Ditemukan 4487 data
Urut Berdasarkan
Register : 03-09-2018 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 30-11-2018
Putusan PN KEDIRI Nomor 122/Pid.B/2018/PN KDR Tanggal 22 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
1.ANWAR RIZA ZAKARIA, S.Kom, SH.
2.LISTYA WAHYUDI, SH
3.PUJI A.,SH,MH.
Terdakwa:
YANDI SURATNA GONDOPRAWIRO anak dari DJIMITRO
220 — 104
1.ANWAR RIZA ZAKARIA, S.Kom, SH.
2.LISTYA WAHYUDI, SH
3.PUJI A.,SH,MH.
Terdakwa:
YANDI SURATNA GONDOPRAWIRO anak dari DJIMITRO
220 — 104
., di bawah sumpah pada pokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa saksi bekerja di Kantor Kepailitan Jalan Cakung Jakarta Timuryang mempunyai tugas sebagai kurator untuk proses kapailitanterhadap debitur yang Pailit ;Bahwa pada saat itu saksi pernah mengetahui proses PKPU antarakreditur dan debiturya adalah PT Brent Ventura Jakarta ;Bahwa jumlah kreditur setelah didata kurang lebih 522 (lima ratusdua puluh dua orang) dengan jumlah tagihan sekitar Rp.855.000.000.000, (delapan ratus lima
Register : 17-04-2018 — Putus : 01-07-2019 — Upload : 20-08-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 224/Pdt.G/2018/PN .Jkt Utr Tanggal 1 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
114 — 63
114 — 63
Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niagayang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroantidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;5. Karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit beradadalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam UU Kepailitandan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau6.
Register : 17-11-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 15-01-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 46/PID.TPK/2020/PT DKI Tanggal 11 Januari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Rachdityo Pandu, W, SH
Terbanding/Terdakwa : Danu Prihantara Nurrachman, M.Bc
420 — 473
Terbanding/Terdakwa : Danu Prihantara Nurrachman, M.Bc
420 — 473
MPP sejak Tahun 2009 hinggadikeluarkannya surat keterangan tidak terdaftar sebagai pihak (baikpemohon atau termohon) dalam register Kepailitan / PenundaanKewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Kepaniteraan PengadilanNegeri / Niaga Jakarta Pusat.Halaman 13 Putusan Nomor 46/PID.SUSTPK/2020/PT.DKI7. Laporan Transaksi Tahun 2012 di Bank BRI cabang Roxi Masdengan nomor rekening : 033802000025502 an. PT. MPP (dalambentuk USD) dan nomor rekening : 033801000381300 an. PT. MPP(dalam bentuk IDR).8.
MPP sejak Tahun 2009 hingga dikeluarkannyasurat keterangan tidak terdaftar sebagai pihak (baik pemohon atautermohon) dalam register Kepailitan / Penundaan Kewajiban PembayaranUtang (PKPU) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri / Niaga Jakarta Pusat.. Laporan Transaksi Tahun 2012 di Bank BRI cabang Roxi Mas dengannomor rekening : 033802000025502 an. PT. MPP (dalam bentuk USD) dannomor rekening : 033801000381300 an. PT. MPP (dalam bentuk IDR).. Surat Pernyataan yang dibuat oleh sdr.
Register : 09-10-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 06-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 503/PDT/2019/PT BDG Tanggal 24 Oktober 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
63 — 36
63 — 36
Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karenaadanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.Bahwa sebagaimana hak mendahulu yang diatur dalam pasal 27 diatas,penerima fidusia dilindungi hak eksekutorialnya dan tetap didahulukanhaknya meskipun Debitur maupun pihakpihak yang berkepentingan lainnyaterkait unit kendaraan objek perkara dalam keadaan pailit maupun terkenalikuidasi.Bahwa unit kendaraan Objek Perkara dalam pelaksanaan pembayaranangsurannya telah berstatus menunggak
Register : 10-10-2018 — Putus : 20-08-2019 — Upload : 21-08-2019
Putusan PA KISARAN Nomor 1117/Pdt.G/2018/PA.Kis Tanggal 20 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
184 — 127
184 — 127
PA.kKis.10.11.12.13.agunan konsumen telah melanggar undangundang perlindungankonsumen No. 8 tahun 1999.Bahwa Penggugat tidak sanggup untuk membayar angsuran selanjutnyaatau ke 23 atau membayar total hutang sesuai dengan surat pemberitahuandari Tergugat tanggal 27 Juli 2016 Nomor 01/BMSPEMATNGSIANTAR/VII/2016 bahwa sisa hutang Penggugat tanggal 25Juli 2016 adalah sebesar Rp.134.005.375, (Seratus tiga puluh empat jutalima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga disebabkan pulaterjadinya kepailitan
diakui dibawah ini.Bahwa Penggugat berdasarkan SHM No.144/Aras meminjam uangkepada Tergugat sebesar Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah)dan setiap bulan pembayarannya sebesar Rp.3.051.000, ( Tiga jutalima puluh satu ribu rupiah ) selama kirakira 48 bulan dan bukanjangka waktu 60 bulan.Bahwa Penggugat telah membayar hutangnya kepada Tergugat sebanyak 22 kali pemayaran atau 22 bulan.Bahwa Penggugat tidak lalai untuk membayar utangnya danmelainkan tidak sanggup membayar angsurannya disebabkanterjadi kepailitan
Register : 18-10-2017 — Putus : 08-02-2019 — Upload : 19-07-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 323/Pdt.G/2017/PN Mks Tanggal 8 Februari 2019 — Penggugat :
- JULIA PUPELLA
Tergugat :
- LIEKE S THIONARTO
- MUH. ASYURAH, SH., M.Kn
331 — 146
331 — 146
Penggugat sampai sekarang belum Tergugat cairkan karenakonsekwensi dari Akte Perjanjian Perdamaian No. 130 tanggal 21 Februari2017, yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat II;Bahwa posita ke18 gugatan ini, adalah kebohongan dari Penggugat sebagaipemutar balikan fakta, Tergugat tetap menagih utang sepanjang utangHalaman 19 dari 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 323/Pat.G/2017/PN Mkstersebut sudah habis terbayar lunas, jika Penggugat merasa tidak mampusecara finansial, mengapa tidak mengajukan gugatan kepailitan
Proses ini sudah diatur dalam UU No. 37 Tahun2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU), bukan dengan cara melaporkan secara pidana terhadap Tergugat pada tanggal 13 Oktober 2017 dan mengajukan perkara gugatan perdataseperti ini ?
Register : 09-04-2021 — Putus : 29-04-2021 — Upload : 29-04-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 9/PID.TPK/2021/PT DKI Tanggal 29 April 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Rachdityo Pandu, W, SH
Terbanding/Terdakwa : Adrian Herbowo
259 — 124
Terbanding/Terdakwa : Adrian Herbowo
259 — 124
MPP sejak Tahun 2009 hingga dikeluarkannyasurat keterangan tidak terdaftar sebagai pihak (baik pemohon atau termohon) dalam register Kepailitan / Penundaan Kewajiban PembayaranUtang (PKPU) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri / Niaga JakartaPusat.7. Laporan Transaksi Tahun 2012 di Bank BRI cabang Roxi Mas dengannomor rekening : 033802000025502 an. PT. MPP (dalam bentuk USD)dan nomor rekening : 033801000381300 an. PT. MPP (dalam bentukIDR).8. Surat Pernyataan yang dibuat oleh sdr.
MPP sejak Tahun 2009 hingga dikeluarkannyasurat keterangan tidak terdaftar sebagai pihak (baik pemohon atau termohon) dalam register Kepailitan / Penundaan Kewajiban PembayaranUtang (PKPU) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri / Niaga JakartaPusat.Laporan Transaksi Tahun 2012 di Bank BRI cabang Roxi Mas dengannomor rekening : 033802000025502 an. PT. MPP (dalam bentuk USD)dan nomor rekening : 033801000381300 an. PT. MPP (dalam bentukIDR).Surat Pernyataan yang dibuat oleh sdr.
Putus : 04-02-2014 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN PASURUAN Nomor 17/PDT.G/2013/PN.Psr Tanggal 4 Februari 2014 — PT. BII Finance Center
melawan
BUDI HARYONO
64 — 26
64 — 26
Jawadan Madura; RBG( Reglement Buitengewesten ) Stbl 1927 No.227 Untuk Luar Jowa dan Madura;e RV (Reglement Op De Burgerlijke Rechtsvordering ) Stbl 1849 No.63 Hukum AcaraPerdata Untuk Golongan Eropa;e RO ( Reglement Op De Rechtterlijke Organisatie In Het Beleid Der Justitie InIndonesie ) StbI.1847 No.23 Reglemen Tentang Organisasi Kehakiman;e =BW ( Kitab UndangUndang Hukum Perdata ) Buku Ke IV: Pembuktian DanDaluwarsa ( Bewijs en Verjaring ) , WvK ( Kitab UndangUndang Hukum Dagang )dan Peraturan Kepailitan
Register : 14-06-2017 — Putus : 07-12-2017 — Upload : 16-11-2018
Putusan PN PALEMBANG Nomor 113/Pdt.G/2017/PN.Plg Tanggal 7 Desember 2017 —
118 — 16
118 — 16
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 23 K/N/1999 yangmenguatkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 30 Juni1999 Nomor 35/PAILIT/1999/PN.NIAGA/JKT.PST kepailitan. Dalam perkarakepailitan antara PT. Waskita Karya melawan PT. Mustika Princess Hotel.c.
Putus : 29-04-2019 — Upload : 20-05-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 156/Pdt /2019/PT SMG Tanggal 29 April 2019 — KOK AN HUSADA HENDI HARIADI, S.E lawan HALIM SUSANTO dkk
152 — 66
152 — 66
Maka sebagaimana ketentuannorma dalam Pasal 242 ayat (1) UU No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitandan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur:Selama berlangsungnya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,Debitor tidak dapat dipaksa membayar Utang sebagaimana dalam Pasal245 dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperolehpelunasan utang, harus ditangguhkan;Bahwa selanjutnya bunyi ketentuan dari Pasal 245 UU No.37 Tahun 2004Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utangmengatur
Register : 14-09-2015 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 387/PDT.G/2015/pn BDG Tanggal 12 Mei 2016 — Yayasan Lembaga Pendidikan Muslimin LAWAN Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin, DKK
150 — 33
150 — 33
Bahwa karena ada kasus kepailitan, kemudian Yayasan PembangunanPendidikan Muslimin (YPPM) berubah menjadi Yayasan PembaharuanPendidikan Muslimin ; Bahwa Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin berdiri tahun 2010 sebagailanjutan dari Yayasan Pembangunan Pendidikan Muslimin : Bahwa menurut saksi sekarang objek di JI.Palasari No.9 Kota Bandungmerupakan kantor dari Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin : Bahwa Yayasan Pembaharuan Pendidikan Muslimin kesehariannya beraktifitasdiluar namun alamat kantornya
Putus : 20-02-2013 — Upload : 10-02-2015
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 141/ Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar Tanggal 20 Februari 2013 — Negara REPUBLIK INDONSIA cq. Pemerintah Republik Indonesia cq.Menteri Keuangan Republik Indonesia; Lawan; SADIH bin NALIM, Cs.
108 — 42
108 — 42
Intercom Kebon Jeruk (Dalam Pailit), telah melakukantindakantindakan hukum dan tugastugas untuk prosespengurusan dan natau pemberesan boedel pailit PT.InterkomKebon Jeruk (Dalam Pailit) sebagaimana diatur dalam Undangundang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PenundaanKewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ;4 Bahwa Turut Terlawan II selaku Termohon Eksekusi II, telahmendapat relaas panggilan dengan surat panggilan tegoran/aanmaning No.22/2011 eks.jo.No.163/ Pdt.G/ 2005/PN.Jkt.Bar,melalui Pengadilan
Register : 06-08-2018 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan PA JAKARTA PUSAT Nomor 1064/Pdt.G/2018/PA.JP Tanggal 29 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
93 — 45
93 — 45
Harry Suganda,telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (T.2);Fotokopy Putusan Perkara Kepailitan Nomor 106/Padt.SusPKPU/2015/PN.NIAGA.JKT.PST, tanggal 11 Februari 2016, tidak ditunjukanaslinya (T.3);Fotokopy Kutipan Risalah Lelang Nomor: 006/2017, tanggal 28 Desember2017, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (T.4);Fotokopy Putusan Pengadilan NiagapadaPengadilan Negeri Jakarta PusatNomor 08/Pdt.SusGugatanLainLain/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo.
Putus : 14-02-2018 — Upload : 11-07-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 12/Pdt.Sus-G.Lain Lain/2017/PN Niaga Sby jo No. 24/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Niaga Sby Tanggal 14 Februari 2018 — PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK,dkk
TERHADAP
IDA BAGUS SURYA BHUWANA,DKK
182 — 82
182 — 82
Kuta Selatan, Desa Ungasan, Luas/ Tipe 27,78 M2, Nama pemegang Hak IDA BAGUS SURYA BHUWANA;adalah merupakan Harta Kepailitan Ida Bagus Surya Bhuwana dan PT. Bukit Inn Resort (Dalam pailit) serta berada dalam status sita umum kepailitan;4. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi I untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi atas sertipikat-sertipikat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi I yang merupakan harta kepailitan Ida bagus Surya Bhuwana dan PT.
Putus : 17-10-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 467 PK/Pdt/2016 Tanggal 17 Oktober 2016 — Dr. SITI MARIAM DJARDJANI VS PEMERINTAH RI, DKK
94 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
94 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sebab 6 (enam) SHM milik Penggugatterbukti selama 17 (tujuh belas) tahun tidak pernah mendapatkan pinjamansatu rupiah pun;Bahwa Penggugat (debitur) bukanlah debitur pailit sesuai Undang UndangNomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan yang ditetapkan melalui Pengadilan,karena sampai hari ini Pengadilan tidak memutuskan bahwa Penggugat adalahdebitur Pailit.
Putus : 26-10-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan PN KOLAKA Nomor 4/Pdt.G/2016/PN Kka Tanggal 26 Oktober 2016 —
77 — 26
77 — 26
SultraJembatan Mas telah dinyatakan pailit, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:annno== Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, walaupun Penggugat telahdinyatakan pailit, tidak berarti Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan kepadapihakpihak, yang menurut Penggugat mengakibatkan kerugian kepadaPenggugat, baik itu karena perbuatan melawan hukum, perbuatan wanprestasi (ingkar janji), atau pun karena perbuatan yang lain;annno== Menimbang, bahwa didalam UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004Tentang Kepailitan
Register : 06-08-2018 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan PA JAKARTA PUSAT Nomor 1063/Pdt.G/2018/PA.JP Tanggal 29 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
113 — 29
113 — 29
Fotokopy Putusan Perkara Kepailitan Nomor 106/Pdt.SusPKPU/2015/PN.NIAGA.JKT.PST, tanggal 11 Februari 2016, tidak ditunjukanaslinya (T.3);4. Fotokopy Kutipan Risalan Lelang Nomor: 006/2017, tanggal 28Desember 2017, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (T.4);5.
Putus : 10-04-2012 — Upload : 06-11-2012
Putusan PN KEDIRI Nomor 64/Pdt.G/2011/PN.Kdr. Tanggal 10 April 2012 — SRI YUNIPAH
Melawan KSU SUMBER INSAN MANDIRI KEDIRI, Dkk.
19 — 5
Melawan KSU SUMBER INSAN MANDIRI KEDIRI, Dkk.
19 — 5
DALAM POKOK PERKARABahwa apa yang telah terurai didalam Eksepsi mohon terulang seluruhnya dalamPokok Perkara ini ;Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil dalil gugatan Penggugat tersebut;Bahwa dalam gugatannya Penggugat pads poin I dan 3 melalui paksaan tidak benarkarena selama ini sebelum adanya masalah dalam kepailitan Koperasi, Penggugatbiasabiasa saja dan sebelum adanya investasi Penggugat pastinya ada tanyajawab berkenanaan dengan investasi tersebut dan didalam sertifikat investasidisitu sudah
Register : 14-10-2019 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 05-02-2021
Putusan PN KASONGAN Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ksn Tanggal 6 Agustus 2020 — H. CORNELIS, BBA.
Melawan
AMBUR B DAMAN
162 — 75
162 — 75
HAMPALIT JAYA sebab saham saham itu adaketentuan hukumnya dalam hukum perusahaan untuk bisa disita, danpenlu adanya RUPS dan tidak bisa disita dalam perkara ini sebab berbedadengan Pengadilan Niaga seperti dalam Perkara Kepailitan, cobaPenggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi membaca ketentuan hukumlagi;Bahwa sudah jelas gugatan rekonvensi yang diajukan PenggugatRekonvensi/Tergugat Konvensi sangat tidak beralasan secara hukum danpatut untuk ditolak;Berdasarkan dalil dalil yang telah diuraikan diatas
penggarap dan masyarakat padaumumnya serta Pemerintah Daerah setempat, tidak dapat dinilaidengan uang, tetapi apabila terpaksa harus dinilai dengan uangmaka tidak kurang dan Rp. 5.000.000.000.00 (lima milyar Rupiah).Bahwa tidak benar dalil TERGUGAT REKONPENSI yangmendalilkan "..saham milik PT HAMPALIT JAYA sebab sahamsaham itu ada ketentuan hukumnya dalam hukum perusahaan untukbisa disita dan perlu adanya RUPS dan tidak bisa disita dalamperkara ini sebab berbeda dengan Pengadilan Niaga sepertaperkara kepailitan
Register : 15-06-2016 — Putus : 30-09-2016 — Upload : 26-10-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 376/PDT/2016/PT.DKI Tanggal 30 September 2016 —
79 — 34
79 — 34
Bahwa dari isi Petitum Penggugat Konpensi jelas dan terangPenggugat Konpensi belum mengerti bahwa institusi yang berwenanguntuk mengadili adalah bukan Pengadilan Negeri melainkanPengadilan Niaga sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 281Undangundang No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 tahun 1998 tentangPerubahan Atas Undangundang tentang Kepailitan Menjadi Undangundang, berbunyi demikian:Untuk pertama kali dengan Undangundang ini, Pengadilan Niaga