Ditemukan 1401 data
Urut Berdasarkan
Register : 16-04-2015 — Putus : 07-07-2015 — Upload : 17-02-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 233 K/TUN/2015 Tanggal 7 Juli 2015 — PT. CITRA GADING ASRITAMA VS KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. BENGKALIS;
170 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
170 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hadjon, SH, Argumentasi Hukum, GajahMada University Press, Yogyakarta 2005). Dengan demikian jelas bahwasurat pembatalan obyek sengketa a quo ditanda tangani oleh KepalaDinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis bukan selaku PenggunaAnggaran/Pejabat Pembuat Komitmen adalah tindakan Penyalahgunaanwewenang yang dilarang dalam hukum administrasi Negara..
Putus : 12-06-2012 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 616 K/Pid.Sus/ 2011 Tanggal 12 Juni 2012 — JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TEBING TINGGI DELI ; DRS. NASRUN HUSIN LUBIS ;
56 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
56 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Philipus Hadjon, SH) ;e Bahwa tindakan tersebut harus selaras dengan maksuddiberikannya kKewenangan atau sesuai dengan tujuanakhirnya yaitu sesuai dengan doelgerichte atau tujuanditetapbkannya kewenangan tersebut;e Bahwa Drs. Nasrun Husin Lubis memiliki tugas dankewajiban membantu Bupati melaksanakan jalannya rodapemerintahan sehingga penggunaan anggaran untukkarangan bunga ini adalah selaras dan memiliki tujuan akhiryang sesuai dengan kewenangan yang diberikan;e Bahwa Drs.
Register : 03-04-2012 — Putus : 29-08-2012 — Upload : 23-04-2015
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 21/G.TUN/2012/PTUN.Mks Tanggal 29 Agustus 2012 — IPMAH hal ini diwakili oleh Andi Baso Manambung sebagai PENGGUGAT
M E L A W A N :
1.WAKIL WALIKOTA MAKASSAR sebagai TERGUGAT
2. AHMADI ALWIE sebagai TERGUGAT II INTERVENSI
95 — 41
95 — 41
Hadjon dalam bukunya ; Perlindungan Hukumbagi Rakyat di Indonesia halaman 182, yang menegaskan bahwa rumusan pasal 1 angka 4 dandikaitkan dengan rumusan pasal angka 3 UndangUndang nomor 5 tahun 1986 jo Pasal 1 angka 9UndangUndang No 51 tahun 2009, lingkup kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara dibatasihanya menyangkut keputusan berupa suatu penetapan tertulis sehingga menurut pendapat majelishakim karena obyek sengketa a quo merupakan Penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat,maka
Hadjon mendefinisikan perbedaan Mandat dan Delegasi dalamhal tanggung jawab dan tanggung gugat dalam hal ini dalam wewenang yang bersifat Mandat, makatanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi Mandat sedangkan wewenang yang bersifatdelegasi tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada delegataris; Menimbang bahwa berdasarkan UU.
Register : 05-09-2014 — Putus : 02-10-2014 — Upload : 04-01-2015
Putusan PA CIANJUR Nomor 1316/Pdt.G/2014/PA.Cjr Tanggal 2 Oktober 2014 — Penggugat
Tergugat
42 — 21
42 — 21
Hadjon, S.H. (Saksi Ahli Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara) yang dalampersidangan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 22 Agustus 2007pada waktu dirinya diperiksa sebagai salah seorang saksi ahli dalampersidangan perkara aquo. Selanjutnya, Prof. Dr.
Philippus Hadjon telah pula memperlihatkan kepada Majelis Hakimmengenai contoh dokumen berupa Pengumuman dari BPPN (dahulu TERGUGAT 50)yang menetapkan suatu asset sebagai Asset Dalam Restrukturisasi (dalamhal tersebut contoh asset yang dimaksudadalah asset dari Syamsul Nursalim).
Register : 16-08-2021 — Putus : 05-01-2022 — Upload : 06-01-2022
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 118/G/2021/PTUN.SBY Tanggal 5 Januari 2022 — Penggugat:
Ir Supriyono SH MH CPCLE
Tergugat:
1.H. Ahmad Muhdlor Ali
2.BUPATI SIDOARJO
Intervensi:
DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DELTA TIRTA KABUPATEN SUDOARJO
186 — 140
Ir Supriyono SH MH CPCLE
Tergugat:
1.H. Ahmad Muhdlor Ali
2.BUPATI SIDOARJO
Intervensi:
DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DELTA TIRTA KABUPATEN SUDOARJO
186 — 140
Hadjon disebutkan bahwa terdapat 4 syarat fundamental sahnyakeputusan (Baca. Piiilipus M.
Hadjon, PengertianPengertian Dasar tentangTindakan Pemerintahan (Beetuurishandeting), Perc & stensil Djumali,Surabaya, 1985), yaitu: Bevoedgheict (kewenangan) organ adminsitrasi yang membuat keputusan; Geen juridische gebreken in de wilsvomiing (tidak ada kekurangan yuridisdalam pembentukan kehendak); vorm dan procedure yakni keputusan dituangkan dalam bentuk yang telahditetapkan dan dibuat menurut tata cara yang telah ditetapkan; dan Isi dan tujuan keputusan sesuai dengan isi dan tujuan peraturan
Register : 05-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 11/G/2021/PTUN.Mks Tanggal 8 Juli 2021 — Penggugat:
MUH ANDHIKA KALIWIRAATMADJA
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN
217 — 136
MUH ANDHIKA KALIWIRAATMADJA
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN
217 — 136
Hadjon yangdikutip Dr. H.
Hadjon,keabsahan aspek prosedur dari suatu keputusan berarti bahwaketetapan atau keputusan tersebut dikeluarkan sesuai dengan tata carayang disyaratkan dan bertumpu kepada asas keterbukaan pemerintah.Sedangkan menurut Van der Pot sebagaimana dikutip Supandi,keputusan dituangkan dalam bentuk yang telah ditetapkan dan dibuatmenurut tata cara yang telah ditetapkan dimana tata cara atau prosedurpenerbitan Keputusan Tergugat diatur secara tegas dan rinci dalam PPNomor 1 Tahun 2003 dan Pasal 22 Ayat (1
Putus : 26-08-2010 — Upload : 23-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 213 K/TUN/2010 Tanggal 26 Agustus 2010 —
117 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
117 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hadjon, SH.dan Dr. Tatiek Sri Djatmiati, SH.,MS. Argumentasi Hukum,Gajahmada University Press. 2005. Yogyakarta.
Register : 19-01-2018 — Putus : 03-05-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan PTUN MATARAM Nomor 7/G/2018/PTUN.MTR Tanggal 3 Mei 2018 — Penggugat:
AHMAD SOLIHAN
Tergugat:
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
147 — 63
AHMAD SOLIHAN
Tergugat:
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
147 — 63
Hadjon, R. Soemantri Martosoewignjo,Sjachran Basah, Bagir Manan, H.M. Laica Marzuki, J.B.J.M. TenBerge, P.J.J Van Buuren dan F.A.M Stroink dalam bukunya yangberjudul Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (/ntroduction to theIndonesian Administrative Law) Terbitan Gadjah Mada UniversityPress cetakan kesepuluh Tahun 2008 halaman 316 menjelaskanbahwa tidak setiap keputusan tata usaha negara (KTUN) dapatlangsung digugat melalui peradilan tata usaha negara.
Register : 07-09-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 171/G/2020/PTUN.JKT Tanggal 30 Nopember 2020 — Penggugat:
1.Hasan Tomu
2.Marthen Murafer
3.Meitty Ebta Rumandewai
Tergugat:
KPU RI
585 — 799
1.Hasan Tomu
2.Marthen Murafer
3.Meitty Ebta Rumandewai
Tergugat:
KPU RI
585 — 799
Hadjon mengutarakan wewenang, prosedur dan substansi,ketiga aspek hukum merupakan landasan hukum untuk dapat dikatakansuatu ketetapan atau keputusan tersebut sah.
Hadjon yang dikutip Dr. H. Supandi,S.H., M.Hum., maka untuk menguji apakah Keputusan Tergugat yangterikat Putusan DKPP 55/2020 bertentangan atau tidak bertentangandengan peraturan perundangundangan, dapat ditinjau dari tiga segi yaitu1).Kewenangan; 2).Prosedur; dan 3).Substansi.
Hadjon, keabsahanaspek prosedur dari suatu keputusan berarti bahwa ketetapan ataukeputusan tersebut dikeluarkan sesuai dengan tata cara yang disyaratkandan bertumpu kepada asas keterbukaan pemerintah.
Hadjon dkk., dikualifikasi sebagai tindakan hukum publik, yangsepihak, individual dan konkrit (Pengantar Hukum AdministrasiIndonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011, halamanHalaman 95 dari 148 halaman, Putusan Nomor 171/G/2020/PTUNJKT319).
Putus : 07-08-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1291 K/PID.SUS/2012 Tanggal 7 Agustus 2012 — Drs. BANI BAEHAKI, M.Eng
30 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hadjon,SH., yang dalam salah satu tulisannya menyatakan :Berdasarkan asas spesialitas dalam Hukum Administrasi Negara, setiapkewenangan harus dipergunakan sesuai dengan tujuannya. (Dr. O.C.Kaligis,SH.,MH., Pendapat Ahli Dalam Perkara Pidana, PT Alumni, Bandung,2008, hal. 475);Hal. 21 dari 32 hal. Put. No. 1291 K/Pid.Sus/201222Bahwa dari fakta yang terungkap di muka persidangan, sebagai Wakil Ketuapanitia P2T Kota Pangkalpinang Terdakwa Drs.
Putus : 08-06-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 143 K/TUN/2011 Tanggal 8 Juni 2011 — KOPERASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BUKIT HARAPAN vs MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
75 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
75 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hadjon dkk,Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, 2005,halaman 274) ;Bahwa perbuatan Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding yang telah menerbitkanKeputusan a quo dengan menunjuk pihak lain, tidak memperhatikan danmempertimbangkan dengan cermat bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah memiliki hak pengelolaan terlebih dahulu berdasarkan suratTermohon Kasasi Nomor 1680/ MenhutIII/2002 tanggal 26 September 2002yang telah dikuatkan oleh Putusan Peradilan Tata Usaha Negara
Register : 04-04-2018 — Putus : 04-06-2018 — Upload : 15-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 19 P/HUM/2018 Tanggal 4 Juni 2018 — ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO) KOTA CILEGON VS GUBERNUR BANTEN;
132 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
132 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hadjon (PengantarHukum Administrasi Indonesia Introduction to the IndonesianAdministrative Law, Gadjah Mada University Press, 2005, halaman130) hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu dengan atribusiatau dengan delegasi.
Register : 28-08-2013 — Putus : 07-10-2013 — Upload : 25-03-2014
Putusan PTUN MATARAM Nomor 35/G/2013/PTUN-MTR Tanggal 7 Oktober 2013 — ARIS MUNANDAR S.T., MELAWAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN DOMPU
105 — 44
105 — 44
Hadjon dkk. dalam Buku Pengantar Hukum AdministrasiIndonesia, Halaman 324, Cetakan Kedelapan, Maret 2002, PenerbitGadjah Mada Universty Press)2. Kepentingan Penggugat yang dirugikan harus bersifat langsungterkena, artinya kepentingan tersebut tidak boleh terselubung43dibalik kepentingan orang lain (rechtstreeks belang) =; (S.F. Marbun, dalam Buku Peradilan Administratif Negara Dan UpayaAdministratif Di Indonesia, Halaman 226, Cetakan Pertama, Januari1997, Penerbit Liberty Yogyakarta) ;3.
Putus : 16-04-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 21 K/TUN/2013 Tanggal 16 April 2013 — NASIM vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, Dkk
23 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hadjon, SH. dalam bukunya "Pengantar HukumAdministrasi Indonesia Penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta,Tahun 1995, Cetakan keempat halaman 324 berpendapat Penggugat(seseorang atau Badan Hukum Perdata) mempunyai kepentingan menggugat(hak gugat) apabila ada hubungan kausal langsung antara Keputusan TataUsaha Negara yang digugat dengan kerugian atau kepentingannya ;Perihal Kualitas (kepentingan) merupakan salah satu asas pokok yang berlakuumum (universal) dalam Hukum Acara, yang menimbulkan
Register : 22-08-2019 — Putus : 07-11-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 77/G/2019/PTUN.MTR Tanggal 7 Nopember 2019 — Penggugat:
H. ANWAR YUNUS, SH.
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIMA
110 — 67
H. ANWAR YUNUS, SH.
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIMA
110 — 67
Philipus M Hadjon, dkk, dalam bukunya Pengantar Hukum AdministrasiIndonesia, menyebutkan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan untukmengajukan gugatan apabila ada hubungan kausal (Sebabakibat) antaraKeputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugian/kepentingannya,artinya kepentingan yang dirugikan tersebut adalah akibat langsung dari terbitnyaKeputusan Tata Usaha Negara yang digugat;Menimbang, bahwa di samping kepentingan akan nilai yang harusdilindungi oleh hukum juga harus jelas pula kepentingan
Register : 06-10-2014 — Putus : 23-12-2014 — Upload : 03-02-2022
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 185/B/2014/PT.TUN.MDN Tanggal 23 Desember 2014 — Pembanding/Penggugat : PT. Pertamina EP (dalam hal ini diwakili oleh Adriansyah) Diwakili Oleh : MD ABRORY DJABBAR
Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi Diwakili Oleh : KURNIYAWATI, SH
118 — 44
Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi Diwakili Oleh : KURNIYAWATI, SH
118 — 44
Isidan tujuan keputusan sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasar.Sedangkan menurut Philipus Mandiri Hadjon, ada 3 (tiga) hal yangdapat menjadikan suatu Keputusan tata usaha negara itu absah (sah)yakni aspek wewenang, aspek prosedur dan aspekSUDSUG MGI f~nn nnn nnn nn nn nnn nnn nnn nnn nmr nnn nnnn nnn naane PENGUJIAN ASPEK KEWENANGANMerujuk pada norma pasal 3 Peraturan Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pelimpahan KewenanganPemberian Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran
Putus : 04-09-2015 — Upload : 24-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2380 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 4 September 2015 — Drs. HARTONO WANDY
60 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hadjon yang secara nyata sangat menguntungkan Terdakwa.Sedangkan katerangan para saksi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidakpernah dipertimbangkan oleh Judex Facti (Pengadilan Negeri), padahal keteranganpara saksi tersebut memiliki nilai pembuktian terhadap kesalahan Terdakwa dalammelakukan tindak pidana ini;2.
Register : 22-08-2016 — Putus : 19-09-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 012/P/FP/2016/PTUN-SMG Tanggal 19 September 2016 — H. CHAMBALI, ST. Melawan KETUA KELOMPOK KERJA III UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
153 — 100
153 — 100
Hadjon dalam bukunyaberjudulArgumentasi Hukum, penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta Tahun 2005halaman 31 pada pokoknya mengemukakan selain penafsiran hukum dan konstruksihukum ada penemuan hukum berkaitan dengan persoalan apabila terdapat pertentanganantara norma hukum dalam undangundang dengan penyelesaian konflik norma denganasas preferensi hukum, yang meliputi asas lex superior, asas lex specialis dan asas lexposterior, melalui metode pengingkaran (diavowal), Reinterpretasi, Pembatalan
Register : 30-09-2013 — Putus : 28-01-2014 — Upload : 14-03-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 172/G/2013/PTUN-JKT Tanggal 28 Januari 2014 — 1.PANCANI GANDRUNG, S.H., M.Si,,2.Drs. H. ZAIN ALKIM;MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
176 — 46
176 — 46
Hadjon, dkk dalambukunya Pengantar Hukum Administrasi, cetakan IV Tahun 1995, adalahasas praduga rechtmatig (Vermoeden Van Rechtmatigheid = Praesumptiolustse Causa), artinya bahwa setiap tindakan penguasa selalui harusdianggap rechtmatig sampai ada pembatalan.
Register : 01-04-2014 — Putus : 25-06-2014 — Upload : 21-09-2014
Putusan PTUN KENDARI Nomor 14/G/2014/PTUN-KDI Tanggal 25 Juni 2014 — MUH. YUSUF, SE.,M.Si.(P) Vs WALIKOTA KENDARI (T)
155 — 142
155 — 142
Hadjon dalam bukunya Pengantar HukumAdministrasi Indonesia, halaman 132 bahwa Suatu keputusan yang baikmembutuhkan suatu persiapan yang cermat, organ yang bersangkutan harusmengetahui benar faktafakta yang relevan dan kepentingan yang harusdipertimbangkan dan suatu keputusan mempunyai unsur motivasi sempit: motivasiitu memberi pertimbanganpertimbangan hukum yang bersangkutan dan penentuanfaktafakta telah mengarah ke keputusanini dan pendapat S.F Marbun dalambukunya.....Perkara No. 14/G/2014/PTUN.Kdi