Ditemukan 5020 data
IR. LASARUS GANI
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI
119 — 100
memiliki kekuatanNUKUM tetap ; 22 22 nn omen nn nn nn nn nn nn nn nn nnn nn nen en ene n ence nn neeeSurat Kepala BKN Nomor k.2630/v.1398/99 tanggal 2 Oktober2018 perihal Surat Penyampaian Data PNS yang dihukum penjaraatau kurungan karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Jabatan dan ContohKeputusan pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS.Surat Gubernur NTT Nomor : Upx.012.1/278/2018 tanggal 3Desember 2018, perihal : penyampaian data pegawai negeri sipilyang
CHRISPO M.N.SIMANJUNTAK
Terdakwa:
Pantas Gultom Als. Pantas
135 — 90
alternatif sehingga salah satu sajaterpenuhi Ssudah cukup membuktikan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;Menimbang, bahwa sebelumnya telah dipertimbangkan bahwaTerdakwa dipandang terbukti dengan sengaja memberi sarana menyuruh untukmemasukkan keterangan palsu dalam Surat Keterangan meninggal dunia dariDesa Janji Matogu No: 109/079/2009/ VII/2019 tanggal 18 Juli 2019 sehinggamenyebabkan terbitnya Akta Kematian Nomor 1217KM26072019004 atasnama Saksi Roida Tampubolon oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilyang
237 — 97
Bahwa sekitar pukul 02.00 Wib datang anggotaGartap/1 Jakarta lalau membawa Saksi dan anggota TNIlainnya untuk diproses lebih lanjut, sedangkan orang sipilyang diamankan dibawa oleh petugas BNNP Jakarta.Him 16 dari him 53 Putusan Nomor : 10K/PM T II/AD/III/2020Menimbang,Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkanseluruhnya.Bahwa Saksi selanjutnya yang juga merupakanTerdakwa sipil dalam Berkas Perkara lain, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui Kepala Rumah TahananKelas Jakarta
58 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pertimbangan Judex Facti mengenai unsur Pegawai Negeri Sipilyang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus menerusatau untuk sementara waktu tidak lengkap dan tidak sempurna(onvoeldoende gemotiverd) karena tidak mempertimbangkan semuafakta persidangan ;Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya hanya menitikberatkanTerdakwa sebagai Pegawai Negeri dan juga Judex FactiHal. 42 dari 54 hal. Put.
195 — 82
MagdalenaKatuuk dengan status cerai mati, padahal yang seharusnya tercantum adalah nama isteripertama terdakwa yang telah meninggal dunia, sehingga dengan demikian kartu Keluargaatas nama Terdakwa yang dibuat oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipilyang menjadi objek dakwaan Jaksa Penuntut Umum datadatanya tidak sesuai dengankeadaan yang sebenarnya dengan kata lain kartu Keluarga tersebut adalah palsu ;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa, kartu Keluargayang telah
517 — 434 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 23 P/HUM/2018yang diberikan kepada orang tua dari Pegawai Negeri Sipilyang tewas;Pasal 11B:(1)Bagi Pensiunan Hakim yang seharusnya ditetapkan berdasarkanPeraturan Pemerintah yang berlaku bagi pegawai negeri sipil,tetapi telah ditetapkan berdasarkan Peraturan PemerintahNomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Pensiun PokokPensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata UsahaNegara, dan Peradilan Agama, serta janda/dudanya, dan gajipokok yang dipakai sebagai dasar penetapan pensiun lebihrendah
Terbanding/Tergugat I : YUDITH LIMARDI
Terbanding/Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional Batanghari
Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi
Terbanding/Turut Tergugat I : ISMET TAUFIK, SH. MH
Terbanding/Turut Tergugat II : PT BANK UOB INDONESIA
43 — 28
Putusan NO.22/PDT/2020/PT JMB4.7.4.8.Bahwa keterangan saksi Amrin Taib mengenai tidak ada warga sipilyang memiliki tanah di sekitar lokasi tanah objek perkara telahbertentangan dengan keterangan saksi Amrin Taib sendiri di dalampersidangan yakni keterangan mengenai kepemilikan tanah saksiAmrin Taib di lokasi objek sengketa yang berasal dari SKHT menjadiSHM. Akan tetapi, ketika Kuasa Hukum Terbanding !
220 — 108
Harahap mengatakan, Tidakbisa karena isterimu sudah tidak mengakui, buktikurang kuat dan laporan pencabutannya sudahdibuat, kau lapor sana ke Polres terhadap sipilyang telah diakui isterimu", tetapi setelah ituTerdakwa tidak melapor ke Polres.Bahwa kemudian Terdakwa menunggu Saksi1keluar dari ruang Dansatlak Idik Denpom 1/3,setelah pencabutan laporan selesai dibuat danditandatangani oleh Terdakwa, selanjutnyaTerdakwa pulang bersama Saksi1, sesampainyadi rumah Saksi1 berkata, Nanti Papa dilaporkanmereka
197 — 65
Termohon Keberatan (dahulu Penggugat) adalah Pegawai Negeri Sipilyang telah beberapa kali mengajukan pinjaman dan/atau kredit padaPemohon Keberatan (dahulu Tergugat) dan/atau telah beberapa kalimendapatkan fasilitas pinjaman dan/atau kredit dari Pemohon Keberatan(dahulu Tergugat), dimana sebelum masa jangka waktu pinjaman/kreditdimaksud berakhir atau selesai, Termohon Keberatan mengambil kreditkembali dengan menutup dan/atau melunasi kredit lama, yang mana untukmenutup/melunasi kredit yang lama dimaksud
FATONI HATAM
Terdakwa:
MUHAMMAD FADLI, A.PTNH, MH
159 — 32
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlakupada Badan Pertanahan Nasional;Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil terikat pada PeraturanPemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang mengatur setiapPNS dilarang menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadidan / atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari Siapapun juga yangberhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlakupada Badan Pertanahan Nasional;Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil terikat pada PeraturanPemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang mengatur setiap PNS dilarang menjadi perantara untuk mendapatkankeuntungan pribadi dan / atau orang lain dengan menggunakan kewenanganorang lain; menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapunjuga yang berhubungan
FATONI HATAM
Terdakwa:
MUHAMMAD FADLI, A.PTNH, MH
164 — 67
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlakupada Badan Pertanahan Nasional;Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil terikat pada PeraturanPemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang mengatur setiapPNS dilarang menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadidan / atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari Siapapun juga yangberhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlakupada Badan Pertanahan Nasional;Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil terikat pada PeraturanPemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang mengatur setiap PNS dilarang menjadi perantara untuk mendapatkankeuntungan pribadi dan / atau orang lain dengan menggunakan kewenanganorang lain; menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapunjuga yang berhubungan
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlakupada Badan Pertanahan Nasional;Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil terikat pada PeraturanPemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang mengatur setiap PNS dilarang menjadi perantara untuk mendapatkankeuntungan pribadi dan / atau orang lain dengan menggunakan kewenanganorang lain; menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari Siapapunjuga yang berhubungan
70 — 30
berdasarkan Keputusan Bupati Enrekang Nomor: 499/ KEP/IX/2013,tertanggal 27 September 2013 (buktiP18) 5 222222 noon nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnnnn nee Penggugat VI (Dra Yuyu Yuhaeni), menduduki jabatan sebagai KepalaBadan Kepegawaian Daerah Kabupaten Enrekang, berdasarkan KeputusanBupati Enrekang Nomor: 19/ KEP/I/2009, tanggal 31 Januari 2009 (buktiP7) 544Menimbang, bahwa Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa 1 yang padakonsideran menetapkan yang menyatakan bahwa memberhentikan Pegawai negeri Sipilyang
259 — 439 — Berkekuatan Hukum Tetap
Saksi33, Deby Ari Sandi (Serda), Jabatan Komandan Regu (Danru) ;.Saksi34, Dwi Santoso (Pratu), Jabatan operator ;Saksi35, Eding Setiawan (Prada), jabatan Tantama Penembak ;=z Saksi36, Syafri Maria MS, pelatin dayung Dragon Boat (warga sipilyang diminta sebagai pelatih) ;.Keterangan keenam Saksi ini diambil langsung dari BAP, dan dijadikansebagai faktafakta hukum.
Amri Yusni
Tergugat:
BUPATI LIMA PULUH KOTA
176 — 59
(Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang disahkandengan aslinya);Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiDan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018Tentang Penegakkan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Daijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan,
87 — 15
atas 7 Cm) dengan nilai Rp.66,690,000, ;Jumlah Rp. 92,236,149,35.e Bahwa dengan di buatkan berita acaratambah kurang tersebut, jalan yangawalnya = sesuai dengan dokumen SuratPerjanjian pelaksanaan' pekerjaan (SP3)adalah sepanjang 1.080 meter dengan lebar3 meter menjadi lebih panjang yaitusesuai dengan perhitungan pekerjaantambah kurang adalah sepanjang 1.300meter dengan lebar 3 meter;e Bahwa berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh Laboraturium Transportasi,Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Sipilyang
atas 7 Cm) dengan nilai Rp.66,690,000, ;Jumlah Rp. 92,236,149,35.e Bahwa dengan di buatkan berita acaratambah kurang tersebut, jalan yangawalnya = sesuai dengan dokumen SuratPerjanjian pelaksanaan pekerjaan (SP3)adalah sepanjang 1.080 meter dengan lebar3 meter menjadi lebih panjang yaitusesuai dengan perhitungan pekerjaantambah kurang adalah sepanjang 1.300meter dengan lebar 3 meter;e Bahwa berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh Laboraturium Transportasi,Fakultas Teknik, Jurusan Teknik Sipilyang
18 — 11
Rustam )pada tanggal 4 Desember 2015 agar hidup rukun kembali dalam membinarumah tangganya namun tetap tidak berhasil;Bahwa oleh karena Pemohonberstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang tunduk pada PP No.10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah danditambah dengan PP Nomor 45 tahun 1990, maka Majelis Hakim telahmemberi kesempatan yang cukup kepada Penggugat untuk mengurus Suratizin dari pemerintah Kabupaten Bima, namun sampai batas waktu yang telahdiberikan ternyata surat izin dimaksud belum diperoleh
dr. Meidrin Joni,Sp.OG
Tergugat:
Bupati Kab. Tanjung Jabung Timur
309 — 160
Tergugat menolak permintaan dari Penggugat tersebut danmemerintahkan penggugat untuk melaksanakan pekerjaannya selaku PNSdi lingkungan RSUD Nurdin Hamzah, namun malahan Tergugat bertindaksewenangwenang memberhentikan Penggugat dengan memerintahkanRSUD Nurdin Hamzah untuk tidak membayar gaji Penggugat danmenyuruh Penggugat tidak lagi berkerja selaku PNS di lingkungan RSUDNurdin Hamzah sejak tanggal 4 Januari 2021 , hal tersebut benar benartelah mencendrai rasa keadilan Penggugat selaku pegawai negeri sipilyang
TUTI GANTINI, S.E.
Tergugat:
GUBERNUR JAMBI
283 — 553
Asas kepatutan dan keadilan ;Tergugat secara nyata telah mengabaikan asas kepatutandan keadilan, sebelum mengeluarkan Keputusan a quo,Tergugat semestinya mempertimbangkan apakah tindakpidana yang dilakukan berhubungan dengan jabatan atautidak, faktorfaktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan melakukan tindak pidana itu, serta beratringannya keputusan pengadilan yang dijatuhkan,sebagaimana terkandung sebagai kaedah hukum dalamPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1682K
Sapto Wahyono
Tergugat:
1.Mulyati atau Nyonya Cipta Mulyono
2.Siti Uminarni
46 — 5
belikantersebut yaitu tidak ada catatan dan bersih dari blokir;Halaman 60 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Padt.G/2018/PN KinMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut, Majelisberkesimpulan bahwa Bukti Surat P1 tidak diketahui secara pasti apakah 'HIBAH"atau "WAKAF" serta tidak diketahui kapan bukti surat P1 tersebut dibuat danditandatangani karena bukti surat P1 tersebut tidak memiliki tanggal, bulan dantahun padahal yang membuat surat tersebut adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
ELCE KONDORURA, S.Kom
Tergugat:
BUPATI TELUK WONDAMA
107 — 56
S.Kom. dan Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. olehkarena itu masingmasing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;Halaman 54 dari 72 Putusan No. 10/G/2019/PTUN.JPRMenimbang, bahwa terkait dengan putusan pidana yang dijatuhkankepada Penggugat dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 30Oktober 2019, dengan agenda pemeriksaan saksi Pengggat, Penggugat telahmengajukan 2 orang saksi bernama SERI PAGA DAN SEMUEL AYAMISEBA,saksisaksi mana yang diajukan tersebut adalah merupakan semulaPegawailNegeri Sipilyang