KUHP telahditentukan secara limitatif dalam ketentuan pasal tersebut, yaitu hanya terbataspada penggunaan daya upaya : nama palsu atau keadaan/martabat palsu ataudengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan; Dimana denganmenggunakan salah satu atau lebih dari daya upaya tersebut orang lain menjaditergerak untuk menyerahkan sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutangmaupun menghapuskan pihutang; Dengan kata lain bahwa penyerahan barangsesuatu itu dengan pengunaan daya upaya harus ada hubungan causal

Adanya Hubungan Causal, sedangkan yangdi maksud dengan Cidera Janji/ Ingkar Janji (Wanprestasi) adalah berhubungan eratdengan adanya perikatan atau perjanjian antara pihak, baik perikatan itu didasarkanatas perjanjian sesuai dengan Pasal 1338 sampai dengan Pasal 1341 KUHPerdatamaupun perjanjian yang bersumber pada undangundang seperti diatur dalam Pasal1352 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdata, yang unsurunsurnya sebagai berikut: 1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali, 2.

luka lecet tidak ada;Dada/perut : jejas tidak ada;Anggota gerak : kelainan bentuk dan posisi pada lengan bawah tangan kiri;Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2014/PN POBengkak positif, nyeri positif, tanda patah tulang positif;Genitalis : tidak ditemukan kelainan;Kesimpulan : kelainan bentuk dan posisi pada lengan bawah tangan kiri,bengkak dan didapatkan tanda patah tulang akibat sentuhandengan benda tumpul;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dapatlahdisimpulkan bahwa ada hubungan causal

Hubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebutdengan kerugian;Berdasarkan rumusan pasal tersebut, suatu perbuatan dikatakanmelawan hukum menurut Yurisprudensi tetap di Indonesia adalahperbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria:1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;2. Melanggar hak subjektif orang lain, atau;3. Melanggar kaedah tata susila, atau;Halaman 3 dari 19 hal.Put. Nomor 3032 K/Pdt/20174.

Perbuatan yang merugikan tersebut harus ada hubungan causal antaraperbuatan dengan perbuatan Tergugat, ada kesalahan;4. Pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi, Selanjutnya tentangperbutan melawan hukum, terdapat Yurisprudensi bahwa melawanhukum tidak hanya melawan UndangUndang akan tetapi jugabertentangan dengan kepatutan, sifat kehatihatian dan ketertibandalam masyarakat;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P3 dan P4, Penggugatmerupakan perusahaan yang telah berbadan Hukum PT.

FAJAR ALI WIJAYAKUSUMA (dokter pada Puskesmas Banyuates Sampang), menyimpulkan:Pada pemeriksaan ditemukan:Pemeriksaan luarLeher: Terputusnya tulang leher;Pembuluh darah besar daerah leher putus;Semua jaringan di leher terputus hanya tersisa kulit 2cm.Kesimpulan: Korban meninggal karena perdarahan yang diakibatkan semua dileher terputus karena akibat sentuhan benda tajamDengan demikian mengenai kematian korban ini telah nyata terungkap dipersidangan;Menimbang, bahwa mengenai hubungan causal verband

IIIl,IV serta Turut Tergugat ,H,1Il dan IV) atas Tanah Perkara telah memenuhi unsur PerbuatanMelawan hukum sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 1365KUH Perdata yaitu: Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawakerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karenasalahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebutBahwa dengan demikian ada empat unsur dalam suatu perbuatanmelawan hukum yakni adanya perbuatan melawan hukum, adanyakerugian, adanya kesalahan dan adanya hubungan causal

Hukum, hal ini dapat dilihat padaPosita poin 17, maupun pada Petitum poin 5;Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalamPasal 1365 KUHPer yang bunyinya sebagai berikut Tiap perbuatanyang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain,mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karenakesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya unsur dari PerbuatanMelawan Hukum tersebut adalah sebagai berikut:e Ada Kesalahan;e Ada Kerugian;21e Harus ada hubungan causal

Adanya Hubungan Causal, sedangkan yangdi maksud dengan Cidera Janji/ Ingkar Janji (Wanprestasi) adalah berhubungan eratdengan adanya perikatan atau perjanjian antara pihak, baik perikatan itu didasarkanatas perjanjian Sesuai dengan Pasal 1338 sampai dengan Pasal 1341 KUHPerdatamaupun perjanjian yang bersumber pada undangundang seperti diatur dalam Pasal1352 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdata, yang unsurunsurnya sebagai berikut: 1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali, 2.

IIIl,IV serta Turut Tergugat ,H,1Il dan IV) atas Tanah Perkara telah memenuhi unsur PerbuatanMelawan hukum sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 1365KUH Perdata yaitu: Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawakerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karenasalahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebutBahwa dengan demikian ada empat unsur dalam suatu perbuatanmelawan hukum yakni adanya perbuatan melawan hukum, adanyakerugian, adanya kesalahan dan adanya hubungan causal

Subekti, Anggota Majelis Widojati Wiratmo Sukitodan Asikin Kusumah Atmaja telah memberikan putusan sebagai berikut"Dalam hal penuduhan delik Hanya secara sempurnadipertimbangkan adanya hubungan causal antara perbuatanpenyerahan dan turut serta melihat penyerahan Narkotika.13.Bahwa oleh karena itu, dengan tidak bermaksud untukmembela diri dihadapan Majelis Hakim Banding, mohon kiranyaMajelis Hakim Banding dapat mempertimbangkan kembali PutusanYudexfactie Pengadilan Militer 102 Medan di atas, karena

telahmelakukan perbuatan melawan hukum, sebagai perbuatan yangHalaman 27 dari 31 halaman Putusan No. 5/PDT/2017/PTSMRmelanggar undangundang, bertentangan dengan hak oranag lain,bertentgangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengankesusilaan dan ketertiban umum, atau bertentangan dengan kepatutandalam masyarakatt baik terhadap diri sendiri maupun orang lainsehingga dalam poin 5 pada pokok perkara Tergugat harusmengembalikan tanah yang dianggap milik Penggugat adalah suatuyang tidak ada hubungan causal

Adanya hubungan causal;(vide Buku Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, Darwan Prinst,SH. hal. 9194);Menimbang, bahwa unsur pasal 1365 KUHPerdata tersebut diatas bersifatkomulatif, maka seseorang untuk dapat dikatakan melakukan perbuatanmelawan hukum dan dituntut membayar ganti rugi maka semua unsur pasal1365 tersebut harus terpenuhi dan terbukti.Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum sesudahArrest 1919 adalah berbuat atau tidak berbuat yang melawan hak orang lain baikhak

Perampasan benda milik seseorang yang tidak terlibatdalam tindak pidana tertentu atau tidak dijatuhi hukuman pidana pokok pada dasarnyamerupakan pelaksanaan pidana tambahan yang bersifat berdiri sendiri (fakultatif)dimana hal tersebut dilarang oleh undangundang.Jadi dengan merujuk pada ketentuan pasal 39 ayat 1 KUHP dalam perkara initidak terdapat hubungan sebab akibat (Causal Verband) antara kesalahan terdakwasebagai pelaku tindak pidana dengan perampasan truck warna Kuning Merah No Pol N9537 UZ

Jadi, PARA TERGUGAT yang melakukanperbuatan melawan hukum harus mengganti ketugian tidak hanyakerugian yg nyata2 diderita, juga keuntungan yang seharusnyadiperoleh.4) Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian.

Untukmemecahkan hubungan causal antara perbuatan melawan hukumdengan kerugian terdapat dua teori: Conditions sine qua non, dimanamenurut teori ini orang yg melakukan perbuatan melawan hukum selalubertanggungjawab jika perbuatannnya conditions sine qua nonmenimbulkan kerugian ( yang dianggap sebagai suatu sebab dari suatuperubahan adalah semua syaratsyarat yg harus ada untuk timbulnyaakibat).Adequateveroorzaking, dimana menurut teori ini si pembuat hanyabertanggungjawab untuk kerugian yg selayaknya

Terdapat hubungan causal jikakerugian menurut aturan pengalaman secara layak merupakan akibat yangdapat diharapkan akan timbul dari perobuatan melawan hukum. .Jadi secarasingkat dapat diperinci sebagai berikut: Untuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh organ badanhukum, pertanggungjawabanya didasarkan pada pasal 1364 BW.

Jika dicermati bahwa antara Turut Tergugat dengan Penggugat tidakmemiliki Nubungan sebab akibat (causal sebab akibat) di ranahkeperdataan, maka gugatan Penggugat yang demikian telah bertentangandengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata itu sendiri;.

Adanya hubungan Causal ibeit antara kerugian dengan kesalahan ;Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan tuntutan syarat tersebut (hal) 15, makaunsurunsur dari Pasal 1365 KUH Perdata harus dipenuhi oleh karena itu Majelis akanmempertimbangkan syarat tersebut dibawah ini ;Menimbang, bahwa terhadap unsur ad.1 yaitu adanya perbuatan melawanhukum pertimbangan Majelis adalah sebagai berikut :Bahwa dari faktafakta yang telah terungkap dipersidangan, dapatlah diketahui dimanapada saat Tergugat dating dan memarkir

Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebutdianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu UndangUndang yang diuji;c. bahwa kerugian hak dan/atau kKewenangan konstitusional para Pemohonyang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknyabersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikanakan terjadi;d. adanya hubungan sebab akibat (causal

Berdasarkan uraian di atas, jelas terdapat hubungan sebab akibat(causal verband) antara kerugian hak konstitutional Pemohon denganberlakunya pasalpasal dalam KUHAP yang diuji dalam permohonan ini,karena pemberlakuan pasalpasal yang diuji dalam permohonan ini telahmenyebabkan hak konstitutional Pemohon atas pengakuan, jaminan,perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan hak konstitusionalatas due process of law sebagaimana diberikan oleh Pasal 28D ayat (1)dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 telah dirugikan

Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian danberlakunya Undang Undang yang dimohonkan untuk diuji;5.

Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 91d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/ataukewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya UndangUndangyang dimohonkan pengujian;e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, makakerugian hak dan/atau kKewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidakakan atau tidak lagi terjadi;3.7 Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas kemudian dihubungkan dengansyaratsyarat sebagaimana tersebut dalam paragraf 3.5 dan paragraf 3.6,menurut Mahkamah, hak konstitusional Pemohon sebagaimana didalilkanPemohon bersifat spesifik dan aktual sehingga terdapat hubungan sebabakibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional dimaksud denganberlakunya UndangUndang yang dimohonkan pengujian yang apabilapermohonan Pemohon dikabulkan maka kerugian hak konstitusional sepertiyang didalilkan oleh Pemohon

tentangPerubahan Kedua UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:a.adanya hak Para Pemohon yang diberikan oleh suatuperaturan perundangundangan;b. hak tersebut oleh Para Pemohon dianggap dirugikan olehberlakunya peraturan perundangundangan yang dimohonkanpengujian;c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (knusus) dan aktualatau setidaktidaknya potensial yang menurut penalaran yangwajar dapat dipastikan akan terjadi;d.adanya hubungan sebabakibat (causal

Juga apakahkerugian Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik(khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yangmenurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi,dan apakah ada hubungan sebab akibat (causal verband)antara kerugian dan berlakunya Pasal 7 PP 70/2015 yangdimohonkan untuk diuji;.

Menanggapi keberatan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim TingkatBanding berpendapat bahwa terjadinya suatu perbuatan tidak terlepas darihubungan sebab akibat (causal verband) antara penyebab terjadinyaperbuatan si pelaku dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut,dalam perkara Terdakwa ini Majelis Hakim Tingkat Pertama sudahmemberikan pertimbangannya dalam pertimbangan mengenai sifat, hakikatdan akibat dari perbuatan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim TingkatBanding tidak akan