Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan mengadili secara arbitrase perkara pengaduan (gugatan) Konsumen atas nama Sukiman;3. Menyatakan Putusan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1230/Arbitrase/BPSK-BB/V/2016 tanggal 30 Nopember 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum;4.

BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Telah Keliru Dalam MemberikanPertimbangan Dan Amar Putusannya.1.Bahwa PEMOHON KEBERATAN sangat keberatan terhadap PutusanBPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor: 1230/Arbitrase/BPSKBB/V/2016, tanggal 30 November 2016, karena BPSK PemerintahKabupaten Batubara telah keliru dalam memberikan pertimbangannya.Adapun pertimbangan putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Barayang telah keliru tersebut adalah sebagai berikut:Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 198/Pdt.SusBPSK

Dalam pertimbangan putusan tersebut terlinat bahwa BPSK PemerintahKabupaten Batu Bara telah keliru dalam memberikan pertimbangan danputusan. Majelis BPSK yang memutus perkara a quo tidaklah mengerti apayang menjadi hakhak konsumen maupun pelaku usaha.

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor:1230/Arbitrase/BPSKBB/V/2016, tanggal 30 November 2016, atausetidaktidaknya menyatakan Putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara tersebut tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat.3.

DSP UNIT PASAR BARU RANTAU PRAPAT yang manaPengadilan Negeri Rantau Prapat menguatkan Putusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu BaraNomor:249/Arbitrase/P3K/ISIII/BPSK/BB/IV/2016 tanggal 16 Juni 2016;Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: 19/Pdt.SusBPSK/2016/PN.TB antara LINDAWATI Br.

1092 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Nomor 1092 kK/Pdt.SusBPSK/2017Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah KabupatenBatubara dan atas Pengaduan dari Termohon Keberatan tersebutsehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) PemerintahKabupaten Batubara telah mengabulkan seluruh pengaduan/gugatan dariTermohon Keberatan tersebut;Bahwa dengan demikian terhadap pertimbangan hukum dan AmarPutusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) PemerintahKabupaten Batubara Nomor 1626/Arbitrase/BPSKBB/XII/2016 dalamPutusannya pada

Nomor 1092 K/Pdt.SusBPSk/2017Setiap Konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapatmengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSk) tempat berdomisili Konsumen atau padaBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) terdekat;d) Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilihArbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk);e) Bahwa dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999 tentangArbitrase, Keputusan mencantumkan Irahirah Demi KeadilanBerdasarkan Ketuhanan

Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara Nomor 1626/Arbitrase/BPSKBB/XI/2016, tanggal11 Januari 2017;3.

dalam pemeriksaan setelah putusandijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;b) Setelah Putusan Arbitrase BPSK diambil, ditemukan dokumen yangbersifat menentukan yang disembunyikan pihak lawan;c) Putusan diambil dari hasil tiou muslihat yang dilakukan salah satu pihakdalam pemeriksaan sengketa sedangkan, Judex Facti membatalkankeputusan BPSK tanpa (tidak menyebutkan alat bukti tersebut dalamkeputusannya).

sengketa konsumen dan pelakuusaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum;b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:a.

187 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

menjatuhkan putusannya denganNomor Putusan 29/Pts/BPSK/V/2015., tertanggal 16 Juni 2015 yangamarnya sebagai berikut:Memutuskan:1.

Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp0,;Bahwa Pemohon Keberatan atas adanya Keputusan Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK) Pekanbaru tersebut, dalam sengketaPengaduan Konsumen Nomor 29/BPSK/PKRSEKT/V/2015., tanggal 21 Mei2015, dan Nomor Putusan 29/Pts/BPSK/V/2015., tertanggal 16 Juni 2015tersebut setelah membaca dan mempelajari Putusan BPSK tersebutPemohon Keberatan sangat keberatan dan tidak menerimanya;Bahwa oleh karena Pemohon Keberatan tidak menerima Keputusan BadanPenyelesaian

Bahwa oleh karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KotaPekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memutuspengaduan dari Termohon Keberatan tersebut, maka dengan demikianPutusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) KotaPekanbaru Nomor Putusan 29/Pts/BPSK/V/2015., tertanggal 16 Juni 2015tidak memiliki Kekuatan hukum, sehingga haruslah dibatalkan oleh karenaBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru tersebuttelah nyatanyata memang tidak berwenang

Nomor 187 K/Pdt.SusBPSK/2016menggugat pelaku usaha ke BPSK atau ke Badan Peradilan.

Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yangbersifat menetukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atauc.

650 K/Pdt.Sus-BPSK/2013

Membayar ganti rugi dan biaya yang ditimbulkan akibat dariterjadinya persengketaan, karena bukan kewenangan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk);2. Mengabulkan sebagian tuntutan Penggugat;3.

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi dibawah register Nomor 11/Pdt.G/BPSK/2013/PN Bt. telah mengajukan keberatanterhadap putusan BPSK Kota Bukittinggi Nomor 02/PTSBPSK/BKT/IV/2013,pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Majelis Arbitrase memutuskan apa yang tidak dituntut oleh TermohonKeberatan (dulunya Penggugat):1.

Bahwa Majelis Abiter Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kota Bukittinggi dalam perkara a quo telah keliru dan tidak memahami dudukpersoalanya yang sebenarnya serta tidak menyeluruh dalam menilai semuabuktibukti dan faktafakta ataupun jawaban dari Pemohon Keberatan duluTergugat serta faktafakta yang terungkap selama persidangan Arbitrasepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam perkara aquo;4.

Menyatakan Putusan Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara No. 341/Arbitrase/BPSK-BB/XI/2015 tanggal 04 Oktober 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum ;4. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;5. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 621.000,- (Enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

BPSK hanya memutuskan danmenetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen.Disamping itu, Dr.

Akibatnya seluruh putusan BPSK yang diajukanHalaman 12 dari 44 Putusan Nomor 147/PdtSus/BPSK/2016/PN Rapkasasi tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I.

keberatan yang di ajukan Pemohon sebagai berikut:DALAM EKSEPSIHalaman 26 dari 44 Putusan Nomor 147/PdtSus/BPSK/2016/PN RapA.

Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2010 yang padaPasal (2) nya menyatakan "Setiap konsumen yang dirugikan atau ahliwarisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumenatau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat".. Bahwa Surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase diBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) Batubara;.

Menyatakan Putusan Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara No.341/Arbitrase/BPSKBB/XI/2015 tanggal 04 Oktober 2016 tidak mempunyaikekuatan hukum ;4. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk selain danselebihnya;Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 147/PdtSus/BPSK/2016/PN Rap5.

1007 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

);Bahwa selanjutnya, dalam pertimbangan hukumnya BPSK menyatakansebagai berikut:Menimbang bahwa setelah Majelis Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) dengan cemat meneliti sengketa a quo;Menimbang, bahwa setelah Majelis BPSK dengan cermat meneliti sengketaa quo maka berpendapat bahwa Konsumen adalah pihak yangberkepentingan dan berhak mendapatkan advokasi perlindungan konsumensecara patut sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 4 hurufe dan begitu pula Pelaku Usaha tidak mematuhi

Batu Bara bahkan Pemohon Keberatan pada saat hadirmemenuhi pemanggilan BPSK Batubara telah menolak penyelesaiansengketa secara arbitrase di BPSK Batubara.

BPSK Batubara telah melampaui kewenangannya sebagaimana dalamamarnya yang menyatakan batal demi hukum atau tidak sah lelang yangdilakukatas nama Padahal secara hukum BPSK Batubara tidak memilikikewenangan tersebut;Selanjutnya, berdasar Pasal 3 Kepmenperindag Nomor 350 Kep/MPP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK baik dalam huruf mdan huruf k BPSK dapat memutus dan menetapkan ada tidak adanyakerugian di pihak konsumen, dan menjatuhkan sanksi administrasi kepadapelaku usaha in casu (

Nomor 1007 K/Padt.SusBPSk/2016(dua ratus juta rupiah), sehingga BPSK Batubara secara hukum tidakberwenang membatalkan suatu Perjanjian Kredit oleh karena BPSK Batubaratidak memiliki Kewenangan tersebut, dengan demikian BPSK Batubara telahterobukti melampaui kewenangannya dan melanggar ketentuanketentuanperaturan tersebut sehingga menyebabkan Putusan BPSK batubara tersebut(objek sengketa) sangat lah terbukti telah cacat formil, tidak mempunyaikekuatan hukum sama sekali, dan menyebabkan batal demi

Nomor 1007 K/Padt.SusBPSk/2016(BPSK) tidak berwenang memeriksa sengketa Termohon Keberatan,apalagi yang diajukan Termohon Keberatan Bukanlah Permohonan biasasaja akan tetapi permohonan gugatan, yang menurut Pasal 17 huruf bKeputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 menjelaskan Ketua BPSK menolak PermohonanPenyelesaian sengketa Konsumen apabila (b) Permohonan gugatanbukan merupakan kewenangan BPSK;B.

915 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Tentang Duduk Perkara Dalam Putusan BPSK Kabupaten Batu BaraNomor 144/ARBITRASE/BPSK/BB/II/2015 Tanggal 03 Mei 2016 TidakBenar Dan Tidak Berdasarkan Hukum;10.

Dengan demikian, Para Terlawan mohon agarYang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri RantauprapatRantauprapat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untukmenyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten BatuBara Nomor 144/Arbitrase/BPSK/BB/II/2015 Tanggal 03 Mei 2016;H. Pertimbangan Hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara Dalam PutusanArbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor144/ARBITRASE/BPSK/BB/II/2015 Tanggal 03 Mei 2016 Tidak Cermat,Keliru Dan Bertentangan Dengan Hukum;14.

/BPSK/BB/II/2015 Tanggal 03 Mei 2016;Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekalipertimbangan hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara pada paragraf1 halaman 22 Putusan Arbitrase BPSK Nomor144/Arbitrase/BPSK/BB/II/2015 Tanggal 03 Mei 2016, yang padapokoknya menyatakan Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara berpendapatbahwa Konsumen adalah pihak yang berkepentingan dan berhak untukmendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patutsebagaimana yang telah diamanatkan Pasal 4 Undangundang Nomor

perkara a quo untukmenyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten BatuBara Nomor 144/Arbitrase/BPSK/BB/II/2015 Tanggal 03 Mei 2016;Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekalipertimbangan hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara pada paragraf3 halaman 22 Putusan Arbitrase BPSK Nomor144/Arbitrase/BPSK/BB/II/2015 Tanggal 03 Mei 2016, yang padapokoknya menyatakan Menimbang Pasal 7 huruf c Undang UndangNomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam perkara iniKonsumen tidak

Nomor 915 K/Padt.SusBPSK/201620.21.menyatakan membatalkan Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten BatuBara Nomor 144/Arbitrase/BPSK/BB/II/2015 Tanggal 03 Mei 2016;Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekalipertimbangan hukum Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara pada paragraf2 halaman 23 Putusan Arbitrase BPSK Nomor144/Arbitrase/BPSK/BB/II/2015 Tanggal 03 Mei 2016, yang padapokoknya menyatakan Menimbang ..............

64 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Menolak untuk selebihnya;Bahwa Penggugat menolak putusan majelis BPSK serta seluruh pertimbanganhukumnya, karena pertimbangan hukum dari Majelis BPSK, dibuat tergesagesadan nyatanyata telah keliru dalam menerapkan hukumnya sehingga kelirudalam memberikan pertimbangan hukumnya;Dalam Eksepsi;Gugatan Error In Persona;1.Bahwa yang menjadi debitur dalam perjanjian pinjaman dengan Penggugatadalah Lusi Wahyu Martia Sari, dan bukan sdr Yopi Kurniawan;Bahwa Yopi Kurniawan selaku Tergugat seharusnya sama sekali

Nomor 64 kK/Pdt.SusBPSkK/2016Bahwa tentu saja kami sangat keberatan dan menolak dengan tegaspertimbangan hukum Majelis BPSK pada halaman 7 alinea 5 yang menyatakan: Menimbang berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan,majelis tidak menemukan adanya kesepakatan antara kedua belah pihaktentang atau yang berhubungan dengan Perjanjian syarat umumpembiayaan konsumen";Bahwa bagaimana mungkin Majelis BPSK tidak menemukan adanyakesepakatan antara kedua belah Pihak, sedangkan faktanya Tergugat dalamgugatannya

tegas seluruh pertimbangan hukum dariMajelis BPSK yang menyatakan Pembanding telah melakukan pelanggaranPasal 7 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen, Pelanggaran Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentangJaminan Fidusia, serta tidak melaksanakan ketentuan di dalam PeraturanMenteri Keuangan No/PMK.010/2012 sehingga Perjanjian antara Penggugatdengan Tergugat dinyatakan cacat hukum;Bahwa apa yang dipertimbangkan Majelis BPSK yang menyatakanPerjanjian menjadi cacat hukum adalah

Nomor 64 kK/Pdt.SusBPSK/2016Majelis BPSK pada halaman 9 alinea 2 yang menyatakan "Menimbangbahwa dalam jawaban Termohon point 10 terlihat ada pembohongan kepadakonsumen , bahwa termohon dalam jawabannya tersebut antara lain Prosesfidusia di Notaris memakan waktu 6 (enam) bulan dan seterusnya...

Membatalkan Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa KonsumenKota Pekanbaru Nomor 25/Pts/BPSK/IV/2015;3. Menyatakan Perjanjian kredit Nomor 06462014007323 dan Akta SertifikatFidusia tidak cacat hukum;4. Menyatakan terbukti secara sah bahwa Tergugat telah wanprestasi;5.

561 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

(BPSK) Kabupaten Batubara tidak melewati tenggangwaktu;Hal. 7 dari 22 hal Put.

Nomor 561 K/Pdt.SusBPSK/201513.14.Bahwa Pemohon Keberatan mengetahui adanya Keputusan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten BatuBara dalam perkara Sengketa Konsumen dengan Nomor 214/Arbitrase/BPSK/BB/XII/2015, tertanggal 5 Maret 2015 setelah menerima SalinanPutusan dimaksud yang disampaikan oleh Petugas Kantor Pos Indrapurapada, tanggal 24 April 2015 yang di Tandatangani oleh Panitera BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah KabupatenBatubara Bapak Ahmad Suhaimi

Pemberitahuan Putusan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batubara telah cacat formal;15.16.17.Bahwa Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 214/Arbitrase/BPSKBB/XII/2015,tertanggal 5 Maret 2015 diketahui oleh Pemohon Keberatan setelahmenerima putusan dimaksud melalui Petugas Kantor Pos Indrapura pada,tanggal 24 April 2015 yang di Tandatangani oleh Panitera BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten BatuBara

Sengketa Konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara memberitahukan atau menyampaikanSalinan dari Keputusan dengan Nomor 214/Arbitrase/BPSK/BB/2015,Hal. 8 dari 22 hal Put.

BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tersebutadalah cacat formal;F.

79 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

di BPSk;..

dibuat oleh Majelis BPSK, sehingga sudah sepatutnya putusanmajelis BPSK batal demi hukum, atau setidaknya dapat dibatalkan;Majelis BPSK mengabaikan prinsip yang terkandung di dalam Pasal18 Undang Undang Perlindungan Konsumen.

dikatakanbahwa Majelis BPSK melawan hukum karena:1.

BPSK Kota Padang tidak berwenang menangani dan memutus perkara aquo;7.

sengketa dengan cara arbitrasemelalui BPSK, apalagi Pemohon Kasasi/dahulu Pemohon Keberatantidak pernah memilih arbiter dari anggota BPSK;15.

200 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Nomor 200 K/Pat.SusBPSK/2017(BPSK) Kabupaten Batu Bara;. Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa konsumen (BPSK) Kabupaten BatuBara menentukan sendiri forum arbitrase untuk menyelesaikan sengketapadahal konsumen dan pelaku usaha sudah sepakat dan tanda tanganbersama untuk diadili oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat;.

Dengan demikian BPSK secara absolut tidakmemiliki wewenang (kompetensi absolut) untuk menyelesaikan sengketaatas perjanjian tersebut.

Tergugat/TermohonKeberatan) bukan merupakan kewenangan BPSK sesuai diamanatkan Pasal17 huruf b Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RepublikIndonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas danWewenang Badan Penyelesaian Sengketa konsumen, yang berbunyi: "b.permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSk";17.Bahwa seluruh amar keputusan Badan Penyelesaian Sengketa konsumen(BPSK) Kabupaten Batu Bara sebagaimana dalam perkara tersebut,bertentangan dengan ketentuan hukum yang

(BPSK) BatubaraHal 30 dari 61 hal Put.

Dengan demikian BPSK secara absolut tidakmemiliki wewenang (kompetensi absolut) untuk menyelesaikansengketa atas perjanjian tersebut.

442 K/Pdt.Sus-BPSK/2020

Tasikmalaya.Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan permohonankeberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya agarmemberikan putusan sebagai berikut:DALAM POKOK PERKARA :1.Menerima dan mengabulkan Keberatan dari Penggugat/PemohonKeberatan (semula Teradu) untuk seluruhnya;Menyatakan secara hukum, BPSK Kota Tasikmalaya tidak berwenanguntuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;Menyatakan secara hukum sengketa

dalam perkara a quo bukanmerupakan sengketa konsumen;Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Kota Tasikmalaya Nomor 021/A/BPSKKota.Tsm/VIII/2019.tanggal 20 Agustus 2019 dan segala akibat hukumnya;MENGADILI SENDIRI:1.Menyatakan secara hukum Surat Perjanjian Kerjasama Investasi yangdibuat pada tanggal 29 Juli 2018 adalah sah dan mengikat sebagaiUndangundang yang harus ditaati beserta segala akibat hukumnya;Menyatakan perbuatan Tergugat/Termohon Keberatan (semulaPengadu) yang

Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)Tasikmalaya tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa danmemutus perkara Nomor 032/PK2.03/BPSK/VII/2019;3. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kota Tasikmalaya Nomor 021/A/BPSkKota.Tsm/VIII/2019 tertanggal 20Agustus 2019;4. Menolak Keberatan Pemohon dalam Mengadili Sendiri untuk seluruhnya;5.

Menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSk)Kota Tasikmalaya Nomor 021/A/BPSK.Kota Tsm/VII/2019 tanggal 20Agustus 2019.

Nomor 442 K/Pdt.SusBPSK/2020Bahwa sengketa antara Pemohon Keberatan dengan TermohonKeberatan adalah adanya wanprestasi atas Perjanjian Kerjasama Investasitanggal 29 Juli 2018;Bahwa oleh karenanya, sengketa tersebut tidak termasuk ke dalamsengketa konsumen dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)tidak berwenang memeriksa dan mengadili pokok sengketa antara PemohonKeberatan dengan Termohon Keberatan:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor Nomor 02/Pdt.Sus/BPSK/2017/PN.Bkn. tanggal 22 Februari 2017 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: Dalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Termohon Keberatan untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara ini;- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu

280 K/Pdt.Sus-BPSK/2018

Membatalkan Putusan BPSK Kabupaten Batu) Bara Nomor1258/ARBITRASE/BPSKBB/IX/2016 tanggal 29 Desember 2016, danmengadili sendiri perkara ini sebagai berikut:a. Menolak pengaduan Tergugat untuk seluruhnya;b. Menyatakan BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara ini;Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beriktikad baik;Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 4021500462tanggal 26 Februari 2015 adalah sah, mengikat dan memilikikekuatan hukum;e.

Nomor 280 k/Padt.SusBPSK/2018Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:Tentang kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk):Bahwa terhadap keberatan tersebut dikabulkan untuk sebagian olehPengadilan Negeri Bangkinang dengan Putusan Nomor 02/Pdt.Sus/BPSK/2017/PN.Bkn. tanggal 22 Februari 2017 yang amarnya sebagai berikut;Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon Keberatan untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1.

Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Bangkinang Perkara Nomor02/Pdt.Sus/BPSK/2017/PN.Bkn tanggal 22 Februari 2017;3. Menguatkan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor 1258/Arbitrase/BPSKBB/IX/2016 tanggal 29 Desember 2016;4.

Nomor 280 k/Padt.SusBPSK/2018Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor02/Pdt.Sus/BPSK/201 7/PN.Bkn. tanggal 22 Februari 2017 dalam perkara initidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, oleh karena itupermohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: RASIMAN tersebutharus ditolak dengan perbaikan amar;Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Bangkinang NomorNomor 02/Pdt.Sus/BPSK/2017/PN.Bkn. tanggal 22 Februari 2017sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Termohon Keberatan untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara: Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kabupaten Batu Bara tidak berwenang mengadili perkara ini; Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara padatingkat kasasi yang ditetapbkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus riburupiah);Demikianlah

724 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

Ketua BPSK;1.1.

Bahwa Putusan BPSK Tangsel adalah tidak sah danharuslahdibatalkan karena putusan tersebut dibuat dan diputuskan oleh Majelisyang tidak dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua BPSK Tangsel:;1.2. Bahwa ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) Kep. Menperindag350/2001 Menperindag menyatakan dengan tegas:"Setiap penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK dilakukan olehMajelis yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua BPSK dandibantu oleh Panitera";1.3.

Oleh karena itu, Amar Putusan BPSK Tangsel tesebut di atasadalah melanggar Undang Undang, dan karenanya harus dibatalkan;Keberatan Kesembilan;9. Amar Putusan dalam Putusan BPSK Tangsel Saling Bertentangan;9.1. Bahwa pada Angka 2 Amar Putusan a quo, BPSK Tangsel menyatakan:9.2.9.3.2.

Nomor 724 K/Pdt.SusBPSK/2015BPSK Tangsel dengan pertimbangan hukumnya yang keliru padaAd.1 Putusan bahwa dengan hanya berdasarkan Pemohon Kasasidan Termohon Kasasi menghadiri persidangan di BPSK Tangseldan BPSK Tangsel menerbitkan putusannya maka Pemohon Kasasitidak beralasan menyatakan bahwa BPSK Tangsel;29.

Bahwa dalam Putusan BPSK Tangsel tidak ada bukti yang menunjukkanadanya Surat Keputusan Ketua BPSK Tangsel yang menetapkanpembentukan Majelis yang bersangkutan sebagai dasar kewenanganuntuk memeriksa dan memutus perkara, hal mana dikuatkan pula tidakada keterangan mengenai Surat Keputusan Ketua BPSK Tangseldimaksud pada Surat Panggilan dari BPSK Tangsel kepada PemohonKasasi.

195/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Gpr

231 K/Pdt.Sus-BPSK/2015

ituputusan BPSK Kota Batam tidak tepat, salah menerapkan hukum dan atautidak berdasarkan hukum yang patut;Hal. 3 dari 12 hal.

atas nama Miya yangmenerangkan melalui sambungan telepon kepada Panitera BPSK bahwabenar yang bersangkutan atas nama sdr.

Membatalkan Putusan BPSK Nomor 009/PTSARB/BPSK/IV/2014,tanggal 5 Juni 2014;Mengadili Sendiri:1. Menolak Gugatan Penggugat/ Terbanding untuk seluruhnya;2. Menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat di terima;3. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidakberwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.231 K/Pdt.SusBPSk/20154. Menyatakan Gugatan Penggugat/ Terbanding adalah kekuranganPihak;5.

, saksisaksi persidangan hanya dilakukan 2 (dua) kali saja, akibatnya Putusan BPSK Kota Batam sangatminim pembuktian tidak memiliki pertimbangan hukum yang kuat makaoleh karena itu. putusan BPSK Kota Batam tidak tepat, salahmenerapkan hukum dan atau tidak berdasarkan hukum yang patut;Keberatan mengenai Putusan tidak memenuhi unsurunsur pembuktianyang jelas.

No.231 K/Pdt.SusBPSk/2015Majelis Hakim BPSK mempertimbangkan Bukti Pembanding (dulunyatergugat) mengenai bukti Surat Kuasa Terbanding (dulunya Penggugat)kepada Heri Suandi di legalisasi oleh Notaris Heri Chandra ; Nomor05a/L/NEC/2012 tertanggal 09 Februari 2012 (bukti Pembandingdulunya Tergugat diperlinatkan aslinya kepada Majelis Hakim BPSK dipersidangan);Bahwa ternyata Majelis Hakim BPSK Kota Batam lebihmempertimbangkan Pengakuan Terbanding (dulunya Penggugat) tidakpernah membuat surat kuasa kepada

812 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang TataCara Pengajuan Keberatan terhadap putusan Badan PenyelesaianSengketa Konsumen (BPSK).

BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara telah keliru dalam memberikanpertimbangan dan amar putusannya;1.Bahwa Pemohon Keberatan sangat keberatan terhadap Putusan BPSKPemerintah Kabupaten Batu) Bara Nomor 1887/Arbitrase/BPSKBB/IV/2016, tanggal 5 Januari 2017, karena BPSK PemerintahKabupaten Batubara telah keliru dalam memberikan pertimbangannya.Adapun pertimbangan putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Barayang telah keliru tersebut adalah sebagai berikut:Halaman 19 pertimbangan putusannya, yang berbunyi

;Dalam pertimbangan putusan tersebut terlinat bahwa BPSK PemerintahKabupaten Batu Bara telah keliru dalam memberikan pertimbangan danputusan. Majelis BPSK yang memutus perkara a quo tidaklah mengertiapa yang menjadi hakhak Konsumen maupun Pelaku Usaha.

BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tidak Berwenang MembatalkanPerjanjian.1.Bahwa Pemohon Keberatan sangat keberatan terhadap putusan BPSKPemerintah Kabupaten Batu) Bara Nomor 1887/Arbitrase/BPSKBB/IV/2016, tanggal 5 Januari 2017, karena BPSK PemerintahKabupaten Batubara telah melampaui kewenangannya denganmembatalkan perjanjian.

Oleh karenanya mohonkepada yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berkenanmembatalkan putusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor1887/Arbitrase/ BPSKBB/IV/2016, tanggal 5 Januari 2017;E. BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak berwenang membatalkanpelelangan dan menganggap Peraturan Menteri Keuangan tentangPelaksanaan Lelang tidak berlaku;1.Bahwa adapun kewenangan BPSK Batu Bara dalam memeriksa danHalaman 10 dari 26 hal. Put.

Menguatkan Putusan BPSK Pekanbaru tanggal 15 September 2015 Nomor 49/Pts/BPSK/VII/2015 ;3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 314.330,- (tiga ratus empat belas ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);

WAKTU PENYELESAIAN OLEH BPSK KOTA PEKANBARUMELEBIHI BATAS WAKTU YANG DI AMANATKAN' OLEHPERATURANBahwa Termohon Keberatan/Pemohon mengajukan Permohonannyakepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru padaHalaman 3 dari 21 Putusan Nomor.203/Padt.SusBPSk/2015/PN.Pbrtanggal 30 Juni 2015 dan terdaftar di Sekretariat BPSK Kota Pekanbarutanggal 31 Juli 2015 sebagaimana tertuang dalam Putusan BPSK KotaPekanbaru Nomor:49/Pts/BPSK/VII/2015 tertanggal 15 September 2015,sidang pertama dilakukan

Pasal 6 wajibdiselesaikan selambatlambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) harikerja terhitung sejak Permohonan diterima oleh sekretariat BPSK,namun pada kenyataannya Majelis BPSK Kota Pekanbarumenyelesaikan perkara Aquo selama 50 (Lima puluh) hari kerja,sehingga Majelis BPSK Kota Pekanbaru telah melanggar Pasal 7 ayat (1)Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.

Menyatakan menerima Permohonan untuk pemeriksaan perkaraKeberatan terhadap putusan Majelis Badan Penyelesaian SengketaKonsumen(BPSK) Kota Pekanbaru Nomor: 49/Pts/BPSK/VII/2015tertanggal 15 September 2015;2.

Menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSk)Kota Pekanbaru tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutusperkara yang diajukan oleh TermohonKeberatan semula Pemohon;3. Membatalkan demi hukum Putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen(BPSK) Kota Pekanbaru Nomor: 49/Pts/BPSK/VII/2015tertanggal 15 September 2015;Dalam Pokok Sengketa Konsumen1. Menolak gugatan Termohon Keberatan/semula Pemohon, seluruhnya;2.

SusBPSkK/2015/PN.Pbrdapat menyetujui pertimbangan Hukum Majelis BPSK Pekanbaru.

291 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Nomor 291 K/Pdt.SusBPSK/2017pinalty, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan denganperaturan;Senyatanya, amar putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara tersebut diatas bukanlah merupakan kewenangan BPSK berdasarkan UndangUndangNomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSK;Pembatalan suatu perikatan wajib diajukan pembatalan kepada Hakim atauMajelis Hakim di Pengadilan Negeri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal1266 KUHPerdata;Berdasarkan fakta dan dasar hukum tersebut pada poin a, b, dan c di atas,Pemohon Keberatan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan NegeriSimalungun yang memeriksa perkara a quo untuk membatalkan PutusanArbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 197/Arbitrase/BPSK/BB/II/2016 tanggal 5 Agustus 2016;

Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 197/Arbitrase/BPSK/BB/II/2016 tanggal 5 Agustus 2016 mengandung kontradiktif/pertentangandalam pertimbangan hukum dan tidak berdasar;Majelis Hakim Yang Terhormat,Mengacu pada Pertimbangan Hukum pada alenia 1 halaman 25 Putusanberbunyi sebagai berikut:Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan berkas yang diberikanoleh Konsumen kepada Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara danketerangannya walaupun ada menandatanganinya, Konsumen hanyadisodorkan/diberikan saja

Tidakberdasar hukum, apa yang tidak pernah didalilkan oleh Konsumendipertimbangkan dalam pertimbangan hukum Majelis BPSK;Halaman 19 dari 37 hal. Put.

Menyatakan BPSK Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kompetensi untukmemeriksa dan memutus perkara a quo;3.

Menyatakan Putusan BPSK Kab. Batu Bara No.149/Arbitrase/BPSK-BB/I/2016 tanggal 27 September 2016 adalah sah demi hukum.3. Menyatakan bahwa Wasino/Konsumen/Termohon adalah konsumen yang beritikad baik.4. Menyatakan Pemohon sebagai Pelaku Usaha yang beritikad baik.5. Menguatkan demi hukum Putusan BPSK Kab. Batu Bara No.149/Arbitrase/BPSK-BB/I/2016 tanggal 27 September 2016.6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara a quo.

(BPSK) pada pasal 1 angka 8, yangPutusan perkara perdata No. 130/Pdt.SusBPSK/2016/PN.

)tempat berdomisili konsumen atau pada BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen BPSK terdekat.Sehingga majelis Badan penyelesaian SengketaKonsumen (BPSk) Kab.

BPSK Batubara telah melampaui kewenangannyaPutusan perkara perdata No. 130/Pdt.SusBPSK/2016/PN. Rap.

Termohon Keberatan ke BPSK Batubaramerupakan alasanalasan yang tidak berdasar hukumdan dibuatbuat.

Hal tersebut dapatdilihat dalam tugas dan wewenang BPSK di Pasal 3KepMenPerindag No.3850 Kep/MPP/12/2011 tentangpelaksanaan tugas dan wewenang BPSK. Namundemikian pemohon keberatan perlu menjelaskanpertimbangan majelis BPSK yang telah keliruPutusan perkara perdata No. 130/Pdt.SusBPSK/2016/PN. Rap.