Ditemukan 486 data
Urut Berdasarkan
Putus : 29-01-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 58/PID.SUS/TPK/2012/PN.BDG Tanggal 29 Januari 2013 — SERIUS TAURUS NABABAN,ST.
75 — 59
75 — 59
DinasTata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi selaku pengawas lapangan dari unsurDinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2010.Bahwa benar saksi sebagai pengawas lapangan dalam pengadaan Gedung Depo arsipTahun Anggaran 2010 pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Bekasiberdasarkan Surat Perintah No.800/142.F/Distarkim tanggal 25 Juni 2010.Bahwa tugas pokok saksi melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatanpelaksanaaan pembangunan Depo Gedung Arsip, sereta
Putus : 08-12-2013 — Upload : 29-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 57/Pid.Sus/2013/PN.Sby Tanggal 8 Desember 2013 — DRS. ABDUL AZIS, MM BIN SALHA
92 — 27
92 — 27
barang tentumemerlukan biaya yang tinggi dan waktu yang lama, sedangkan anggaran yang harusdipertanggungjawabkan pada tahun anggaran berjalan yaitu sampai akhir Desember 2010, sementaramulai rapat koordinasi tanggal 22 Oktober 2010 jadi suatu hal yang mustahil P2T dapat menyelesaikantugasnya dalam tempo 68 hari sehingga pada kesempatan tersebut Terdakwa sebagai pimpinan rapatmenyimpulkan :e Bahwa Mempersiapkan kesiapan administrasi dan dokumentasi juga kesiapan yang dilaksanakanoleh Disperindag sereta
Register : 10-09-2012 — Putus : 29-01-2013 — Upload : 25-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 59/PID.SUS.TPK/2012/PN.BDG Tanggal 29 Januari 2013 — DAPIT SINAGA
59 — 14
59 — 14
.= Bahwa benar tugas pokok saksi adalah :e melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatanpelaksanaaan pembangunan Depo Gedung Arsip, sereta melakukankoordinasi dengan instansi tersebut.e melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas tata Ruang danpermukiman melalui Kepala Bidang Wasdal baik secara lisan maupuntulisan.= Bahwa saksi bertanggung jawab kepada PPTK ;= Bahwa benar yang menjadi penyedia pengadaan Gedung Arsip tahun 2010 padaDinas Tata Ruang dan Permukiman adalah PT.Monteleo Perkasa
Putus : 08-11-2013 — Upload : 27-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 57/Pid.Sus/TPK/2013/Pn.Sby Tanggal 8 Nopember 2013 — DRS. ABDUL AZIZ, MM BIN SALHA
KEJAKSAAN NEGERI MAGETAN
46 — 117
46 — 117
barang tentumemerlukan biaya yang tinggi dan waktu yang lama, sedangkan anggaran yang harusdipertanggungjawabkan pada tahun anggaran berjalan yaitu sampai akhir Desember 2010, sementaramulai rapat koordinasi tanggal 22 Oktober 2010 jadi suatu hal yang mustahil P2T dapat menyelesaikantugasnya dalam tempo 68 hari sehingga pada kesempatan tersebut Terdakwa sebagai pimpinan rapatmenyimpulkan : Bahwa Mempersiapkan kesiapan administrasi dan dokumentasi juga kesiapan yang dilaksanakanoleh Disperindag sereta
Register : 14-09-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr Tanggal 30 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
Ali fikri
Terdakwa:
DEKI ARYANTO
149 — 45
Ali fikri
Terdakwa:
DEKI ARYANTO
149 — 45
Dihadiri oleh OPD, DPRD,Kecamatan, Muspika dan Bappeda sereta perwakilan masyarahat;Februari, dilaksanakan Forum Konsultasi Publik RKPD, dilaksanakanoleh Bappeda, yang diikuti oleh OPD, DPRD, Kecamatan, Muspika danBappeda serta perwakilan masyarakat;Februari, dilaksanakan Forum Gabungan OPD, untuk menyelaraskanusulanusulan pada musrenbang kecamatan dengan rencana kerja OPD.Yang ikuti oleh OPD dan delegasi kecamatan;Februari Maret, dilaksanakan Musrenbang Kabupaten, yang diikuti olehOPD, DPRD, Kecamatan
Register : 14-09-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr Tanggal 30 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
Ali fikri
Terdakwa:
ADITYA MAHARANI YUONO
181 — 47
Ali fikri
Terdakwa:
ADITYA MAHARANI YUONO
181 — 47
Dihadiri olehOPD, DPRD, Kecamatan, Muspika danBappeda sereta perwakilan masyarahat;o Februari, dilaksanakan Forum KonsultasiPublik RKPD, dilaksanakan oleh Bappeda,yang diikuti oleh OPD, DPRD, Kecamatan,Muspika dan Bappeda serta perwakilanmasyarakat;o Februari, dilaksanakan Forum GabunganOPD, untuk menyelaraskan usulanusulanpada musrenbang kecamatan denganrencana kerja OPD.