Ditemukan 491 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : mandar mantan mardan mandau ma'dan mahdan mannan mandai
Pengadilan PN ROTE NDAO Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 20-01-2012 — Putus : 14-06-2012 — Upload : 29-11-2012
Putusan PN ROTE NDAO Nomor 1 /Pid.B/2012/PN.RND/HUKUM/14062012/PEMBUNUHAN
Tanggal 14 Juni 2012 — - SOLEMAN SAH, DK
79 — 33
  • kepada Joni Soru untuk bersiapsiap, setelahitu terdakwa I Soleman Sah Alias Man dan Joni Soru berangkat menuju rumahnya Petrus Ndoludengan menggunakan sepeda motornya masingmasing dan selanjutnya di rumahnya Petrus Ndolu,terdakwa II Anselmus Sah Alias Mus memberikan parangnya kepada Petrus Ndolu, kemudianterdakwa IT Anselmus Sah Alias Mus pulang ke rumahnya, setelah itu kemudian datang MatheosSah (DPO) sambil membawa parang;Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian datang terdakwa I Soleman Sah Alias ManDan
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-09-2011 — Putus : 23-08-2010 — Upload : 16-09-2011
Putusan PN SURAKARTA Nomor 488/PID.B/2009/PN.SKA
Tanggal 23 Agustus 2010 — DRS. AMSORI, S.H., M.PD DKK
122 — 40
  • perlu tersebut diambil dalam hal ini adalah Setda;Bahwa jenis pelimpahan wewenang ada 3 macam:atribusi, yaitu) kewenagan yang diberikan kepada pejabat negaralangsung oleh peraturan dasar;mandat, yaitu) pelimpahan wewenang karena pemberian kuasawewenang dari pejabat tingkat atasan kepada pejabatbawahan ;delegasi, pelimpahan wewenang dari pejabat atasan kepadapejabat bawahan;dengan catatan: didalam mandat itu yang beralih hanya wewenangsaja sehingga implikasi hukum dalam pertanggungjawaban adapada mandan
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-04-2014 — Putus : 17-06-2015 — Upload : 03-11-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg
Tanggal 17 Juni 2015 — H. YULIUS NAWAWI Bin NAWAWI ALHAJ
89 — 13
  • Syamsir Djalib ke Bupati/Wakil Bupati untukdisetujui atau di acc sehingga dengan demikian nota pembelaan penasihat hukumterdakwa harus ditolak;Menimbang, bahwa pada bagian lain penasehat hukum terdakwa menyatakanbahwa pemberian mandat tetap bertanggung jawab oleh karena wewenang tetap beradapada mandans (pemberi wewenang) sedangkan penerima mandat hanya dilimpahiwewenang bertindak untuk dan atas nama mandan.
    Pada mandat tidak terjadipenyerahan wewenang, artinya mandan tetap dapat bertindak sendiri atas namanya.Tidak adanya penyerahan wewenang pada mandat maka yang bertanggung jawab secarayuridis tetap pada pemberi wewenang. Hal ini sesuai penjelasan saksi ahli HukumAdministrasi Negara, Dr.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-06-2013 — Upload : 28-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 3/PID.SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG.
Tanggal 3 Juni 2013 — DANGIR MULYADI, S.Sos. M.Si. Bin MUHARJO
64 — 427
  • Pemerintahan mendapatkan perintah dariBupati, sehingga dalam hal ini hubungan hukum antara atasandengan bawahan yang bersifat mandat, oleh karena itupertanggung jawaban dalam perkara in casu merupakanpertanggungjawaban dari orang yang memberikan mandat(Mandan), sedangkan terdakwa sebagai orang yang melaksanakanperintah atasan harus dibebaskan dari pertanggungjawaban pidanasebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP yaitubahwa Perintah Jabatan yang sah bukan merupakan perbuatanmelawan hukum;
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-02-2013 — Putus : 13-05-2014 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 22/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 13 Mei 2014 — Pidana Korupsi - MARIA ELIZABETH LIMAN.
232 — 125
  • melaluitelepon bahwa akan mengenalkan partnernya yaitu AhmadFathanah dan kemudian terjadi perkenalan pada tanggal 28Nopember 2012.Bahwa terkait permohonan penambahan quota impor sebanyak500 ton Terdakwa tidak mengetahuinya, yang mengetahui adalahJuard Effendi dan baru mengetahui setelah permohonan tersebutdi tolak yang disampaikan oleh Juard.Bahwa benar Terdakwa kemudian menyampaikan kepada Eldaterkait penolakan tersebut dan Elda menyampaikan bahwa Ubanmarahmarah, yang dimaksud Uban adalah The White Hair Mandan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-06-2013 — Upload : 04-11-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 3/Pid.Sus/2013/PN.Tip.Smg
Tanggal 3 Juni 2013 — DANGIR MULYADI, S.Sos. M.Si. Bin MUHARJO
76 — 28
  • Pemerintahan mendapatkan perintah dariBupati, sehingga dalam hal ini hubungan hukum antara atasandengan bawahan yang bersifat mandat, oleh karena itupertanggung jawaban dalam perkara in casu merupakanpertanggungjawaban dari orang yang memberikan mandat(Mandan), sedangkan terdakwa sebagai orang yang melaksanakanperintah atasan harus dibebaskan dari pertanggungjawaban pidanasebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP yaitubahwa Perintah Jabatan yang sah bukan merupakan perbuatanmelawan hukum;
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-09-2013 — Putus : 04-02-2014 — Upload : 04-07-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 42/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.PBR.
Tanggal 4 Februari 2014 —
90 — 34
  • kemudian diatur dengan denganperjanjian baru maka yang dipakai yang terakhir dengan tentu memperhatikanalasanalasan yang mendasarinya yaitu yang bertujuan kepada tercapainyakesejahteraan masyarakat; Bahwa dalam HAN ada kebijakan bebas atau freies ermeissen kepada pemerintahuntuk mengambil suatu kebijakan; Bahwa suatu pimpinan suatu top leader sebagai sumber kewenangan tidak mungkinseorang atasan memberikan perintah yang salah kepada bawahan karena dalam teorimandat yang bertanggung jawab ada pada mandan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-06-2013 — Upload : 17-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Smg
Tanggal 3 Juni 2013 — DANGIR MULYADI, S.Sos. M.Si. Bin MUHARJO
77 — 80
  • Pemerintahan mendapatkan perintah dariBupati, sehingga dalam hal ini hubungan hukum antara atasan denganbawahan yang bersifat mandat, oleh karena itu pertanggung jawabandalam perkara in casu merupakan pertanggungjawaban dari orangyang memberikan mandat (Mandan), sedangkan terdakwa sebagaiorang yang melaksanakan perintah atasan harus dibebaskan daripertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51ayat (1) KUHP yaitu bahwa Perintah Jabatan yang sah bukanmerupakan perbuatan melawan hukum
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-03-2010 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 64 PK/Pid.Sus/2009
Tanggal 3 Maret 2010 — H. KGS. TASWIN ZEIN, SE., MM
125 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., MM. dengan Karn awi.BB 5.2 : 8 (delapan) lembar foto copy lampiranHarga Kont rakPengadaan Fasilitas Mesin dan Peralatan Pelat i hanUnt uk BLK/UPTBLK Banda Aceh dan Medan dan lampiran kontrakbiaya pengi ri mandan Instalasi .BB 5.3 : 1 (satu) lembar (foto copy) Jami nanPelaksanaan ( GaransiHal. 75 dari 278 hal. Put. No.64 PK/Pid.Sus/2009Bank) Bank DKI dengan nilai Rp.350.000.000, atasnama PT.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-05-2015 — Putus : 28-09-2015 — Upload : 29-10-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2015/PN Yyk
Tanggal 28 September 2015 — NANANG SUBUH ISNANDI Bin MOEHAIL
390 — 159
  • Sedangkan pada mandat yang menandatanganisurat/keputusan itu adalah mandataris atas nama Mandan (Pasal 14ayat (8).
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 27-12-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 20-06-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 907/Pdt.G.KPPU/2016/PN JKT.SEL
Tanggal 27 April 2017 — - PT. COSL INDO - PT. HUSKY – CNOOC Madura Limited Lawan KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)
398 — 606
  • PersonilCrane Operator,Bahkan apabila mengacu pada dokumen prebid meeting padatanggal 16 April 2015, HuskyCNOOC Madura Limited mewajibkan kepadapeserta untuk menyampaikan dokumenpersonil berikut Valid MIGAS or InternationalWell Control Forum (IWCF) certificate ofOffshore Installation Manager (OIM), ToolPusher, Driller, Derrick man and Roughneck;Bahwa atas persyaratan tersebut, PT COSLINDO juga tidak menyampaikan dokumenpersonil dan sertifikat untuk posisi Derrick mandan Roughneck;Oleh karena itu,