Ditemukan 4987 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 28-12-2020 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 24-03-2021
Putusan PTUN JAMBI Nomor 34/G/2020/PTUN.JBI
Tanggal 24 Maret 2021 — Penggugat:
JULIANDO NAINGGOLAN
Tergugat:
bupati tebo
488 — 246
  • kurang dari 2tahun;Seharusnya: Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilsebagaimana dimaksud dalam pasal ini, dapat dilakukandengan hormat atau tidak dengan hormat atau tidak diHalaman 30 dari 80 halaman Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.JBIberhentikan, satu dan lain hal tergantung pada pertimbanganpejabat yang berwenang atas berat atau ringannya perbuatanyang dilakukan dan besar atau kecilnya akibat yangditimbulkan oleh perbuatan itu atauBerhubung dengan itu,maka dalam mempertimbangkan apakah Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Umum
Register : 01-03-2018 — Putus : 19-07-2018 — Upload : 11-10-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 391/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Brt
Tanggal 19 Juli 2018 — Penuntut Umum:
JAYA SIAHAAN, SH
Terdakwa:
DWI DJOKO WIWOHO alias ABU BAKAR alias ABU KHONSAH
1341 — 2802
  • Rahyan, Chairul, dan Sultan meminta kepada AbuAbdulrrahmman untuk berhenti latihan meliter dengan alasan tidak mau menjaditantara dan hanya ingin menjadi warga sipil di Suriah;Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dibujuk untuk ikut latihnan militeroleh Bahrumsyah alias Abu Ibrahim yang merupakan Amir Majmuah Indonesiadi Sadadi, Suriah dan Abu Zulfikar serta Abu Hapsoh, namun Terdakwa danrombongannya tidak ingin menjadi tantara dan hanya ingin menjadi warga sipilyang bernaung dibawah Daulah ISIS;Menimbang
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-04-2014 — Putus : 07-10-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan PN MANADO Nomor 17/Pid.Sus/2014/PN.Mdo
Tanggal 7 Oktober 2014 — - Jeffry Arie Panambunan
123 — 33
  • ditentukan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidananya, MajelisHakim akan mempertimbangkan halhal yang memberatkan danmeringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :Hal hal yang memberatkan :e Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yangsedang gencargencarnya mencegah dan memberantas korupsi ;e Perbuatan terdakwa selaku Kepala Bidang Pencegahan danKesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencara Daerah(BPBD) Kota Manado .telah menciderai citra Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 04-12-2019 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 12-06-2020
Putusan PTUN KENDARI Nomor 60/G/2019/PTUN.KDI
Tanggal 28 April 2020 — Penggugat:
Dr Harun Daeru, SE, MH
Tergugat:
Walikota Baubau
234 — 132
  • ., NIP 19731231 199903 1 033 tertanggal 9November 2017 ; 222202 Dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan KepalaBKN Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Nomor IdentitasPegawai Negeri Sipil, menetapkan bahwa :NIP terdiri atas 18 (delapan belas) digit, denganurutan sebagai berikut:Halaman 32 dari 76 halaman Putusan No. 60/G/2019/PTUN.Kdi 8 (delapan) digit pertama adalah angka pengenalyang menunjukkan tahun, bulan, dan tanggal lahirCalon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan, dengan ketentuan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-08-2017 — Putus : 06-11-2017 — Upload : 14-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 460/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 6 Nopember 2017 — DJARUM WIBOWO CS >< PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI CQ DIRUT PERUSAHAAN UMUM DAMRI CS
59 — 37
  • Olehkarena Para Penggugat bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipilyang diperbantukan pada Tergugat dan Tergugat Il maka dalilpara Penggugattersebut diatas haruslah ditolak.26.Bahwa adalah dalil yang sangat mengadaada , bilamana ParaPenggugat mendalikan para Penggugat adalah Pegawai NegeriSipil dan mendalilkan perhitungan pensiun bagi para Penggugatdisesuaikan dengan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan ketentuanpasal Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 197927.Bahwa oleh karena dari awal Para Penggugat bukan
    PegawaiNegeri Sipil pada saat bekerja pada Tergugat dan Tergugat Il ,maka seluruh perhitungan pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipilyang didalilkan oleh para Penggugat tidak perlu ditanggapi olehTergugat!
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 18-10-2019 — Putus : 04-02-2020 — Upload : 28-02-2020
Putusan PTUN JAMBI Nomor 25/G/2019/PTUN.JBI
Tanggal 4 Februari 2020 — Penggugat:
TUTI GANTINI, S.E.
Tergugat:
GUBERNUR JAMBI
313 — 583
  • Asas kepatutan dan keadilan ;Tergugat secara nyata telah mengabaikan asas kepatutandan keadilan, sebelum mengeluarkan Keputusan a quo,Tergugat semestinya mempertimbangkan apakah tindakpidana yang dilakukan berhubungan dengan jabatan atautidak, faktorfaktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan melakukan tindak pidana itu, serta beratringannya keputusan pengadilan yang dijatuhkan,sebagaimana terkandung sebagai kaedah hukum dalamPutusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1682K
Pengadilan PA BIMA Perdata Agama
Register : 29-02-2016 — Putus : 19-04-2016 — Upload : 24-12-2019
Putusan PA BIMA Nomor 311/Pdt.G/2016/PA.Bm
Tanggal 19 April 2016 — Penggugat melawan Tergugat
25 — 19
  • Rustam )pada tanggal 4 Desember 2015 agar hidup rukun kembali dalam membinarumah tangganya namun tetap tidak berhasil;Bahwa oleh karena Pemohonberstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang tunduk pada PP No.10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah danditambah dengan PP Nomor 45 tahun 1990, maka Majelis Hakim telahmemberi kesempatan yang cukup kepada Penggugat untuk mengurus Suratizin dari pemerintah Kabupaten Bima, namun sampai batas waktu yang telahdiberikan ternyata surat izin dimaksud belum diperoleh
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 09-03-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan PTUN JAMBI Nomor 7/G/2021/PTUN.JBI
Tanggal 4 Agustus 2021 — Penggugat:
dr. Meidrin Joni,Sp.OG
Tergugat:
Bupati Kab. Tanjung Jabung Timur
365 — 206
  • Tergugat menolak permintaan dari Penggugat tersebut danmemerintahkan penggugat untuk melaksanakan pekerjaannya selaku PNSdi lingkungan RSUD Nurdin Hamzah, namun malahan Tergugat bertindaksewenangwenang memberhentikan Penggugat dengan memerintahkanRSUD Nurdin Hamzah untuk tidak membayar gaji Penggugat danmenyuruh Penggugat tidak lagi berkerja selaku PNS di lingkungan RSUDNurdin Hamzah sejak tanggal 4 Januari 2021 , hal tersebut benar benartelah mencendrai rasa keadilan Penggugat selaku pegawai negeri sipilyang
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 22-07-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 04-11-2019
Putusan PTUN PADANG Nomor 20/G/2019/PTUN.PDG
Tanggal 16 Oktober 2019 — Penggugat:
Amri Yusni
Tergugat:
BUPATI LIMA PULUH KOTA
189 — 72
  • (Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang disahkandengan aslinya);Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiDan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018Tentang Penegakkan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Daijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 19-10-2016 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1021 K/PID.SUS/2016
Tanggal 19 Oktober 2016 — Drs. RAMLI BAHAR bin BAHARUDDIN
76 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang rangkapjabatan yang berlaku adalah PP Nomor 29 Tahun 1997 tentang PegawaiNegeri Sipil yang Menduduki Jabatan Rangkap; Bahwa Pasal 2 Ayat (1) PP Nomor 29 Tahun 1997 menyebutkan:Pegawai Negeri Sipil dilarang menduduki jabatan rangkap;Sedangkan Pasal 2 Ayat (2) PP Nomor 29 Tahun 1997 tersebutmenyebutkan:Dikecualikan dari ketentuan pelarangan untuk menduduki jabatanrangkap sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bagi Pegawai Negeri Sipilyang diangkat dan ditugaskan
Pengadilan PN KLATEN Perdata
Register : 30-01-2018 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 29-11-2018
Putusan PN KLATEN Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Kln
Tanggal 22 Nopember 2018 — Penggugat:
Sapto Wahyono
Tergugat:
1.Mulyati atau Nyonya Cipta Mulyono
2.Siti Uminarni
53 — 5
  • belikantersebut yaitu tidak ada catatan dan bersih dari blokir;Halaman 60 dari 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Padt.G/2018/PN KinMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut, Majelisberkesimpulan bahwa Bukti Surat P1 tidak diketahui secara pasti apakah 'HIBAH"atau "WAKAF" serta tidak diketahui kapan bukti surat P1 tersebut dibuat danditandatangani karena bukti surat P1 tersebut tidak memiliki tanggal, bulan dantahun padahal yang membuat surat tersebut adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA TEMBILAHAN Perdata Agama
Register : 16-07-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan PA TEMBILAHAN Nomor 0555/Pdt.G/2020/PA.Tbh
Tanggal 25 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
45 — 23
  • ., dan permohonan ceraiyang diajukan oleh suami kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputitempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon sengaja meninggalkantempat tinggal bersama tanpa izin Pemohon, Pengadilan Agama Tembilahansecara absolut dan relatif berewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Pemohon berstatus Pegawai Negeri Sipilyang telah mendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari atasannya,sehingga dengan demikian Pemohon telah memenuhi
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 05-07-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 29-01-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 10/G/2019/PTUN.JPR
Tanggal 12 Desember 2019 — Penggugat:
ELCE KONDORURA, S.Kom
Tergugat:
BUPATI TELUK WONDAMA
120 — 62
  • S.Kom. dan Terdakwa V KUMALAWATI, S.IP. olehkarena itu masingmasing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;Halaman 54 dari 72 Putusan No. 10/G/2019/PTUN.JPRMenimbang, bahwa terkait dengan putusan pidana yang dijatuhkankepada Penggugat dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 30Oktober 2019, dengan agenda pemeriksaan saksi Pengggat, Penggugat telahmengajukan 2 orang saksi bernama SERI PAGA DAN SEMUEL AYAMISEBA,saksisaksi mana yang diajukan tersebut adalah merupakan semulaPegawailNegeri Sipilyang
Pengadilan PN SINGKAWANG Perdata Khusus
Register : 10-04-2014 — Putus : 30-04-2014 — Upload : 19-03-2015
Putusan PN SINGKAWANG Nomor 14/PDT.BPSK/2014/PN.SKW
Tanggal 30 April 2014 — PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT LAWAN URAY MITA BUDIKUMAR
214 — 65
  • Termohon Keberatan (dahulu Penggugat) adalah Pegawai Negeri Sipilyang telah beberapa kali mengajukan pinjaman dan/atau kredit padaPemohon Keberatan (dahulu Tergugat) dan/atau telah beberapa kalimendapatkan fasilitas pinjaman dan/atau kredit dari Pemohon Keberatan(dahulu Tergugat), dimana sebelum masa jangka waktu pinjaman/kreditdimaksud berakhir atau selesai, Termohon Keberatan mengambil kreditkembali dengan menutup dan/atau melunasi kredit lama, yang mana untukmenutup/melunasi kredit yang lama dimaksud
Pengadilan PT JAMBI Perdata
Register : 06-03-2020 — Putus : 08-04-2020 — Upload : 08-04-2020
Putusan PT JAMBI Nomor 22/PDT/2020/PT JMB
Tanggal 8 April 2020 — Pembanding/Penggugat : IR. ZARINO ZAMZAMI Bin ZAMZAMI AROEF
Terbanding/Tergugat I : YUDITH LIMARDI
Terbanding/Tergugat II : Badan Pertanahan Nasional Batanghari
Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional Kota Jambi
Terbanding/Turut Tergugat I : ISMET TAUFIK, SH. MH
Terbanding/Turut Tergugat II : PT BANK UOB INDONESIA
64 — 52
  • Putusan NO.22/PDT/2020/PT JMB4.7.4.8.Bahwa keterangan saksi Amrin Taib mengenai tidak ada warga sipilyang memiliki tanah di sekitar lokasi tanah objek perkara telahbertentangan dengan keterangan saksi Amrin Taib sendiri di dalampersidangan yakni keterangan mengenai kepemilikan tanah saksiAmrin Taib di lokasi objek sengketa yang berasal dari SKHT menjadiSHM. Akan tetapi, ketika Kuasa Hukum Terbanding !
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Khusus KDRT
Register : 14-08-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 72-K/PM I-03/AD/VIII/2019
Tanggal 4 September 2019 — Oditur Militer : Mayor Chk Y. Gutubela, S.H Terdakwa: Letda Inf Kosmas Afridon Lumban Batu.
236 — 121
  • Harahap mengatakan, Tidakbisa karena isterimu sudah tidak mengakui, buktikurang kuat dan laporan pencabutannya sudahdibuat, kau lapor sana ke Polres terhadap sipilyang telah diakui isterimu", tetapi setelah ituTerdakwa tidak melapor ke Polres.Bahwa kemudian Terdakwa menunggu Saksi1keluar dari ruang Dansatlak Idik Denpom 1/3,setelah pencabutan laporan selesai dibuat danditandatangani oleh Terdakwa, selanjutnyaTerdakwa pulang bersama Saksi1, sesampainyadi rumah Saksi1 berkata, Nanti Papa dilaporkanmereka
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 17-10-2018 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 244/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 27 Maret 2019 — ADY PURWANTO, dkk. ; MENTERI DALAM NEGERI RI ; MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI ; KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
128 — 83
  • hukum dan penjelasan yang disampaikan dalamgugatan ini, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkarain litis, sebelum pemeriksaan pokok perkara berkenan terlebih dahulumenunda pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan KepalaBadan Kepegawaian Negara No. 182/6597/SJ, No. 15 Tahun 2018 dan No.153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
    (fotokopi dari fotokopi) ;Surat Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor : K.2630/V.3262/99 tanggal 20November 2012 perihal Pegawai Negeri Sipilyang dijatuhi hukuman pidana. (fotokopi darifotokopi) ;Siaran Pers Human BKN Nomor023/RILIS/BKN/IX/2018, tanggal 14 September2018 mengenai BKNKemendagriKemenPANRB Sepakati Kominten PercepatPemberhentian 2.357 PNS Tipikor.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-04-2014 — Putus : 15-10-2014 — Upload : 10-09-2015
Putusan PN PALU Nomor 27/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PN.Pal
Tanggal 15 Oktober 2014 — ABDUL HARIS YUNUS KONI, S.Pd., M.Si
78 — 5
  • SMAN 2Ampibabo, SMAN Mepanga atau setidaktidaknya di tempattempat lain yang termasukdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Propinsi Sulawesi Tengah, melakukan,yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawanhukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiyang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengancara sebagai berikut :Bahwa terdakwa ABDUL HARIS KONI adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
    termasukdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Propinsi Sulawesi Tengah, melakukan,yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanyang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengancara sebagai berikut :Bahwa terdakwa ABDUL HARIS KONI adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA JEMBER Perdata Agama Perceraian
Register : 07-10-2014 — Putus : 19-05-2015 — Upload : 06-11-2015
Putusan PA JEMBER Nomor 5287/Pdt.G/2014/PA.Jr
Tanggal 19 Mei 2015 — PEMOHON DAN TERMOHON
30 — 0
  • Firmah Allah dalam AlQuran surat AlBaqarah ayat 241 Jo.Pasal 158 dan pasal 159 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa terhadap gugatan mut'ah Penggugat Rekonpensitersebut Tergugat Rekonpensi menyatakan keberatan dengan telahmenyerahkan bukti P4, P5, P6 danP7 dan bukti tersebut yang menerangkanbahwa Tergugat Rekonpensi mempunyai pinjaman di Koperasi Simpan PinjamSMAN 2 Tanggul sehingga gajinya menurut bukti P6 tinggal Rp. 1.943.100,dan walaupun demikian Tergugat Rekonpensi adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN KAB KEDIRI Perdata
Register : 22-09-2020 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 108/Pdt.G/2020/PN Gpr
Tanggal 24 Februari 2021 — Penggugat:
1.MARLIYANTO
2.TADJI
3.WINI ASIH
4.ASTUTIK
5.BUDIONO
Tergugat:
5.Ir. EDY YUWONO, M.T
6.Ir. H. M. Insaf Budi Wibowo
7.Samsul Huda
8.CHOIRUL HUDA
9.MEILINA DEWI MUHLISHOH
10.DEWI MARIATUS SA’ADAH
11.SYAIFUDIN ZUHRI
12.MARIATUL KIPTIYAH
Turut Tergugat:
12.PAULUS BINGADIPUTRA, S.H
13.HABIB, S.H, M.Hum
14.TJATUR RIDJAJANI, S.H, M.Kn.
16.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KEDIRI
333 — 83
  • AktaIkatan Jual Beli No. 02 tertanggal 06 Maret 2003 dan Akta Kuasa SubtitusiNo. 03 tertanggal 06 Maret 2003 yang dilakukan oleh Tergugat II kKemudiandi pindah tangankan kepada Tergugat III dihadapan Turut Tergugat III selakuNotaris yang ditunjuk untuk mengeluarkan Pernyataan Pelepasan Hak atasAkta Notaris Nomor : 058, tertanggal 13 November 2018 untuk dikuasai olehPemerintah Kabupaten Kediri selaku Penerima yang memiliki/menguasaiobjek perkara A Quo yang diwakilkan oleh seorang Pegawai Negeri Sipilyang