Putusan Nomor 9 PK /Pid.Sus/20171. Menyatakan Terdakwa Eko Wijiyono, S.Th.I bin Sujiyo tidak terbuktibersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakandalam dakwaan Primair:2. Membebaskan Terdakwa Eko Wijiyono, S.Th.I bin Sujiyo oleh karena itudari dakwaan Primair tersebut di atas;:3.

KERUGIAN PENGGUGAT ATAS TERBITNYA KEPUTUSAN BUPATISLEMAN NOMOR: 145/Kep.KDH/JFUT/D.4/2017 TENTANGPENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI SAUDARASUPRIHANTO NIP 19640916 198902 1 001 TERTANGGAL 31 OKTOBER 20171. Bahwa dengan terbitnya objek gugatan dalam perkara a quo,secara nyata menimbulkan kerugian materiil yang dialami PENGGUGAT berupa:a.

kematian korban adalah perdarahan yang banyak pada ronggakepala dan jaringan otak akibat pecahnya tulang tengkorak kepala berkepingkeping oleh karena truma tumpul disertai luka tusuk pada Tungkai atas kanandan kiri.Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal351 Ayat (3) KUHP Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP.Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriMedan tanggal 01 September 2016 sebagai berikut:Hal. 33 dari 56 hal, Putusan Nomor 362 K/PID/20171

. 52.000.000, ;untuk membayarhutang kepada temannya yang bernama sdr LIUS SANTOSO4) Pada tanggal 09 November 2017 keluar Transfer ke rekeningCAHYARINA AGUSTINA sejumlah Rp. 90.000.000, untukmembayar barang kepada temannya yang bernamasdr.CAHYARINA AGUSTINA.5) Pada tanggal 22 November 2017 keluar Transfer ke rekeningEDWARD MOEIS SE sejumlah Rp. 7.500.000, untukmembayar jasa printing kepada sdr EDWARD MOEIS SE;Transaksi Rekening BCA No Rekening 0650535758 atas namaMARIAH sejak tanggal 05 Desember 20171

Diponegoro, Ambon, sedangkansisanya dipergunakan oleh Saksi EFRAIM RUBERTHUSLESNUSSA alias ERIK untuk dirinya sendiri.B) Tahun 20171.Tanggal 2017 terdakwa menerimapembayaran pajak dari Saksi IMELDA TANRI alias IMEL untukpembayaran pajak 5 (lima) kKendaraan sebesar Rp. 9.297.500.24 Januari uangUang tersebut selanjutnya terdakwa berikan kepada SaksiEFRAIM RUBERTHUS LESNUSSA alias ERIK bertempat didepan kantor PT. Cahaya Mas Perkasa.

Diponegoro, Ambon, sedangkansisanya dipergunakan oleh Saksi EFRAIM RUBERTHUSLESNUSSA alias ERIK untuk dirinya sendiri.B) Tahun 20171. Tanggal 24 Januari 2017 terdakwa menerima uang pembayaranIMELDA TANRI alias IMEL untuk pembayaranpajak 5 (lima) kendaraan sebesar Rp. 9.297.500. Uang tersebutselanjutnya terdakwa Saksi EFRAIMRUBERTHUS LESNUSSA alias ERIK bertempat di depan kantorPT. Cahaya Mas Saksi EFRAIMRUBERTHUS LESNUSSA alias ERIK ke kantor Samsat Ambonpajak dari Saksiberikan kepadaPerkasa.

Diponegoro, Ambon, sedangkansisanya dipergunakan oleh Saksi EFRAIM RUBERTHUSLESNUSSA alias ERIK untuk dirinya sendiri.B) Tahun 20171. Tanggal 2017pembayaran pajak dari Saksi IMELDA TANRI alias IMEL untukpembayaran pajak 5 (lima) kKendaraan sebesar Rp. 9.297.500.24 Januari terdakwa menerima uangUang tersebut selanjutnya terdakwa berikan kepada SaksiEFRAIM RUBERTHUS LESNUSSA alias ERIK bertempat didepan kantor PT. Cahaya Mas Perkasa.

No. 949 K/Pid.Sus/20171.Menyatakan TerdakwaSULIQKAYATUN binti SUWARDI, telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair, Pasal2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJuncto UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi juncto Pasal 55

G/2015/PN Mks2007, 2008, 2009, 2010, 20171, 2012, 2013, 2014, dan teraknir paaaTahun 2015;26.Banwa dengan demikian sangat wajar dan sesuai dengan hukum bila20.Uana Pensiun Ke13 vana tidak dibavarkan seiak tahun 1983 sampaitanun 2015, yakni 13 bulan, dinitung berdasarkan niiai Uang Pensiun Ke13 sebagaimana diatur terakhir kali dalam Pasal 3 ayat (1 PeraturanPemerintan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 tentangPemberian Gaii/Pensiun/Tunianaan Bulan Ketiaa Belas Dalam TahunAnggaran 2015 Kepada Pegawai

Nomor 165 PK/Pdt.SusPHI/20171.Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. NOVAPRAYOGA, 2. ABDUL HAMID, 3. ACEP RAHARJA, 4. ACHMADSAEPULLOH H, 5. ADE SUCIPTO BIN KASDI, 6. AGUNG SAPUTRA, 7.AGUSTINUS GUNADI, 8. AHMAD JAENI, 9. AHMAT BIN HASAN, 10. ALIADINIR, 11. ALI MASUM, 12. ANDRO INDRAWAN, 13. ANSARI, 14. AOSURYANA, 15. ARAFIK TRI HARTANTO, 16. ARDIYANSYAH, 17. ARISSURYANTO, 18. ARMANSI, 19. ASEP DIDIN, 20. ASEP SUWARMAN, 21.ASMAN SAPUTRA, 22. ASMAWI, 23. BOSIN BIN TOLO, 24.

Nomor 637 K/Pdt.SusBPSK/20171)Bahwa, hubungan hukum antara Pemohon Keberatan denganTermohon Keberatan diawali dari Perjanjian Kredit Nomor 0001 131SPK72981211 tanggal 21 Desember 2011 beserta Syarat danKetentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit (SKUPK) yang jugaditandatangani oleh Termohon Keberatan beserta dengan istriTermohon Keberatan (Nelli Yusnida);Bahwa, berdasarkan Pasal 5 Perjanjian Kredit Nomor 0001131SPK72981211 tanggal 21 Desember 2011 yang ditandatanganiserta disepakati oleh dan antara

Nomor 944 K/Pdt.SusBPSK/20171)8)9)Bahwa Pasal 9 poin (c) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011tentang OJK menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugaspengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJKmempunyai wewenang: melakukan pengawasan, pemeriksaan,penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadapLembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatanjasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturanperundangundangan di sektor jasa keuangan;Bahwa Pasal 29 poin (c) Undang Undang Nomor

Nomor 135 PK/Pdt.SusPHI/20171 angka 15 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, sehingga Putusan Judex Juris a quo Hanyamenyisakan ketidakadilan saja bagi Pemohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali II.Bahwa akibat Judex Juris (Mahkamah Agung RI.) dalam pertimbangandan putusannya dalam perkara a quo telah nyatanyata mengabaikandan menutup mata terhadap ketentuan Pasal 1 angka 15 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehinggadalam perkara a quo demi

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) buah buku Tafsir mimpi 1 (satu) lembar Daftar Nomor Sie Jie Singapore yang keluar setiappemutaran 5 (lima) bundle rekapan Sie Jie Singapore tanggal 9 Juli 20171 (satu) lembar kertas Syair Sie Jie Singapore 1 (Satu) unit Kalkulator merk CITIZEN 2 (dua) buah pulpen 1 (Satu) buah Staples 1 (Satu) bundle Kertas Rekapan yang belum terpakai1 (satu) lembar kertas berwarna putih pemasangan Nmor Sie JieSingapore dari RATAKAN MANAO Uang sebesar Rp.1.244.000, (satu

Putusan Nomor 97K/ PM.II09 / AD / VI / 20171.

Nomor 1575 K/PID.SUS/20171. Melakukan pengamanan dan atau mengangkut barang/asset Negaratersebut dari lokasi pabrik ke Kejaksaan Tinggi Nusa TenggaraTimur;2. Dalam melaksanakan perintah ini agar berkoordinasi dengan AsistenPembinaan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur ;3. Melaksanakan perintah dengan sebaikbaiknya dan penuh rasatanggungjawab ;4.

.:226/PDT.G/2017/PN.CBIForm02/SOP/06.3/20171. Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (Obscuur Libel),dengan alasan sebagai berikut:1.1. Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dari masyarakat yangmenguasai dan menggarap secara langsung mana asal perolehan tanahyang disebut sebagai pemilik tanah sebelumnya. Sehingga tibatiba sajaterbit SHM No. 54/Cileungsi Kidul atas nama Penggugat;1.2.

No. 325 K/PID/20171) Pelanggaran Pasal 52 KUHAP;2) Pelanggaran Pasal 117 Ayat (1) KUHAP;Bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat Kepolisiandalam proses pemeriksaan dan interogasi di Pos Polisi Bunga Mayang jugamerupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), yakni pelanggaran:1) Pasal 34 UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa setiap orangtidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, ataudibuang secara sewenangwenang;2) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan

No. 325 K/PID/20171. Pelanggaran konstitusi (UUD 1945) dalam ketentuan Pasal 28 DAyat 1;2. Pelanggaran Pasal 18 Ayat (4) UndangUndang Nomor 39 Tahun1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM);3. Pelanggaran Pasal 14 Ayat (3) huruf d UndangUndang Nomor 12Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hakhak Sipildan Politik (Sipol);4. Pelanggaran Pasal 56 Ayat (1) KUHAP;5.

;Disamping itu pula Rumah Sakit Islam Surakarta (RSIS) bukanlahbenda wakaf dan tidak pernah memiliki, tidak mendaftarkan dantidak mengenal nadzir, berdasarkan:Halaman 46 dari 57 halaman Putusan Nomor 187 PK/TUN/20171)Pada akta pendirian Yayasan Rumah Sakit Islam Surakarta(YARSIS) Nomor 35 tanggal 27 November 1970 oleh RadenSoegondo Notodisoerjo Notaris di Surakarta berikutperubahannya tidak pernah secara tersurat maupun tersiratmenyatakan dr. HM. Djufrie As., S.KM., dan dr. H.M.

Nomor 397 K/Pdt.SusPailit/20171% (satu persen) dari Rp2.249.940.000,00 (dua miliar dua ratus empatpuluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh rupiah) tahun kedua akandibayar 19% (sembilan belas persen), tahun ketiga sampai dengan tahunkeenam akan dibayar sebesar 20% (dua puluh persen), selengkapnyaberbunyi sebagai berikut:Adapun pembagian terhadap kreditur konkuren dengan ketentuan sebagaiberikut:1) Grace Pehod selama 1 tahun sejak putusan Majelis Hakim yangmengesahkan rencana perdamaian ini/nomologasi

S/DJHT JP AGUSTNO NAMA ID UPAH (3,7%) (2%) 4% 20171 Abdul Rohman 2010AR5 3.200.000 118.4 64 128 2.172.8002 Abdul Rojak 1990AR4 3.687.700 136.445 73.754 147.508 2.503.9483 Abdul Rojak 2001AR6 3.313.000 122.581 66.26 132.52 2.249.527 Halaman 45 dari 88 hal. Put.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah,keterangan Terdakwa serta alatalat bukti lain yang diajukan dipersidanganmaka terungkap fakta hukum sebagai berikut:Hal 33 dari 44 hal Putusan Nomor 166K/PM.1II12/AL/XI/20171. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi3 Lik Andayani dan diakuioleh Terdakwa, Terdakwa menikah dengan Saksi3 Lik Andayani padatanggal 3 Agustus 2000 dirumah orangtua Saksi3 Lik Andayani di Dsn.Sroyo Rt.01 Rw.03 Ds. Dlanggu Kec. Dlanggu Kab.