALIAS AMBE NENNI
5.SAMUEL ALIAS AMBE DENDE
287 — 443
  • saksi tahu batasbatas wilayah adat Badung di Pabuaran yakniSebelan Utara saluh Tappak, sebelah Timur saluh Rengko dan saluhBombo, sebelah selatan Hutan Tattawana dan sebelah barat batu Toktokdengan salu tangdanun;Bahwa Awa Torroan didalam tanah wilayah adat Badung;Bahwa rumah nenek saksi dulu tidak di ukir karena rumah biasa;Bahwa nenek saksi dulu sebagai penggarap tanah Badung;Bahwa tidak ada batas waktu nenek saksi tinggal di Sepon Awa Torroan;Bahwa Saksi tahu apa sanksi kalau ada orang yang melanggat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-11-2013 — Putus : 03-03-2014 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 65/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 3 Maret 2014 — Pidana Korupsi - dr. HAKIM MAULANA SIREGAR
91 — 25
  • Melanggat Pasal 66 ayat 7 dan 8 . Tidak dilakukan pembuatan HPS secara benar. Tidak dilakukan pembuatan spesifikasi secara benar yaitu spesifikasi dari usulanpara pengguna akhir.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-05-2013 — Putus : 17-10-2013 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 34/PID.Sus/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 17 Oktober 2013 — Pidana Korupsi : - BACHTIAR ABDUL FATAH
477 — 1020
  • sebagai maksud,kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagaikemungkinan.e Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2006 telahmengamputasi sifat melawan hukum umum, khusus dan materiilsehingga hanya melawan hukum secara formal sehingga ruang JaksaPenuntut Umum semakin sempit hanya melawan hukum secaraFormal, melawan hukum formal adalah melanggar undang undangbukan peraturan perundangan, keputusan pemerintah, keputusanmenteri, peraturan presiden yang tidak ada sanksi pidananya ;e Bhawa perbuatan melanggat
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-10-2013 — Upload : 26-10-2015
Putusan PN PALU Nomor 33/PID.SUS-TPK/2014/PN Pal
Tanggal 20 Oktober 2013 — I KETUT RUMADI, SKM
58 — 16
  • Donggala, yang tidakmeyelenggarakan P4GN sesuai dengan RKAL bukan melawan hukum yang telahdiatur undangundang terlebih dahulu dan mempunyai sanksi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur SecaraMelawan Hukum tidak terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaanPrimair melanggat pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangPutusan Nomor: 33/Pid.SusTPK/2014/PN PalHalaman 242 dari 263Nomor
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-10-2014 — Upload : 19-10-2015
Putusan PN PALU Nomor 25/PID.SUS-TPK/2014/PN Pal
Tanggal 20 Oktober 2014 — SUDIRMAN
55 — 14
  • Donggala, yang tidakmeyelenggarakan P4GN sesuai dengan RKAL bukan melawan hukum yang telahdiatur undangundang terlebin dahulu dan mempunyai sanksi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur SecaraMelawan Hukum tidak terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaanPrimair melanggat pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi