Ditemukan 522 data
90 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lalu Penggugat datang keDewan Kehormatan dengan membawa bukti C1 asli (Pinjam dari KPPS TPS17 beserta surat pernyataan dari Ketua KPPS dan beberapa saksi Partai laindengan materai) ternyata hari itu tidak ada saksi Partai yang keberatandengan hasil penghitungan suara dan Penggugat minta penghitungan suaraulang terhadap kotak suara TPS 17, tapi ditolak Dewan Kehormatan DPP. DiDewan Kehormatan DPP dibuatkan berita acara yang saya ketik sendiridengan pertanyaan dari orang Dewan Kehormatan.
DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA
Tergugat:
KETUA DPRD SIAK
Intervensi:
JANNES SIMANJUNTAK
99 — 91
TAN HARDI, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagaiberikut :Bahwa mekanisme PAW dalam partai saksi awalnya daripengajuan Dewan Pimpinan Kabupaten Siak kemudian diajukanpada Dewan Pimpinan Provinsi Riau kemudian diajukan keDewan Pimpinan Nasional maka Dewan Pimpinan Nasionalbersama Mahkamah Partai menyimpulkan dari pemanggilananggota dewan itu sendiri yang dipanggil oleh Dewan PimpinanMahmakah Partai dan kemudian menyerahkan hasilnya kepadaDewan Pimpinan Pusat apakah di pecat atau tidak;Bahwa
375 — 123
bernama M..Putra ;Bahwa setahu saksi Maida Simarmata sebagai anggota DAPERMA danDAKESMA Kopdit/CU Horas Sumut Kota Tebing Tinggi ;Bahwa setahu saksi, setelah Maida Simarmata meningal dunia, pihak ahliwaris Maida Simarmata ada mengajukan berkas pencairan danaDAPERMA dan DAKESMA untuk ahli waris Maida Simarmata kepada saksiJunikar Simanjuntak, SE sebagai Staff DAPERMA dan DAKESMA ;Bahwa setahu saksi, selanjutnya saksi Junikar Simanjuntak, SEmemproses berkas pencairan dana DAPERMA dan DAKESMA tersebut keDewan
DARWADI, S.H.
Terdakwa:
EKO PRASETYO Bin SUMIJAN BUDI
81 — 3
Nglebur sejak tahun 2013 sampai dengansekarang;Bahwa pada hari senin tanggal 9 Juli 2018 sekira jam 14.00 WIB bertempat diKantor Desa Nglebur Kecamatan Jiken Kabupaten Blora, saksi mengeluarkansurat jual beli rumah yang dibuat oleh sekretaris saksi yang bernama Lugito;Bahwa surat jual beli rumah tersebut dibuat atas permintaan saudaraSUKOWO dimana yang bersangkutan adalah warga di Dukuh Tampi yag akandipergunakan sebagi surat jalan atau surat pengantar ruamh yang dibongkaryang akan dibawa ke desa Kedewan
1.ARI HANI SAPUTRI, SH
2.ARIYANA WIDAYATI, SH
Terdakwa:
MAHARDDHIKA WIRABUANA KRISNAMURTI Als KRISNA Bin SUBARYANTO
197 — 57
beberapabagian tersebut mengakibatkan di bilik Suara 1 (Satu) TPS 09 yang beralamat diDusun Jaranmati, 2, Rt O03 Rw 06 Desa Karangmojo, Kecamatan Karangmojo,Kabupaten Gunungkidul terlinat ada asap membumbung kemudian parapetugas TPS dan juga Linmas melihat kejadian tersebut langsung mendatangibilik Suara 1 (Satu), kKemudian surat Suara tersebut diamankan oleh petugas.Selanjutnya terdakwa diinterogasi terkait kejadian tersebut, dan terdakwamelakukan perbuatan tersebut karena sebagai bentuk protes terdakwa keDewan
Pembanding/Tergugat II : ANDI SRI JUMAINI.SH
Terbanding/Penggugat : H. TJOLE
54 — 46
Milyardtidak diberikan kepada Penggugat.Kemudian Penggugat mengsomasi Tergugat dan Tergugata IIpada tanggal, 22 oktober 2015 bahwa Penggugat tidak memiliki tanahada persil 17 kohir 444 Cl, kemudian mengsomasi yang ke dua kalinyatanggal. 2 November 2015 tetapi Tergugat dan Tergugat II tidakmeresponnya, lalu kemudian Penggugat Melaporkan Tergugat II kedewan kode etik kenotarisan kota Makassar JI.Sultan Alauddin dan yangmenangani pada waktu itu adalah Notaris Ibu Lola, SH dan hasilnyapelaporannya tidak
SUPIYAH MANGAYU HASTUTI
Tergugat:
1.DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN KOTA MADIUN
2.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN JAWA TIMUR
3.DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN JAKARTA
80 — 23
saat adaPergantian Antar Waktu anggota Dewan dari Partai Demokrat;Bahwa setahu saksi di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terdapatMahkamah Partai Politik;Bahwa saksi mengetahui adanya surat pemecatan Penggugat dari PartaiDemokrasi Perjuangan (PDIP) dari berita di koran;Bahwa masa bakti akhir tugas saksi dan Penggugat Dewan di DPRD KotaMadiun tersebut pada tahun 2019;Bahwa badan Kehormatan Partai bisa mengetahui adanya pelanggarantersebut adanya laporan dari Dewan Pimpinan Cabang diteruskan keDewan
77 — 135
gugatanangka 6 adalah bahwa pernyataan yang diberikan oleh tokohtokoh masyarakat, tokohtokoh agama, tokohtokoh pemudaserta Lembaga Masyarakat di Desa Margo Mulyo yang telahdijadikan Penggugat untuk mempertahankan jabatannyasebagai Kepala Desa bukanlah merupakan persyaratanformal karena sebagian besar penduduk desa Murgo Mulyotidak mendukung Penggugat, jadi jelaslah yangmempertahankan Penggugat sebagai Kades hanyalahsegelintir orang saja;bahwa ini dapat dibuktikan adanya demo masyarakat desa Margo Mulyo keDewan
Terbanding/Tergugat : PT Schlumberger Geophysics Nusantara
67 — 36
/Pembanding tidak merupakan objek Pemeriksaan dari LembagaArbitrase yang dimaksud dalam SSA ;Menimbang, bahwa dari segi waktu yang disyaratkan dalam pasal 7huruf a SSA, sepertinya jelasjelas perbuatan melawan hukum yang dilakukanoleh Tergugat/Terbanding yang diperjelas sebagai berikut dibawah ini ;Menimbang, bahwa andaikata benar, tentang pembayaran jasa angkutanbarang tidak dilakukan merupakan perselisian atau sengketa antaraPenggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding maka sebelum diajukan keDewan
28 — 39
31 dari 46 hal.Put.No.8/PDT/2017/PT.PLG.K/Pdt/2013 tanggal 17 Desember 2013, Putusan Mahkamah AgungR No. 357 PK/PDT/2015 tanggal 25 Nopember 2015, yang manakeseluruhan perkara tersebut telah memberikan Hak yang manamemang Hak keadilan Tergugat dan pada waktu itu diwakili olehkuasa hukumnya Tergugat Il sebagaimana dalam menjalankanprofesinya dalam itikad baik, baik mencari keadilan untuk Tergugat (Vide Bukti T.II13, T.1I14, T.1I15, T.1I16);.Untuk diketahui Penggugat juga sudah mengajukan Laporan kedewan
139 — 29
penggugat, bila ketemu dengan wartawan yang benar benar aktif dibidangjurnalistik maka tidak heran jika Penggugat mengatakan Jangan jeruk makan jeruk" ;Bahwa Dalam MoU Dewan Pers dengan Kapolri Juga di sepakati jika Polri mengetahuidugaan terjadi tindak pidana akibat Perselisihan atau sengketa antara Masyarakat denganmedia, maka akan mengarahkan Para Pihak yang berselisi, terutama pihak Pengadu, untukmenempuh Langkah langkah secara bertahap " yang di mulai dari Hak jawab" HakKoreksi" Pengaduan Kedewan
59 — 6
Wonocolo Rt.09/Rw.05, Desa Wonocolo,Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro.: Kristen.: Buruh.: SUWANTO Bin KARTO WIREJO (Alm).: Boyolali.: 49 tahun / 07 Agustus 1978.: Laki laki.: Indonesia.Dk.Grenjeng Rt.04/ Rw.04, Ds. Metuk,Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali.: Islam.Halaman 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/201 7/PN BylPekerjaan : Buruh Peternakan.IV.Nama Lengkap : AGUS KURNIAWAN Als GEMBUK BinTIMBUL SUWARTO.Tempat Lahir : Boyolali.Umur / Tgl.
132 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Tergugat adalah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokratyang berwenang untuk menyampaikan hasil Putusan Mahkamah Partai keDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum(KPU) terkait dengan proses pergantian antar waktu anggota DewanPerwakilan Rakyat untuk fraksi Partai Demokrat sesuai Anggaran Dasar danAnggaran Rumah tangga Partai Demokrat Tahun 2015 (Bukti P2);Pasal 22 ayat (7) Anggaran Dasar Partai Demokrat (vide Bukti P2) tersebutberbunyi sebagai berikut:(7) Keputusan
DEWI LESTARI, S. H
Terdakwa:
1.KASIYADI Alias MBAH MODIN Bin KASTUBI
2.KASMINAH Alias KASMIJAH Binti KASDIRAN
85 — 10
KASIYADI alias MBAH MODIN bin KASTUBI Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh petugas Polsek Kedewan danketerangan terdakwa tersebut dituangkan dalam Berita AcaraPemeriksaan terdakwa dan terdakwa membenarkan semuaketerangannya sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan serta dalammemberikan keterangan tersebut terdakwa tidak merasa dipaksaataupun ditekan oleh pihak manapun. Bahwa awalnya pada hari Minggu tangal 18 Nopember 2018 sekitar jam15.00 WIB terdakwa 1.
CINDY CLAUDYANA SEMBIRING K
Tergugat:
1.dr. DITRIANA
2.ARINDO RUSLAN
3.DRIEFMAN
Turut Tergugat:
KEPALA SEKOLAH SMA SHAFFIYATUL AMALIYYAH
106 — 46
kelangsungan kegiatan belajar mengajarsebagai metode upaya mencerdaskan kehidupan bangsa;Bahwa mustahil dibantah perbuatan dari Tergugat s/d Tergugat III sebagaiperbuatan main hakim sendiri, karena seharusnya Tergugat s/d Tergugat IIIapabila memang meyakini Penggugat telan melakukan penyiksaan ataukekerasan secara tidak wajar kepada Muhammad Hadyan Siregar maka dapatHalaman 5 Putusan Perdata Nomor 706/Pdt.G/2018/PN Mdn21.22.23.menggunakan upaya hukum yang tersedia, seperti mengadukan Penggugat keDewan
96 — 19
BPR Junjung Sirih melakukan penyimpangan dengantidak mentaati ketentuan Undangundang Perbankan, yangseharusnya Terdakwa bisa mencegah atau memperingatkan keDewan Direksi sebagai langkahlangkah yang diperlukan untukketaatan PT.
85 — 16
tanah kemudian atas hasil survei tersebut baru saksimenandatangani SPT sesuai data yang diberikan ;Bahwa yang pertama kali yang membuka lahan yang saat ini menjadiobjek sengketa di sei sahai menurut cerita sdr.Theo Limin (MantanKades Desa Tangkahen tahun 1994) menceritakan kepada saksibahwa Kakek Beni yang membuka lahan untuk mencari kayu di objektanah sengketa sekarang ;Bahwa Beni yang menguasai tanah 1.000 hektar yang disengketakantersebut Saksi mengetahui dari Laporan masyarakat melalui surat keDewan
198 — 66
Dengan demikian dalil PENGGUGAT tentang ketidakberimbanganpemberitaan tentang PENGGUGAT sama sekali tidak berdasar,sehingga Gugatan harus ditolak.MENGENAI DALIL PENGGUGAT TENTANG PENGADUAN KEDEWAN PERSBahwa dalam Gugatan pada butir 2021 halaman 1112, PENGGUGATpada pokoknya menyatakan kuasa hukumPENGGUGAT telah mengirimkan pengaduan kepada Dewan Pers,namun PENGGUGAT kecewa dengan Dewan Pers yang tidak bisamenjalankan fungsinya dengan baik.Bahwa PARA TERGUGAT membantah dan menolak dengan kerasdalildalil
H. Lamen Sarihi, SH., MH.
Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia c.q Gubernur Kepulauan Riau
Intervensi:
NESAR AHMAD, S.Ip
235 — 90
Bahwa Penggugat telah menempuh jalur hukum berupa meminta keDewan Pertimbangan Partai mempertanyakan apa yang menjadikesalahan Penggugat dan Ini juga telah diajukan melalui Gugatan kePengadilan Negeri Tanjungpinang dan Pada Putusan Selanya untukmenyelesaikan masalah ini Ke Proses Mahkamah Partai SesuaiAnggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar;KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA;Bahwa objek sengketa yang digugat adalah berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang telah bersifat konkrit, individual
28 — 2
mengajukan usulan revisi/penyegaran terhadap kepengurusan DPK PKP Indonesia Kota Medan keDewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia(DPP PKP Indonesia) Sumatera Utara (DPP PKP Indonesia) SumateraUtara (Tergugat ) ;Bahwa segala tindakan yang tidak mematuhi kebijakan yang termuatdalam Surat Turut Tergugat Nomor : 80/DPN PKP IND/V/2014 tersebutdikategorikan sebagai indisipliner sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat(5) Anggaran Dasar bertindak yang mencerminkan memiliki kepeduliandan