Bahwa berdasarkan poin 7 (ftujuh) sampai dengan poin 10(sepuluh) tersebut diatas, perbuatan Tergugat I yang dalam hal ini diwakilioleh Tergugat Il dan Tergugat IIl yang telah menandatangani AktaPengalihan Hak atas Piutang Berdasarkan Akad Pembiayaan MusyarakahMutanaqisah dengan Tergugat IV yang diwakili oleh Tergugat V dihadapanTergugat VI sebagaimana dimaksud dalam poin 6 (enam) diatas, adalahperbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) karena mengandung cacathukum, maka sudah sewajarnya Pengadilan

menyatakan perbuatanTergugat yang dalam hal ini diwakili oleh Tergugat II dan Tergugat Illyang telah menandatangani Akta Pengalihan Hak atas Piutang BerdasarkanAkad Pembiayaan Musyarakah Mutanagisah dengan Tergugat IV yangdiwakili oleh Tergugat V dihadapan Tergugat VI sebagaimana dimaksudHalaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Migdalam poin 6 (enam) diatas, adalah perbuatan melawan hukum(onrechmatige daad) karena mengandung cacat hukum.12.

Akta Pengalihan Hak atas Piutang Berdasarkan Akad PembiayaanMusyarakah Mutanaqisah Nomor 41 tanggal 27 Januari 2017, dibuatdihadapan Sulasiyah Amini, SH., M.Hum., Notaris di Kota Malang(Tergugat VI);e Akta Pengalihan Hak atas Piutang Berdasarkan Akad PembiayaanMusyarakah Mutanagisah Nomor 42 tanggal 27 Januari 2017, dibuatHalaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Migdihadapan Sulasiyah Amini, SH., M.Hum., Notaris di Kota Malang(Tergugat VI);adalah perbuatan melawan hukum (onrechmatige

Bahwa oleh karenanya terbukti Tergugat I telah melakukanperbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) dengan memberiPenggugat 1 (satu) Jlembar Bilyet Giro PT. Bank MHarapanSantosa Cabang Solo No.

JualBeli yang telah dilakukan oleh Penggugat dan Para Tergugattidak pernah dibatalkan oleh Pengadilan di tingkat manapun.Sehingga jual beli tersebut sah secara hukum;Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut diatas yang terbuktitelah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad)sangat merugikan Penggugat baik secara materiil maupunimmaterial, oleh karenanya haruslah dihukum untuk mengganti17.kerugian Penggugat baik secara materiil maupun immaterial.Kerugian Penggugat secara materiil darijual

Tergugat II secara melawan hukumBahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkaraini, mohon agar putusan perkara ini bisa dilaksanakanterlebih dahulu (uit voorbaar bij voor raad) walaupun adaupaya verzet, banding maupun Kasasi;Berdasarkan hal hal tersebut diatas, mohon kepadaMajelis Hakim Yang Terhormat yang merneriksa perkara ini agarberkenan memutus sebagai berikut:1.DueMengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.Menyatakan secara hukum Para Tergugat telah melakukanperbuatan melawan hukum (onrechmatige

Bahwa, kuasa hukum Para Tergugat keberatan dengan dalilPenggugat no. 16 yang menyatakan perbuatan Para Tergugattersebut di atas yang terbukti telah melakukan perbuatanmelawan hukum (onrechmatige daad) sangat merugikan Penggugatbaik secara materiil maupun immaterial dst . Bahwa, dalilPenggugat adalah tidak benar.

Palaran Kota Samarinda tanggal 22 Oktober1990 atas nama La Goa (Tergugat I) sebenarnya bukan lah berada diatastanah perwatasan milik Para Penggugat yang terkena pembebasan jalan tolSamarinda Balikpapan, adalah merupakan perbuatan melawan hukum(Onrechmatige daad)yang telah sangat merugikan Para Penggugat;Hal 6 dari 29 hal Perk Nomor 92 /PDT/2020/PT.SMR13.14.15.Bahwa Tergugat II dan Tergugat Ill yang tetap mengakomodir pengakuanTergugat yang mengaku tanah perwatasan seluas 7.692 M?

PerdataNo.70/Pdt.G/2004/PN.Smda dan Perkara Perdata No.79/Pdt.G/2005/PN.Smda yang mana Tergugat menggunakan sertifikat yang sama untukberperkara di lokasi tanah yang berbeda / disebelah timur tanah milik ParaPenggugat, dan mengesampingkan dasar tanah milik Para Penggugat yangsaat ini telah dibayarkan ganti rugi tanahnya dan dititipkan melalui konsinyasiPengadilan Negeri Samarinda, jelas perbuatan Tergugat II dan Tergugat Illtersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehpenguasa (Onrechmatige

Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah melakukanperbuatan melawan hukum(Onrechmatige daad)dengan segala akibathukum dari padanya;6. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugatll dan Tergugat Illtelahmelakukan perbuatan melawan hukumyang dilakukan oleh Penguasa(Onrechmatige overhead daad);Hal 8 dari 29 hal Perk Nomor 92 /PDT/2020/PT.SMR7.

Nomor 1717 K/Pdt/2020Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;yang dijadikan jaminan hutang kepada Tergugat adalah perbuatanmelawan hukum (onrechmatige daad);3. Menyatakan proses penjualan lelang atas tanah dan bangunan milikPenggugat berupa:a. Tanah dan bangunan, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor3126/Cijayanti luas 135 m?, atas nama Chandra Thamrin Lie, yangterletak di Pinus Patula, Nomor 8, Kecamatan Babakan Madang,Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat:b.

Menyatakan perbuatan Tergugat yang dengan sengaja menghilangkandan mengaburkan hak waris Penggugat beserta anak yang dilahirkannyadengan cara mengatakan yang tidak sebenarnya didalam isiPermohonan Penetapan Perwalian untuk anak dibawah umur Nomor365/Pdt.P/2016 PN Medan tanggal 11 November adalah perbuatanmelawan hukum (onrechmatige daad);4. Menyatakan Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2016 PN Medan tanggal 11November 2016 yang dimohonkan Tergugat batal dan tidak mempunyaikekuatan hukum;5.

Menyatakan Perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGATIV dan TERGUGAT V adalah Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana diatur dalamPasal 1365 KUHPerdata (Onrechmatige overheidsaad)3.

Hukum Oleh Badan Dan/Atau PejabatPemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad).

Mengacu pada ketentuan Pasal 1 Angka 6 Peraturan MahkamahAgung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa TindakanPemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum OlehBadan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad), yangmenyebutkan Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannyadirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.

DALAM EKSEPSIGUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)Penggugat dalam gugatannya terhadap perkara Nomor: 68/G/TF/2019/PTUNSRG,tanggal 26 Desember 2019, telah mendalilkan bahwa objek gugatan dalam perkaraini adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Overheidsdaad) OOD, diaturlebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentangPedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan KewenanganMengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau PejabatPemerintahan (Onrechmatige

Mengacu pada ketentuan Pasal 1 Angka 6 Peraturan MahkamahHalaman 57 dari 115 halaman, Putusan No. 68/G/TF/2019/PTUNSRGAgung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa TindakanPemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum OlehBadan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad), yangmenyebutkan Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannyadirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan.

,tanggal 23 Mei 2017 yang amarnya sebagai berikut:Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Tergugat I, Il, Ill, IV dan Turut Tergugat IV;Dalam Pokok Perkara Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; Menyatakan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukanperbuatan melawan hukum (onrechmatige daad); Menyatakan tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas adalahmilik yang sah dari Penggugat sebagaimana akta hibah Nomor81/XII/1978 tanggal 20 Desember 1978; Menyatakan sah dan berharga semua alat

Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum (onrechmatige of ongegrond),Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Illmengajukan eksepsi yang pada pokoknya:Bahwa berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan KabupatenJepara sebagai Tergugat Ill Sertifikat Hak Milik Nomor 662/Telukwetantercatat atas nama Kusmanto berdasarkan pengakuan hak bekas hak YasanC Nomor 12170 Persil DII dan terdapat pula catatan mengenai adanya haktanggungan berdasarkan Akta tanggal 622015 Nomor 72/2015 yang dibuatoleh

;Bahwa Penggugat memberikan tenggang waktu pengosongan selama 14(empat belas) hari dari terimanya surat tersebut oleh Tergugat ;Bahwa meskipun telah diberikan batasan wakiu Tergugat tidak jugamengosongkan rumah tersebut, maka sudah selayaknya menurut hukumapabila Tergugat dinyatakan telah melakukan perobuatan melawan hukum (onrechmatige daad) ;Bahwa Penggugat tetap memberikan kelonggaran waktu kepadaTergugat untuk segera melunasi sisa pembayaran atas tanah dan rumah dalamperkara aquo ini ;Bahwa ternyata

Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak segera mengosongkan/meninggalkan tanah dan bangunan terperkara adalah sebagai perbuatanmelawan hukum (onrechmatige daad) ;5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat atau pihakpihak lainyang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan/meninggalkan tanahdan bangunan terperkara serta menyerahkannya kepada Penggugat dalamkeadaan baik ;6.

No. 2105 K/Pdt/2009dikenal dengan Perumahan Taman Permata Surya sebagaimana tertuangdalam Surat Pengikatan Jual Beli No, 051/SPJB/FIB/PTPS/IV/05 tanggal 4April 2005 adalah perbuatan Wanprestasi ; Menyatakan tindakan Tergugat dalam Konpensi yang tidak segeramengosongkan/meninggalkan rumah dan tanah terperkara sebagaiperbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) ; Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat dalam Konpensi ataupihakpihak lain yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan/meninggalkan

DLN Nomor Direksi 001/KP.901/DLN2011 tanggal 28 Februari 2011, tidak memiliki kekuatan hukum;Menyatakan manipulasi masa kerja yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II danTergugat III adalah onrechmatige daad;Menyatakan Surat Dinas Tenaga Kerja Kota Medan cq. Mediator HubunganIndustrial Nomor 567/1625/DSTKM/2011, Perihal Anjuran tidak memilikikekuatan hukum;Hal. 7 dari 16 hal. Put. Nomor 40 K/Pdt.Sus/20135.

Dalam Pokok Perkara:1.DeMengabulkan gugatan Penggugat sebagian;Menyatakan manipulasi masa kerja yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II danTergugat III adalah onrechmatige daad;Menyatakan Surat Dinas Tenaga Kerja Kota Medan cq Mediator HubunganIndustrial Nomor 567/1625/DSTKM/2011, Perihal Anjuran tidak memilikikekuatan hukum mengikat;Menyatakan demi hukum masa kerja Penggugat adalah 25 tahun 2 bulansebagaimana tercantum dalam surat Direksi PT.

Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad) ;4 Menghukum Tergugat membayar tunai uang sebesar Rp. 257.175.000., (dua ratuslima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat ;5 Menghukum Tergugat membayar bunga 6% per tahun dari nilai yang harus dibayarkepada Penggugat sebesar Rp. 257.175.000., (dua ratus lima puluh tujuh juta seratustujuh puluh lima ribu rupiah) sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan NegeriPonorogo, denda ( dwangsom ) per

Bupati KDHTingkat II Ponorogo periode tahun 2010 2015 Tergugat telah memesan Benner kepadaPenggugat, pada tanggal 21 Mei 2010 dan pada tanggal 22 Mei 2010 Benner sebanyak 6.350senilai Rp. 57.150.000, (lima puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut telahdikirim dan diterima Tergugat, namun sampai sekarang Tergugat belum membayar sama sekaliuang Benner walau sudah ditegur secara lesan dan ditagih berulang kali sehingga perbuatanTergugat tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige

EKSEPSI GUGATAN KABUR (Obscuur Libel) dan tidak sesuaidengankaidah dan norma hukum acara perdata Perobuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) dalam konteks perdatadiatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata atauBurgerlijk Wetboek ("BW"), dalam buku Ill BW, pada bagian Tentangperikatanperikatan yang dilahirkan demi Undang Undang, yangberbunyi : Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugiankepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkankerugian itu, mengganti

Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat terurai di atasadalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad)beserta segala akibat hukum dari padanya yang sangat merugikanPenggugat baik materiil maupun moril;3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yangsah atas tanah in casu yang terletak di Tenaig, Kampung Besiq,Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dengan luas 364.274 m/?

PT.AMBDALAM POKOK PERKARA :1.Mengabulkan gugatan Penggugat asal untuk sebagian ;Menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat sesuai SuratPengakuan Pelepasan dari Saniri Negeri Amahusu tanggal 1 Juli 1981 danSurat Keterangan Nomor 593/976/KET/X/2012 tanggal 11 Oktober 2012 dariPemerintah Negeri Amahusu, seluas + 6.525 m2 (enam ribu lima ratus duapuluh lima meter persegi) ;Menyatakan perbuatan penguasaan objek sengketa oleh Tergugat tanpaseizin Penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum(Onrechmatige

Menyatakan Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat III dan Tergugat IV telahmelakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daaq).4. Menyatakan Surat Keterangan Nomor 23/SKT/Ds/1988 tanggal 24 Maret1988 atas nama Helmi beserta turunannya adalah tidak sah dan bataldemi hukum:Halaman 5 dari 16 hal.Put.

Sebelah Utara berbatas dengan tanah ahli waris Izhar alias Ipir 200meter;Sebelah Timur berbatas dengan Laut Suir 25 meter;Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Thamrin 200 meter;Sebelah Barat berbatas dengan tanah Areal Pelabuhan Dorak 25meter;Yaitu sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor Register37/SKT/KTT/2005 tanggal 14 Maret 2005 atas nama Sugiarto alVadalah tanah Milik Penggugat (Sugiarto):Menyatakan Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat III dan Tergugat IV telahmelakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige

Bahwa dalam kesalahan dan kelalaian / keteledoran Tergugatdalam pengiriman barang tersebut sehingga penggugat mengalamikerugian sangatlah jelas memenuhi UnsurUnsur Perbuatan MelawanHukum (Onrechmatige daad) sesuai yang diatur dalam pasal 1365KUHPerdata jo Pasal 1366 KUHPerdata sebagai berikut :Pasal 1365 KUHPerdata yaitu :"Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepadaseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkankerugian untuk mengganti kerugian tersebut."

karena perbuatan melawan hukumdisamping kerugian materiil, yurispudensi juga mengakui konsepkerugian immaterial, yang juga akan dinilai dengan uang; Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengankerugianHubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengankerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatauperbuatan melawan hukum;Bahwa dikaitkan Dasar Hukum dan unsurunsur PerbuatanMelawan Hukum diatas dengan FaktaFakta dalam GugatanPenggugat bahwa Tergugat telah memenuhi Perbuatan Melawan Hukum(Onrechmatige

Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tatausaha negara.e Bahwa Pasal 11 PERMA No. 2 Tahun 2019 menyebutkan bahwa: Perkaraperbuatan melanggar hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintahan(Onrechmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh PengadilanNegeri harus menyatakan tidak berwenang ;Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Tergugat mohon agar MajelisHakim menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang mengadiliperkara aquo ;Eksepsi Tergugat Il s/d IV pada pokoknya menyatakan sebagai

Bahwa Pasal 2 PERMA No. 2 Tahun 2019 menyebutkan bahwa: Perkaraperbuatan melanggar hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintahan(Onrechmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tatausaha negara.3. Bahwa dalam pasal 3 PERMA No. 2 Tahun 2019 telah mengariskan secaralimitative bagi Warga negara untuk mengajukan gugatan secara tertulis kePengadilan Tata Usaha Negara dengan menyebut alasan alasan ;Halaman 61 dari 64 halaman Putusan Sela Nomor 74/Pdt.G/2021/PN Bks4.

Bahwa Pasal 11 PERMA No. 2 Tahun 2019 menyebutkan bahwa: Perkaraperbuatan melanggar hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintahan(Onrechmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh PengadilanNegen harus menyatakan tidak berwenang mengadili ;Bahwa berdasarkan uraian tersebut Turut Tergugat mohon agar Majelis Hakimmenyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang mengadili perkara ini ;Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat , Tergugat II, II dan IV dan TurutTergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Overheidsdaad), yang dalam Pasal 2 PERMA No. 2Tahun 2019 menyebutkan bahwa: Perkara perbuatan melanggar hukum olehHalaman 62 dari 64 halaman Putusan Sela Nomor 74/Pdt.G/2021/PN BksBadan/Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) merupakankewenangan peradilan tata usaha negara.Bahwa Pasal 11 PERMA No. 2 Tahun 2019 dengan tegas menyatakanbahwa: Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan/Pejabat Pemerintahan(Onrechmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri,Pengadilan

Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.Bahwa PERMA No. 2 Tahun 2019 mulai berlaku sejak tanggal 20 Agustus2019 jauh sebelum gugatan ini diajukan ;Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karenadalam perkara aquo, Para Penggugat menarik Tergugat s/d VII yang merupakanBadan/Pejabat Pemerintahan dengan dasar Para Tergugat telan melakukanPerbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Overheidsdaad), yang menurutPERMA Nomor 2 Tahun 2019 adalah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara

Menyatakan hukum tindakan Para Tergugat yang menutup jalanlingkungan/jalan komplek menuju ke tanah Para Penggugat merupakantindakan melawan hukum (onrechmatige daad);3. Menghukum Para Tergugat untuk membongkar/merobohkan/membukaakses jalan yang menuju ke tanah Para Penggugat secara sukarela, atausecara paksa dengan bantuan aparat penegak hukum yang berwenang;4.

.- Menyatakan Para Para Penggugat Dalam Rekonpensi/Para Tergugat Dalam Konpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad).- Menghukum Para Penggugat Dalam Rekonpensi/Para Tergugat Dalam Konpensi untuk menyerahkan tanah obyek sengketa yang terletak di desa Nogosari persil No.92b, Klas S III, seluas 0.490/4.900 m2 dalam keadaan kosong kepada Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi.- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi untuk selebihnya

akan ketentuan HIR maupun pasalpasal dari Peraturan lain yangbersangkutan dalam perkara ini.MENGADILIDALAM KONPENSIDALAM PROVISIe Menolak Provisi Para PenggugatDALAM EKSEPSIe Menolak eksepsi TerggugatDALAM POKOK PERKARAe Menolak Gugatan Para PenggugatDALAM REKONPENSIDALAM POKOK PERKARAe Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Dalam Rekonpensi/Para Tergugat DalamKonpensi untuk sebagian.e Menyatakan Para Para Penggugat Dalam Rekonpensi/Para Tergugat DalamKonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige