Ditemukan 5561 data
232 — 78
agunan/ jaminan konsumen HENDRA KESUMA kepada PelakuUsaha/ PT Bank Mandiri (Persero) TbkAdalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan :1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang undang Hak Tanggungan(UUHT) Nomor 04 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi HakTanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yangmengharuskan ikut campurnya Ketua Pengadilan BUKANmenggunakan Peraturan Mentri Keuangan Republik IndonesiaNomor 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor: 106/PMK.06/20132
142 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
Postindo Promedia Audiovisual yang semula jumlah PPh yangmasih harus dibayar adalah sebesar Rp.15.567.097.705, dikoreksi menjadi1.681.917, (ampiran bukti P2);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka telah terbukti dariaspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa mengandung cacat hukum,oleh karenanya beralasan hukum objek sengketa tersebut dinyatakan batal dankepada Tergugat diperintahkan untuk mencabut objek sengketa tersebut;Halaman 31 dari 39 halaman Putusan Nomor 476 K/TUN/20132
105 — 51
Penyidik Sejak tanggal 01 Desember 2013 s/d 20 Desember 20132. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2013 s/d 29 Januari2014;3. Perpanjangan Ketua Pengadilan negeri sejak Tanggal 30 Januari 2014 s/d 28Februaru 20144. Penuntut Umum sejak Tanggal 27 Februari 2014 s/d Tgl 18 Maret 2014 ;5. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tgl 13 Maret 2014 s/d 11 April 2014;6.
88 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 92 PK/PID.SUS/20132 (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 dalamperbuatan Pemohon Peninjauan Kembali;Bahwa dalam putusan pengadilan telah secara nyata terjadi kekhilafan dankekeliruan yang nyata dalam menerapkan Undangundang yang bersifatmengikat Hakim, karena Majelis Hakim telah lalai dalam menerapkanundangundang tentang alat bukti yang sah, yaitu alat bukti kKeterangan saksi.Majelis Hakim telah mengalami kekhilafan yang nyata, sehingga dalamputusan tidak memberikan pertimbangan
93 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
V1/16/20132 739/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46897/PP/M. V1/16/20133. 741/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46893/PP/M. V1/16/20134 742/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46898/PP/M. V1/16/20135 743/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46899/PP/M. V1/16/20136 740/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46894/PP/M. V1/16/20137 508/B/PK/PJK/2015 23 September 2015 PUT.50645/PP/M. VIA/16/2014 3.9.
35 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1600 K/Pdt/20132.lainnya, masingmasing dalam tugas atau jabatannya tidakdibenarkan menerima, mempertimbangkan atau = menyimpandokumen yang bea meterainya tidak atau kurang bayar ;b. Surat Gugatan Penggugat Tidak Sah Karena Tidak Bermeterai;Bahwa Surat Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formilsahnya sebuah surat gugatan karena Penggugat tidak membubuhkanmeterai pada surat gugatan.
50 — 21
Terdakwa :ILHAM FERDIANSYAH Bin HASANUSI (Alm) Tanggal sidang :1 RABU, 10 JULI 20132 RABU, 17 JULI 20133 SELASA, 29 =JULI 2013Tanggal Putusan : 29 JULI 2013Isi PutusanMENGADILI. Menyatakan Terdakwa ILHAM FERDIANSYAH Bin HASANUSI (Alm) telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMenggunakan surat palsu ;. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ILHAM FERDIANSYAH Bin HASANUSI(Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas)hari ;.
46 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 905 K/PID/20132 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUSILO HANDOKO alias RADALdengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintahsupaya Terdakwa ditahan ;3. Menyatakan barang bukti berupa :121 (satu) berkas foto copy Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : 07 Tahun2001 tentang Tata Cara Perkebunan Kelapa Sawit dengan pola kemiteraanmelalui Pemampatan Kredit Koperasi Primer untuk Anggota; 1 (satu) SuratPerjanjian Kerjasama antara PT.
199 — 132 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 45 PK/Pid.Sus/20132. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 027/K.433/2002 tanggal23 Desember 2002 Tentang Pembentukan Tim Persiapan PengadaanPeralatan Kateterisasi Jantung Propinsi Kalimantan Timur ;3. Proposal Pengadaan Alat Laboratorium Kateterisasi Jantung.Cath Lab diPropinsi Kalimantan Timur, 2003 ;4. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 900/3531/262V/KEUtanggal 25 Juni 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan AdministrasiKeuangan Tahun Anggaran 2003 ;5.
No. 45 PK/Pid.Sus/20132. Alat kesehatan berupa Echocardiography Sonos7500 merk Philips;Barang bukti No. 1 dan 2 diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umumuntuk digunakan dalam perkara lain ;3.10.11.1 (satu) bundle kontrak kerja pengadaan Alat LaboratonumKateterisasi Jantung ;Keputusan Gubernur Prop. Kaltim Nomor : 050/155/DIPDA.ABT/2003 tanggal 8 Desember 2003 tentang PengesahanProyek Pembangunan Prop. Kaltim Tahun Anggaran 2003 ;Keputusan Direktur RSUD A.
415 — 308 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 814 K/Pdt/20132/.28.2g.30.31.32.33.Para Tergugat tetap tidak bertanggungjawab hingga pada akhirnyaPenggugat melaporkan hal tersebut pada Ka. Biro Manteri KesehatanRepublik Indonesia sesuai dengan Surat Penggugat Nomor 004/PerRB/II/09/CP tanggal 4 Februari 2009 (bukti P14);Bahwa atas laporan Penggugat tersebut butir 26, dengan diprakarsai dandifasilitasi oleh Ka.
Nomor 814 K/Pdt/20132. Diskualifikasi in person:Bahwa Penggugat telah keliru memasukkan Yayasan Rumah Islam Jakartasebagai Tergugat dalam perkara ini karena antara Penggugat denganTergugat tidak mempunyai hubungan hukum. Padahal adanya hubunganhukum merupakan syarat mutlak dalam melakukan gugatan.
107 — 38
Bambang TK Garang,M.Pd selaku DekanFKIP UNPAR, seolaholah sebagai pembelanjaan yang benar, denganperincian sebagai berikut: JUMLAH PPN PPh POTONGAN BERSIH PENENo URATAN MAK (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) RIMA1 Biaya perkantoran FKIP 4078.032.0 3.150.000 286.364 42.955 329.318 2.820.682 Toko KridaUnpar untuk pembelian 01.Q.521111 NusantaraATK kantor UPP I bulanJanuari 20132 Biaya perkantoran FKIP 4078.032.0 2.650.000 240.909 36.136 277.045 2.372.955 Toko MuliaUnpar untuk pembelian 01.Q.521111 PerdanaATK
Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Negara dirugikan setidaknyasebesar Rp.770.141.964, atau setidaknya sekitar jumlah tersebut denganperhitungan sebagai berikut : Pengeluaranriil PengeluaranJumlah yg PPn PPh didukung dengan buktibuktiUraian diterima (Rp) buktibukti yg tidak benarA B C D E F G1 Dana GU yang diterima 30.000.000, 2.727.273, 340.909, 26.931.818, tanggal 2 Agustus 20132 Dana TUP yang diterima 606.095.600, 24.659.088, 6.523.622, 133.141.600 441.771.286,tanggal 30 Nopember20133 Dana
Dr.Bambang TK Garang,M.Pd selaku Dekan FKIP UNPAR, seolaholahsebagai pembelanjaan yang benar, dengan perincian sebagai berikut: JUMLAH PPN PPh POTONGAN BERSIH PENEMs HRAIEN BES (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) RIMA1 Biaya perkantoran FKIP 4078.032. 3.150.000 286.364 42.955 329.318 2.820.682 Toko KridaUnpar untuk pembelian 001.Q.5211 NusantaraATK kantor UPP I bulan 11Januari 20132 Biaya perkantoran FKIP 4078.032. 2.650.000 240.909 36.136 277.045 2.372.955 Toko MuliaUnpar untuk pembelian 001.Q.5211 PerdanaATK
Bambang TK Garang,M.Pd selaku DekanFKIP UNPAR, seolaholah sebagai pembelanjaan yang benar, denganperincian sebagai berikut: JUMLAH PPN PPh POTONGAN BERSIH PENENo URATAN MAK (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) RIMA1 Biaya perkantoran FKIP 4078.032. 3.150.000 286.364 42.955 329.318 2.820.682 Toko KridaUnpar untuk pembelian 001.Q.5211 NusantaraATK kantor UPP I bulan 11Januari 20132 Biaya perkantoran FKIP 4078.032. 2.650.000 240.909 36.136 277.045 2.372.955 Toko MuliaUnpar untuk pembelian 001.Q.5211 PerdanaATK
Dana GU yang diterima 30.000.000, 2.727.273, 340.909, 26.931.818, tanggal 2 Agustus 20132. Dana TUP yang diterima 606.095.600, 24.659.088, 6.523.622, 133.141.600 441.771.286,tanggal 30 Nopember 20133. Dana TUP yang diterima 490.129.520, 20.299.993, 4.546.328, 136.912.520 328.370.678,tanpa tanggal bulanDesember 20134. Jumlah 1.126.225.120 47.686.354, 11.410.859, 296.985.9385. Kerugian Negara (c(d+e+f) 770.141.964,6.
78 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 797 K/Pid.Sus/20132.
No. 797 K/Pid.Sus/20132. (I). Surat Angkutan / konosemen apabilapengadaan barang' dilaksanakan diluarwilayah kerja ;Barang ini dikerjakan di Jakarta oleh PT. Sandebaja Perkasasehingga seharusnya ada surat pengiriman barang/konosemen.Seharusnya ada Surat Pengiriman barang dari PT. SandebajaPerkasa ke PT. Sinar Bhumi Yogyakarta. Tidak pernah ada suratpengiriman barang dari PT. Sandebaja Perkasa ke PT. Sinar BhumiYogyakarta dan dari PT.
189 — 369 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 06 P/HUM/20132) Dikeluarkan oleh institusi yang tidak berwenang untukmengeluarkan Peraturan PerundangUndangan yangbersangkutan ;3) Adanya kesalahan dalam proses pembuatan peraturanPerundanganUndangan yang bersangkutan ;4) Terdapat perbedaan penafsiran terhadap suatu PeraturanPerundanganundangan ;5) Terdapat ambiguitas atau keraguraguan dalam penerapan suatudasar hukum yang perlu diklarifikasi ;Sedangkan dalam UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubahdengan UU No. 5 Tahun 2004 dan
67 — 29
.1.500.000.000, (satu milyar lima ratusjuta rupiah) dan suratsuratnya yang harga Rp.1.500.000.000, (satu milyar limaratus juta rupiah) sekarang masih ada di kantor saksi ; Bahwa tanah tersebut masih dikuasai pengembang karena yang merawat masihpengembang ; Bahwa harga tanah tersebut pada tahun 2011 Rp.3.000.000, sampai Rp.5.000.000,per meter dan sekarang harganya + Rp. 6.000.000, per meter =;Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak mengajukan kesimpulannya masingmasing, untuk Tergugat pada tanggal 14 Mei 20132
56 — 9
Wedana kepalaKecamatan Kualuh Hilir;4 Bahwa kemudian, keempat alas hak tersebutditingkatkan status haknya olehkepala Desa Air Hitam dalam bentuk 4 (empat) Surat keterangan Tanah, yaitu1 Surat Keterangan Tanah Nomor; 593.3/28/AH/20132 Surat Keterangan Tanah Nomor; 593.3/29/AH/20133 Surat Keterangan Tanah Nomor; 593.3/30/AH/20134 Surat Keterangan Tanah Nomor; 593.3/31/AH/2013Semuanya bertanggal 14 Januari 2013 yang dikelarkan oleh kepala Desa Air HitamKecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhan Batu
120 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 49 K/Pdt/20132. Bahwa ternyata yang didalilkan Penggugat tersebut adalah merupakantanah bekas Perkebunan Hak Pakai asal Konvensi Hak Barat yangditerima Penggugat dari seorang bernama Legimin pada tahun 1959;3. Bahwa menurut ketentuan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 TahunHak Pakai asal Konversi Hak Barat berakhir masa berlakunya selambatlambatnya pada tanggal 24 September 1980, pada saat berakhirnya hakyang bersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;4.
94 — 10
Kwitansi Asli Penyerahan Uang sejumlah Rp.266.000.000,(dua ratus enam puluh enam juta rupiah) Tertanggal 02Desember 20132. Asli Penyerahan Uang sejumlah Rp.100.000.000, (seratus jutarupiah) Tertanggal O09 Desember 20133. Asli Penyerahan Uang sejumlah Rp.88.000.000, (delapanpuluh delapan juta rupiah) Tertanggal 03 Januari 20144.
Kwitansi asli Pembelian Gedung SAJIDA senilai Rp.400.000.000, (empat ratus juta rupiah) Tertanggal 11Desember 20132. Kwitansi asli Pembelian Gedung SAJIDA senilai Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) Tertanggal 25 Maret20143. Kwitansi asli Pembelian Gedung SAJIDA senilai Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) Tertanggal O03 November2014.23. Laporan Pemasukan Dan pengeluaran Uang Yayasan SAJIDABulan Desember 2013 (Asli)24.
Kwitansi asli Pembelian Gedung SAJIDA senilai Rp.400.000.000, (empat ratus juta rupiah) Tertanggal 11 Desember 20132. Kwitansi asli Pembelian Gedung SAJIDA senilai Rp.500.000.000. (lima ratus juta rupiah) Tertanggal 25 Maret 20143.
Kwitansi Asli Penyerahan Uang sejumlah Rp.266.000.000,(dua ratus enam puluh enam juta rupiah) Tertanggal 02Desember 20132. Asli Penyerahan Uang sejumlah Rp.100.000.000,(seratus jutarupiah) Tertanggal 09 Desember 20133. Asli Penyerahan Uang sejumlah Rp.88.000.000,(delapanpuluh delapan juta rupiah) Tertanggal 03 Januari 20144.
Kwitansi asli Pembelian Gedung SAJIDA senilai Rp.400.000.000, (empat ratus juta rupiah) Tertanggal 11Desember 20132. Kwitansi asli Pembelian Gedung SAJIDA senilai Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) Tertanggal 25 Maret20143. Kwitansi asli Pembelian Gedung SAJIDA senilai Rp.100.000.000, (seratus juta rupiah) Tertanggal 03 November2014.23. Laporan Pemasukan Dan pengeluaran Uang Yayasan SAJIDABulan Desember 2013 (Asli)24.
73 — 11
Penyidik , sejak tanggal 30 Agustus 2013 s/d tanggal 18September 20132. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbarusejak tanggal 31 Agustus 2013 s/d 19 September 2013 ;3. Perpanjangan Penuntut Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejaktanggal 19 September 2013 s/d tanggal 24 Oktober 2013 ;4. Penuntut Umum ,sejak tanggal 25 Oktober 2013 s/d tanggal 7Nopember 2013;5. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru , sejak tanggal 8 Nopember2013 s/d 7 Desember 2013 ;7.
Penyidik , sejak tanggal 20 Juni 2013 s/d tanggal 09 Juli 20132. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2013 s/dtanggal 29 Juli2013 ;3. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbarusejak tanggal 30 Juli 2013 s/d 15 Agustus 2013 ;4. Penuntut Umum ,sejak tanggal 16 Agustus 2013 s/d tanggal 4September 2013 ;5. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru , sejak tangga/ 28 Agustus 2013s/d 26 September 20136.
Penyidik , sejak tanggal 16 Mei 2013 s/d tanggal 4 Juni 20132. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2013 s/dtanggal 24 Juni 2013 ;3. Penuntut Umum , sejak tanggal 25 Juni 2013 s/d tanggal 15 Juli2013 ;4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru , sejak tanggal 5 Juli 2013 s/d 3Agustus 2013 ;5.
39 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1089 K/Pdt/20132. Menyatakan Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumPenggugat;3. Menyatakan kedua tumpak tanah objek perkara merupakan harta pusakatinggi kaum Penggugat;4. Menyatakan perbuatan Tergugat VIII mendirikan rumah Paviliun berlantai2 (dua) di belakang rumah kaum Penggugat pada tumpak II (dua) danperbuatan Tergugat Ill mendirikan rumah permanen di atas sertifikatNo.200/1998 (tumpak I) atas nama Tergugat Ill adalah perbuatanmelawan hukum;5.
54 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1837 K/Pid.Sus/20132 (dua) lem((((((Membebanksemua tingkat pereribu lima ratus rupi4aDemikianlahAgung pada hari Senin tanggal 09 Desember 2013 oleh Dr. ASH., LLM. KetualMahkamah Agungdan Sri Murwahyundiucapkan dalam gMajelis beserta HaSH. Panitera PenPenuntut Umum dHakim Hakim Angttd./Prof. Dr. Surya Jayttd.