Ditemukan 836 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sbaat stbat saat stat surat stabat sutaat strat satat staaf start saaat
Pengadilan PN JAMBI Pidana Umum Penghinaan
Register : 07-10-2013 — Putus : 29-01-2014 — Upload : 23-04-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 330 /Pid.B/ 2013 /PN .JBI
Tanggal 29 Januari 2014 — JAMUDI Bin JAKARIA
73 — 21
  • dengan tindak pidana itu sendirismenandakanbahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangkauntuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaPerlindungan terhadap HakHak Asasi Manusia ( Human Rights ), tentu saja dengan19tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah ( Presumption of innocense ) diNegara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasaratas hukum ( Rechts staat
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 19-01-2016 — Putus : 03-03-2016 — Upload : 30-12-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 57/Pid.Sus/2016/PN Jmb
Tanggal 3 Maret 2016 — ERICK SUSANTO Bin HASAN SUDIN
80 — 9
  • beyond aReasonable Doubt) bahwa tindak pidana benarbenar terjadi danbahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption ofInnocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Recht Staat
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 02-11-2018 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 16-09-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 1049/Pdt.G/2018/PN Dps
Tanggal 29 Mei 2019 — Penggugat:
B. Andi Rachman
Tergugat:
Sally Ann Robinson
160 — 132
  • Menyatakan putusan provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulumeskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi (u/tvoerbaar bijvoorraad).Menimbang, bahwa atas gugatan Provisionil tersebut, Tergugat tidak adamenyampaikan jawaban ;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisionil dari Penggugat Majelisberpendapat sebagai berikut :Menimbang, bahwa tuntutan provisionil diatur di dalam BR.v (Regement ofde Bungerlijke Rechts Vordering, Staat blad Nomor : 52/1847 ) ;Menimbang, bahwa BR.v adalah reglemen
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Umum
Register : 07-11-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 763/Pid.Sus/2018/PN Smg
Tanggal 18 Desember 2018 — Penuntut Umum:
LILIS ERNIYATI,SH.MH
Terdakwa:
IRFAN HIDAYAT Alias SARPEN Bin MOCH. SUBCHAN
34 — 9
  • izin edaradalah bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan di wilayahIndonesia.Menimbang, bahwa berdasarkan ordonantie obat keras dalam StaatbladNomor 419 tahun 1949 disebutkan bahwa obatobat keras yaitu obatobatanHalaman 17 dari 22 Putusan Nomor 763/Pid.Sus/2018/PN Smg.yang tidak digunakan untuk keperluan tehnik yang mempunyai khasiatmengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksikan dan lainlain tubuhmanusia, baik dalam bungkusan maupun tidak, yang ditetapkan oleh SecretarisVan Staat
Pengadilan PN DEMAK Pidana Umum Pencurian
Register : 06-02-2012 — Putus : 01-05-2012 — Upload : 29-05-2017
Putusan PN DEMAK Nomor 37 /Pid.B/2012/PN.DMK
Tanggal 1 Mei 2012 — ALI MA’SUM BIN SAMTO
67 — 17
  • dijadikanpegangan oleh semua pihak dalam proses pembuktian nanti baik oleh PenuntutUmum ataupun terdakwa melalui Penasihat Hukumnya maupun oleh Hakim yangkesemuanya dilakukan dalam rangka untuk menjamin tegaknya kepastianhukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum serta perlindungan terhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), yang tentu saja dengan tetap menjunjungtinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) sebagai landasanhukum universal dalam suatu negara yang berdasar atas hukum (Rechts staat
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 11-01-2016 — Putus : 28-04-2016 — Upload : 30-12-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 24/Pid.Sus/2016/PN Jmb
Tanggal 28 April 2016 — PEBRI SETIAWAN Bin ABDUL GAMAL NASIR
72 — 11
  • beyond aReasonable Doubt) bahwa tindak pidana benarbenar terjadi danbahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption ofInnocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Recht Staat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 15-05-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 647 K/Pdt/2017
Tanggal 15 Mei 2017 — RISMA SIANTURI, VS GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA, DKK
47 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 647 K/Pdt/201710.11,Pengadilan, yang dapat berdampak keenggangan para pencari keadilanuntuk membawa persoalannya ke lembaga Pengadilan;Apabila para pencari keadilan tidak lagi percaya kepada lembagapengadilan untuk memutus sengketanya karena tidak mendapatkankepastian hukum, justru malanh membuat para pencari keadilanterombangambing dalam ketidak pastian yang disebabkan BadanBadan Pengadilan mempimpong dan saling tunjuk satu sama lainnya,tentunya citacita negara hukum (recht staat) untuk memberikankeadilan
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 02-03-2015 — Putus : 17-03-2015 — Upload : 02-04-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 124/Pid.Sus/2015/PN.Jmb
Tanggal 17 Maret 2015 — AHMAD LAZUARDI Als BUJANG Bin HASYIM
26 — 8
  • beyond a Reasonable Doubt)bahwa tindak pidana benarbenar terjadi dan bahwa terdakwalah yangbersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption ofInnocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Recht Staat
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 15-06-2017 — Upload : 30-10-2017
Putusan PN JAMBI Nomor 423/Pid.Sus/2017/PN.Jmb
Tanggal 15 Juni 2017 — PRAJA ADITYA RAMADHANI Bin RUSMAN DJALIL
26 — 15
  • terjadi dan bahwa terdakwalahyang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangkauntuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu saja denganHalaman 11 dari 20 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2017/PN Jmb.tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption of Innocense) dinegara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagai negara yangberdasar atas hukum (Recht Staat
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 29-03-2016 — Putus : 17-05-2016 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 331/Pid.Sus/2016/PN Jmb
Tanggal 17 Mei 2016 — KURNIATY Als RIBY Binti FAHRI
21 — 9
  • terjadi danbahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu sajaHalaman 16 dari 22 hal Putusan No.331/Pid.Sus/2016/PN Jmbdengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption ofInnocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Recht Staat
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Khusus PHI
Register : 22-08-2016 — Putus : 01-11-2016 — Upload : 02-02-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 60/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Pbr
Tanggal 1 Nopember 2016 — Benri Sirait, dkk Vs Benri Sirait, dkk
95 — 13
  • /PN Pbr19.20.Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakanputusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upayaperlawanan atau kasasi;Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Rect Staat), hakhak privat setiap warga Negara (Subyektive Privat Rects) haruslahmendapat perlindungan dari segala tindakan melawan hukum yangdilakukan pihak lain (incasu Tergugat), oleh karena Para Penggugat selakupihak yang telah dirugikan hak serta kepentingannya (Justicia Balance),
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 26-09-2016 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1973 K/Pdt/2016
Tanggal 26 September 2016 — SYUKRI WARDI VS HERYANTO SURATMAN, dkk
61 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tidak baik (niet kwarder trow);Bahwa berdasarkan atas kesimpulan faktafakta ( van feitelijken aard )tersebut di atas, maka menjadi jelas bahwasanya perbuatan Tergugat danTergugatll yang tidak mau mengosongkan dan menyerahkan penguasaanobjek sengketa tersebut kepada Penggugat, serta telah pula menguasai/menempati tanah dan rumah objek sengketa tanpa seizin Penggugat adalahdapat dikwalifikasi sebagai Perbuatan Tanpa Hak dan Melawan Hukum(onrechtmatigedaad),Bahwa dalam suatu negara hukum RI ( rechts staat
Pengadilan PN NGANJUK Pidana Khusus
Register : 06-02-2013 — Putus : 08-04-2013 — Upload : 23-12-2014
Putusan PN NGANJUK Nomor Nomor 33/Pid.Sus/2013/PN Njk
Tanggal 8 April 2013 — Nama lengkap : SONNY YULIANTO, SE bin SIDHARTA SENTOSA; Tempat lahir : Nganjuk ; Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun / 22 Juli 1979; Jenis kelamin : Laki - laki; Kebangsaan : Indonesia; A1amat : Jalan Diponegoro No. 3 Rt. 03/Rw.04 Desa Mangundikaran, Kec.Nganjuk, Kab. Nganjuk; Agama : Khatolik. Pekerjaan : Swasta.
87 — 6
  • Bahwa obatobat keras yaitu obatobatan yang tidak digunakan untukkeperluan teknis yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan,membaguskan, mendesinfeksikan tunuh manusia baik dalam bungkusanmaupun tidak sedang obatobatan daftar G yaitu obatobat keras yang olehSccretaris Van Staat didaftar pada obatobatan berbahaya (Daftar G);6.
Pengadilan PN SALATIGA Pidana Umum Penganiayaan
Register : 15-09-2014 — Putus : 21-10-2014 — Upload : 05-02-2015
Putusan PN SALATIGA Nomor 63/Pid.B/2014/PN.Slt
Tanggal 21 Oktober 2014 — ARDIAN CHANTRI YUSUF Bin YUSUF AGIN (Alm)
75 — 8
  • a Reasonable Doubt)bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yangbersalah melakukanya ; Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negarakita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat
Pengadilan PN PRAYA Perdata
Register : 01-07-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 22-01-2020
Putusan PN PRAYA Nomor 43/Pdt.G/2019/PN Pya
Tanggal 16 Januari 2020 — Penggugat:
SUHARJO
Tergugat:
MARTA S
Turut Tergugat:
1.SIE SUK LEN
2.DRS NANANG
3.SIE SUK ING
4.TRIFENA I
5.SIE TJUN LAN
6.IR SUHARDI
7.SUHARMO
8.FERMAN
9.SIE YONG SAN
10.SIE LEN FA
11.LENI SURYANI
12.SIE LEN ME
13.SIE LEN HONG
14.ISKANDAR
15.MELANI
16.INDRAYANI
17.CINDRAWATI
18.CHARLES CF
19.ADRIAN F
20.SIE FEE IN
21.SIE TJEN TJING
22.SIE SIAW TJING
23.YENI
24.JOHAN
25.RUT AYU SRI BUDIANI
103 — 69
  • Daud Sofa, sehingga perbuatan perubahan staat/ nama tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum;13. Bahwa sejak tahun 2001 TAN KIAN NIO ( ibu penggugat ) telahmeninggal dunia dan tanah sengketa dikuasai dan dikelola oleh Tergugat,sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;14.
Pengadilan PN POLEWALI Pidana Umum
Register : 04-04-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 01-09-2019
Putusan PN POLEWALI Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Pol
Tanggal 27 Mei 2019 — Penuntut Umum:
SUGIANTI, SH
Terdakwa:
ANDIKA Bin SULAIMAN
59 — 37
  • Kesehatan Republik IndonesiaNomor 02396/ A/ SK/ IIl/ 86, obat keras (Daftar G) adalah obat dengantanda lingkaran merah dengan huruf K bertuliskan harus dengan resepdokter; Sesuai dengan ordonansi obat keras (Staatblads Nomor 419 tanggal22 Desember 1949), obat keras yaitu obatobatan yang tidakdigunakan untuk kepentingan tehnik, yang mempunyai khasiatmengobati, menguatkan, membanguskan, mengdesinfeksikan, danlainlain tubuh manusia baik dalam bungkusan maupun tidak yangditetapkan oleh Secretaries Van Staat
    keras (Daftar G) adalah obat denganHalaman 31 dari 43 halaman Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN.Poltanda lingkaran merah dengan huruf K bertuliskan harus dengan resepdokter; Sesuai dengan ordonansi obat keras (Staatblads Nomor 419 tanggal22 Desember 1949), obat keras yaitu obatobatan yang tidakdigunakan untuk kepentingan tehnik, yang mempunyai khasiatmengobati, menguatkan, membanguskan, mengdesinfeksikan, danlainlain tubuh manusia baik dalam bungkusan maupun tidak yangditetapkan oleh Secretaries Van Staat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-03-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 34 K/TUN/2015
Tanggal 30 Maret 2015 — KOPERASI CITRA USAHA MANDIRI VS KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, DK
37 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • masyarakat sekitar paling rendah seluas 20%(dua puluh persen) dari total luas areal kebun yang diusahakan olehperusahaan juncto Surat Edaran dari Tergugat Surat Edaran Nomor2/SE/X11/20012 Pasal 5 poin a, b, dan c Tentang Persyaratan MembangunKebun Untuk Masyarakat Sekitar (Kebun Plasma) Dan MelaksanakanTanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility) Serta LegalisirDokumen Permohonan Pelayanan Pertanahan;Bahwa dengan perlakuan diskriminatif tersebut maka fungsi negara sebagaiNegara hukum (rech staat
    ) menjadi berjalan tidak baik sehingga berlakuNegara (maach staat) atau negara berdasarkan kekuasaan belaka sehinggatidak ada kepastian hukum (Lex Certa).
Pengadilan PN NUNUKAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 26-08-2014 — Upload : 15-12-2014
Putusan PN NUNUKAN Nomor 106 /Pid.Sus/2014/PN.Nnk
Tanggal 26 Agustus 2014 — DJAWALUDDIN Bin USMAN
59 — 20
  • benar benar terjadi dan bahwa terdakwalahyang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangkauntuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindungan terhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengantetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) diHAL19 PUTUSAN NO 106/PID.SUS/2014/PN.NNKNegara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasaratas hukum (Rechts staat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 25-01-2017 — Upload : 06-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1111 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 25 Januari 2017 — PT VIRTUE DRAGON NICKEL INDUSTRY VS IBRAHIM NUR, S.H
130 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1111 K/Pdt.SusPHI/2016Dragon Nickel Industry dengan membatalkan surat PHK Penggugat melaluisurat pembatalan PHK;Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Rechts Staat), hakhak privat setiap warga negara (Subjektive Privat Rechts) haruslahmendapat perlindungan dari segala tindakan melawan hukum yangdilakukan pihak lain (in casu Tergugat), oleh karenanya Penggugat selakupihak yang telah dirugikan hak serta kepentingannya (Justicia Balance),dengan ini memohon mengajukan gugatan ini ke
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 08-07-2015 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 614 K/Pdt/2015
Tanggal 8 Juli 2015 — THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (HSBC) JAKARTA, DK VS ANUAR SHAH
64 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penggugat, dan agar masyarakat tetap berpandanganbaik terhadap Penggugat dalam masalah ini, maka sudah sepatutnya jikapara Tergugat dihukum untuk menyampaikan permohonan maaf kepadaPenggugat melalui media cetak (5 surat kabar harian) dan elektronik (5stasiun televise) selama 7 (tujuh) hari berturutturut, yang masalah tehnispelaksanaannya ditentukan oleh Penggugat, terhitung sejak putusan dalamperkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;16.Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Rechts Staat