Ditemukan 580 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 17-07-2020 — Putus : 21-09-2020 — Upload : 25-09-2020
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 165/Pid.Sus/2020/PN Tbh
Tanggal 21 September 2020 — Penuntut Umum:
SUMITYA, SH
Terdakwa:
EVAN SAKTI SIMANUNGKALIT Als EVAN Bin MUSRIN
758
  • Hiarek, PrinsipPrinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi,Chaya Atma Pusaka, Hal. 326);Meimbang, bahwa pendapat tersebut di atas apabila dikaji secaramendalam terdapat kesamaan atau linear dengan pendapat R.
Register : 03-09-2012 — Putus : 13-05-2013 — Upload : 23-02-2015
Putusan PA TAKALAR Nomor 87/Pdt.G/2012/PA Tkl.
Tanggal 13 Mei 2013 — PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI vs TERMOHON KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI
10653
  • Perselisihan dan pertengkarantersebut tidak diekspresikan secara lahiriyah, namun lebih pada adanya sikap dan keadaanyang menunjukkan hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang tidakharmonis lagi.Menimbang, bahwa dari faktafakta mengenai hubungan Pemohon dan Termohonselama berpisah tempat tinggal, tampak bahwa hubungan tersebut berlangsung linear,monoton, dan begitubegitu saja.
Register : 12-06-2017 — Putus : 13-12-2017 — Upload : 20-02-2019
Putusan PA MIMIKA Nomor 83/Pdt.G/2017/PA.Mmk
Tanggal 13 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
3713
  • Dengan demikian, patut disimpulkanbahwa perselisinan tersebut telah berlangsung linear, monoton, dan telahsampai pada tingkat yang begitu dalam dan berlangsung secara terusmenerus;Menimbang, bahwa usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah 16tahun, rentang waktu yang cukup memadai bagi keduanya untuk salingmemahami cara berfikir, bersikap, serta watak dan karakter masingmasing.Selain itu, Penggugat sudah berusia 36 tahun, sedangkan Tergugat berusia48 tahun, usia dimana seseorang sudah sewajarnya
Register : 31-05-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 23-01-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Kdi
Tanggal 18 Nopember 2021 — Penggugat:
Abdul Wahid Sapar alias A. Wahid S.
Tergugat:
1.Budi Santoso
2.Kadek Sutra Astara
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari
9879
  • terdapatinkonsistensi Penggugat dalam menentukan klaim kepemilikannya terhadapobyek sengketa yang sejatinya hanya berdasarkan Kuitansi Tertanggal, 22Agustus 1983 dan Surat Keterangan Jual Beli Tanah Tertanggal 12 November1999 seluas lebar 14 M dan Panjang 286 M, klaim kepemilikan tersebutdiintegrasika kedalam Petitum sehingga luas bidang tanahnya menjadi 4912M2, dengan demikian luas bidang tanah antarayang dijelaskan dalam positaberdasarkan jual beli dengan tambahan luas tanah seluas 15 Xpanjang menjadi tidak linear
Putus : 26-08-2014 — Upload : 03-03-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 294/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 26 Agustus 2014 — PT. KUSUMOMEGAH JAYASAKTI, Lawan 1. PT. HEWLETT PACKARD INDONESIA, 2. SUBIN JOSEPH, 3. HEWLETT PACKARD SOUTH EAST ASIA, 4. HEWLETT PACKARD COMPANY,
14590
  • (bukti P7H) ;Halaman 89 dari 121 hal Putusan No.294/Pat.G/2013/PN.Jkt.Sel.30.Foto copy Printout Tabel linear Pencapaian target quota penjualan barangproduk HP jenis "Enterprise Server, Storage dan Network"(bukti P7l) ;31.Foto copy Printout tabel linear Pencapaian target quota penjualan barangproduk HP jenis "Enterprise Server, Storage dan Network"(bukti P7J) ;32.Foto copy Printout tabel linear Pencapaian target quota penjualan barangproduk HP jenis "Enterprise Server, Storage dan Network"(bukti P7K
Register : 22-10-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 04-12-2020
Putusan PA Boroko Nomor 89/Pdt.G/2020/PA.Brk
Tanggal 3 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
9940
  • berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2017tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan denganHukum, yang memiliki substansi penerapan nilainilai falsafah dalammemberikan perlindungan secara totalitas terhadap harkat dan martabatperempuan dengan menganulir segala bentuk subordinasi dari segala aspekterhadap perempuan, serta memberikan hak akses kesetaraan bagiperempuan di depan hukum, hal mana ketentuan tersebut menurut pendapatMajelis Hakim memiliki Substansi hukum yang linear
Register : 03-08-2018 — Putus : 01-11-2018 — Upload : 12-12-2018
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN Tbh
Tanggal 1 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
DIAN PRADITHA, SH
Terdakwa:
SUSANTHO Bin PARNO
6212
  • Hiarek, PrinsipPrinsip HukumPidana, Edisi Revisi, Chaya Atma Pusaka, Hal. 326)Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2018/PN TbhMeimbang, bahwa pendapat tersebut di atas apabila dikaji secaramendalam terdapat kesamaan atau linear dengan pendapat R.
Register : 03-08-2018 — Putus : 01-11-2018 — Upload : 12-12-2018
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Tbh
Tanggal 1 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
DIAN PRADITHA, SH
Terdakwa:
1.SUWANDI Bin SANREJAK
2.JOKO DWI NURCAHYO Bim WAGIMIN SASTRO
7711
  • Hiarek,PrinsipPrinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi, Chaya Atma Pusaka, Hal. 326)Meimbang, bahwa pendapat tersebut di atas apabila dikaji secara mendalamterdapat kKesamaan atau linear dengan pendapat R. Soesilo yaitu kesesuatu hal, akanHalaman 25 dari 30 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Tbhtetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu sudahdimulai akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatusudah dimulai akan tetapi tidak selesai.
Register : 16-03-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 03-06-2021
Putusan PA KOTABARU Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Ktb
Tanggal 3 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
208
  • persidangan ini berupa emas seberat100gram yang telah diambil Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan rekonvensi, Penggugatrekonvensi menuntut Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensiuntuk membayar tunai dalam persidangan ini berupa emas seberat 100gramyang telah diambil Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, maka MajelisHakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang bahwa dalam penyusunan posita dan petitum gugatanrekonvensi harus jelas, tegas dan linear
Register : 21-06-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 17-03-2019
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 372/Pdt.G/2018/PA.Blk
Tanggal 23 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
1614
  • perempuan denganmenganulir segala bentuk subordinasi dari segala aspek terhadap perempuan,serta memberikan hak akses kesetaraan bagi perempuan di depan hukum,ketentuan tersebut di atas juga termuat dalam Surat Edaran Mahkamah AgungRI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang PemberlakuanRumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 SebagaiPedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam huruf C, hal manaketentuan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim memiliki Substansi hukumyang linear
Register : 02-08-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 04-08-2020
Putusan PN WAMENA Nomor 58/Pid.B/2019/PN Wmn
Tanggal 2 Desember 2019 — Penuntut Umum:
P. JEFRI LEO CANDRA S, S.H
Terdakwa:
1.PAIS YIGIBALOM
2.TELIUS WENDA
3.YOTEM WENDA
3313
  • DALYONO bahwa korban mendapatkan pemukulan padabagian kepala belakang yang mengakibatkan Korban pingsan dan sempatmuntah sebanyak 4 kali diantara 2 kali diantaranya mengalami muntahdarah dan mendengar hal tersebut ahli melakukan pemeriksaan lainnyadalam batas normal karena curiga terdapat sesuatu didalam otak maka ahlimengintruksikan untuk melakukan CT Scan kepala dan didapatkan hasilbahwa : Cephal Hermatom Extracalvaria region temporoparietalis kanan danfronttotemporoparetealis kiri, farkatur linear
Register : 29-07-2020 — Putus : 14-09-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 364/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 14 September 2020 — Pembanding/Penggugat : HAMONANGAN SILALAHI
Terbanding/Tergugat : MANGOLOI SILALAHI
7816
  • Bahwa Terbanding secara tegas menolak/membantah seluruhnyakeberatankeberatan Pembanding yang membuat ada 5 (lima) keberatannyayang justru kelimanya sama sekali hanya membuat penilain subyektif sendiriatas pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Facti tingkat pertama,karena sangat dangkal dan tidak membuat dasar hukum yang patut /memadai atas ke5 keberatannya itu, atau membuat tapi tidak memilikiketerkaitan secara linear dengan keberatannya, yang untuk itu Terbandingdapat paparkan sebagi berikut:a.
Register : 25-07-2017 — Putus : 29-08-2017 — Upload : 15-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 380 K/TUN/2017
Tanggal 29 Agustus 2017 — SOTARDUGA HUTABARAT, DKK VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAPANULI UTARA., II. MORHAN HUTABARAT;
60216 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pintor Hutabarat (Ompu Momos) sebagai wakil (waris) dariPara Penggugat);Bahwa dari uraian Para Penggugat tersebut di atas baik di dalamkepentingan yang dirugikan dan alasanalasan Para Penggugat (posita)sangat tidak linear dan masingmasing uraian Para Penggugat bertolakbelakang untuk mencapai maksud dan tujuan gugatan Para Penggugatdan hal tersebut pengaturan penuntutan hak waris yang diajukan ParaPenggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan kabur (obscuurlibel);Bahwa oleh karena itu, Tergugat
Register : 19-05-2020 — Putus : 17-06-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan PN LIMBOTO Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Lbo
Tanggal 17 Juni 2020 — Pemohon:
ISFAN ABAS
Termohon:
KAPOLDA GORONTALO cq Direktur Reserse Kriminal Khusus POLDA Gorontalo
117117
  • 2014 harusdipersamakan.Pemaknaan yang sama atasistilahistilah yang beragam itu,dimaksudkan agar fungsi negara hukum dapat dilaksanakan, yaitu Kemampuannegara melalui pembentuk undangundang untuk membuat atau memaknainyalewat putusan mahkamah, sehingga dapat dilaksanakan secaranetral(neutrality), seragam (uniformity), dan dapat diprediksiakan (predictability).Keputusan penyidik melakukan penetapan tersangka, penangkapan danpenahanan, sekarang ini dengan adanya Putusan MK No. 21/PUUXII/2014,menjadi linear
Register : 10-10-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 03-12-2019
Putusan PA PANGKAJENE Nomor 0438/Pdt.G/2019/PA.Pkj
Tanggal 26 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
327
  • makaberdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2017 tentangPedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yangmemiliki sSubstansi penerapan nilainilai falsafan dalam memberikanperlindungan secara totalitas terhadap harkat dan martabat perempuandengan menganulir segala bentuk subordinasi dari segala aspek terhadapperempuan, serta memberikan hak akses kesetaraan bagi perempuan didepan hukum, hal mana ketentuan tersebut menurut pendapat Majelis Hakimmemiliki Substansi hukum yang linear
Putus : 15-08-2016 — Upload : 08-11-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 81/G/2016/PHI Sby
Tanggal 15 Agustus 2016 — PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Jember MELAWAN WISNU INDARTO
697
  • Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikatpekerja/serikat buruh dalam satu perusahan;Sehingga dan oleh karenanya, segala sesuatu yang didalilkan dalamposita/fundamentum petendi dan petitum tentunya haruslah linear dengansebagaimana mestinya..
Register : 21-05-2015 — Putus : 20-08-2015 — Upload : 28-08-2015
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN.BLK
Tanggal 20 Agustus 2015 — terdakwa SUDIRMAN Bin PATANING ,JPU,AHMAD ASHAR, SH
5020
  • dikarenakan saatitu kebetulan kedua saksi itu lewat di jalan tempat mereka berdua melihat terdakwamenghisap asap yang dinyatakan oleh terdakwa sebagai obat kuat untuk bekerja, dan haltersebut tidaklah bersifat berkesinambungan sehingga fakta yang dihadirkan olehterdakwa terlalu lemah untuk mendukung alibi bahwa terdakwa hanyalah sekedarsebagai orang yang menyalahgunakan Narkotika golongan I;Menimbang, bahwa keterangan saksi Sangkali Bin Madiolo dan saksi Suardibin Abu tersebut pun ternyata tidak linear
Register : 14-12-2018 — Putus : 12-06-2019 — Upload : 17-06-2019
Putusan PA BULUKUMBA Nomor 792/Pdt.G/2018/PA.Blk
Tanggal 12 Juni 2019 — Pemohon:
Ade Niswar, S.Pi Bin Muh. Sahran Nur,SP
Termohon:
Rosita A.Md,Keb Binti H. Rahman
2217
  • berdasarkan Peraturan MahkamahAgung RI nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara PerempuanBerhadapan dengan Hukum, yang memiliki substansi penerapannilainilalfalsafah dalam memberikan perlindungan secara totalitas terhadap harkat danmartabat perempuan dengan menganulir segala bentuk subordinasi dari segalaaspek terhadap perempuan, serta memberikan hak akses kesetaraan bagiperempuan di depan hukum, hal mana ketentuan tersebut menurut pendapatMajelis Hakim memiliki substansi hukum yang linear
Register : 11-01-2017 — Putus : 13-01-2017 — Upload : 02-05-2017
Putusan PN SINGARAJA Nomor 01/Pid.Pra/2017/PN.Sgr.
Tanggal 13 Januari 2017 — Pemohon : Made Ardika
182119
  • Bahwa keputusan penyidik melakukan penetapan tersangka,penangkapan dan penahanan, sekarang ini dengan adanyaPutusan MK No. 21/PUUXIV/2014, menjadi linear denganpengambilan keputusan oleh hakim, melalui putusannya yangmenyatakan suatu tindak pidana telah terbukti dan terdakwabersalah oleh karenanya. Dalam hal ini, penetapan tersangka,penangkapan dan penahanan harus didasarkan sekurangkurangpada:a. Adanya Keterangan Saksi dan Surat;Hal. 7 dari 44 hal. Putusan No.01/Pid.Pra/2017/PN.Sogr.b.
Register : 28-01-2021 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 30/G/TF/2021/PTUN.JKT
Tanggal 13 Juli 2021 — Penggugat:
Nico Indra Sakti
Tergugat:
Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT, Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Ditjen III), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
575373
  • Kemudiansetelah tanggal 18 Agustus 2020, saya undang lagi mereka pertemuansecara linear pada tanggal 21 Agustus 2020 bertemu secara zoommeeting secara linear, kita undang bapak Effendi, ibu Oti kita undang,bapak Donald dengan semua timnya, disitu kami mengambil kesimpulanmereka siap untuk mediasi dengan catatan melaksanakan KLB,kemudian kita undang juga dari Pengurus Pusat IPPAT, dan daripembicaraan Pengurus Pusat IPPAT karena ini bagian dari pengurusandari hasil Kongres di Makasar, berbeda dengan