Pengertian penyelenggara negarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undangundang Nomor 28 Tahun 1999adalah meliputi :pejabat negara pada lembaga tertinggi negara ;pejabat negara pada lembaga tinggi negara ;menteri ;gubernur ;hakim ;ag fF oNpejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ; dan7. pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundagundangan yang berlaku.Menimbang, bahwa

akan tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudahberpotensi akan dapat menimbulkan kerugian Keuangan Negara atau PerekonomianNegara :Menimbang bahwa menurut Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 yangdimaksud dengan Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentukapapun yang dipisahkan atau yang tidak bisa dipisahkan termasuk didalamnya segalabagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena1. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat

negara baikdi tingkat pusat maupun daerah ; 2. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha MilikNegara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yangmenyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketigaberdasarkan perjanjian dengan Negara :Menimbang, bahwa dalam Pasal ke1 UndangUndang No. 17 tahun 2003tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negaraadalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat

Hambit Bintih, MMtetap terlampir dalam berkas perkara.12. 4 (empat) lembar dokumen fotocopy di legalisir berupa KeputusanGubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44 / 461 /2013 tentangperubahan atas keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor188.44/439/2013 tentang penetapan cuti bagi Pejabat Negara untukmelakukan kampanye pemilihaan umum Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2013 yangditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustin TerasNarang tertanggal 16 Agustus 2013

Hambit Bintih, MM tetapterlampir dalam berkas perkara.4 (empat) lembar dokumen fotocopy di legalisir berupa KeputusanGubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44 / 461 /2013 tentangperubahan atas keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor188.44 /439 / 2013 tentang penetapan cuti bagi Pejabat Negara untukmelakukan kampanye pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah Kabupaten Gunung Mas tahun 2013 yang ditandatangani olehGubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang tertanggal 16Agustus 2013

Tidak sulit untukmengetahui profil pegawai negeri atau penyelenggaranegara atau pejabat negara dengan profil seperti itu,bahkan dibeberapa instansi tertentu hal itu dengan mudah kitatemukan.Menimbang bahwa penggunaan pendekatan hukumpidana dalam merampas aset harta kekayaan Terdakwamemerlukan pertimbangan yang sangat hatihati karenamenyangkut hakhak asasi seorang Terdakwa yangdilindungi dan dijamin oleh UndangUndang Dasar 1945.Perlindungan konstitusional setiap warganegara atas haknya untuk memiliki

Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Negara,baik ditingkat pusat maupun daerah ;b.

Majelis berpendapat bahwapengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakahpelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaksuddalam Pasal 1 ayat (2) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 atau bukan pegawainegeri;Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secarayuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindakpidana adalah orang atau person yaitu Siapa saja baik perseorangan, pegawainegeri, pejabat publik, pejabat

negara maupun swasta sebagai subyek hukum yangtelah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkanperbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupunpembenar yang dapat meniadakan kesalahannya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanganTerdakwa IMAM PUJI SANTOSO, BSc. diangkat selaku Asmen Keuangan &Administrasi Cabang Nganjuk PT.

., (tiga puluh lima milyar Rupiah) lebih ;Bahwa Terdakwa lkmal Jaya sebagai pejabat negara (Walikota Tegal)terobukti menerima pemberian dari pihak swasta (saksi Rudyanto) danmelakukan praktek KKN yang melibatkan saksi Rokhayah (ibu kandungTerdakwa) ;Bahwa Terdakwa lkmal Jaya tidak menunjuk Tim penilai tetapi justrumenyerahkan kepada penilai dari pihak swasta ;Menimbang, bahwa perbuatan korupsi merupakan kejahatan yangluar biasa yang juga merusak tatanan perekonomian negara, makahukuman pidana yang

atauPerekonomian NegaraBahwa unsur ini adalah bersifat alternatif artinya tidakperlu semuanya dibuktikan dan dalam perkara ini yangakan dibuktikan adalah unsur dapat merugikan keuanganNegara.Menurut penjelasan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999,Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaannegara dalam bentuk apapun dan tidak dipisahkan, termasukdidalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hakdan kewajiban yang timbul karena:* Berada dalam penguasaan, pengurusan, danpertanggungjawaban pejabat

negara, baik ditingkat pusatmaupun daerah; Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban BadanUsaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan,Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modalnegara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihakketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.Kerugian negara menurut doktrin Ilmu Hukum Pidana danYurisprudensi diartikan seluruh kerugian meliputi jugakeuangan daerah atau suatu badan/Badan Hukum yangmenggunakan dana atau kelonggaran dari negara atau

(1) tersebut sifatnya umum yaitu apakahpelaku tindak pidana kosupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalampasal 1 ayat ( 2) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri.Halaman 132 dari 179 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2021/PN AmbMenimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secarayuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidanaadalah orang atau person yaitu Siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri, pejabatpublik, pejabat

negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukansuatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalamarti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapatmeniadakan kesalahannya;Menimbang bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalampersidangan, baik melalui keterangan SaksiSaksi, surat, petunjuk dan keteranganTerdakwa sendiri serta dihubungkan dengan surat bukti yang ada, telah membuktikanbahwa Terdakwa SYAHID RUSMIN adalah selaku

Terdakwamengatakan yang sudah dikembalikan adalah Rp.461.337.800,00 ditambahdengan pemberian dana hibah kepada para pejabat Negara dan orangorangyang disebut Terdakwa sejumlah Rp4.974.300.000,00 sehingga totalkeseluruhan sejumlah Rp18.435.637.800,00;Halaman 21 dari 255 Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2018/PN SmrSetelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang padapokoknya sebagai berikut : bahwa Terdakwa tidak terbukti Pasal 2 dalamdakwaan Primair Penuntut Umum dan yang terbukti adalah Pasal

bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebutsifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawainegeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UndangundangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umumsecara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukumdalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baikperseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat

negara maupun swastasebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama iamampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidakdijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakankesalahannya;Menimbang, bahwa menurut Teori Hukum orang perorangan adalahsubyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang mampubertanggungjawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya dankemampuan bertanggungjawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidanadapat

Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Negara,baik ditingkat pusat maupun daerah ;b.

akan tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapatmenimbulkan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ; Menimbang bahwa menurut Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksuddengan Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yangdipisahkan atau yang tidak bisa dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaannegara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat

negara baik ditingkat pusat maupun daerah ; berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha MilikNegara/ Badan Usaha Milk Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yangmenyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketigaberdasarkan perjanjian dengan Negara ; Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ke1 UndangUndang No. 17 tahun 2003 tentangKeuangan Negara, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semuahak dan kewajiban Negara yang dapat

Penggugat selalu bertindak atas nama Ketua Dewan Pembinauntuk melakukan berbagai perbuatan yang merugikan kepentinganpenghuni; Penggugat yang mengaku sepihak sebagai Ketua DewanPembina, tidak pernah sekalipun melalukan rapat umum maupunrapat biasa; Penggugat mengusir Pejabat Negara dari Dinas Perumahan dariruangan saat rapat di Kebagusan City; Penggugat memanfaatkan anaknya yang bertugas sebagaiKapolsek Pasar Minggu untuk membekukan kegiatan PPPSRS: Penggugat sebagai aktor intelektual Rapat Umum

Berada didalam penguasaan pengurusan dan penggunaan daripertanggungjawaban pejabat Negara baik ditingkat pusat maupunDaerah.b.

menimbulkan kerugian bagi negara, asalkan dari rangkaian perbuatanyang telah dilakukan oleh pelaku telah memenuhi unsur korupsi, makapelaku sebagai Terdakwa tersebut sudah dapat dijatuhi pidana ;Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "KeuanganNegara" adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dapatdipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya bagiankekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena beradadalam penguasaan dan pertanggungjawaban pejabat

negara, lembaganegara, BUMN, yayasan, badan hukum dan perusahaanperusahaan yangmenyertakan modal negara " ;Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan"Perekonomian Negara" adalah kehidupan perekonomian yang disusunsebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan atau usahamasyarakat secara mandiri, yang didasarkan pada kebijakan pemerintah,sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, yangbertujuan memberikan manfaat, kKemakmuran dan kesejahteraan kepadaseluruh rakyat " ;Menimbang,

Gunawan Jaya Putra,S.H. yang pada pokoknya menerangkan bahwa Aktajual beli saham adalah Akta yang dibuat oleh Pejabat Negara yang diberiwewenang untuk itu, yaitu Notaris , lazim disebut dengan pemindahan haksaham, pemindahan hak saham dilakukan dengan Akta Pemindahan Hak AtasHalaman 161 dari 184 Putusan Nomor.: 195/Pdt.G/2015/PN.BTMSaham, untuk penjelasan lebih lanjut dapat dilihat dalam Pasal 56 ayat 1 UUNomor 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, Akta Pemindahan Hakatas Saham tersebut dapat

mengejar keuntungandan selanjutnya pasal 11 menyebutkan terhadap persero berlaku ketentuandan prinsipprinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimanadiatur dalam undangundang nomor 40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas;e Bahwa menurut pendapat ahli kedudukan keuangan negara yang beradadalam BUMN terpisah menjadi keuangan perusahaan BUMN;e Bahwa menurut pendapat ahli Ketua Koperasi tidak diperlakukanketentuan Pasal 3 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yangdiperlakukan adalah untuk Pejabat

Negara dan Pegawai Negeri Sipil(PNS), ketua Koperasi tidak ada menyalahgunakan wewenang;e Bahwa ahli berpendapat terhadap ada kredit macet kelompok tani denganPT.

Majelis berpendapat bahwapengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakahpelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalamPasal 1 ayat (2) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;Menimbang bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umum secarayuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindakpidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawalinegeri, pejabat publik, pejabat

negara maupun swasta sebagai subyek hukum yangtelah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkanperbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupunpembenar yang dapat meniadakan kesalahannya;Menimbang bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalampersidangan, baik melalui keterangan saksi saksi, keterangan ahli, surat, petunjukdan keterangan' terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yangada, telah membuktikan bahwa pelaku dalam perkara ini

kelalaian seseorangharus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuanperundangundangan yang berlaku;(2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, ataupejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukumatau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanyasecara langsung merugikan keuangan negara, wajibmengganti kerugian tersebut;Menimbang, berdasarkan Penjelasan pasal 59 ayat (1)Undangundang Nomor 1 Tahun 2004 bahwa yang dimaksud dengankerugian negara dapat terjadi karena pelanggaran hukum ataukelalaian pejabat

negara atau pegawai negeri bukan bendaharadalam rangka pelaksanaan kewenangan administratif atau olehbendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan.Bahwa sesuai dengan pasal 35 ayat (1) Undangundang Nomor 17Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa setiap pejabat negaradan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum ataumelalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yangmerugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugiandimaksud;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta

Wewenang adalah kemampuan untuk melakukansuatu tindakan hukum publik atau secara juridis wewenang adalah kemampuanbertindak yang diberikan oleh UndangUndang yang berlaku untuk melakukanHalaman 193 dari 227 Putusan Tipikor Nomor 29/PID.SUSTPK/2015/PT.PBRhubungan hukum tertentu, maka kewenangan yang dimaksud dari unsur Pasal3 tersebut adalah kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan yangdipangku oleh pejabat negara ataupun pegawai negeri berdasarkan peraturanperundangundangan;Menimbang, bahwa