Ditemukan 637536 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Badan hukum Pph badan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 05-03-2024 — Putus : 21-08-2024 — Upload : 01-09-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 92/G/2024/PTUN.JKT
Tanggal 21 Agustus 2024 — Penggugat:
PT Aneka Nusantara Internasional
Tergugat:
Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia
Intervensi:
PT Sumber Sentosa Cemerlang
51 — 62
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 24-08-2017 — Putus : 06-11-2017 — Upload : 20-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 235/B/2017/PT.TUN.JKT
Tanggal 6 Nopember 2017 — Pembanding/Penggugat : Kop. Karyawan Karya Bahari TKBM Pelabuhan Kendari. Diwakili oleh LA ODE ALIMIN
Terbanding/Tergugat I : Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Terbanding/Tergugat II : KOPERASI JASA TUNAS BANGSA MANDIRI KTBM
61 — 6
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 22-01-2018 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 15-08-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 24/G/2018/PTUN-JKT.
Tanggal 26 Juni 2018 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT (DPP PARTAI HANURA ) : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk.
144 — 70
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 20-09-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 20-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 266/B/2017/PT.TUN.JKT
Tanggal 5 Desember 2017 — Pembanding/Tergugat II : DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA
Terbanding/Penggugat : DPN PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA PKP INDONESIA. Diwakili oleh Mayjen Purn HARIS SUDARNO.dkk
Turut Terbanding/Tergugat I : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
51 — 5
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 07-12-2021 — Putus : 31-12-2021 — Upload : 30-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 290/B/2021/PT.TUN.JKT
Tanggal 31 Desember 2021 — Pembanding/Penggugat : NJOO, STEVEN TIRTOWIDJOJO Diwakili Oleh : FX DENNY SATRIA ALIANDU, S.H., M.H.
Terbanding/Tergugat : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Terbanding/ Intervensi I : PT. Pabrik Kertas diwakili oleh DAVID SIEMENS KURNIAWAN
147 — 33
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 22-09-2023 — Putus : 22-01-2024 — Upload : 22-01-2024
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 483/G/2023/PTUN.JKT
Tanggal 22 Januari 2024 — Penggugat:
PT. DINAMIKA AGRABANGUN dalam hal ini diwakili oleh Drs. CIPTO SULISTIO
Tergugat:
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Cq. Dirjen Administrasi Hukum dan Umum
Intervensi:
PT. Dinamika Agrabangun DIWAKILI OLEH Tan Budiono
69 — 0
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 15-07-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2187/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 15 Juli 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT TT INTERNATIONAL INDONESIA
338 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kena Pajak 21,780,424,187 21,780,424 ,18713 PPh Terutang 6,098,518, 720 6,098,518,72014 Kredit Pajak 2,475,956,103 2,475,956,103 15 Pajak Kurang (Lebih) Bayar 3,622,562,617 (2,475,956,103) 6,098,518,72016 Sanksi Administrasi 1,231 ,671,290 1,231,671,29017 Jumlah PPh ymh (lebih) dibayar 4,854,233,907 (2,475,956,103) 7,330,190,010 Bahwa berdasarkan perhitungan dalam Tabel di atas, Pemohon Bandingmohon dapatlah kiranya Majelis yang terhormat mengabulkan permohonanbanding Pemohon Banding, sehingga PPh Badan
    Putusan Nomor 2187/B/PK/Pjk/2020Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun Pajak 2009 Nomor:0001 3/206/09/056/11 tanggal 29 Juli 2011 atas nama PT TT InternationalIndonesia, NPWP 02.115.716.9056.000, beralamat di Menara BCA Lt.50,Grand Indonesia, JI. MH.
    Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1987/WPJ.07/2012 tanggal 17 Oktober 2012, tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Badan Tahun Pajak2009 Nomor 00013/206/09/056/11 tanggal 29 Juli 2011 atas namaPT TT International Indonesia, NPWP 02.115.716.9056.000,adalah telan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum:3.3.
    Putusan Nomor 2187/B/PK/Pjk/2020Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP1987/WPJ.07/2012 tanggal 17 Oktober2012 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 Nomor:00013/206/09/056/11 tanggal 29 Juli 2011, atas nama Pemohon Banding,NPWP 02.115.716.9056.000; sehingga
    khususnya akun Pembelian denganlawan transaksi di antaranya adalah related party, (c) bahwa ataskompensasi terhadap kerugian fiskal terkait dengan SuratPemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan TahunPajak 2008 yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) terdapat rugi fiskal yang dikompensasikan ke tahunpajak berikutnya sebesar Rp55.251.623.374,00 dan lebih bayar PPhBadan sebesar Rp5.308.222.320,00 ternyata berdasarkan hasilpemeriksaan bukti permulaan, diketahui
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 23-11-2017 — Putus : 24-01-2018 — Upload : 07-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 338/B/2017/PT.TUN.JKT
Tanggal 24 Januari 2018 — Pembanding/Penggugat : PERKUMPULAN PENYELENGARA HAJI UMROH DAN IN BOUND INDONESIA ASPHURINDO. Diwakili oleh H. SYAM RESFIADI
Terbanding/Tergugat I : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : M.MAGNATIS CHAIDIR.DKK.
99 — 19
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 04-02-2020 — Putus : 09-06-2020 — Upload : 11-06-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 28/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 9 Juni 2020 — Penggugat:
RANNY KUSUMAWARDHANI, SE., MM.
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia Cq. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
316 — 213
  • Sedangkan seharusnya permohonan banding tersebutdiselesaikan paling lambat 10 hari, sesuai Pasal 78 ayat (4) UUNo.30/2014 Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikanbanding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
    Keputusan Badan dan/atauPejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif,dan penyelenggara negara lainnya; c. berdasarkan ketentuanperundangundangan dan AUPB; d. bersifat final dalam arti lebih luas;e.
    Bahwa pendirian sebuah badan hukumpada prinsipnya merupakan hak dari warga negara yang dilindungi olehKonstitusi. Demikian pula Tergugat, pada prinsipnya memberikan kebebasanatas pendirian badan hukum yayasan. Namun kebebasantersebutseyogyanya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku;2.
    Sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan badan ataupejabat tata usaha negara;3.
    Oleh karena itu sebuah memo atau nota dapatmemenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatuKeputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurutundangundang ini apabila sudah jelas: a. Badan atau PejabatTata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya; b. maksudserta mengenai hal apa isi tulisan itu; c. kepada siapa tulisan ituditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya...
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 25-02-2022 — Putus : 07-04-2022 — Upload : 30-06-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 46/B/2022/PT.TUN.JKT
Tanggal 7 April 2022 — Pembanding/Terbanding/Tergugat II Intervensi I : PT. Bhakti Ksatrya Utama Diwakili Oleh : Willy Martines Sayoga
Terbanding/Pembanding/Tergugat : Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Terbanding/Penggugat : Benny Rambe
69 — 11
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 08-10-2018 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2087/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 8 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SODEXO INDONESIA
178 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 19-10-2022 — Putus : 29-11-2022 — Upload : 05-12-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 261/B/2022/PT.TUN.JKT
Tanggal 29 Nopember 2022 — Pembanding/Penggugat : SITI LATIFAH Diwakili Oleh : ADI SETIYANTO SH MH
Terbanding/Tergugat : Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : Yayasan Pendidikan Islam Al-Huda kebon Jeruk, Jakarta Barat
118 — 34
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 23-11-2022 — Putus : 22-12-2022 — Upload : 05-01-2023
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 299/B/2022/PT.TUN.JKT
Tanggal 22 Desember 2022 — Pembanding/Terbanding/Tergugat II Intervensi I : Yayasan Wakaf An Nur Jatibening Permai Diwakili Oleh : Lulu Aprilia
Terbanding/Pembanding/Tergugat : Menteri Hukum & HAM RI
Terbanding/Penggugat : Yayasan An-Nur Permai Pondok Gede
135 — 14
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN
Register : 26-03-2021 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 05-09-2022
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 60/B/2021/PT.TUN.JKT
Tanggal 4 Mei 2021 — Pembanding/Tergugat II Intervensi I : Yayasan Pengusaha Banyumas
Terbanding/Penggugat : YAYASAN PUTERA HARAPAN BANYUMAS
Terbanding/Tergugat : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
87 — 19
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 16-05-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1264/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 16 Mei 2019 — PT CONBLOC INDOTAMA SURYA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
193 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menetapkan PPh Badan Pemohon Banding untuk SKPKB PPh Badanhasil pemeriksaan pajak dan atau SK Keberatan PPh a quo tahun Pajak2009 menjadi sebesar Rp0,00 dengan uraian yaitu:Pemohon Uraian Semula Ditambah/ Menjadi(Dikurangkan) (cfm. SPT PPh Bdn)a. Penghasilan Neto Rp 6.890.905.452,00) (Rp 5,664.719.452,00) Rp 1.226.186.000,00b. Kompensasi Kerugian Rp 0,00) Rp 0,00 Rp 0,00c. Penghasilan Kena Pajak Rp 6.890.905.452,00) (Rp 5.664.719452,00) Rp 1.226.186.000,00d.
    12Januari 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakTahun Pajak 2009 Nomor 00001/206/09/609/13 tanggal 30 Oktober 2013,sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat Keputusan Pembetulan NomorKEP02/WPJ.11/KP.0703/2014 tanggal 3 Februari 2014 atas nama PTConbloc Indotama Surya, NPWP 01.771.544.2609.000, beralamat di JalanJemursari Kavling 76 Blok D.34, Jemur Wonosari, Surabaya, (Alamatkorespondensi: Jalan Raya Made, Kecamatan Lakarsantri, Surabaya60219), sehingga besarnya Pajak Penghasilan Badan
    Membatalkan SKPKB PPh Badan KPP Surabaya Wonocolo Nomor00001/206/09/609/13 tertanggal 30 Oktober 2013 dan Surat KeputusanKeberatan Dirjen Pajak Nomor KEP31/WPJ.11/2015 tertanggal 12Januari 2015;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT088314.15/2009/PP/M.XIIIA tahun 2018 tertanggal 11 Januari 2018;Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1264/B/PK/Pjk/20193.
    Menetapkan kembali Pajakmenjadi sebagai berikut:Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009 UraianSemula(Dalam Rupiah)(1)Ditambah/(Dikurangi) (DalamRupiah)(2=31)Menjadi(Dalam Rupiah)(3) a.Penghasilan Netto6.325.882.212(3.582.375.338)2.743.506.874 b.Kompensasi Kerugian000 c.Penghasilan Kena Pajak6.325.882.212(3.582.375.338)2.743.506.874 d.Pajak Penghasilan Terutang 1.771.247.019 (1.003.065.094) 768.181.925)e.Kredit Pajak 163.688.765 0 163.688.765f.PPh Kurang / (Lebih) dibayar 1.607.558.254 (1.003.065.094)
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Register : 13-10-2011 — Putus : 28-01-2013 — Upload : 28-06-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor 49247/PP/M.XV/15/2013
Tanggal 28 Januari 2013 — Pemohon Banding melawan Terbanding
266 — 147
  • Putusan Pengadilan Pajak Nomor :Put.49247/PP/M.X V/15/2013 Jenis Pajak:Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak:2008 Pokok Sengketa :bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penghasilan Neto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pa2008 sebesar USD.5,334,924.61 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;Koreksi Peredaran Usaha sebesar USD.3,949,707.82;Menurut Terbanding :bahwa harga jual yang ditetapkan Pemohon Banding atas penjualan ekspor kepada pihak yangmempunyai hubungan istimewa adalah berdasarkan kesepakatan
    Hukepemilikan seperti tersebut di atas dapat juga terjadi antara orang pribadi dan badan;Huruf bHubungan istimewa antara Wajib Pajak dapat juga terjadi karena penguasaan melalui manajempenggunaan teknologi, walaupun tidak terdapat hubungan kepemilikan.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 13-09-2017 — Putus : 12-02-2018 — Upload : 12-04-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 189/G/2017/PTUN-Jkt
Tanggal 12 Februari 2018 — R.E. BARINGBING,S.H., M.H : PANGLIMA KOMANDO DAERAH MILITER JAYA / JAYAKARTA
140 — 88
  • Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara;c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;d. Berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;e. Bersifat kongkrit, individual dan final;f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukumperdata;Bahwa salah satu unsur yang bersifat konkrit, individual dan final,diuraikan sebagai berikut :a.
    hukum perdata dengan badan atau pejabattata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibatdikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaianberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usahaNegara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan ataupejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yangberdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifatkonkret
    Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;4. Berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;5. Bersifat konkret, individual, dan final;6.
    Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasilpemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara NasionalIndonesia;g.
    Tahun 1997 tentang Peradilan Militer);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat TataUsaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah Badan atau PejabatTata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebutBadan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata adalah Badan atauPejabat di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan DepartemenPertahanan Keamanan serta badan atau pejabat lain yang berdasarkanketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 21-06-2022 — Upload : 10-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2850 B/PK/PJK/2022
Tanggal 21 Juni 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PETRONAS NIAGA INDONESIA
81 — 142 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 30-08-2021 — Putus : 27-01-2022 — Upload : 02-02-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 212/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 27 Januari 2022 — Penggugat:
Federassi Kurash Indonesia (FERKUSHI) diwakili oleh Krisna Bayu
Tergugat:
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Intervensi:
FERKUSHI (A.Hafil Fuddin, SH,SIP, MH)
316 — 223
  • Tahun2021 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum PerkumpulanFederassi Kurash Indonesia pada tanggal 21 Juni 2021 melalui Surat dariDirektur Perdata pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum UmumKementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia No.
    JKT.8.10.gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputitempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.Bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas Keputusan Menteri HukumDan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU4.AH.01.08.2021tentang Pembatalan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia Nomor: AHU0000594.AH.01.08.Tahun 2021 tentangPersetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulam Federassi KurashIndonesia oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha
    Tahun2021 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum PerkumpulanFederassi Kurash Indonesia, Penggugat memiliki kepentingan hukum(legal standing) karena :a. terbitnya objek gugatan a quo menyebabkan hilangnya legalitasperubahan badan hukum perkumpulan Federassi Kurash Indonesia incasu Pengurus Besar masa bakti 20212025, hasil keputusanMusyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) tanggal 06 April 2021;b.
    Tahun 2016Tentang Pengesahan Pendirian Badan HukumHalaman 48 dari 75 halaman Putusan Nomor 212/G/2021/PTUN. JKT.6. Bukti P 67. Bukti P 78. Bukti P89. Bukti P910. Bukti P1011. Bukti P1112. Bukti P1213.
    JKT.Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yangdikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakanhukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkanakibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata;Menimbang, bahwa sejak berlakunya UndangUndang Nomor 30 Tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah terjadi perubahan mengenaikriteria obyek sengketa yang bisa
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 19-07-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 06-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 144/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 14 September 2017 — PT. MINERINDO LESTARI ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
99 — 99