Ditemukan 604 data
124 — 57
Begitu juga untuk menghindaripencemaran lingkungan sesuai ketentuan tangkinyatelah dibuat pelindung bak beton (bunker) sehinggaapabila terjadi kebocoran tangki, minyak yang bocorakan tertampung/tidak menyebar ke dalam tanah ;Untuk mengantisipasi ceceran minyak yang mungkinterjadi pada saat pengisian BBM, Tergugat IlIntervensi telah membuat grell (jebakan) yangmengelilingi seluruh pompa SPBU dan bermuara ke oilcatcher.
33 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Paket Eselon ;Berdasarkan fakta hukum di atas, bahwa pembayaran ganda ialah pembayaranUang Pondokan/Konsumsi (Penginapan/Hotel, Uang Saku 6 hari dan Uang Cucidan Setrika 6 hari pada Paket Peningkatan Sumber Daya Manusia serta penerimaanUang Transportasi Lokal, Uang Saku 6 hari dan Biaya Transportasi/AkomodasiPeserta Pertemuan pada Paket Penunjang Kunjungan Kerja Komisi ke LuarDaerah, karena biaya tersebut sudah tertampung dan sudah dibayarkan pada BiayaPerjalanan Dinas berupa Tiket, Airport Tax dan
47 — 18
Tower B, D dan Ebisa menampung 3000 orang mahasiswa;Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat itu untuk tahunajaran 2012/2013, Sebetulnya untuk 12 tahun, tapi Tergugathanya mengirimkan mahasiswanya untuk tahun ajaran 2012/2013Saja;Untuk tahun ajaran 2013/2014 tidak ada lagi mahasiswa, karenatidak dikirim oleh Tergugat bukan karena kapasitasnya sudahtidak mencukupi lagt:Bahwa pada tahun 2013/2014, jika ada mahasiswa yang dikirimoleh Tergugat, masih bisa tertampung apartemen;Bahwa menurut saksi mesjid
75 — 84
Bungo Pantai Bersaudara karena dana pembangunankantor tersebut sebagaimana tercantum dalam dokemen kontrak tahun jamaksebesar Rp. 216.000.000.000, tidak tertampung lagi pada APBD Kab.
Kenyataannya Terdakwa tidak mengindahkanketentuan hukum yang berlaku dan penganggaran proyek pembangunan KantorBupati dan Kantor DPRD yang tertampung dalam DPA dengan tahun tunggaldilakukan dengan tahun jamak sementara anggaran yang dibuat dalam kontrakkerja dengan pihak kontraktor tidak tersedia pada APBD Kab.
Bungo Pantai Bersaudara karena dana pembangunankantor tersebut sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak tahun jamaksebesar Rp. 216.000.000.000, tidak tertampung lagi pada APBD Kab.
EFRITA SH
Terdakwa:
1.RIFKI RISTI SUKARDI Bin SUKARDI
2.FAIZAL DWI SUKARDI Bin SUKARDI
3.AAN TRI SUYANTO Bin SUMANTO NGADIMAN
419 — 276
Menekan tombol dial *900# pada menu aplikasi SmartAct untuk pembelianvoucher permainan yang diinginkan ; Bahwa setelah mendapatkan pulsa dan voucher game, selanjutnya terdakwaRIFKI RIST SUKARDI bin SUKARDI menjual pulsa yang sudah tertampung didalam master/ kartu penampung tersebut kepada server penjual pulsa elektronikdi daerah Sumatera, sedangkan voucher game dijual secara online kepadateman terdakwa RIFKI RISTI SUKARDI bin SUKARDI didaerah Bogor, selain itupulsa tersebut juga digunakan untuk aktivasi
tagihan menjadilebih besar, dengan cara: Memasukan beberapa nomor kartu selular prabayar Telkomsel yang sudahdiregistrasi ke lubang slot yang terdapat pada perangkat Modem Pool,yang telah tersambung dengan Komputer/Laptop; Membuka Aplikasi SmartAct pada komputer/laptop; Menekan tombol dial *900# pada menu aplikasi SmartAct untuk pembelianvoucher permainan yang diinginkan ; Bahwa setelah mendapatkan pulsa dan voucher game, selanjutnya terdakwaRIFKI RISTI SUKARDI bin SUKARDI menjual pulsa yang sudah tertampung
- Tentang : Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
MenimbangMengingatUNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 9 TAHUN 1994TENTANGPERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKANDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. bahwa pelaksanaan pembangunan nasional telah menghasilkanperkembangan yang pesat dalam kehidupan nasional, khususnya di bidangperekonomian, termasuk perkembangan bentukbentuk dan praktekpenyelenggaraan kegiatan usaha yang belum tertampung dalam Undangundang Nomor 6 Tahun
64 — 17
Ashari Siregar, SH ;e Bahwa besaran yang dikeluarkan untukbelanja keperluan seharihari Rumah Dinastiap bulannya Rp. 30.000.000, dan danatersebut merupakan belanja rutin keperluanseharihari yang tertampung di DPA(Dokumen Pengguna Anggaran) yangtertuang dalam APBD Provinsi SumateraUtara yang telah disahkan oleh DPRD ;e Bahwa saksi diberikan pinjaman danabantuan sosial karena BendaharaPengeluaran Pembantu Biro UmumSekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utaratidak memiliki uang kas yaitu pada saat ituBandahara
UmumSekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utaradihadapan Kepala Biro Umum SekretariatDaerah Provinsi Sumatera Utara dan saksisendiri ;Bahwa saksi ada menandatangani kwitansiyang bunyinya pinjaman sementara untukkeperluan belanja seharihari Rumah DinasGubernur Sumatera Utara, kwitansi tersebutjuga di tandatangani oleh Bendahara danKepala Biro Umum Provinsi SumateraUtara ;Bahwa menurut BKU (Buku Kas Umum)Bendahara Pengeluaran Biro Umum, uangbelanja keperluan Rumah Dinas GubernurSumatera Utara yang tertampung
143 — 55
kekecewaan tak tertampung selama ini sehingga memilih perceraian sebagaialternatifnya dan solusi yang ditawarkan oleh Tergugat tidak dapat memuaskanhasrat Penggugat dalam memenuhi kriterianya yang mengakibatkan rumahtangga keduanya berjalan namun hampa dari makna dan nilainilai perkawinanitu sendiri, berselisin secara terus menerus, walaupun perselisihan itu tidakHalaman 27 dari 37, Putusan Nomor 1840/Pdt.G/2020/PA.CbdHalaman 27 dari 37, Putusan Nomor1840/Pat.G/2020/PA.CbdHalaman 27 dari 37, Putusan
15 — 5
MajelisHakim menilai bahwa kondisi psychologis Penggugat Konvensi untukmempertahankan rumah tangga berada dalam titik nadhir dan boleh jadimerupakan magma dan akumulasi dari kekecewaan tak tertampung selama inisehingga memilih perceraian sebagai alternatifnya dan solusi yang ditawarkanTergugat Konvensi tidak bisa memuaskan hasrat Penggugat Konvensi dalammemenuhi kriterianya yang mengakibatkan rumah tangga keduanya berjalantimpang, berselisih secara terus menerus, walaupun perselisinan itu tidakselamanya
WAHYUDI KUOSO,SH,MH
Terdakwa:
Drs.ABDUL HADI,Sp.PSA Pgl HADI
125 — 34
Ternyata setelahSaksi lihat di BOS ada beberapa kegiatan Saksi hilang, setelah Saksiprotes kepada bendahara BOS, dia menjelaskan hanya itu kegiatan Saksiyang dapat tertampung oleh dana BOS, setelah itu Saksi diminta untukmengusulkan pada komite;Bahwa waktu itu ada Saksi usulkan lagi kegiatan yang tidak tertampungoleh BOP dan BOS pada komite, itulah yang Saksi berikan Pak Eldiselaku Waka Humas;Bahwa tahun 2017 komite belum ada;Him 140 dari 199 Him. Putusan Nomor 01/Pid.Sus/TPK/2019/PN.
Kalau tidak tertampung oleh BOPdan BOS baru dilaksanakan dengan uang komite;Him 142 dari 199 Him. Putusan Nomor 01/Pid.Sus/TPK/2019/PN.
PDG.Bahwa yang membuat rancangan Rencana Anggaran Belanja (RAB)kegiatan sekolah itu bukan Terdakwa tapi dari masingmasing seksi;Bahwa usulan rencana kegiatan yang akan dibiayai dengan dana komitesebanyak 180 (Seratus delapan puluh) Siswa;Bahwa didalam rancangan Rencana Anggaran Belanja (RAB) semuanyadijelaskan secara terperinci penggunaan dana tersebut;Bahwa contohnya seperti untuk membantu Siswa membeli bahan proktek,karena untuk pembelian bahan praktek Siswa itu tidak tertampung olehdana BOP dan
Siswa yang akan mengikuti UN tidak ada lagi diberikanbelajar tambahan;Bahwa dengan tidak adanya pelajaran tambahan menjelang UN, makasangat berpengaruh terhadap hasil UN Siswa;Bahwa ada Siswa yang tidak membayar tanpa adanya surat keterangantidak mampu;Bahwa Komite yang ada sekalang di SMKN 2 Kota Solok adalah komiteuntuk tahun ajaran 2017/2018;Bahwa Komite sekolah itu Ssudah ada sejak tahun 2002;Bahwa jabatan Saksi adalah Ketua Jurusan mata pelajaran elektronik;Bahwa benar, ada kegiatan Saksi yang tertampung
53 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
dirubah lagi menjadi SHM Nomor 1359/ LD dengan Surat Ukur /Gambar Tanah Nomor 56/2012 sudah tidak mempunyai kekuatan hukumatas tanah sengketa karena telah dilakukan relokasi oleh Tim yang dibentuk berdasarkan surat keputusan KDH tingkat Lampung NomorG/216/DH/HK/1981;" Dengan dikeluarkannya peta situasi 1983, maka peta situasi Nomor 21Tahun 1974 sudah tidak berlaku lagi karna substansi materinya yangmenyangkut penguasaan dan / atau kepemilikan tanah ex arealperkebunan PTP X kedaton II sudah termuat / tertampung
42 — 12
airyang letaknya jauh dari rumah dan dengan adanya atau terbangunnya sarana airPutusan No : 1/Pdt.G/2017/PN Gst, hal 20 dari 50 halbersih tersebut warga langsung bisa mengambil air yang ada sudah tersediadidepan rumahnya;Bahwa air dari sumbernya tersebut dialirkan ke Reservoar (bak penampunganair) dengan menggunakan 2 (dua) mesin pompa air karena letak sumber airnyalebih rendah dari Reservoar (bak penampungan air) maka harus digunakan 2(dua) mesin Jet Pump untuk menarik airnya dan setelah airnya tertampung
106 — 34
sehinggamemberikan kenyamanan dan keamanan bagi pedagang dan pengunjungdengan dilengkapi system perlindungan keselamatan yang sesuai denganstandar dan setara dengan Mall modern yang ada di Pekanbaru sekarangini, dengan adanya penataan perubahan layout yang lokasinya banyakterpakai untuk fasilitas umum serta penambahan escalator dan life digedung Plaza Sukaramai yang banyak memakan tempat, sehingga kiosdan toko juga mengalami perubahan luas dan letaknya, dan untukmengatasi para pedagang supaya dapat tertampung
70 — 15
pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai denganketentuan perundangundangan yang berlaku dan bertujuan memberi manfaat,kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang diperoleh dipersidangan, ternyata bahwa sehubungan dengan adanya kegiatan penyediaanJasa Pendukung Pelayanan Keluarga Berencana Tingkat Desa tahun 2009 telahditampung anggaran sebesar Rp:120.000.000, ( Seratus dua puluh juta rupiah)dan juga tahun 2010 telah tertampung
WOOSLY SIMBOLON
Tergugat:
1.RAMLI SIMBOLON
2.MISDELINA SIMBOLON
3.HERLINCE SIMBOLON
64 — 33
kebiasaan, pembagian warisanbisa dilakukan pada saat masih hidup atau setelah meninggal denganwasiat;Bahwa hukum Indonesia sekarang berdasarkan IS dengan pasal 2 aturanperalihan dan peraturanperaturan yang dibuat bangsa Indonesia,bagaimana bisa berdasarkan hukum perdata barat, kita sudah terimaberdasarkan pasal 2 yaitu hukum perdata barat, dan untuk masyarakatetnik sudah diperluas menjadi berlakunya berdasarkan penunjukansukarela, bisa secara sengaja, diamdiam, tertentu karena kebutuhanmasyarakat tidak tertampung
dalam hukum adat, tertampung dalamhukum perdata, maka pemerintah Hindia Belanda memberlakukan IS,maka hukum adat berlaku berdasarkan pasal 2 tersebut;Bahwa masyarakat Batak bisa mempergunakan hukum perdata Barat, diNegara Indonesia, ada tiga hukum yang mengatur pewarisan secaraserentak, yaitu hukum adat, hukum Islam dan hukum perdata.
57 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini disebabkan dana yang tertampung dalam Tripple Accountberasal akumulasi pengembalian dana dari belanja sosial yangdipertanggungjawabkan, bukan dana bergulir sebagaimana tercantumdalam APBN 2009 2011, dan tidak ada mekanisme penarikan danatersebut oleh Negara. Uang itu sudah tidak tercantum sebagai bagian darikeuangan Dinas Perkebunan sesuai dengan keterangan saksi YantioSugandi, Sukadi, dan Siswo Sumadi SP.
57 — 26
membeli atau mengisi BBM solar biasa untuk dipakai dan setiap mengisi ke SPBUsebanyak 100 liter dan kadang 80 liter dan paling sedikit 50 liter, lalu setelah mengisi minyaksolar selanjutnya dipinggir jalan minyak solar tersebut disedot keatas BOX menggunakanmesin Inventer dan ditampung di BOX mobil yang didalamnya peti yang terbuat dari pelat besihasil modifikasi untuk menampung BBM solar dari tangki mobil dan peti tersebut menampungsebanyak 1000 liter, kemudian setelah membeli BBM solar dan sudah tertampung
UJANG ALI Als AKEWyang bertugas membeli BBM solar ke tiaptiap SPBU.Bahwa terdakwa mengeluarkan biaya dalam pengumpulan atau penimbunan BBM jenis solar diCianjur hanya mengeluarkan biaya Rp. 16.800.000, (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah)untuk biaya pembelian solar sebanyak 3000 liter dengan asumsi harga solar dari SPBU Rp.5500, (lima ribu lima ratus rupiah) / lliter dan ditambah biaya operasional Rp. 100, (seratusrupiah) / liter dikarenakan BBM solar tersebut setelah tertampung sebanyak 3000
91 — 55
adalahmenentukan jumlah siswa yang ditempatkan untuk setiap ruang belajar ;Bahwa Jumlah siswa yang harus diterima di SMA Negeri 5 Makassar, yaitu36 ruang belajar ; Bahwa kelas ruang belajar ada 12 ruang untuk penerimaan tahun 2015 ;Bahwa saksi belum menerima laporan penerimaan siswa tahun 2015 di SMA Negeri 5 Makassar ;Bahwa ada permintaan dari Sekolah SMA Negeri 5 Makassar untuk menambah kuota ;Bahwa yang menjadi alasan dari Sekolah untuk mengajukan penambahankuota adalah banyaknya siswa yang tidak tertampung
89 — 21
Biaya Upah Pungut PBB Pertambangan di Kota TebingTinggi dan Saksi tidak mengetahui kedaerah mana Terdakwa bersamaanggotanya pergi untuk melakukan Studi Banding tersebut ;Bahwa setelah Saksi menerima Laporan dari Terdakwa maka dikeluarkanSurat Keputusan tentang pembagian Uang Biaya Upah Pungut PBBPertambangan tersebut kepada namanama yang berhak menerima ;Bahwa mengenai pembagian Uang Biaya Upah Pungut PBB Pertambangantersebut hanya berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tebing Tinggi karenadana telah tertampung
daerah jo Pasal 4 Penggunaandan tata cara diatur oleh masingmasing daerah, sehingga berdasarkan uraiandiatas maka seluruh PBB dibagikan ke seluruh bagian kota yang merupakanDana Bagi Hasil sumber daya alam, yang mana khusus Propinsi Sumatera Utaradi Kabupaten Langkat adalah panghasil minyak sehingga dibagikan pemerataankeseluruh Propinsi lain yang bersangkutan secara merata termasuk ke KotaTebing Tinggi ;Bahwa Kota Tebing Tinggi telah menerima pembagian Dana Bagi Hasil dariPemerintah Pusat yang tertampung
602 — 652 — Berkekuatan Hukum Tetap
pada nomor urut 15 terbaca PokjaNagan via P Budi 50.000.000, pada bagian kiribawah terdapat tanda tangan Hasruddin;1 (satu) bundel fotokopi dokumen berupa KeputusanGubernur Aceh Nomor 903/145/2017 tentangPembentukan Tim Anggaran Pemerintah Acehtertanggal 27 Februari 2017 yang ditandatanganioleh Gubernur Aceh (Zaini Abdullah) besertalampirannya;3 (tiga) lembar fotokopi dokumen berupa TelaahanStaf Nomor 050, tanggal 5 Desember 2017, Hal:Mohon prioritas dana untuk program/kegiatan tahun2018 dan belum tertampung