Ditemukan 4487 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 03-12-2019 — Putus : 29-06-2020 — Upload : 01-07-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 1215/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 29 Juni 2020 — Penggugat:
I Made Sukamerta
Tergugat:
PT BPR Dewata Candradana
64 — 40
  • Karena antaraPENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah jual beli dengan sebenarnyadan apabila berganti nama tanpa sepengetahuan PENGGUGAT kategoriperbuatan melawan hukum karena tanpa pelaksanaan lelang sesuai UUHTHalaman 4 dari 61 hal Putusan Nomor 1215/Pdt.G/2019/PN Dpsdalam pasal 6 Bahwa dalam kepailitan usaha tersebut PENGGUGAT sudahmemberitahukan kepada TERGUGAT, tetapi TERGUGAT tidak maumengerti dan tidak mau tahu, cenderung TERGUGAT lebih memilihmenyuruh PENGGUGAT untuk menjual SHM No. 1871 yang
Pengadilan PN SLEMAN Perdata
Register : 06-09-2018 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 09-05-2019
Putusan PN SLEMAN Nomor 237/Pdt.G/2018/PN Smn
Tanggal 10 April 2019 — Penggugat:
NINA WIDARYATUN
Tergugat:
PT. RODIME BANGUN PERKASA
137 — 33
  • Rodime BangunPerkasa ; Bahwa sepengetahuan saksi baik Andi Sotar Simanjuntakmaupun perusahannya tidak terkait dengan kepailitan ; Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal keinginan PT. DowaHanandy Utama untuk mengembalikan uang perusahaan ;Halaman 31 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 237/Pat.G/2018/PN Smn Bahwa pada saat Saksi keluar dari perusahaan, telahterjadi permasalahan perjanjian antara PT. Dowa Hanandy Utamadengan PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 31-03-2015 — Upload : 23-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 104 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 31 Maret 2015 — MUHAMMAD SYAHRI VS PT. NUSANTARA MEDIKA HUSADA (RS. TOELOENGREDJO)
89 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa, dalam Putusan Mahkamah Agung, tanggal 09 September 2002,Nomor 22 K/N/2002 dalam perkara kepailitan: Marubeni Corporation(Marubeni) melawan . PT Polystar Pancamitra Industri, Il. Chandra Winata(Penjamin), masalah dasar tindakan seorang direksi juga dipermasalahkan,dimana dalam Putusan Mahkamah Agung, tanggal 09 September 2002,Nomor 22 K/N/2002, gugatan Penggugat akhirnya dinyatakan tidak dapatditerima;6.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 19-12-2018 — Putus : 30-03-2020 — Upload : 01-06-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 1248/Pdt.G/2018/PN Dps
Tanggal 30 Maret 2020 — Penggugat:
Ni L. Pt Ayu Dewi Hermayanti, SH
Tergugat:
PT BPR Dewata Candradana
126 — 70
  • Karenaantara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah jual beli dengansebenarnya dan apabila berganti nama tanpa sepengetahuanPENGGUGAT kategori perbuatan melawan hukum karena tanpapelaksanaan lelang sesuai UUHT dalam pasal 6.Bahwa dalam kepailitan usaha tersebut PENGGUGAT sudahmemberitahukan kepada TERGUGAT, tetapi TERGUGATtidak maumengerti dan tidak mau tahu, cenderung TERGUGAT lebih memilihmenyuruh PENGGUGAT untuk menjual 3SHM1) SHM No. 644 dengan luas 743 m?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 16-12-2016 — Upload : 13-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1324 K/PID/2016
Tanggal 16 Desember 2016 — HANDOKO, S.E
112 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • (linat Pasal 222 Ayat (2) UndangUndang Nomor37 tentang Kepailitan dan PKPU); Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan PKPU adalah untukperdamaian.
Pengadilan PN KAB KEDIRI Perdata
Putus : 29-07-2015 — Upload : 22-09-2015
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 17/Pdt.Plw/2015/PN Gpr
Tanggal 29 Juli 2015 — SUCIPTO,Dkk
MELAWAN
SOEROSO,
22 — 3
  • Hak agunan memiliki sifat absolut dan mengikuti benda tersebut di tangansiapapun ia berada atau droit de suit, hal mana hak ini tidak akan hapus karenaadanya kepailitan atau likuidasi sebagai yang dimaksudkan oleh pasal 27 ayat (3);Halaman 9 dari 52 putusan nomor : 17/Pdt.Plw/2015/PN.Gprmaupun dialihkannya benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia tersebut dalampasal 20;e Penyerahan hak kepemilikan bukanlah merupakan penyerahan hak*milik1, pengalihan hak kebendaan yang dimaksud oleh UndangUndang Nomor
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 29-07-2013 — Upload : 18-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 145/Pdt.G/2013/PN.SBY
Tanggal 29 Juli 2013 — HASAN LIMAN SANTOSO melawan PT BANK MESTIKA DHARMA (BANK MESTIKA) Cs
158 — 64
  • Gugatan Penggugat tentang Tergugatmelakukan Perbuatan Melawan Hukum dan menderita kerugian karena telah mengeluarkanbiaya untuk menyewa Advokat, maka dengan ini Tergugat menyatakan menolak secara tegasdalil Penggugat tersebut, oleh karena kerugian yang diderita oleh Penggugat tidak memilikicausalitas dengan perbuatan dari Tergugat, dan perlu dipahami oleh Penggugat bahwaberperkara secara perdata dalam perkara ini tidak ada keharusan Penggugat harusmenggunakan jasa Advokat, karena bukan perkara Kepailitan
Pengadilan PA KEDIRI Perdata Agama
Register : 01-06-2016 — Putus : 04-04-2017 — Upload : 02-10-2019
Putusan PA KEDIRI Nomor 295/Pdt.G/2016/PA.Kdr
Tanggal 4 April 2017 — Penggugat melawan Tergugat
63 — 36
  • Bahwa Penggugat Rekonpensi dengan meminta uang mut'ah daniddah sebesar Rp. 430.000.000, (Empat ratus Tiga Puluh juta rupiah)adalah sangat tidak rasional dan fakta mana yang menyatakan bahwaHalaman 22 dari 56 halamanTergugat Rekonpensi mempunyai penghasilan Rp. 60.000.000, ( Enampuluh juta rupiah ) mengingat saat sekarang kondisi dan kehidupanTergugat Rekonpensi berada dititik kepailitan/ kebangkrutan;11.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 04-07-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 04-09-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 279/Pdt/2019/PT MDN
Tanggal 28 Agustus 2019 — Pembanding/Penggugat : NG SAI MOY
Terbanding/Tergugat V : HAMONANGAN LAUTAN
Terbanding/Tergugat III : RONY SAMUEL
Terbanding/Tergugat I : Ny. RENY TRISNAWATY JONG
Terbanding/Tergugat VI : POERYANTO POEDJIATY, SH
Terbanding/Tergugat IV : SJOFIAN ARTEJO
Terbanding/Tergugat II : PT. PANTAI PERUPUK INDAH
77 — 32
  • Mdn bukan bersumber dari perkara hutangHalaman 36 dari 45 Halaman Putusan Nomor 279/Pdt/2019/PT MDN23piutang tetapi perbuatan melawan hukum terkait dengan sengketadalam operasional Perseroan Terbatas (Vide Undangundang No.40 Tahun 2007).Bahwa menurut Setiawan, SH, Ordonansi Kepailitan serta AplikasiKini, seperti dikutip oleh Rudy A.
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Putus : 06-12-2018 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN CIBINONG Nomor 40/Pdt.G/2018/PN.Cbi
Tanggal 6 Desember 2018 — * Perdata PT. IDOLA SAKTI JAYA X PT. YHC KERAMIKA INDONESIA
312 — 321
  • YHC Keramika Indonesia, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surattersebut diberi tanda T95;Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat telah pulamengajukan seorang ahli bernama ARIF WICAKSONO, di bawah sumpah, telahmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Ahli adalah dosen di Fakultas Hukum Trisakti Jakarta, mengajar hukumKeperdataan, Hukum Dagang, Hukum Koorporasi dan Kepailitan, HukumPendanaan Non Bank, dan saksi menjadi dosen sejak tahun 1993;Bahwa unsur perbuatan
Pengadilan PN TEGAL Perdata
Register : 07-03-2018 — Putus : 03-09-2018 — Upload : 10-09-2018
Putusan PN TEGAL Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Tgl
Tanggal 3 September 2018 — Penggugat:
YAPEKNAS Yayasan Perlindungan Konsumen Nasional Pusat Kabupaten Tegal
Tergugat:
1.PT. BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk. Pusat Jakarta Cq. PT BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk Cab. Tegal
2.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Tegal
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang KPKNL Tegal
173 — 65
  • Konsumen berdasarkan pasal 1 ayat (2) UU No. 8tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah Setiap orangpemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baikbagi kepentingan diri sendin, keluarga, oranglain, maupunmakhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan sedangkanDebitur berdasakan pasal 1 angka (3) UU No. 37 tahun 2004tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atauundangundang yang pelunasannya dapat ditagih di
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 24-10-2018 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 24-04-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 667/Pid.Sus/2018/PN Jmb
Tanggal 14 Maret 2019 — BAMBANG UTOYO bin RUSLAN
191 — 72
  • tidakpernah menyuruh PONIDI membawa Pil Ekstasi dan shabu ke Jambi;Bahwa saksi pernah mentransfer uang sebanyak Rp. 70 000 000 (tujuh puluhjuta rupiah) kepada YUSPIDA secara bertahap karena antar terdakwa denganYUSPIDA ada bisnis sepatu kulitdan bukan untuk membeli narkotika ;Bahwa yang sering mentransfer adalah istri saksi PUJIANI ;Bahwa bukti rekening koran dari BANK BRI banyak uang yang di transferkepada YUSPIDA karena keuntungan dan hutang bisnis sepatu kulit ;Bahwa sebenarnya usaha saksi mengalami kepailitan
Pengadilan PN Cikarang Pidana Umum
Register : 29-01-2020 — Putus : 20-04-2020 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 48/Pid.B/2020/PN Ckr
Tanggal 20 April 2020 — Penuntut Umum:
1.Suharja,SH
2.MUH.IBNU FAJAR RAHIM, SH.MH
Terdakwa:
1.Moch Afif Azhar
2.Saiful Mu'minin
193 — 132
  • pelunasan kepada pemilik lahan;Bahwa dan saksi meminta kepada Bapak Camat untuk mengecek izin danmenghentikan pembangunannya;Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwamemberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangansaksi tersebut;.10.Saksi EMMA SARI RANGKUTI, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan sebagai saksi,dikarenakan saksi adalah salah satu anggota Tim yang ditunjuk untukmenangani kepailitan
    Jakarta Pst tanggal 9 Agustus 2018,melakukan pengumuman kepailitan dan memngundang Rapat KrediturPertama dari yang diumumkan di Surat Kabar Rakyat Merdeka dan KoranSindo pada tanggal 31 Agustus 2018;Lalu Tim melakukan rapat Kreditur Pertama PT. ARM Cipta Mulia Develpoment(dalam pailit) yang dihadiri 56 (lima) puluh enam kreditur;Setelah itu Tim menerima pengajuan tagihnan Kreditur Pertama PT.
Pengadilan PA MARABAHAN Perdata Agama
Register : 05-01-2021 — Putus : 01-04-2021 — Upload : 01-04-2021
Putusan PA MARABAHAN Nomor 13/Pdt.G/2021/PA.Mrb
Tanggal 1 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
104 — 73
  • Dasar hukum atas larangan tersebutadalah Pasal 180 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 191ayat (1) Reglement Voor de Buitengewesten (RBG), Pasal 54 dan Pasal57 Reglement Op De Rechtsvordering (Rv), dan SEMA No. 3 Tahun 2000tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil,serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Mertadan Provisionil;Bahwa di sisi lain, pada perkara kepailitan, putusan pailit pada tingkatpertama (Pengadilan Niaga pada Pengadilan
    Negeri) dapat dilaksanakanterlebin dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upayahukum (lihat Pasal 8 ayat 7 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan danPenundaan Kewajiban Pembayaran Utang).Dengan demikian, terhadap pelaksanaan putusan pailit yang juga termasukputusan serta merta ini dalam praktiknya dapat terlaksana dengan baik.Kesimpulannya, mengenai pelaksanaan putusan serta merta ini ada yangdapat terlaksana dengan baik, ada pula yang tidak mudah pelaksanaannya.Mengenai kelembagaan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 05-01-2009 — Putus : 02-12-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1/Pdt.G/2009/PN.JKT.Sel
Tanggal 2 Desember 2009 —
313 — 283
  • Oleh karenanya TERGUGAT IVtidak dapat dimintakan tanggung jawab secara tanggungrenteng atas kerugian Para PENGGUGAT (vide Pasal 115ayat 5 UUPT).Hal ini terbukti dengan dibebaskannya TERGUGAT IV dariDakwaan sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Jakarta56Selatan No.1366/Pid.B/2003/PN.Jak.Sel tanggal 15September 2004.Selain itu). pasal 115 ayat 1 UU Perseroan Terbatasmenyatakan:Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan ataukelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasanterhadap pengurusan yang
    dilaksanakan oleh Direksi dankekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruhkewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiapanggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikutbertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajibanyang belum dilunasi.Namun hingga saat ini PT.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 19-10-2020 — Putus : 01-09-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 882/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 1 September 2021 — Penggugat:
1.DENI LIANA
2.DWICAHYO AFRIANTO
Tergugat:
PT. U FINANCE INDONESIA Kantor Pusat Cq. PT. U FINANCE INDONESIA Kantor Cabang Tebet Jakarta Selatan
Turut Tergugat:
Polri Daerah Metro Jaya Resort Metropolitan Jakarta Selatan Sektor Tebet Cq. Kepala Kepolisian Sektor Tebet
109 — 64
  • terhadap perekonomian di negara kita berimbas kepadaselurun masyarakat Indonesia bahkan negara negara lain di dunia,sehingga Penggugat pun secara pribadi terganggu dalam menjalankanusaha yang mengakibatkan menurun drastis dalam penghasilan danmenjadi kendala untuk membayar angsuran kepada Tergugat, olehkarena hal tersebut maka Penggugat melakukan permohonanRelaksasi Kredit dan/atau penundaan anggsuran kepada Tergugatsesuai rujukan pada ;8.1 Undangundang Republik Indonesia No.37 tahun 2004Tentang Kepailitan
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Putus : 12-04-2017 — Upload : 05-05-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 675/Pdt.G/2016/PN SBY
Tanggal 12 April 2017 — DIANA WIBISONO Lawan ONGKY WIRA SETIAWAN, dkk
89 — 44
  • Sedangkan Gugatan Lain Lain hanyadikenal dalam perkara kepailitan yang diatur oleh Undang Undang No. 34 Tahun 2004.Hal 18 dari 54 hal. Putusan 675/Pat.G/2016/PN.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-05-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 262 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 10 Mei 2011 — DANIEL SUNARYA KUSWANDI, SE., Ak.,MBA, MH
124 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pesero) ;Surat PT.IGLAS (Pesero) No.0773/Q102009 perihal Permohonan untukmelanjutkan usaha tertanggal 20 Oktober 2009 ;Penetapan No.392 K/Pdt.Sus/2009 jo No.01/Pailit/2009/PN.Niaga.Sbytertanggal 03 November 2009 ;Alamat Kurator PT.IGLAS (Persero) (Dalam Pailit) ;Surat Kurator PT.IGLAS (Persero) (Dalam Pailit), No.1.09/IGLAS.Sby/Tks/X/2009 tertanggal 19 Oktober 2009, Perihal : Permohonan PT.IGLAS(Persero) (Dalam Pailit) untuk melanjutkan usaha setelah dinyatakanpailit dan proposal perdamaian dalam kepailitan
    Pesero) ;Surat PT.IGLAS (Pesero) No.0773/Q102009 perihal Permohonanuntuk melanjutkan usaha tertanggal 20 Oktober 2009 ;Penetapan No.392 K/Pdt.Sus/2009 jo No.01/Pailit/2009/PN.Niaga.Sbytertanggal 03 November 2009 ;Alamat Kurator PT.IGLAS (Persero) (Dalam Pailit) ;Surat Kurator PT.IGLAS (Persero) (Dalam Pailit), No.1.09/IGLAS.Sby/Tks/X/2009 tertanggal 19 Oktober 2009, Perihal : PermohonanPT.IGLAS (Persero) (Dalam Pailit) untuk melanjutkan usaha setelahdinyatakan pailit dan proposal perdamaian dalam kepailitan
    (Persero) (Dalam Pailit) untuk melanjutkan usaha setelah dinyatakanpailit dan proposal perdamaian dalam kepailitan ;Surat Kurator PT.IGLAS (Persero) (Dalam Pailit) No.1.12/IGLAS.Sby/Tks/X/2009 tertanggal 27 Oktober 2009, perihal : Tanggapan atas SuratSerikat Pekerja IGLAS No.027/SPIG/10/09 ;Surat Serikat Pekerja IGLAS No.027/SPIG/10/09 perihal : PenolakanPutusan Pailit tanggal 22 Oktober 2009 ;Pengumuman Pailit dan Undangan Rapat Kreditur Pertama tertanggal 09Oktober 2009 oleh Kurator PT.IGLAS (Persero
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-07-2014 — Putus : 05-05-2015 — Upload : 12-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 357/PDT.G/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 5 Mei 2015 — PT. ASURANSI RAMAYANA TBK >< PT. CHEVRON ACIFIC INDONESIA
431 — 552
  • memintapengembalian dana tersebut pada TERGUGAT sesuai dengan gugatanyang telah TURUT TERGUGATI ajukan pada Pengadilan Negeri JakartaPusat tertanggal 27 Juni 2014 dengan nomor perkara 31 9/PDT.G/2014/PN.JKT.PST.Bahwa karena PENGGUGAT sudah mengajukan claim atau tagihan kepadaTURUT TERGUGATI sebagaimana isi poin 19 tersebut diatas,maka73PENGGUGAT tidak mempunyai alas hak lagi untuk menuntut TERGUGAThal ini sesuai dengan pengertian utang dan isi pasal 286 yang terdapat dalaUU no.37 tahun 2004 tentang Kepailitan
    berikut :Menimbang, bahwa dalil bantahan Tergugat yang menyatakan Penggugat sebagai penjamin kontrak4373 OK menyembunyikan informasi tentang adanya perjanjian ganti rugi surety (PGRS) pada saat menerbitkanPB 16.9463.02.08.0472 dengan adanya putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No.25/Pdt.Sus.PKPU/ 2013/PN.Niaga.Jkt.Pst yang memposisikan Penggugat sebagai kreditor konkuren Turut Tergugat Majelis Hakim menilaitidak beralasan oleh karena sesuai ketentuan pasal 243 Undangundang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan
Restatement Keadaan Memaksa
Author : Rahmat S.S. Soemadipradja;
Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat pembatalan perjanjian yang disebabkan keadaan memaksa/force majeure)
8040 — 27334
  • adanya negosiasi di antara para pihak dalam perjanjian
  • Oleh karena itu, Pemohon memohonagar Termohon pailit dinyatakan berada dalam keadaan pailit dengan segalaakibat hukumnya berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan dan Pasal 6 ayat (3) UUKepailitan.Atas hal tersebut di atas, Termohon menolak dengan alasan perjanjian sewayang menjadi dasar dalam permohonan pernyataan pailit adalah tidak sah, karenautang yang dipermasalahkan adalah utang yang timbul karena masalah penafsirandan pelaksanaan ketentuan mengenai kewajiban pembayaran harga sewa.Termohon
    Olehkarena itu, Pemohon memohon agar Termohon pailit dinyatakan beradadalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkan Pasal 1ayat (1) UU Kepailitan dan Pasal 6 ayat (3) UU Kepailitan.