Namun dalam Penjelasan Umum atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 disebutkan: Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaannegara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan,termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajibanyang timbul karena: a. berada dalam penguasaan, pengurusan, danpertanggungjawaban pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah; b.berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha miliknegara/badan

Bahwa dalam UndangUndang No.28 Tahun 1999 tidak diatur Anak, kakakatau saudara pejabat negara tidak boleh mengajukan ProyekProyek danberusaha karena Jabatan Kakak atau Orang Tuanya sebagai PejabatNegara sebagaimana tersebut diatas tidak ada diatur dalam PerundangUndangan karena anak dan adik serta komponen keluarga lainnyasebagai warga Negara mempunyai hak yang dilindungi oleh Hak AsasiManusia (HAM) dan UndangUndang Dasar 1945.

Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi atau bukan pegawai negeri;Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umumsecara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukumdalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baikperseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat

negara maupun swastasebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama iamampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidakdijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakankesalahannya;Menimbang, bahwa menurut Teori Hukum defnisi orang peroranganadalah subyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang mampubertanggungjawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya dankemampuan bertanggungjawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidanadapat

Berada dalam penguasaan,pengurusan,dan pertanggung jawaban pejabat negara ,baikditingkat pusat maupun didaerah;b.

Majelis berpendapatbahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umumyaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimanatermaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 atau bukanpegawai negeri;Menimbang bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umumsecara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalamtindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan,pegawai negeri, pejabat publik, pejabat

negara maupun swasta sebagai subyekhukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampuHal. 154 Putusan Nomor: 13/Pid.susTPK/2017/PN Sby.mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpaialasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahannya;Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanganTerdakwa mempunyai kedudukan sebagai Direktur CV UTAMA MANDIRI yangberalamat di JI.

Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi atau bukan pegawai negeri;Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umumsecara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukumdalam tindak pidana adalan orang atau person yaitu siapa saja baikperseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat

negara maupun swastasebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama iamampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidakdijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakankesalahannya;Menimbang, bahwa menurut Teori Hukum orang perorangan adalahsubyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang mampubertanggungjawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya dankemampuan bertanggungjawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidanadapat

Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Pejabat Negara, baik di tingkatPusat maupun Daerah;Halaman ke 202 Putusan Perkara No. : 290/Pid.Sus/TPK/2016/PN.SBYb.

Hukum Pemda Dan Hukum Kebijakan PublicUntuk S1 bidang hukum pidana, hukum acara pidana, dan hukum tata Negara,metodologi penelitian hukum dan penulis hukum, tindak pidana khusus; Tahun2012 sebagai Kepala Pusat Bantuan Hukum Dan Ham Unsrat Manado;Bahwa ahli pernah meneliti tentang pelaksanaan fungsi pemerintahan daerahdikabupaten minahasa didalam menciptakan pemerintah yang efektif,disamping itu program S3 ahli menyangkut manajemen ilmu pemerintahan;143Bahwa pengertian penyelenggaraan Negara adalah pejabat

Negara yangmenjalankan fungsi efektif, legislative, atau yudikatif dan pejabat lain yangfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku,sebagaimana diatur dalam UU RI No. 28 tahun 1999 tentangpenyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dannepotisme pasal 1 angka 1;Bahwa pendapat ahli, apakah seorang anggota DPRD termasuk dalampengertian penyelenggaraan Negara sebagaimana pasal 12 huruf ,termasuk

Bahwa dalam UndangUndang No.28 Tahun 1999 tidak diatur Anak, kakakatau saudara pejabat negara tidak boleh mengajukan ProyekProyek danberusaha karena Jabatan Kakak atau Orang Tuanya sebagai PejabatNegara sebagaimana tersebut diatas tidak ada diatur dalam PerundangUndangan karena anak dan adik serta komponen keluarga lainnyaPutusan Perkara Nomor: No.60/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl Halaman 97 dari 179 Halamansebagai warga Negara mempunyai hak yang dilindungi olen Hak AsasiManusia (HAM) dan UndangUndang Dasar

berkurang, sehingga demikian yangdimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinyadengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangannegara Penjelasan Umum Undangundang Nomor 31 tahun 1999 yangdimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalambentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasukdidalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajibanyang timbul karena,berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat

negara baik ditingkat pusat maupun daerah,berada dalampenguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha MllikNegara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaanyang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modalpihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara,Sedangkan yang dimaksuddengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusunsebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usahamasyarakat secara mandiri yang didasarkan

Hukum Fakultas HukumUniversitas Diponegoro (2012 sekarang).Bahwa Ahli berpendapat mengenai pengertian keuangan negara danperekonomian negara dengan merujuk dalam Penjelasan Undang undang RINomor 31 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :UKeuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentukapapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasukdidalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dankewajiban yang timbul karena :a. berada dalam penguasaan, pengurusan, danpertanggungjawaban pejabat

Negara, baik di tingkat pusat maupundaerah;b. berada dalam penguasaan, pengurusan danpertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha MilikDaerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yangmenyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakanmodal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusunsebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usahamasyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah

2ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsisebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2)Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;Halaman 175 dari 205 Putusan Nomor 20/Pid.SusTPK/2020/PN MnkMenimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umumsecara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukumdalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baikperseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat

negara maupun swastasebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama iamampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidakdijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakankesalahannya;Menimbang, bahwa menurut Teori Hukum orang perorangan adalahsubyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang mampubertanggungjawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya dankemampuan bertanggungjawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidanadapat

Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsisebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2)Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umumsecara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukumdalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baikperseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat

negara maupun swastasebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama iamampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidakHalaman 176 dari 207 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2020/PN Mnkdijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakankesalahannya;Menimbang, bahwa menurut Teori Hukum orang perorangan adalahsubyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang mampubertanggungjawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya dankemampuan bertanggungjawab

Korupsi (KPK) menyebutkan bahwayang dimaksud dengan Penyelenggara Negara adalah sebagaimana dimaksuddalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang PenyelenggaraanNegara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, termasukanggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 1UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan NegaraYang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dimaksudpenyelenggara negara adalah pejabat

negara yang menjalankan fungsieksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yang berfungsi dan tugaspokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku.

Rumusan ini ditegaskan kembalipada ketentuan Pasal 2 UndangUndang tersebut yang menentukan bahwaPenyelenggara Negara meliputi :1) Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;2) Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;3) Menteri;4) Gubernur;5) Hakim;6) Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku

;Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 122 huruf UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkanbahwa menteri dan jabatan setingkat menteri termasuk pejabat negara;Menimbang, bahwa Terdakwa Andreau Misanta Pribadi danTerdakwa Il Safri telan didakwa oleh Penuntut Umum Pada KomisiPemberantasan Korupsi melakukan tindak pidana korupsi yang melakukan atauturut serta melakukan bersamasama dengan Saksi Edhy Prabowo, Saksi AmirilHalaman 1043 dari 1305 Putusan Nomor

realisasinya berapa, kemudian untuk tahun depandirencanakan berapa disitu ada rencanarencana itu ; Bahwa LHP itu Laporan Hasil Penebangan, hasil cruising dari tanamankemudian ditaksir berapa volume perhektarnya, lalu dipanen atauditebang, lalu ada laporan hasil penebangan sebelum diangkut diaharus membayar PSDHDR ;Bahwa soal posisi Gubernur terkait adanya berbagai peraturan dibidang kehutanan, adanya pejabat teknis sudah diatur dalamundangundang, jadi sudah jelas mengikuti peraturan tentang itu,Gubernur pejabat

Negara dan pejabat pemerintah atas dasar dipilih; Bahwa kalau soal pejabat negara tentu kaitannya dengan kehutanantentu ada hal spesifik secara tekhnis, tentu ada pejabat teknhis, tentudia yang melakukan tanggung jawab pada tugas yang diberikan ; Bahwa soal proses penerbitan ijin IUPHHKHT, kalau menurut ahliuntuk membimbing dan mengawasi proses prosedur maupunpelaksanaan ijin itu melalui dinas tekhnisnya aparataparat didaerah bisa langsung dan bisa melalui SKPD ;Bahwa untuk menguasai masalah teknis

Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara; 2. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara;1075 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR Menteri; Gubernur; Hakim;oo fr ePejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;7.

Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara; Pejabat negara pada lembaga tinggi negara; Menteri; Gubernur;Hakim; oa fF oOPejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundangan yang berlaku; 7.

Bahwa unsur melawan hukum dapat terjadikarena adanya kesalahan administratif ;Bahwa objek tindak pidana korupsi itu luas, berdampak besar, dilakukanoleh pejabat Negara yang mempunyai kekuasaan serta diberi ancamankhusus. Bahwa dari objek tindak pidana korupsi yang luas itu dibatasioleh pasal 14 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalamUU No. 20 Tahun 2001.

prinsip tata pemerintahan desa yang bersih danbebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka dengan demikianunsur Dengan Maksud Supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara NegaraTersebut Berbuat atau Tidak Berbuat Sesuatu dalam Jabatannya yangBertentangan Dengan Kewajibannya ini telah terpenuhi.Menimbang bahwa dalam Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwadi halaman 197 menyatakan bahwa terdakwa Tidak teroukti memberikansesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada Pejabat

Negara dan tidak terbuktipara Pejabat Negara tersebut bertindak bertentangan dengan kewajibannyadalam melakukan proses proses pelepasan hak atas tanah eks HGU PT.Tenjojaya sampai terbitnya Sertipikat Hak Guna Bangunan seluas + 299 Haatas nama PT.

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912Balikpapan melalui saksi MULIANA menagih premi asuransi tahun 2004 danpembayaran dilakukan oleh saksi MASIRAH = selaku Bendahara RutinSekretariat Daerah Kota Bontang Tahun 2004 dengan bersumber pada dariAnggaran Sekda Kota Bontang Tahun Anggaran 2004, khususnya KodeRekening 2.01.03.2.01.04.01 Belanja Operasional sebesar Rp. 675.000.000,0040(enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana tertera dalam Bukti KasNo : (tanpa nomor) untuk pembayaran Premi Asuransi Pejabat

Negara Tahun2004 sebesar Rp. 675.000.000, tertanggal 17 Agustus 2004.Bahwa dengan demikian pada tahun 2002, 2003 dan 2004 telah terjadi 3 (tiga)kali pembayaran premi asuransi bagi 25 (dua puluh lima) orang anggota DPRDKota Bontang Periode 20002004 dan Walikota Bontang saat itu (saksi dr.

Namun dalam Penjelasan Umum atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 disebutkan: Keuangan negara yang dimaksud adalahHalaman 208 dari 218 Putusan Nomor : 22/Pid.SusTPK/2017/PN.Kpg.seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidakdipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hakdan kewajiban yang timbul karena:a.berada dalam penguasaan, pengurusan, danpertanggungjawaban pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah; beradadalam penguasaan, pengurusan

UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang No. 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang dimaksud dengan KeuanganNegara, adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yangtidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dankewajiban yang timbul karena:e Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat negara,baik ditingkat pusat maupun di daerah ;e Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban

Berada dalam penguasaan uasaaannguasaan,pengurusan,dan pertanggungjawaban pejabat negara,baikditingkat pusat maupun didaerah;b.