Ditemukan 358582 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : lembata lembar lembah
Penelusuran terkait : Lembaga pembiayaan ekspor Lembaga pembiayaan ekspor indonesia Lembaga pendidikan tanpa ijin Pelanggaran hak ekonomi Lembaga penyiaran Pembajakan Perizinan usaha Berbasis resiko Lembaga oss Direktur jenderal pajak vs lembaga penjamin simpanan; Pihak ketiga yang berkepentingan Permohonan praperadilan Lembaga swadaya masyarakat Kepala kantor pertanahan kabupaten aceh tamiang vs yayasan lembaga bantuan hukum indonesia Lembaga bantuan hukum (ylbhi-lbh) banda aceh; Gugatan pencabutan hibah orang tua; lembaga keuangan syariah
Pengadilan PN GORONTALO Perdata
Register : 30-06-2022 — Putus : 19-12-2022 — Upload : 26-01-2023
Putusan PN GORONTALO Nomor 50/Pdt.G/2022/PN Gto
Tanggal 19 Desember 2022 — Penggugat:
Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia DPD Provinsi Gorontalo
Tergugat:
Makhfuddin, ST
102 — 22
  • Penggugat:
    Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia DPD Provinsi Gorontalo
    Tergugat:
    Makhfuddin, ST
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 13-11-2017 — Upload : 27-11-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 882/Pdt.G/2016/PN.Sby
Tanggal 13 Nopember 2017 — PENGURUS YAYASAN LEMBAGA PERLINDUGAN KONSUMEN (YLPK) JAWA TIMUR melawan PT. SURYA BUMI MEGAH SEJAHTERA Dkk
526 — 299
  • PENGURUS YAYASAN LEMBAGA PERLINDUGAN KONSUMEN (YLPK) JAWA TIMURmelawan PT. SURYA BUMI MEGAH SEJAHTERA Dkk
    Bahwa bahwa gugatan yang diajukan oleh lembaga perlindungan konsumenswadaya masyarakat in casu Pengurus Yayasan Lembaga PerlindunganKonsumen (YLPK) Jawa Timur merupakan hal baru dalam duniaperadilan di Indonesia namun biasa disebut dengan hak gugat organisasiatau ada juga yang menyebut dengan legal standing;Halaman 26 Putusan Nomor : 882/Pdt.G/2016/PN.Sby.3. Bahwa4. Bahwa5.
    Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 59Halaman 33 Putusan Nomor : 882/Pdt.G/2016/PN.Sby.Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakatdisebutkan pada intinya bahwa membantu konsumen dalam memperjuangkanhaknya merupakan salah satu tugas dari lembaga perlindungan konsumenyang dilaksanakan melalui advokasi atau pemberdayaan konsumen agarmampu memperjuangkan haknya secara mandir ; Apabila uraian tersebut di atas dihubungkan, maka jelas bukan menjadikapasitas PENGGUGAT untuk menuntut
    Pasal 7 Peraturan PemerintahNomor 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen SwadayaHalaman 63 Putusan Nomor : 882/Pdt.G/2016/PN.Sby.2.
    Swadaya Masyarakat tersebut memiliki legal standing ;Menimbang, bahwa hak gugat organisasi dalam UndangUndang Nomor 8Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diatur dalam pasal 44 dan pasal 46 ayat (1) huruf c serta ayat (2) :Menimbang, bahwa pasal 44 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999Tentang Perlindungan Konsumen , menyatakan : (1) Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat ;(2) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memilikikesempatan untuk
    Pemerintah yang mempunyai kegiatan menanganiperlindungan konsumen ; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan pasal 44 dan pasal46 ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen dihubungkan dengan pasal 1 angka 3 dan pasal 2 ayat (1) huruf aPeraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga PerlindunganKonsumen Swadaya Masyarakat , dapat diketahui bahwa Lembaga PerlindunganKonsumen Swadaya Masyarakat untuk dapat memilki legal standing mengajukangugatan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 22-06-2021 — Putus : 22-11-2021 — Upload : 05-12-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 145/G/TF/2021/PTUN.JKT
Tanggal 22 Nopember 2021 — Penggugat:
Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat
Tergugat:
Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia
358 — 246
  • Penggugat:
    Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat
    Tergugat:
    Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia
    PUTUSANNomor : 145/G/TF/2021/PTUNJKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertamasecara elektronik dengan acara biasa telah memutuskan denganpertimbanganpertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkaraantara :LEMBAGA BANTUAN HUKUM MASYARAKAT (LBH MASYARAKAT),berkedudukan di Jalan Tebet Timur Dalam VI E Nomor 3, JakartaSelatan, DK! Jakarta.
    Bahwa berdasar pada data dan uraian di atas, PENGGUGATmengalami kerugian secara nyata sebagai lembaga yang aktif dalammemberikan advokasi litigasi maupun non litigasi guna mencapaireformasi kebijakan narkotika yang humanis;B. Objek Sengketa Membuka Peluang Penyiksaan, Pemerasan,Dan Menormalisasi Praktik Extra Judicial Killing (Pembunuhan DiLuar Hukum)44.
    Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia nomor02 tahun 2013 tentang Penempatan Korban PenyalahgunaanNarkotika ke Lembaga Rehabilitasi Sosial (SEJA 02/2013);j. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesianomor 37 tahun 2013 tentang Tata Acara Pelaksanaan WajibLapor Pecandu Narkotika (Permenkes 37/2013);k.
    Peraturan Kepala BNN Republik Indonesia nomor 11tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan TerdakwaPecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotikake dalam Lembaga Rehabilitasi (Perka BNN 11/2014);m.
    Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor:PER 029/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk TeknisPenanganan Pecandu Narkotika dan KorbanPenyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi;p. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 9tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bag!Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika, Psikotropika,dan Zat Adiktif Lainnya (Permensos 9/2017);q.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 31-12-2009 — Putus : 26-04-2010 — Upload : 07-09-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 192/G/2009/PTUN-JKT
Tanggal 26 April 2010 — Csm Corporatama;Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia
77 — 35
  • Csm Corporatama;Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia
Pengadilan PTTUN SURABAYA TUN Perijinan
Register : 03-05-2021 — Putus : 08-06-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PTTUN SURABAYA Nomor 132/B/2021/PT.TUN.SBY
Tanggal 8 Juni 2021 — PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN TRI DHARMA KOSGRO NUSA TENGGARA BARAT (P2LPTD) vs BUPATI LOMBOK BARAT
193 — 89
  • SENDIRI :DALAM EKSEPSI :- Menolak Eksepsi yang diajukan Terbanding/Tergugat ;----------------------DALAM POKOK PERKARA :- Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat ;-------------------------------- Menyatakan batal dan memerintahkan Terbanding/Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 697/72/BPKAD/2020 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Nomor : Kep.254/593/287 tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Yang Dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat Kepada Yayasan Lembaga
    Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk I Nusa Tenggara Barat tanggal 28 September 2020 ;------------------------------------------------- Memerintahkan kepada Bupati Lombok Barat untuk menunda Pelaksanaan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 697/72/BPKAD/2020 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Nomor : Kep.254/593/287 tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Yang -------Dikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Lombok Barat Kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk I Nusa Tenggara Barat
    PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN TRI DHARMA KOSGRO NUSA TENGGARA BARAT (P2LPTD) vs BUPATI LOMBOK BARAT
    PUTUSANNOMOR : 132/B/2021/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KET UHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam PengadilanTingkat Banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah inidalam sengketa antara: 2 27222 enn enone nn nnn ce neePERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN TRI DHARMAKOSGRO NUSA TENGGARA BARAT (P2LPTD), berkedudukan di JI. Pendidikan No. 1 Kota Mataram .
    JACUB ALI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Alamatdi Jalan Kaktus No. 48, Kelurahan Gomong,Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, selaku Wakil KetuaDewan Pengurus Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Nusa Tenggara Barat (P2LPTD);Dr. H.
    ., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Alamat di Jalan Majapahit No. 5 Lingkungan Pemuda, Kelurahan Dasan Agung Baru, KecamatanSelaparang, Kota Mataram, selaku Sekretaris Dewan Pengutus Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Nusa Tenggara Barat (P2LPTD) ;sesuai Akta Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan PembinaLembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Nusa Tenggara Barat(P2LPTD) Nomor 2, tanggal 6 Desember 2014, dan KeputusanPutusan Nomor : 132/B/2021/PTTUN.SBY.Halaman 1
    Dalam Penundaan Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 697/72/BPKAD/2020 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Nomor : Kep. 254/593/287 Tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Yang Dikuasai Oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Lombok Barat Kepada Yayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk. Nusa Tenggara Barat, tanggal28 September 2020, yang diajukan oleh Penggugat ; ll. Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Ill. Dalam Pokok Sengketa;1.
    Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk Nusa TenggaraBarat tanggal 28 September 2020 ;Memerintahkan kepada Bupati Lombok Barat untuk menundaPelaksanaan Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor697/72/BPKAD/2020 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Nomor :Kep.254/593/287 tentang Penyerahan Penggunaan Tanah Yang Putusan Nomor : 132/B/2021/PTTUN.SBY.Halaman 10 dari 12 halamanDikuasai oleh Pemerintah Daerah Tingkat Il Lombok Barat KepadaYayasan Lembaga Pendidikan Tri Dharma Kosgoro Tk Nusa TenggaraBarat tanggal 28
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 26-05-2011 — Putus : 22-07-2011 — Upload : 24-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 4/Gugatan Lain-Lain/ 2011/PN.NIAGA.JKT.PST
Tanggal 22 Juli 2011 — JANDRI SIADARI,SH,LL.M >< TIM LIKUIDASI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN ; PT.BPR TRIPANCA SETIADANA (Dalam Likuidasi),
233 — 99
  • JANDRI SIADARI,SH,LL.M >< TIM LIKUIDASI LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN ; PT.BPR TRIPANCA SETIADANA (Dalam Likuidasi),
    PROGRAM PENJAMIN SIMPANAN.Bahwa Tergugat II adalah Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan UndangUndangNo : 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No.7 Tahun 1992Tentang Perbankan dan oleh karenanya merupakan peserta dalam programpenjaminan simpanan yang diselenggarakan oleh TergugatBahwa dalam Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No.:2/PLPS/10, tentangProgram Penjamin Simpanan mengatur bahwa :Pasal 29 Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan :Saldo yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal
    Gugatan Error In Persona.12 Bahwa gugatan PENGGUGAT mengandung cacat formil (error in Persona)PENGGUGAT telah keliru dan salah dalam menentukan pihak TERGUGAT,Dalam gugatannya PENGGUGAT mengajukan gugatan perbuatan melawanhukum (PMH) terhadap :1 Tim Likuidasi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yangberalamat di Equity Tower 20 th 21 st Fl.
    No. 33/PAILIT/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst ;5 Bukti P5 : Foto copy Surat dari Kuasa Tim Kurator PT.Tripanca Group Ref.No. : 057/TGLPS/H&H/X/09, tanggal 19Oktober 2009 kepada Ketua Lembaga Penjamin Simpanan,perihal : Pengajuan6 Bukti P6 : Foto copy Surat dari Lembaga PenjaminSimpanan (LPS), Nomor : S.681/KE/X/2009, tanggal 28Oktober 2009 kepada Kantor Hukum Hanis & Hanis, perihal :Penyelesaian Simpanan Nasabah PT BPR Tripanca Setiadana(DL) atas nama PT TripancaGroup 57 Bukti P7 : Foto copy Salinan Peraturan
    Lembaga PenjaminSimpanan Nomor 2 / PLPS / 2010 Tentang ProgramPenjaminanSimpanan.
    TripancaGroup Ref.No.: 057/TGLPS/H&H/X/09, tanggal 19 Oktober 2009 kepadaKetua Lembaga Penjamin Simpanan, perihal : PengajuanBukti T13 : Foto copy Surat dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS),Nomor : S.681/KE/X/2009, tanggal 28 Oktober 2009 kepada Kantor HukumHanis & Hanis, perihal : Penyelesaian Simpanan Nasabah PT BPR TripancaSetiadana (DL) atas nama PT Tripanca Group ;Bukti T1l4 : Foto copy Kutipan Buku Karangan Sudikno Mertokusumoberjudul ~Hukum Acara Perdata penerbit Liberty, halaman5 Bukti T15
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata
Register : 26-07-2022 — Putus : 07-09-2022 — Upload : 08-09-2022
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 136/Pdt.G/2022/PN Tjk
Tanggal 7 September 2022 — Penggugat:
LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA
Tergugat:
BFI Cabang Bandar Lampung
68 — 6
  • Penggugat:
    LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA
    Tergugat:
    BFI Cabang Bandar Lampung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-10-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2201 K/Pdt/2018
Tanggal 8 Oktober 2018 — YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN KALIMANTAN yang biasa disebut YLPKK VS PT ASTRA SEDAYA FINANCE, DK
54 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMENKALIMANTAN yang biasa disebut YLPKK VS PT ASTRA SEDAYA FINANCE, DK
    PUTUSANNomor 2201 K/Pdt/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara antara:YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMENKALIMANTAN yang biasa disebut YLPKK, berkedudukan diJalan Bumi Mas Raya RT 06 Ruko Nomor 5 Lantai 2Kelurahan Pemurus Baru, Kecamatan Banjarmasin Selatan,Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan cq KANTORPERWAKILAN YLPKK PALEMBANG, berkedudukan diJalan Peltu Kohar RT 22 RW 05 Nomor
    50 KecamatanKalidoni, Kelurahan Kalidoni, Palembang, untuk membantukonsumen SUGIANTO, bertempat tinggal di Jalan Angkatan45 Nomor 48 RT 002 RW 003 Kelurahan/Desa Tugu Kecil,Kecamatan Prabumulin Timur, Kota Prabumulih, ProvinsiSumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepadaSehatno Samiadoen, dan kawankawan, selaku Direktur danPengurus Yayasan Lembaga Perlindungan KonsumenKalimantan (YLPKkK), berkantor di Jalan Bumi Mas Raya, RT06, Ruko Nomor 5, Lantai 2, Banjarmasin, Kalimantan Selatan,berdasarkan
    Menyatakan Penggugatadalah Lembaga Perlindungan KonsumenSwadaya Masyarakat (LPKSM) yang baik demi untuk memperjuangkanhakhak konsumen;4. Menyatakan Tergugat , melakukan perbuatan melawan hukum;Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 2201 K/Pdi/20185. Menyatakan batal demi hukum Perjanjian Pembiayaan Dengan JaminanFidusia Nomor 01.500.521.00.160402.0 tanggal 28 Maret 2016 yangberlaku selama 60 (enam puluh) bulan yang ditandatangani antaraPenggugat dengan Tergugat I;6.
    Penggugat (Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kalimantan)tidak memiliki egal standing untuk beracara di Pengadilan;c. Gugatan Penggugat masih prematur;d.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 16-08-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1465 K/Pdt/2016
Tanggal 16 Agustus 2016 — LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT ALIANSI MASYARAKAT PEMERHATI LINGKUNGAN HIDUP (LSM-AMPUH) vs BADAN PENGUSAHAAN BATAM, dkk
217 — 170 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT ALIANSI MASYARAKATPEMERHATI LINGKUNGAN HIDUP (LSM-AMPUH) vs BADAN PENGUSAHAAN BATAM, dkk
    IV/2013, perihal Permintaan Copy Surat Teguran BapedalKota Batam; (Bukti P12);Dalam surat ini Penggugat telah mempertegas kepada Tergugat Ill yakniPenggugat meminta Surat Teguran yang pernah dikirimkan kepadaTergugat IV terkait kegiatan pembuangan/penimbunan limbah B3 (bahanberacun dan berbahaya) jenis copper slag di 3 (tiga) lokasi yang berbedayang telah dilakukan Tergugat IV;Dapat dijelaskan oleh Penggugat mengenai Penggugat mengirimkan suratkepada Tergugat III adalah supaya Penggugat sebagai lembaga
    Nomor 1465 k/Pdt/2016mohonkan, namun limbah tersebut masin berada di 3 lokasitersebut, dan tidak ada tindakan apapun dari Tergugat Ill sebagaisuatu Lembaga Negara yang berwenang untuk menanganipermasalah lingkungan, sehingga sangat jelas unsur kesengajaanyang telah dilakukan oleh Tergugat IIl dan melakukan tindakanpembiaran adanya pengrusakan/pencemaran lingkungan terjadiyang masih berada di dalam wilayah kerja dan kewenanganTergugat III;15.6 Bahwa Tergugat IIl sebagai organ administratif Pemerintah
    Memerintahkan kepada Tergugat Il untuk mencopot atau menggantipimpinan Tergugat Ill dari jabatannya, karena dinilai tidak mampu untukmenjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang bertugas untukmenjaga dan mengendalikan dampak lingkungan hidup;4.
    Nomor UndangUndangNomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2004 ("UU Yayasan"), badanhukum yang sesuai untuk Lembaga Swadaya Masyarakat adalah"Yayasan;Bahwa oleh karena Pengugat tidak dapat membuktikan status badanhukumnya, maka patut untuk dipertanyakan /egal standing Penggugatdalam mengajukan gugatan ini.
    Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi LEMBAGA SWADAYAMASYARAKAT ALIANSI MASYARAKAT PEMERHATI LINGKUNGANHIDUP (LSMAMPURH) tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayarbiaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratusridu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Selasa, tanggal 16 Agustus 2016, oleh Syamsul Maarif, S.H., LL.M., Ph.D.
Pengadilan PN MALANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-07-2013 — Putus : 30-01-2014 — Upload : 28-03-2014
Putusan PN MALANG Nomor 158/Pdt.G/2013/PN.Mlg.
Tanggal 30 Januari 2014 — LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA , dkk vs PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero), CABANG SYARIAH MALANG
42 — 8
  • LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA , dkk vs PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero), CABANG SYARIAH MALANG
    PUTUSANNo. 158/Pdt.G/2013/PN.Mlg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdatapada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIAberalamat di Jl.Raya Wapoga 2 Perum Ngujil Permai IJ BunulrejoBlimbing Malang, dalam hal ini diwakili oleh pengurusnya LukmanHadi Wijaya, Nanang Nelson, SH, selanjutnya, disebutsebagai ...........
    Bahwa lembaga Penggugat menerima pengaduan masyarakat pada tanggal limabelas Juli dua ribu tiga belas (15072013) yang bernama Amin Soehardi, alamatPerum A.
    berdasarkan bentukpengikatan jaminannya yang seharusnya sesuai dengan sistem syariah semestinyatergugat menjadwalkan kembali pembayaran sesuai dengan kemampuan konsumenbukan merugikan degan lelang yang nyata harga lelang tersebut merugikanPenggugat Il dalam hal ini konsumen sehingga perbuatan tergugat tidak dapatmenguntungkan dua belah pihak.Bahwa agar gugatan tidak salah arah dengan ini para Penggugat meminta kepadaTergugat untuk terlebih dahulu menunjukan kelengkapan ijin usaha karena Tergugatmengaku lembaga
    Rumusan Iegal standing ,dalam UUPK ditemukan dalampasal 46 Ayat (1) Huruf (c) : "Lembaga perlindungan konsumen swadayamasyarakat yang memenuhi syarat yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yangdalam anggaran menyebutkan dengan tegas, tujuan didirikannya organisasi tersebutuntuk kepentingan perlindungan konsumen dan melakanakan kegiatan sesuai dengananggaran dasarnya".Bahwa Penggugat I adalah pelaksana dari Undang undang No. 8 Tahun 1999Tentang Perlindungan konsumen telah mengatur secara khusus
    sebagaimana pasal46 Ayat t huruf ( c ) UUPK yang berbunyi Lembaga perlindungan konsumenswadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atauyayasan dalam hal ini LPKNI telah mendapat status badan hukum TDLPK (TandaDaftar Lernbaga perlindung Konsumen) Nomor : 519/1175/35.311/2009 dariPemerintah Kota Malang dan Status Lembaga adalah Lembaga Swadaya Masyarakattelah memenuhi yang di persyaratkan Undang undang dan Peraturan Pemerintahdan berlaku diseluruh Indonesia.
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 13-07-2010 — Putus : 06-09-2010 — Upload : 28-05-2012
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 143/B/2010/PT.TUN.JKT
Tanggal 6 September 2010 — CSM CORPORATAMA; KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
78 — 27
  • CSM CORPORATAMA;KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
    CSM/520/HUK/X/09, tertanggal 17 Desember 2009 dandiperbaiki tanggal 07 Mei 2010 Nomor : CSM/762/HUK/X/09 ; selanjutnya disebut Sebagai 222 2220MELAWANKETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGANDEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukandi Gedung Soemitro Djojohadikoesomo Departemen Keuangan, JalanLapangan Banteng Timur No. 14, Jakarta 10170, dalam hal inimemberi kuasa kepada : 1. DUDI KARNELA. 22222eennne eee nnn enn cnneceneccceneces2.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 14-12-2022 — Putus : 18-07-2023 — Upload : 18-07-2023
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1159/Pdt.G/2022/PN JKT.SEL
Tanggal 18 Juli 2023 — ALENIA CITRA MULTIMEDIA
Tergugat:
LEMBAGA PENGELOLA DANA DAN USAHA KEOLAHRAGAAN ( LPDUK )
38 — 19
  • ALENIA CITRA MULTIMEDIA
    Tergugat:
    LEMBAGA PENGELOLA DANA DAN USAHA KEOLAHRAGAAN ( LPDUK )
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-08-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3129 K/Pdt/2012
Tanggal 25 Agustus 2014 — LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) Q.Q. TIM LIKUIDASI BANK IFI (DALAM LIKUIDASI) VS 1. RITA GOSAL, dkk.
119 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) Q.Q. TIM LIKUIDASI BANK IFI (DALAM LIKUIDASI) tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) Q.Q. TIM LIKUIDASI BANK IFI (DALAM LIKUIDASI) VS 1. RITA GOSAL, dkk.
    TIM LIKUIDASIBANK IFI (DALAM LIKUIDASD, yang beralamat di Gedung BRI I,Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 4446, Jakarta, dalam hal inidiwakili oleh Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan, MirzaAdityaswara, beralamat di Gedung Equity Tower, Lantai 2021, SCBD,Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 5253, Jakarta Selatan, dalam halini memberi kuasa kepada Bambang Sukardi Putra dan kawankawan,semuanya adalah Pegawai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Q.Q.
    Bahwa Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga PenjaminSimpanan, setiap nasabah dijamin nilai simpanannya oleh Lembaga PenjaminSimpanan (LPS) setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini adalah paling banyaksebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ( P2);Pasal 1: Nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank yangsemuta berdasarkan Pasal 11 ayat (1) UndangUndang Nomor 24 Tahun 200410.tentang
    PenjaminSimpanan Sebagai Satu Pihak Sehingga Subyek Hukum Tidak Jelas.1.Bahwa Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan suatu badan hukum yangberbeda dan terpisah dari Tim Likuidasi, dalam hal ini Tim Likuidasi PT.Bank IFI(DL).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-06-2023 — Upload : 05-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1205 K/Pdt/2023
Tanggal 8 Juni 2023 — MEI ROHADI DK VS KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA (dahulu DIREKTORAT TELEVISI) SURABAYA DKK
64 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MEI ROHADI DK VS KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISIREPUBLIK INDONESIA (dahulu DIREKTORAT TELEVISI)SURABAYA DKK
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 23-10-2023 — Putus : 08-11-2023 — Upload : 08-11-2023
Putusan PT SEMARANG Nomor 418/PDT/2023/PT SMG
Tanggal 8 Nopember 2023 — Pembanding/Penggugat : PT.BRI MULTIFINANCE INDONESIA Diwakili Oleh : Sucipto, S.H
Terbanding/Tergugat I : MENDIANI TUTUK ARIMA
Terbanding/Tergugat II : BAGUS PRASETYO
Terbanding/Turut Tergugat : Lembaga " LPKNI " (Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia)
40 — 37
  • Pembanding/Penggugat : PT.BRI MULTIFINANCE INDONESIA Diwakili Oleh : Sucipto, S.H
    Terbanding/Tergugat I : MENDIANI TUTUK ARIMA
    Terbanding/Tergugat II : BAGUS PRASETYO
    Terbanding/Turut Tergugat : Lembaga " LPKNI " (Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia)
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 30-01-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 756 PK/Pdt/2016
Tanggal 30 Januari 2017 — LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) qq. TIM LIKUIDASI BANK IFI (dalam Likuidasi), VS RITA GOSAL DKK
173 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS) qq. TIM LIKUIDASIBANK IFI (dalam Likuidasi), VS RITA GOSAL DKK
    Bahwa Tergugat sebagai badan hukum (vide Pasal 2 ayat (2)UndangUndang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga PenjaminSimpanan) memiliki tanggung jawab hukum dalam melaksanakanfungsi, tugas dan wewenangnya sebagaimana tertuang di dalamPasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 UndangUndang Nomor 24Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
    Lembaga PenjaminSimpanan (LPS) qq Tim Likuidasi Bank IFIl (Dalam Likuidasi) yangberalamat di Gedung BRI II lantai U, Jalan Jenderal Sudirman Kavling4446 Jakarta 10210, JakartaIndonesia";Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan suatu badan hukum yangberbeda dan terpisah dari dan Tim Likuidasi Bank IFI (dalam likuidasi).LPS dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sedangkan Tim Likuidasi PT BankIFI (dalam likuidasi) dibentuk oleh LPS yang menurut Pasal
    Nomor 756 PK/Pdt/2016 Menolak permohonan kaasi dari Pemohon Kasasi LEMBAGA PENJAMINSIMPANAN (LPS) Q.Q.
    Andri sebagai securitypada kantor Lembaga Penjamin Simpanan yang beralamat Gedung BRI.Pencarian tersebut Kuasa Hukum Pemohon Peninjauan Kembali lakukandengan cara diskusi dengan Lembaga Penjamin Simpanan hal ini dihadirioleh bagian Legal, Abu Bakar dan Aris Purwanto (secunty pada kantorLembaga Penjamin Simpanan pada saat berkantor di gedung BRI):19.
    Bahwa berdasarkan investigasi yang Pemohon Peninjauan Kembalitemukan adalah terdapat 2 (dua) saksi dari bagian secunty bernama AbuBakar dan Aris Purwanto yang berstatus sebagai pegawai secunty padakantor Lembaga Penjamin Simpanan hingga sekarang masih berstatussebagai pegawai security pada Lembaga Penjamin Simpanan danmenyatakan bahwa tidak ada pegawai security yang bernama Andri padakantor Lembaga Penjamin Simpanan pada saat berkantor di Gedung BRImaupun pada saat sekarang berkantor di Gedung Equity
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 30-12-2022 — Upload : 31-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4997 K/Pdt/2022
Tanggal 30 Desember 2022 — LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN AMANAT PERJUANGAN RAKYAT MALANG (LPK-AMPERA MALANG/YAPERMA VS 1. Sdr. SAUDIN
65 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN AMANAT PERJUANGAN RAKYAT MALANG (LPK-AMPERA MALANG/YAPERMA VS 1. Sdr. SAUDIN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-10-2011 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 310 K/TUN/2011
Tanggal 28 Oktober 2011 — KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (BAPEPAM-LK) vs PT. EUROCAPITAL PEREGRINE SECURITIES
255 — 198 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (BAPEPAM-LK) vs PT. EUROCAPITAL PEREGRINE SECURITIES
    Boy Aditya IsharKeseluruhan Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Pasar Modaldan Lembaga Keuangan, menggunakan alamat Kantor GedungSumitro Djojohadikusumo, Kementerian Keuangan RepublikIndonesia, Jalan Dr. Wahidin Raya, Jakarta, 10710, berdasarkanSurat Kuasa Khusus No. SKU07/BL/2010 Tanggal 6 September2010 ;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;melawan:PT. EUROCAPITAL PEREGRINE SECURITIES, diwakilioleh RUDI WIRAWAN RUSLI, kewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Caretaker Direktur Utama PT.
    Selama ini diBadan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tidak pernahmengenal sanksi Pemberhentian Sementara dengan dasar PermohonanSukarela (Voluntary) dari perusahaan efek sendiri untuk menghentikankegiatan transaksinya sendiri. ;Permasalahan yang timbul pada Penggugat dimulai sejak Tahun 2008,akan tetapi Tergugat baru mengeluarkan 3 (tiga) objek sengketatersebut di atas pada tanggal 10 Juni 2010.
    Efek mempunyai tugasmelaksanakan penelaahan, penyusunan dan pemberian pendapatatas peraturan perundangundangan, dan penyiapan bahanpemberian pertimbangan hukum atas pengenaan sanksiadministratif dan keberatan, yang berkaitan dengan Bursa Efek,Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan danPenyelesaian, dan Perusahaan Efek selaku Perantara PedagangEfek dan Penjamin Emisi Efek, Wkil Penjamin Emisi Efek danWakil Perantara Pedagang Efek, Biro Administrasi Efek,Kustodian, Lembaga Penilaian Harga
    Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, LembagaPenyimpanan dan Penyelesaian, dan Perusahaan Efek selakuPerantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek, BiroAdministrasi Efek, Kustodian, Wakil Penjamin Emisi Efek,Wakil Perantara Pedagang Efek, Lembaga Penilaian Harga Efek,Pusat Laporan Transaksi Obligasi, dan lembaga yang terkaitdengan transparansi perdagangan efek di pasar sekunder ;Bahwa dalam PMK 100/2008 tersebut tidak diatur mengenai jangkawaktu bagi Tergugat untuk memberikan keputusan atas
    , melainkan atas sanksi yang dijatuhkan oleh BursaEfek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, atau Lembaga Penyimpanan danPenyelesaian tersebut, karena tidak logis bila sanksi yang dijatuhkanTergugat diajukan keberatan pada Tergugat pula, sebab yang namanyalembaga keberatan administrasi (administratief bezwaar) lazimnya diajukankepada instansi atasan pejabat yang menjatuhkan sanksi, dengan demikiankeberatan yang diajukan Penggugat tanggal 5 Agustus 2010 (Bukti T26)tidak ada dasar hukumnya sehingga tidak
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 16-04-2018 — Putus : 22-05-2018 — Upload : 18-08-2022
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 83/B/2018/PT.TUN.MDN
Tanggal 22 Mei 2018 — Pembanding/Penggugat : EKA KURNIA LAKSAMANA
Terbanding/Tergugat : TIM PEMERIKSA LEMBAGA PEMASYARAKAT KELAS IIB LUBUK PAKAM
38 — 5
  • Pembanding/Penggugat : EKA KURNIA LAKSAMANA
    Terbanding/Tergugat : TIM PEMERIKSA LEMBAGA PEMASYARAKAT KELAS IIB LUBUK PAKAM
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 05-10-2015 — Putus : 03-12-2015 — Upload : 22-01-2016
Putusan PN MALANG Nomor 163/Pdt.G/2015/PN.Mlg
Tanggal 3 Desember 2015 — LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA disingkat LPKNI, DKK VS KOPERASI SERBA USAHA DHANA SEJATI BATU, DKK
40 — 8
  • LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA disingkat LPKNI, DKK VS KOPERASI SERBA USAHA DHANA SEJATI BATU, DKK