Ditemukan 836 data
Urut Berdasarkan
Putus : 19-12-2014 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 124 PK/Pdt/2014 Tanggal 19 Desember 2014 —
37 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
37 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bunga hutang sebesar 2% (dua persen) perbulan terhitung sejak tanggaldidaftarkannya gugatan ini sampai dengan hutang dimaksud dibayarlunas;Bahwa dalam suatu Negara Hukum RI (Rechts Staat), hakhak privat setiapWarga Negara (Subjektive Privat Rechts) haruslah mendapat perlindungandari segala tindakan wanprestasi yang berakibat kepada kerugian, olehkarenanya Penggugat selaku pihak yang telah dirugikan haknya olehTergugat, dengan ini memohon perlindungan dan kepastian hukum denganjalan satusatunya mengajukan
Register : 22-08-2011 — Putus : 28-09-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN DEMAK Nomor 199_Pid_B_2011_PN_Dmk_HUKUM_28092011_PERJUDIAN.rtf Tanggal 28 September 2011 — EDY
49 — 11
49 — 11
pegangan oleh semuapihak dalam proses pembuktian nanti baik oleh PenuntutUmum ataupun terdakwa melalui Penasehat Hukumnya maupunoleh Hakim yang kesemuanya dilakukan dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan hukum = dankemanfaatan hukum serta perlindungan terhadap Hak Hak17Asasi Manusia (Human Rights), yang tentu' saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (PresumptionOf Innocense) sebagai landasan hukum universal dalam suatunegara yang berdasar atas hukum ( Rechts staat
Putus : 25-04-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 287 K/Pdt.Sus-PHI/2017 Tanggal 25 April 2017 — 1. BENRI SIRAIT, DKK VS PT. MARITIM SINAR UTAMA (PT. MSU) diwakili HANDY TANOTO, HENDRI SWABUDI SETIAWAN (Direktur Perseroan),
483 — 165 — Berkekuatan Hukum Tetap
483 — 165 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 287 K/Pdt.Sus.PHI/201618.20.pada Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan putusan ini dapatdilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan atau kasasi;Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (rect staat), hakhak privat setiap warga Negara (subyektif privat rects) haruslah mendapatperlindungan dari segala tindakan melawan hukum yang dilakukan pihaklain (in casu Tergugat), olen karena Para Penggugat selaku pihak yangtelah dirugikan hak serta kepentingannya (justicia balance),
Register : 29-08-2013 — Putus : 22-10-2013 — Upload : 18-03-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61 P/HUM/2013 Tanggal 22 Oktober 2013 — PT. ARGA CITRA KHARISMA VS WALIKOTA MEDAN;
58 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena jika suatu lembaga atau pejabat publiktertentu (staat organ, public office, public official) hendak mengatur mengurangihak, dan atau membebankan sesuatu kewajiban tertentu kepada subyek hukumwarga Negara dalam lalu lintas hukum, maka satusatunya bentuk hukum yangdiperbolehkan untuk mengatur hal itu adalah dalam bentuk undangundang ataudengan kata lain bahwa bentuk peraturan yang bersifat mengikat hanyadiperkenankan apabila peraturan itu secara eksplisit mendapatkan delegasikewenangan
Putus : 09-09-2015 — Upload : 06-10-2015
Putusan PN NUNUKAN Nomor 118 /Pid.B/2015/PN.NNK Tanggal 9 September 2015 — Lukman Hakim Alias Marvel Bin Muhammad
Yunus
70 — 15
70 — 15
a Reasonable Doubt) bahwa tindakpidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negarakita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat
Register : 04-04-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 01-09-2019
Putusan PN POLEWALI Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Pol Tanggal 27 Mei 2019 — Penuntut Umum:
SUGIANTI, SH
Terdakwa:
SYAIFUL BASRIYANSYAH Bin UMAR
24 — 12
SUGIANTI, SH
Terdakwa:
SYAIFUL BASRIYANSYAH Bin UMAR
24 — 12
Kesehatan Republik IndonesiaNomor 02396/ A/ SK/ Ill/ 86, obat keras (Daftar G) adalah obat dengantanda lingkaran merah dengan huruf K bertuliskan harus dengan resepdokter; Sesuai dengan ordonansi obat keras (Staatblads Nomor 419 tanggal22 Desember 1949), obat keras yaitu obatobatan yang tidakdigunakan untuk kepentingan tehnik, yang mempunyai khasiatmengobati, menguatkan, membanguskan, mengdesinfeksikan, danlainlain tubuh manusia baik dalam bungkusan maupun tidak yangditetapkan oleh Secretaries Van Staat
Kesehatan Republik IndonesiaNomor 02396/ A/ SK/ III/ 86, obat keras (Daftar G) adalah obat dengantanda lingkaran merah dengan huruf K bertuliskan harus dengan resepdokter; Sesuai dengan ordonansi obat keras (Staatblads Nomor 419 tanggal22 Desember 1949), obat keras yaitu obatobatan yang tidakdigunakan untuk kepentingan tehnik, yang mempunyai khasiatmengobati, menguatkan, membanguskan, mengdesinfeksikan, danlainlain tubuh manusia baik dalam bungkusan maupun tidak yangditetapkan oleh Secretaries Van Staat
Putus : 17-12-2015 — Upload : 16-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 651 K/Pdt.Sus-PHI/2015 Tanggal 17 Desember 2015 — Pemilik & Pimpinan Hotel Wisata Indah (PT SAMUDERA WISATA INDAH) VS MALIK
28 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa setiap orang, perusahaan termasuk Tergugat dan orangorang yangbekerja didalamnya, harus tunduk dan taat kepada Undang Undang yangberlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang Nomor 2Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;Bahwa dalam suatu Negara Hukum (Rechts Staat), hakhak privat setiap warganegara (subjektive privat rechts) haruslah mendapat perlindungan dari segalatindakan melawan
Register : 26-01-2012 — Putus : 08-08-2012 — Upload : 16-03-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 37/PDT.PLW/2012/PN.MDN Tanggal 8 Agustus 2012 — H. Abdul Hadi, SH.
lawan
Poniman Pranoto, Ahmad Sari Pandapotan Harahap, Nyonya Romayani Siregar, Drs. Abdul Hakim Harahap
77 — 11
77 — 11
Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Rechts Staat),hakhak privat setiap Warga. Negara (Subjektive Privat Rechts)haruslah mendapat perlindungan hukum, oleh karenanya Pelawanselaku pihak yang telah dirugikan hak serta kepentingannya (JusticiaBalance), dengan ini memohon perlindungan dan kepastian hukumdengan jalan satusatunya mengajukan Perlawanan (Verzet) ini kePengadilan Negeri Medan untuk mendapatkan keadilan ;.
Register : 04-04-1013 — Putus : 10-10-2013 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 152/PDT.G/2013/PN.JKT.PST Tanggal 10 Oktober 2013 — YUDIKA SISWARDIONO SARAGIH lawan. FRIDA VIOLETTA SIANIPAR
92 — 44
92 — 44
Tidak dibenarkan menafsirkanhukumdiluarketentuanperaturan perundang undangan yang berlaku. dengandemikian untuk menegakkan hukum dan keadilan dan demi terjaminnya kelanjutan hidup negara hukum Recht Staat) Republik Indonesia, sudah seharusnyalah GugatanPenggugat dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya niet ontvankelijke verklaard),karena diajukan dengan dasar hukum yang tidak jelas, menyesatkan dan tidak sejalandengan UndangUndang Nomor 1 Tahun Tentang Perkawinan dan PeraturanPemerintah Nomor
Register : 29-03-2016 — Putus : 07-06-2016 — Upload : 07-09-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 330/Pid.Sus/2016/PN Jmb Tanggal 7 Juni 2016 — NAJAMUDIN SANGGAMARA Bin MARTIN
19 — 8
19 — 8
No.330/Pid.Sus/2016/PN Jmbbahwa tindak pidana benarbenar terjadi dan bahwa terdakwalah yangbersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption ofInnocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Recht Staat
Putus : 12-01-2015 — Upload : 06-10-2015
Putusan PN NUNUKAN Nomor 190 /Pid.B/2014/PN.NNK Tanggal 12 Januari 2015 — ANDI MUHAMMAD BASRI Als ANDI BASRI Bin
SYAMSUDIN
72 — 20
72 — 20
benar terjadi dan bahwa para terdakwalah yang bersalahmelakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negara HAL 14 PUTUSAN NO: 190/PID.B/201 4/PN.NNK.kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat
Register : 02-11-2018 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 16-09-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 1049/Pdt.G/2018/PN Dps Tanggal 29 Mei 2019 — Penggugat:
B. Andi Rachman
Tergugat:
Sally Ann Robinson
157 — 125
B. Andi Rachman
Tergugat:
Sally Ann Robinson
157 — 125
Menyatakan putusan provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulumeskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi (u/tvoerbaar bijvoorraad).Menimbang, bahwa atas gugatan Provisionil tersebut, Tergugat tidak adamenyampaikan jawaban ;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisionil dari Penggugat Majelisberpendapat sebagai berikut :Menimbang, bahwa tuntutan provisionil diatur di dalam BR.v (Regement ofde Bungerlijke Rechts Vordering, Staat blad Nomor : 52/1847 ) ;Menimbang, bahwa BR.v adalah reglemen
Putus : 17-04-2014 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3029 K/Pdt/2012 Tanggal 17 April 2014 — SIMON MALAU ALIAS OPPU ROY VS 1. KAMURA SITUMORANG ALIAS AMANI TORDING, DKK
141 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
141 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
Majelis HakimPengadilan Negeri Balige tanpa diketahui Pemohon Kasasi ternyatatanah objek perkara tersebut pada masa zaman penjajahan Belanda telahterdaftar di Wiens Besluit;4 Bahwa pada masa zaman penjajahan Belanda sebagai tanda penghargaankepada Kakek Pemohon Kasasi, objek perkara tersebut didaftarkan danatau dibukukan sebagai pemilik di Boekoe Radja Bioes dan atau diWiens Besluit, tahun 1909 tertanggal 06 Juli 1909, pada zamanpenjajahan Belanda (Controleur Samosir) Datun Em Nummer 6709Nomor 2190 STAAT
Register : 14-09-2011 — Putus : 03-10-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan PN DEMAK Nomor 209_Pid_B_2011_PN_Dmk_HUKUM_03102011_PENGGELAPAN.rtf Tanggal 3 Oktober 2011 — BAYU S
78 — 12
78 — 12
pegangan oleh semuapihak dalam proses pembuktian nanti baik oleh PenuntutUmum ataupun terdakwa melalui Penasehat Hukumnya maupunoleh Hakim yang kesemuanya dilakukan dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan hukum = dankemanfaatan hukum = serta perlindungan terhadap Hak HakAsasi Manusia (Human Rights), yang tentu' saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (PresumptionOf Innocense) sebagai landasan hukum universal dalam suatunegara yang berdasar atas hukum ( Rechts staat
Register : 22-04-2016 — Putus : 26-05-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 403/Pid.Sus/2016/PN Jmb Tanggal 26 Mei 2016 — DENDY YUSPIANDA Als DENDY Bin YUSMAR
74 — 12
74 — 12
beyond a ReasonableDoubt) bahwa tindak pidana benarbenar terjadi dan bahwa terdakwalahyang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangkauntuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu saja dengantetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption of Innocense) dinegara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagai negara yangberdasar atas hukum (Recht Staat
Register : 05-07-2017 — Putus : 04-09-2017 — Upload : 30-09-2017
Putusan PN SRAGEN Nomor 95/Pid.Sus/2017/PN Sgn Tanggal 4 September 2017 — WILLIAM BAGUS AL. LATIF Bin RAHARJO Alias JAJAK
94 — 11
94 — 11
No. 419 tahun 1949 yang dimaksud dengan obat keras adalah obatobatan yang tidak dihunakan untuk keperluan tehnik, yang mempunyaikhasiat mengobat, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksikan dan lainlain tubuh manusia, baik dalam bungkusan atau tidak, yang ditetapkan olehSecretaris Van Staat.
Register : 09-11-2020 — Putus : 27-11-2020 — Upload : 27-11-2020
Putusan PA TOLITOLI Nomor 146/Pdt.P/2020/PA.Tli Tanggal 27 Nopember 2020 — Pemohon melawan Termohon
19 — 7
19 — 7
., yang berbunyi:Jp, VA ogige cyt Lage g ale dh bie ait Soy SB SU ace dh oy Supe cal oeOger fe cleat Lie Lag dt gat LS lik gl Glaay gl Glog olyld staat teGed V tee Gott lad alt di Slab ase i cay Sum gil Spi F clots op Ledeet cath QS GH glArtinya : Dari Abi Hurairah RA. Rasulullah SAW.
Upload : 16-08-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 PK/PDT.SUS/2010 GUNAWAN ALIE DAN ANG FANNY ANGELIA ALIAS ANG FANNY ANGELIA, CS.; OEI KENG HIEN 1. TROY HARYANTO, 2. SAFITRI HARIYANI, SH., MH.
231 — 149 — Berkekuatan Hukum Tetap
231 — 149 — Berkekuatan Hukum Tetap
UndangUndang sebagai sarana untuk semaksimalmungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual danmaterial bagi masyarakat maupun individu melaluipembaharuan dan pelestarian (asas welfare staat);7. Bahwa, putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 702K/Pdt.Sus/ 2008 jo Reg.
Putus : 13-05-2015 — Upload : 23-10-2015
Putusan PN MEDAN Nomor 81/PHI/2014/PN MDN Tanggal 13 Mei 2015 — 1.MUJIONO
2.JANDI SIMATUPANG
vs
PEMILIK & PIMPINAN HOTEL WISATA INDAH/ ( PT. SAMUDERA WISATA INDAH )
26 — 8
26 — 8
Bahwa dalam suatu Negara Hukum (Rechts Staat), hakhak privat setiapwarga negara (Subjektive Privat Rechts) haruslah mendapat perlindungan dariHalaman 2 dari 44 halamanPutusan Nomor: 81/Pdt.SusPHI/2014/PN.Mdnsegala tindakan melawan hukum yang dilakukan pihak lain (incasu Tergugat),oleh karenanya Para Penggugat selaku pihak yang telah dirugikan hak sertakepentingannya (Justicia Balance), dengan ini memohon mengajukan gugatanini ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan untukmendapatkan
Register : 13-10-2015 — Putus : 03-11-2015 — Upload : 12-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 574 K/TUN/PILKADA/2015 Tanggal 3 Nopember 2015 — 1. HJ. HARIS KAMARU, SH., 2. HJ. YUSUF K. MOODUTO, S.Sos vs KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN;
100 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
100 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagaimana yang diatur Peraturan KPU Nomor 02 Tahun 2015Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur danWakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;Adapun yang menjadi objek gugatan adalah :Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow SelatanNomor 17/Kpts/KPUBMS/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan CalonWakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2015;PENDAHULUANNegara kita adalah negara hukum (recht staat