No. 986 K/Pid.Sus/20132 Bahwa ternyata tanah yang dibelioleh Terdakwa atas namaPemerintah Kabupaten LombokTengah dari Olemudin tidakbersertipikat, sehingga perbuatanTerdakwa merupakanpenyalahgunaan kewenangan yangmenguntungkan diri sendiri atauorang lain yaitu Olemudin;3 Bahwa perbuatan Terdakwa yangmenyalahgunakan kewenanganmenguntungkan diri sendiri atauorang lain mengakibatkan kerugiankeuangan Negara sebesarRp.57.000.000,00 (lima puluh tujuhjuta Rupiah).

Nomor 81 PK/Pdt.SusPHI/20132 Bahwa setelah bekerja pada Tergugat sekian lama, selanjutnya pada tanggal Desember 2004, Penggugat diangkat sebagai Pegawai Tetap berdasarkan SuratKeputusan PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk., Nomor KEP.DIR/080/ 2004,tertanggal 19 Oktober 2004;3 Bahwa setelah Penggugat bekerja pada Tergugat, kemudian Penggugat dimutasike bagianbagian lain dalam lingkungan Bank Mandiri HUB Manado, denganjabatan sebagai berikut:e 6Terhitung sejak tanggal 9 April 2001 dipindahkan ke Consumer

Bahwa antara orang tua Penggugat terikat dengan perjanjian kreditsebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit Nomor 0006/PDRS/TSB/0412tanggal 10 April 2012 dan akan berakhir tanggal 10 April 20132. Bahwa perjanjian kredit Aquo dilindungi dengan asuransi jiwa denganAsuransi PT Sinar Mas dengan no polis 09.395.2012.02481 tanggal 12 April2012 dengan nilai pertaggungan sebesar Rp.1.300.000.000, (satu milyartiga ratus juta rupiah) dan akan berakhir pada tanggal 10 April 20133.

Putusan Nomor 505 /B/PK/PJK/20132. Syarat material, yaitu Pajak Masukan tersebut berkaitandengan perolehan BKP dan/atau JKP yang berhubunganlangsung dengan kegiatan usaha sesuai ketentuan; Bahwa dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN disebutkanbahwa "Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut carasebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untukperolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yangtidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatanusaha".

Foto Copy Legalisir Surat Permintaan PembayaranLangsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor =:642/SPP/Setda/HibahKeu/LS/2013 Tahun Anggaran 2013Tanggal 18 November 20132. Foto Copy Legalisir Surat Permintaan PembayaranLangsung Belanja Pengeluaran Nomor642/SPP/Setda/HibahKeu/Ls/2013 Tanggal 18 November2013 Tahun Anggaran 2013 Senilai Rp.880.000.000,(delapan ratus delapan puluh juta rupiah);3.

Kwitansi asli Pembelian Gedung SAJIDA senilai Rp.400.000.000, (empat ratus juta rupiah) Tertanggal 11Desember 20132. Kwitansi asli Pembelian Gedung SAJIDA senilai Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) Tertanggal 25 Maret20143.

Kwitansi Asli Penyerahan Uang sejumlah Rp.266.000.000,(dua ratus enam puluh enam juta rupiah) Tertanggal 02Desember 20132. Asli Penyerahan Uang sejumlah Rp.100.000.000,(Seratusjuta rupiah) Tertanggal O9 Desember 20133. Asli Penyerahan Uang sejumlah Rp.88.000.000,(delapanpuluh delapan juta rupiah) Tertanggal 03 Januari 20144.

Kwitansi asli Pembelian Gedung SAJIDA senilai Rp.400.000.000, (empat ratus juta rupiah) Tertanggal 11Desember 20132. Kwitansi asli Pembelian Gedung SAJIDA senilai Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) Tertanggal 25 Maret20143. Kwitansi asli Pembelian Gedung SAJIDA senilai Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah) Tertanggal 03November 2014.Laporan Pemasukan Dan pengeluaran Uang Yayasan SAJIDABulan Desember 2013 (Asli)Putusan Nomor 3/TIPIKOR/2016/PTBdg. Halaman 129 dari 17024.

No. 2828 K/Pid.Sus/2017 No.475/SP2DLS/TRKMtgI 31Rp.4.927.508.754,00Desember 20132) PPN dan PPh: Rp.672.751.194,00 PPN Rp.560.625.995,00 Pph Rp.112.125.199,003) Netto Pembayaran Rp.5.494.134.749,004) Real Cost Pembelian Bahan dan Upah Rp.2.489.373.420,545) Kerugian Keuangan Negara Rp.3.004.761.328,46 Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana

tanggal 11 Agustus 2016,Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik pada Dinas Tata Ruang danPermukiman Kabupaten Toba Samosir TA.2013 terdapat erugian keuanganNegara sebesar Rp3.004.761.328,46 (tiga miliar empat juta tujuh ratus enampuluh satu ribu tiga ratus dua puluh delapan koma empat puluh enam rupiah)dengan rincian sebagai berikut : No URAIAN JUMLAH1) Pencairan sesuai SP2D: Rp.6.166.885.943,00 No.254/SP2DLS/TRKMtgl 13Rp.1.239.377.189,00Oktober 2013 No.475/SP2DLS/TRKMtgl 31Rp.4.927.508.754,00Desember 20132

No. 2666 K/Pdt/20132. Gugatan Penggugat Ill Rekonvensi/Tergugat Ill Konvensi: Menolak gugatan Penggugat Ill Rekonvensi/Tergugat Ill Konvensiuntuk seluruhnya;IV.

No. 2666 K/Pdt/20132. Bahwa tanah yang terletak di JI. Kiaracondong, Jl. Jakarta, Jl. Karawangdan Jl. Banten seluas + 135.942 m? adalah aset Pemerintah KotaBandung (Penggugat DR/Tergugat DK);Bahwa dari dalil Termohon Kasasi dan Ill di atas terdapat selisih luasTermohon Kasasi seluas 135.942 m2;Termohon Kasasi ll seluas 132.942 m?;Selisih 3.000 m?;Karena alasan di atas, maka terdapat perbedaan luar objek seluas300 m?

Tanggal Pajak1 738/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46895/PP/M.1V/1 6/20132 739/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46897/PP/M.IV/16/20133 741/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46893/PP/M.IV/16/20134 742/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46898/PP/M.1V/1 6/2013 Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agungdalam putusanputusan tersebut di atas menyatakan antara lainadalah karena dalam perkara a quo pengkreditan atas PajakMasukan haruslah dikaitkan dengan bidang usaha danpenyerahan yang dilakukan

Putusan Nomor 471 K/TUN/20132 Sertifikat Hak Milik Nomor 35/Kairagi, Surat Ukur tertanggal 12 Mei 1975Nomor 52 , Luas 1.050 m? (seribu lima puluh meter persegi);3 Sertifikat Hak Milik Nomor 36/Kairagi, Surat Ukur tertanggal 12 Mei 1975Nomor 52 , Luas 1.500 m?(seribu lima ratus meter persegi);4 Sertifikat Hak Milik Nomor 39/Kairagi, Surat Ukur tertanggal 11 Agustus 1975Nomor 125 , Luas 2.400 m?

(3)Wajib Pajak yang diperiksa wajib :a Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumenyang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan denganpenghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WajibPajak, atau objek yang terutang pajak;b Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yangdipandang perlu. dan memberi' bantuan guna kelancaranpemeriksaan;dan/atauc Memberikan keterangan lain yang diperlukan;Halaman 17 dari 34 halaman Putusan Nomor 771/B/PK/PJK/20132

No.2332 K/Pdt/20132. Bahwa Penggugat adalah anak perempuan kandung (ahli waris)dari perempuan Janiar yang kondisi fisiknya kini tua renta dan tuli;3. Bahwa pada tanggal 29 Desember 1998, Penggugat mengadakanperbuatan hukum salang pinjam dengan Zaidar (Jaidar) Pr.

TA.2014126. 4 (empat) buah foto copy SuratSetoran Pajak (SSP) Pekerjaan Fisik TA.20152 (dua) buah foto copy SuratSetoran Pajak (SSP) Pekerjaan SupervisiTA.20132 (dua) buah foto copy SuratSetoran Pajak (SSP) Pekerjaan SupervisiTA.20142 (dua) buah foto copy SuratSetoran Pajak (SSP) Pekerjaan SupervisiTA.2015 Hal 43 dari 74 hal Put. No.16/PID.

TA.2014126. 4 (empat) buah foto copy SuratSetoran Pajak (SSP) Pekerjaan FisikTA.20152 (dua) buah foto copy SuratSetoran Pajak (SSP) Pekerjaan SupervisiTA.20132 (dua) buah foto copy SuratSetoran Pajak (SSP) Pekerjaan SupervisiTA.20142 (dua) buah foto copy SuratSetoran Pajak (SSP) Pekerjaan SupervisiTA.2015127. Dokumen Lelang Pekerjaan Pembangunan Pengaman Pantai BerasBasah di Bontang TA.20137. Pengumuman Lelang8. Jadwal Lelang9. Kumpulan Tanya jawab pada aplikasi LPSE10.

,M.Si Bin LUKMAN mengusulkan calon bendahara pengeluaran untuktahun anggaran 20132. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2013 terbit SK Bupati No.KPTS.14/1/2013 tentang pengangkatan bendahara pengeluaran atasnama saksi Edisman Bin Tazarrudin (Nip.19691130 200003 1 002)3. Bahwa tanggal 12 Februari 2013 terdakwa INDRA AGUS LUKMAN,AP.

,M.Si Bin LUKMAN mengusulkan calon bendahara pengeluaranuntuk tahun anggaran 20132) Bahwa pada tanggal 14 Januari 2013 terbit SK Bupati No.KPTS.14/I/2013 tentang pengangkatan bendahara pengeluaran atasnama saksi Edisman Bin Tazarrudin (Nip.19691130 200003 1 002)3) Bahwa tanggal 12 Februari 2013 terdakwa INDRA AGUS LUKMAN,AP.

No. 560 K/Pid.Sus/20132. Dalam Putusan Hakim Pengadilan tindak Pidana korupsi Bandung Nomor :66/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg tanggal 23 Februari 2012 atas namaTerdakwa KADEDA LAMBANG halaman 107 menyatakan sebagai berikut :Menimbang kedua Anggota Majelis jika keterangan Terdakwa telahmenghubungi toko material dan memesan bahanbahan bangunan sesuaidengan kebutuhan para kelompok tani proyek JIDES.

No. 560 K/Pid.Sus/20132. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun, dan denda sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti denganpidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;3. Menetapkan barang bukti berupa :Dokumen Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pelaksana CV. Tator BogorRaya Pemerintah Kabupaten Bogor Dinas Pertanian dan KehutananKabupaten Bogor ;Tanda terima Kwitansi dari CV.

Bahwa Para Penggugat pada saat bekerja di tempat Tergugat dengantahunmasuk yang berbedabeda : NO NAMA MULAIBEKERJA PHL STATUSPKWT1 FajrianRamadhan 28 September 2012 01 Juni 20132 Once Syahputra 04 Oktober 2012 07 Maret 2013 Iwan Maulanalskandar 01 November20 12 01 Juni 2013 Dadan Ramdani 01November 2012 01Agustus 2013 Gugum Gumilar 01 Februari 2013 07 Oktober 20 13 8.

Orang dewasa yang bertempat tinggal bersamaataupun yang bekerja di tempat usaha PenanggungPajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutantidak dapat dijumpaiMerujuk pada Pasal 8 ayat (1) UU PPSP dan Pasal 10 ayat (8)huruf b UU PPSP di atas, oleh karena Penanggung Pajak/OrangTua Para Penggugat (Peng Hock) masih belum melunasi utangpajaknya, maka Tergugat menerbitkan Surat Paksa dengan rinciansebagai berikut: No Surat PaksaNomor Tanggal1 SP23 Juli 201300049/WPUJ.02/KP.1504/20132 SP23 Juli 201300050

Batubara d/h AsahanKecamatan : Air Putih;Desa/Kelurahan : Pematang Jering;Nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama WaginiAdalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan:1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang Undang Hak Tanggungan(UUHT) Nomor 4 tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi HakTanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yangmengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri (bukanPeraturan Menteri Keuangan RI Nomor 93/PMK.06/2010 junctoPeraturan Menteri Keuangan RI Nomor 106/PMK.06/20132

Danrem 142/Tatag selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 7 Juli2013 sampai dengan tanggal 26 Juli 2013 berdasarkan Keputusan PenahananSementara Nomor : Kep/14/VII/2013 tanggal 9 Juli 20132. Kemudian diperpanjang sesuai :Perpanjangan penahanan dari Danrem 142/Tatag selaku Papera sejak tanggal27 Juli 2013 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2013 berdasarkan penahanansementara Nomor : Kep/18/VII/2013 tanggal 27 Juli 2013.3.

Putusan Nomor: 29 PK/Pdt/20132.

Putusan Nomor 65 P/HUM/20132 Bahwa Pasal 1 ayat (4) Perma 1/2011 mendefinisikan Para PemohonKeberatan sebagai berikut:Permohonan Keberatan adalah kelompok masyarakat atau peroranganyang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atasberlakunya suatu. peraturan perundangundangan tingkat lebih rendah dariUndangUndang.3 Bahwa Pemohon I adalah Klian Desa Adat (Kepala Desa Adat) Pecatuyang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup dansesuai dengan perkembangan masyarakat dan