Akta Akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang terkuat dan sempurnasepanjang tidak dibuktikan sebaliknya dan ternyata Tergugat tidak mempunyai alatbukti yang dapat membatalkan akta tersebut, oleh karena itu maka tuntutanPenggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke 2( dua ) yang mohon agarsurat surat/ akta akta yang terkait dengan jual beli tersebut adalah sah, beralasanuntuk dikabulkan;Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P1, P2 dan P3 dikuatkandengan keterangan saksi Agus Rahman dan

Barang tersebut haruslah barangbarang yang ada pemiliknyaMenimbang, bahwa yang dimakud dalam unsur sebagian atauseluruhnya milik orang lain adalah tidak perlu barang tersebut seluruhnya milikorang lain namun cukup sebagian saja dan kalimat milik dalam unsur ini dapatdimaknai sebagai seorang yang dapat melakukan perbuatan baik perbuatanhukum atau bukan terhadap barang (benda) tersebut, sebagai mana pernyataantersebut dikuatkan oleh adami chazawi bahwa milik adalah hak terkuat danpaling sempurna.

Kerugian immaterial : Penggugat telah kehilangan Bisniss Oportunity atau kesempatanuntuk melaksanakan atau mempergunakan hakhaknya atas tanahsebagaimana layaknya hakhak yang telah diberikan dan dilindungiterhadap tanah yang beralaskan hak milik menurut Pasal 20 ayat (1)UndangUndang No.5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agrariamerupakan hak turun temurun, yang terkuat dan terpenuh yang dapatdimiliki seseorang atas tanah; Penggugat tidak dapat mengalihnkan hak atas tanah tersebut kepadapihak ketiga seperti

Pasal 20 (1) Hak Mllik adalah Hak turuntemurun, terkuat danterpenuh yang dapat di punyai orang atas tanah, dengan mengingatketentuan dalam Pasal 6; Dalam tindakan hukum berupa jual beli tanah memerlukan aktaotentik, sedangkan akta otentik adalah akta yang dibuat dihadapanpejabat yang berwenang, dalam proses jual beli tanah bangunan,akta tersebut dibuat oleh Notaris/PPAT (Pejabat Pembuat AktaTanah), Jual beli tanah dan bangunan yang dilakukan denganperjanjian di bawah tangan tidaklah sah,dan tidak

pada halaman terakhir dariakta tersebut harusnya ada tanda tangan atau tidasan tandatangan sebagaitanda pengakuan dari masing masing sabjek hukum yang ada di dalamperikatan tersebut, pada halaman akhir dari akta tersebut hanya ada 1tanda tangan dan dibubuhi materai 6.000 tanpa di tulis nama jelas siapapihak yang bertanda tangan di bagian akhir dari akta tersebut, dan sampaidengan digugatnya tergugat kemuka pengadilan, baik Penggugat atau punTergugat masih belum dapat menunjukan alas hukum yang terkuat

Haruddin;Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun La Ane dan La Ode Basaru;Bahwa secara hukum Kekuatan mengikat alas hak atas tanah adalahditentukan oleh riwayat asalusul perolehan haknya, dimana awal perolehanhak para Penggugat adalah bersumber dari pembagian tanah oleh KepalaKampung, sekaligus Ketua Kelompok Tani dalam rangka Pembagian bibitjeruk oleh Pemerintah, dimana hal ini merupakan tindakan kebijakan resmipemerintah, dan secara hukum merupakan perbuatan yang sah dan memilikikekuatan mengikat terkuat

Bahwa pembagian tanah oleh Kepala Kampung serangkaian denganpembagian bibit jeruk dari pemerintah pada tahun 1977 tersebutmenimbulkan hak terkuat dan terpenuh bagi para Penggugat karenabersesuai dan berdasar terminologi Negara (Pemerintah) menurut Pasal 2ayat (1) dan (2) UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok AgrariaNasional pada prinsipnya menyatakan bahwa Ketentuan dalam Pasal 33ayat (3) UUD Tahun 1945 dan halhal yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi,air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam

., yang pada pokoknyamenyatakan berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata menyatakanbahwa akta otentik adalah akta yang dibuat di hadapan Notaris sertatidak perlu lagi hadirkan karena sudah terkuat terpenuh dansempurna. Bahwa apabila tidak ada yang mengingkari dan tidakdicabut maka akta tersebut tetap dianggap sah.Bahwa salah satusyarat sahnya peranjian adalah adanya kesepakatan antara penjualdan pembeli.

Kemudian bukti lain yang tidak kalahpentingnya adalah kwitansi yang berbunyi jual beli tanah sehargaRp. 100.000.000., (Vide bukti P.4) yang di tandatangani olehTerbanding/ Tergugat diatas materai 12000.BahwaDalam penjelasan UndangUndang RI No. 30 Tahun 2004 TentangJabatan Notaris pada Romawi Umum paragraph ketiga menjelaskanbahwa Akta Otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh, mempunyaiHalaman 25 dari 33 Halaman Putusan Nomor 46/PDT/2021/PT Mtrperanan penting dalam setiap hubungan hukum dalam

baik;Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;Ad. 2 Unsur melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, ataumenyediakan Narkotika golongan bukan tanaman;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakahunsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akanmendefinisikan terlebih dahulu halhal sebagai berikut:Melawan hukum: Adalah suatu keadaan yang berlaku dengan tidak dilandasialas yang sah;Memiliki: Hak milik merupakan hak keperdataan yang terkuat

Herawati Alam berdasarkan bukti hakyang sah terkuat dan terpenuhi atas tanah /n /itis yaitu bukti hak berupasertifikat hak milik;2. Bahwa oleh karena sertifikat hak milik merupakan bukti hak yang sahterkuat dan terpenuhi menurut hukum, atas bidang tanah maka haruslahPara Penggugat terlebih dahulu mengajukan tuntutannya atas sertifikattersebut melalui Peradilan Tata Usaha Negara, tidak serta mertamenyatakan SHM tersebut cacat hukum tanpa diuji kKeabsahannya olehPeradilan Tata Usaha Negara;3.

atas tanah berhakuntuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara;29.Bahwa Penggugat selaku pemilik tanah dengan itikad baik mengajukanpermohonan Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur sesuaidengan prosedur pendaftaran tanah dengan melampirkan persyaratan dankewajiban biaya yang disetor ke kas Negara sehingga Kantor PertanahanKabupaten Lombok Timur setelah melakukan penelitian lapangan danmengkaji alat bukti yang dilampirkan menerbitkan Sertipikat Hak Miliksebagai tanda bukti hak yang terkuat

dariancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yangmerupakan hak asasi; Pasal 28H:(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak miliktersebut tidak boleh diambil alih secara sewenangwenang oleh siapapun,81.Bahwatindakan Tergugat yang secara sepihak mengklaim jika lokasi tanahmilik Penggugat di Desa Sekaroh termasuk dalam kawasan hutan tetapadalah tidak berdasar karena sebelumnya telah terbit Sertipikat Hak Miliksebagai tanda bukti hak atas tanah yang turun temurun, terkuat

danterpenuh sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 20 UUPA, yang menyatakan:Pasal 20:(1) Hak milik adalah hak turunmenurun, terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6;(2) Hak milik dapat beralih dan dialinkan kepada pihak lain ;G.

Pertanahan yang daerah kerjanya meliputiletak tanah yang bersangkutan;89.Bahwa Penggugat selaku pemilik tanah dengan itikad baik mengajukanpermohonan Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur sesuaidengan prosedur pendaftaran tanah dengan melampirkan persyaratan dankewajiban biaya yang di setor ke kas Negara sehingga Kantor PertanahanKabupaten Lombok Timur setelah melakukan penelitian lapangan danmengkaji alat bukti yang dilampirkan menerbitkan Sertipikat Hak Miliksebagai tanda bukti hak yang terkuat

Dengan demikianTergugat secara semenamena merampas hak milik orang lain (Penggugat)yang telah mendapatkan hak milik dari negara, padahal menurut Pasal 20UUPA menyatakan Sertipikat Hak Milik sebagai tanda bukti hak atas tanahyang turun temurun, terkuat dan terpenuh;94.Bahwatindakan Tergugatbertentangan dengan Asas Keterbukaan ;Bahwa penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Huruf f UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang AdministrasiPemerintahan menerangkan yang dimaksud dengan asas keterbukaanadalah

Inilah pendapat yang terkuat;Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat para fugaha tersebut di atas,Hakim berpendapat bahwa kebolehan mengangkat seorang lakilaki menjadimuhakkam sebagai wali nikah bagi orang yang tidak mempunyai wali adalahdengan syarat ketiadaan wali hakim atau dalam kondisi darurat;Menimbang, bahwa dalam konteks wali muhakkam sebagai wali nikahPemohon II dalam perkara a quo, meskipun pada saat pernikahan Pemohon dan Pemohon Il, wali hakim itu ada (yakni Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan

bukti KS 1.Sehingga dengan bukti sertifikat tersebut berdasarkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokokpokok Agraria (UUPA) adalahbukti kepemilikan terkuat dan penuh sekaligus mematahkan bukti yangdiajukan para penggugat dan harus dipertimbangkan oleh Majelis HakimAgung dan perkara a quo harus ditinjau ulang oleh BPN:Selanjutnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 548 K/Pdt/1983tertanggal 5 Januari 1985.

Oleh karena tanah obyek sangketa ituadalah tanah milik Penggugat/Pemohon Kasasi, maka penguasaan sebagian tanahsetelahnya oleh para Tergugat/para Termohon kasasi telah melanggar Hak Subyektifdari Penggugat/Pemohon Kasasi sebagai pemilik kebendaan terkuat dan terpenuhyang dilindungi secara mutlak oleh UndangUndang sebagaimana diatur dalam Pasal584 KUHPerdata jo.

benarbenar pertimbangan hukumyang sangat keliru dan salah, karena kalau ada pemalsuan dokumen, harusnya yangkeberatan adalah Pembanding Ill sebagai pihak yang dirugikan, sedangkan ketikatransaksi jual beli terjadi dihadapan notaris, semua persyaratan untuk itu telahterpenuhi, sehingga tidak cukup alasan untuk menyatakan batal AJB No. 188/2013 ,dan AJB No.10/1/1983 tanggal 21 Januari 1983, oleh karena Akta Jual BeliHal. 20 dari 34 Putusan No.285/PDT/2016/P T.MKS.merupakan Akta autentik sebagai alat bukti terkuat

mempunyai peranan pentingdalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat yang dapatmenentukan secara tegas hak dan kewajiban sehingga menjamin kepastian hukumdan sekaligus dapat menghindari terjadinya sengketa karena Akta otentik Sebagaialat bukti yang terkuat dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dipengadilanDalam pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentangPejabat Pembuat Akta Tanah (PP 37/1998), dijelaskan bahwa PPAT adalah:Pejabat umum yang diberi kKewenangan untuk

dirinya sebagai pemegang hak atas tanah yang bersangkutandan untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan, dan selanjutnyadalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah dinyatakan bahwa; untuk memberikankepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak yangbersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah, sehingga apabila ketentuantersebut diatas dikaitkan Pasal 20 UUPA yang menyatakan bahwa SertifikatHak Milik adalah suatu Bukti yang Terkuat

, atas nama Penggugat, makaberdasarkan ketentuan Pasal 20 UUPA dinyatakan bahwa: sertifikat hakmilik adalah suatu bukti yang terkuat dan terpenuh, sehingga oleh karenamengingat gugatan Penggugat ini didasarkan dengan alat bukti yang sahmenurut hukum serta adanya keperluan yang mendesak dari Penggugat,maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankanlebin dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, dan kasasi dariPara Tergugat (uit voorbar bij voorraad);Bahwa karena perbuatan

Pembuktian kepemilikan hak atas tanahdilakukan atau ditunjukkan dengan berbagai macam alat bukti.Namun pembuktian kepemilikan yang terkuat adalah melalui sertifikattanah yang merupakan tanda bukti pembuktian terkuat bagikepemilikan hak atas tanah disebutkan dalam Pasal 19 ayat (2) hurufc UUPA , yaitu sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat, yaitu datafisik dan data yuridis yang dimuat dalam sertifikat dianggap benarsepanjang tidak dapat di buktikan sebaliknya oleh alat bukti yang lainyang dapat

Halini mengingat Hak Milik adalah hak turunmenurun, terkuat dan terpenuh yangdapat dipunyai orang atas tanah, (Pasal 20 UUNo. 5 tahun 1960 tentang UUPA);Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 53 Ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentangPerubahan atas UU No. 5 Tahun 1986.

Kembali (PK) DrsSUPOTO, S.H., M.M;Bahwa, berdasarkan pertimbangan hukum putusan Kasasi MahkamahAgung RI Nomor : 913 K/Pid/2004 tanggal 24 Februari 2005 telahdinyatakan antara lain :Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 1 Tahun 1962 atas nama TINIistri ISMAN oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malangberdasarkan Kartu Verponding No. 3621 yaitu dikonversi dari tanah Negaraex Eigendom menjadi Sertifikat Hak Milik sesuai UndangUndang AgrariaNo. 5 Tahun 1960 merupakan Akte Otentik sebagai hak terkuat

Tahun 1962 atas nama TINI istri ISMAN, yang konon merupakan hakyang terkuat yang secara nyata tidak dapat lagi menguasai dan menikmati hakhak tersebut;2).

eksistensi keistimewaanSertifikat Hak Milik No. 64 sebagaimana ketentuan Pasal 20 UU No. 5Tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria.Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan Judex Facti karenaternyata Judex Facti tidak menerapkan ketentuan Pasal 20 UU No. 5Tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria yang berkaitan dengankeistimewaan dari Sertifikat Hak Milik No. 64 atas nama PEMOHONKASASI yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Kepala KantorPertanahan Kabupaten Malang yakni Hak milik adalah bersifat Turuntemurun, Terkuat

sertipikat atas tanah objek sengketa;Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jombang yang dikuatkanoleh putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang dimohonkankasasi halaman 38 berbunyi : Menimbang, bahwa berdasarkanpertimbanganpertimbangan hukum di atas, maka nyatalahbahwa para Penggugat dapat membuktikan dalil pokoksengketa yang ketiga, sehingga petitum keenam dikabulkan ;Bahwa pertimbangan tersebut juga pertimbangan sesat, karenasesungguhnya Sertipikat Hak Milik atas tanah objek sengketaadalah alat bukti yang terkuat

Adapun pengertian hak milik diatur di dalam Pasal 20ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeraturanDasar PokokPokok Agraria yang menegaskan bahwa: Hak milikadalah hak turunmenurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyaiorang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6%,sedangkan yang dimaksud kata milik di dalam gugatan Para PemohonKasasi adalah sebuah penegasan mengenai tanah usaha garapanyang sebelumnya dikuasai oleh orang tua Para Pemohon Kasasikemudian pada saat ini dikuasai

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Nomor 01880/Rawamangun tersebut telah melanggar Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 Pasal 12 ayat (1) huruf c yang berbunyi : Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi penerbitansertipikat dan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tetangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria, Pasal 29 ayat (1) yangmenyatakan Hak milik adalah Hak turun temurun, terkuat danterpenuh yang dapat dipunyai oleh orang atas tanah, denganmengingat ketentuan Pasal 6 yang berbunyi