Ditemukan 4987 data
135 — 67
Selanjutnya Lettu Cpn Frydo CemsonNikko melaksanakan Brefing pra terbang dengan mengatakanSelamat siang bapakbapak, kita akan melaksanakan terbang keArwanop dengan membawa bahan makanan, dengan perjalanankurang lebih 15 menit, semoga diberikan kelancaran dankeselamatan, dan pada saat selesai melaksanakan doa Saksi dan Pratu31Agus masuk ke dalam pesawat dan Saksi melihat ada penumpang sipilyang Saksi tidak kenal dan tidak tahu namanya.6 Bahwa sekira pukul 13.45 Wit Saksi bersama Lettu Cpn FrydoCemson
saat itu Saksi melihat Lettu Cpn Frydo Cemson Nikko dan LettuCpn Nuryanto sudah berada di depan pesawat Heli Bell 412, kemudianLettu Cpn Frydo Cemson Nikko brifing pra terbang (memimpin berdoa)dengan mengatakan Selamat siang bapakbapak, kita akanmelaksanakan terbang ke Arwanop dengan membawa bahan makanan,dengan perjalanan kurang lebih 15 menit, semoga diberikan kelancarandan keselamatan, selesai melaksanakan doa, Saksi dan Kopda AgusMugiyono masuk dalam pesawat dan Saksi melihat ada penumpang sipilyang
14 — 8
Surat Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Peraturan PerUndangUndangan.Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat angka 4 menyatakan, bahwaPenggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990, tentang Perubahan atas PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Tentang Izin Perkawinan dan PerceraianBagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 3 ayat (1) menyatakan : Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keteranganlebih dahulu dari pejabat*;Menimbang
40 — 24
Putusan Nomor 0030/Padt.G/2019/PA.Wgw.Bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara telahmenyampaikan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sesuaiPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, bahwa bagi Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keteranganlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang dan ternyata PemohonKonvensi
226 — 70
Pdt.G 2016 PN.Bdg.berjalan selama 2 (dua) tahun, sehingga kerugian Penggugat DR per tahun2017 adalah sebesar Rp. 200.000.000, x 2 = Rp. 400.000.000, (empatratus juta rupiah) ;Bahwa jumlah kerugian tersebut tentunya akan terus bertambah setiaptahunnya sampai Tergugat DR dan atau Para Tergugat DR lainnyamengembalikan sertifikat a quo kepada Penggugat DR; Kerugian Immateriil :Yaitu kerugian karena kehilangan waktu, tenaga dan pikiran sertamengganggu aktifitas kerja Penggugat DR sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
218 — 79
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang menerangkan bahwa di Fiditan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan Januaritahun 2004 (dua ribu empat) telah lahir ANISA RAHARUSUN anak ke tiga,perempuan dari ayah Abdul Rasid Raharusun dan Ibu Sugia Raharusun;Menimbang, bahwaberdasarkan fakta di persidangan terdakwa sudahmengetahui dan menginsyafi bahwa usia anak korban masih dibawah umur, karenaterdakwa tinggal satu kampung dengan anak korban, dan terdakwa juga sudahmenikah yang seharusnya menjadi penghalang
THOMAS EDISON, SE.
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
173 — 87
Bahwa Surat Keputusan Tergugat aquo telah bersifat final karenatidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifathorizontal maupun vertikal.Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifatdefinitif dan telah menimbulkan akibat hukum; Bahwa Surat KeputusanTergugat aquo telah menimbulkan akibathukum, yakni Penggugat telah nyatanyata dicabut status,kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Pegawai Negeri SipilYang Memenuhi Kriteria (MK) di lingkungan Pemerintah ProvinsiKalimantan
50 — 23
oleh karena Penggugat terdaftar sebagai istri Pegawai Negeri Sipilsekaligus Pengurus Anggota Persatuan Darma Wanita di lingkungan XXXXXProvinsi Lampung wajib melakukan upaya sesuai dengan Pasal 7 Tentang TugasPokok dan Pungsi Organisasi Persatuan Darma Wanita yang mengikat Penggugatsebelum mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas 1.Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas gugatan Penggugat tidak menguraikanadanya upaya yang wajib dilakukan Penggugat sebagai Istri Pegawai Negeri Sipilyang
97 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sebagaimana dinyatakan dalam suratnyatanggal 4 Januari 2012;Kedua : Memperkuat hukuman disiplin sebagaimana tercantumdalam Keputusan Bupati Jember Nomor X.888/378/313/2011 tanggal 27 Desember 2011 berupa PemberhentianDengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang dijatunkan kepada EDY PRIYANTO, S.Pd.,M.Pd.,lahir tanggal 12 Januari 1974, NIP. 19740112 1999121001, Penata Muda Tk. , Golongan Ruang Ill/b,Halaman 2 dari 49 halaman.
56 — 34
perundangundangan yangberlaku 29222 2 nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nen nn nnnBahwa penerbitan SK a quo telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :Bahwa dasar hukum pemberian hukuman disiplin kepada Penggugatadalah ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan PemerintahNomor 32 Tahun 1979 yang berbunyi: ( Bukti T13 ) ;diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai Negeri Sipil, apabilaketidak hadirannya itu adalah karena kelalaian Pegawai Negeri Sipilyang
263 — 163
Bahwa pekerjaan TERGUGAT adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang berdinas pada DISAMARKAN, yang beralamat di DISAMARKAN,sampai dengan saat ini;4. Bahwa sejak awal pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT sampaidengan saat ini, PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah berhubunganselayaknya suami istri. Hal tersebut disebabkan PENGGUGAT memilikigangguan seksual berupa penyakit Vaginismus. Namun demikian sejakHalaman 2 dari 58 hal.
42 — 19
terdakwa dan akhirnya ditemukannarkotika jenis Shabushabu tersebutdi belakang kursi tamu di ruang tamurumah Terdakwa;Bahwabenar, tempat narkotika jenis sabu itu ditemukan di dalam rumah yangmana rumah itu adalah milik Terdakwa, dan yang tinggal di rumah itu adalahTerdakwa, istri Terdakwa dan lima orang anak T erdakwa;Bahwa benar, Terdakwa sudah tinggal di rumah itu sejak Terdakwa lahir daritahun 1989 hingga saat sekarang ini;Bahwa benar, pada saat dilakukan penggeledahan oleh Polisi berpakaian sipilyang
67 — 60
Pasal 3 ayat 1: Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan2d2.3.2.4.perceraian, WAJIB Memperoleh Jjin atau SuratKeterangan Lebih Dahulu dari Pejabat;Pasal 3 ayat2: Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukansebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipilyang berkedudukan sebagai Tergugat, untukmemperoleh Izin atau Surat Keterangan sebagaimanadimaksud pada ayat 1, harus mengajukan permintaansecara tertulis; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor :
USMAN UMAR, SE
Tergugat:
BUPATI LUWU UTARA
97 — 71
Pasal 252 PeraturanPemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manejemen Pegawai Negeri Sipilyang mendasari keputusan a quo sendiri sebagaimana telah disebutkandi atas, maka sudah seharusnya atau sepantasnya Objek Sengketa a quodinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak sah melaluipengadilan ini.KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA / KEPUTUSAN TERGUGATBERTENTANGAN DENGAN UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN OLEH KARENA:1.Bahwa merujuk pada ketentuan Pada Pasal 52 ayat (1) undang
51 — 19
Bahwa setelah Saksi dan kopka Siharyanto tiba di lokasi perjudiandimana meja Cap Ji Kie sudah di bungkus dengan menggunakankain warna Hitam dan di sandarkan dibawah pohon Mangga,kemudian Kopka Siharyanto memberitahukan kepada orang sipilyang menunggu (tidak di kenal ) untuk mengambil barang buktitersebut selanjutnya Kopka Siharyanto membawanya meja Cap JiKie tersebut ke Koramil 0822/14 Prajekan dan diserahkan kepadaanggota Inteldam V/Brw yang tidak tahu namanya berpangkatSerka.Atas Keterangan Saksi
127 — 42
mendapatkanijin atasan sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak diterimaoleh Majelis Hakim;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak terkaitdengan kewenangan Pengadilan Agama Tahuna, berdasarkan pasal 162R.Bg Majelis Hakim mempertimbangkan dan memutuskan sekaligusbersama dengan putusan pokok perkara;Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 joPP 45 Tahun 1990 adalah bukan merupakan hukum acara, melainkanperaturan disiplin Pegawai Negeri Sipil in casu bagi Pegawai Negeri Sipilyang
LAOSMA PURBA
Tergugat:
BUPATI SERUYAN
252 — 159
Penggugat tidaktermasuk dalam ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan selama menjadi PegawaiNegeri Sipil tidak pernah melakukan pelanggaran yang berakibat terkenahukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil; Halaman 72 Putusan Perkara Nomor : 28/G/2020/PTUN.PLKMenimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat tersebut,Majelis Hakim berpendapat bahwa, ketentuan Pasal 144 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang
DARMAWAN, S.E.
Tergugat:
BUPATI KAUR
99 — 61
TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;Surat Dari Badan Kepegawaian Negara Regional VII Palembang Nomor198/KR.VII/BKN.E/XI/2017 tanggal 24 November 2017 Perihal KlarifikasiPNS Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi dilingkungan PemerintahKabupaten Kaur;Berita Acara Rapat Tim Binap Kabupaten Kaur Nomor 826/21/BINAP/KK/2018 hari Jumat Tanggal 21 Bulan Desember Tahun 2018;MEMUTUSKAN : KESATU : Memberhentikan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
75 — 26
FaktaFakta.1Bahwa Pemohon adalah seorang Pensiunan Pegawai Negeri Sipilyang bertugas terakhir sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Manadopada tahun, dan saat ini menjalani usia pensiun dengan berprofesisebagai seorang Advokat di Medan ;Bahwa Pemohon dalam menjalanankan tugas sebagai Hakim telahmenjalaninya dengan baik, begitu juga dengan status Pemohonsebagai kepala keluarga dengan memilki 1 orang isteri dan 5 (lima)orang anak telah berhasil mempersiapkan masa depannya denganbaik;Bahwa sesuai dengan Surat
47 — 3
, bahwa apakah rangkaian katakata tersebut, baik dari sisi faktahukum maupun dari sisi Pembelaan (pledooi) Penasehat Hukum Terdakwamerupakan rangkaian perkataan bohong sehingga menimbulkan keuntungan bagiterdakwa yang bersifat secara melakwan hukum akan dipertimbangkan sebagaiberikut, dengan melihat kepada sisi terdakwa sebagai orang yang mengatakanperkataan tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa merupakan seorang Pegawai Negeri Sipilyang
HENDRI YADI
Termohon:
Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut, LANAL Tarempa
119 — 105
Penyidik lainnya (Perwira TNI AL);G: Pegawai Negeri SipilYang di maksud dengan Penyidik Lainnya tersebut sangat jelas disebutkan dalam dalam BAB Penjelasan Pasal 282 yang berbunyi yang dimaksud dengan penyidik lainnya adalah penyidik sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan antara lain Perwira Tentara Nasional IndonesiaAngkatan Laut, jadi perlu di cermati kalimat antara lain tersebut menunjukkaneksistensi dari Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut selakuPenyidik dalam tindak