Ditemukan 15340 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perhitungan
Penelusuran terkait : Jonatan Dkk vs menteri perhubungan ri; Soegito Ba Hermansyah roesli Bba Menteri perhubungan republik indonesia Serikat buruh migran indonesia vs menteri perhubungan republik indonesia;; Drs. tiop gomos dongoran M.m. Cv. graha teknik vs kepala dinas perhubungan kabupaten kotawaringin timur; Ganjar suhasto bin r. sindu trisno Dkk vs i. kepala kantor pertanahan kota administrasi jakarta pusat. Ii. direktur jenderal perhubungan laut Kementerian perhubungan ri; Singgih tomi gumilang S.h. M.h vs i. menteri dalam negeri. Ii. menteri perhubungan ri; 45/pdt/2020/pt tte Menteri perhubungan republik indonesia di jakarta Cq dirjen perhubungan udara di jakarta Cq kepala bandar udara (bandara) usman sadik lawan rustam salmon S.e Perdata - perbuatan melawan hukum 11/pdt.g/2020/pn lbh Eep suparna Dk vs 1. kepala kantor pertanahan kota cirebon. 2. menteri perhubungan republik indonesia. 3. direktur utama pt. kereta api indonesia (persero);;
Pengadilan PN TUBAN Perdata
Register : 19-11-2018 — Putus : 19-11-2018 — Upload : 19-06-2024
Putusan PN TUBAN Nomor 885/Pdt.P/2018/PN Tbn
Tanggal 19 Nopember 2018 — Pemohon:
Heri Wahono
5 — 0
  • Memberikan ijin kepada Pemohon untuk meminta salinan Grosse Akta Kapal MINA SAMUDRA ABADI dengan nomor : 6706, tanggal : 8 Mei 2014, sebagai pengganti grosse Akta yang hilang, Kepada Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya, Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal.
  • Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tuban untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak Surabaya, Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal, agar diterbitkan salinan grosse Akta Kapal MINA SAMUDRA ABADI dengan nomor : 6706, tanggal : 8 Mei 2014 ;
  • Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar
Pengadilan PN REMBANG Perdata
Register : 10-06-2015 — Putus : 17-06-2015 — Upload : 19-06-2015
Putusan PN REMBANG Nomor 18/Pdt.P/2015/PN Rbg
Tanggal 17 Juni 2015 — - MOCHAMAD NUR ACHLIS
122 — 22
  • SARI RAYA MINA Nomor Grosse Akte Pendaftaran 5617 tanggal 21 Oktober 2003 dengan surat ukur nomor 345/Gc tanggal 09 Juli 2003 dengan panjang 17,00 meter, lebar 5,20 meter, dalam 1,55 meter, isi kotor 29, isi bersih 17 tanda selar GT. 29 No. 345/Gc yang di keluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, atas nama pemilik H.
    Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rembang untuk mengirimkan salinan penetapan/putusan kepada Pejabat Departemen Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Mas Semarang untuk menerbitkan Grosse Akte Hipotik Kapal pengganti;4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. Rp.164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah).
    SARI RAYA MINA Nomor GrosseAkte Pendaftaran 5617 tanggal 21 Oktober 2003 dengan surat ukur nomor 345/Gctanggal 09 Juli 2003 dengan panjang 17,00 meter, lebar 5,20 meter, dalam 1,55meter, isi kotor 29, isi bersih 17 tanda selar GT. 29 No. 345/Gc yang di keluarkanHalaman dari 7 halaman Penetapan No. 18/Pdt.P/2015/PN Rbgoleh Departemen Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut KantorAdministrator Pelabuhan Tanjung Mas Semarang;2 Bahwa Grosse Akte Hipotik Kapal tersebut telah hilang dalam perjalanan
    dari DesaSumberjo sampai dengan TPI Tasikagung Rembang pada hari Rabu tanggal 27 Mei2015;3 Bahwa atas kehilangan Grosse Akte Hipotik Kapal tersebut pemohon telahmelaporkan ke Kepolisian Sektor Rembang pada tanggal 3 Juni 2015;4 Bahwa pemohon juga telah mengurus akta pengganti yang hilang tersebut diDepartemen Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut KantorAdministrator Pelabuhan Tanjung Mas Semarang tetapi di syaratkan adanyapenetapan dari pengadilan;5 Bahwa oleh karena itu pemohon mengajukan
    Moch Nur Achlis, berkedudukan diRembang, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Baliknama Kapaldi Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor AdpelTanjung Emas Semarang, selanjutnya diberi tanda P1;Foto copy Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor : 412/SIPI/DKP/06/ 2012tanggal 08 Juni 2012 Nama Kapal SARI RAYA MINA, Nama Perusahaan H.MNur Aklis, yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi JawaTengah, selanjutnya diberi tanda P2;Foto copy Pas
    pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015;Bahwa atas kehilangan Grosse Akte Hipotik Kapal tersebut pemohon telahmelaporkan ke Kepolisian Sektor Rembang pada tanggal 3 Juni 2015;Bahwa pemohon juga telah mengurus akta pengganti yang hilang tersebut diDepartemen Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor AdministratorPelabuhan Tanjung Mas Semarang tetapi di syaratkan adanya penetapan dari pengadilan;Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan bukti surat yang
    SARIRAYA MINA, sesuai dengan bukti P6 telah dibayar lunas;e Bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi pemohon untuk mengurus aktapengganti yang hilang tersebut di Departemen Perhubungan DirektoratJendral Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung MasSemarang di syaratkan adanya penetapan dari pengadilan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (5) UndangUndangNomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran menentukan bahwa :Dalam hal Grosse Akta Hipotek Kapal Hilang dapat diterbitkan
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 30-03-2021 — Putus : 16-08-2021 — Upload : 25-06-2024
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tpg
Tanggal 16 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
HENDARSYAH YP, SH.MH
Terdakwa:
HARIYANTO, S.Kom., M.M. Bin ASE SWANDI
24 — 17
  • Kota Batam) Tahun 2018;
  • 1 (Satu) bundel Rekomendasi Penetapan Jenis dan Fungsi Kendaraan Bermotor (SPJK / Pertinggal Dinas Perhubungan Kota Batam) Tahun 2019;
  • 1 (Satu) bundel Rekomendasi Penetapan Jenis dan Fungsi Kendaraan Bermotor (SPJK / Pertinggal Dinas Perhubungan Kota Batam) Tahun 2020;
  • 1 (satu) buku ekspedisi 2017, 2018 SPJK/SPFK/SPSK DINAS PERHUBUNGAN;
  • 1 (satu) buku ekspedisi 2019 SPJK/SPFK/MUTASI UJI;
  • 1 (satu) buku ekspedisi 2020 SPJK
    Agung Automall Batam Center;
  • 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam. Tahun 2018 Merk Kendaraan ISUZU;
  • 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam.
    JAVINDO MANDIRI yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam. Tahun 2018 Merk Kendaraan MITSUBISHI;
  • 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen penjualan unit angkutan barang beserta kwitansi dan invoice CV. JAVINDO MANDIRI yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam.
    JAVINDO MANDIRI yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam. Tahun 2020 Merk Kendaraan MITSUBISHI;
  • 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam.
    Tahun 2018 Merk Kendaraan HINO;
  • 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam. Tahun 2019 Merk Kendaraan HINO;
  • 1 (satu) Bundle Fotocopy dokumen penjualan unit angkutan barang yang diajukan pengurusan rekomendasi penetapan jenis dan fungsi kendaraan bermotor (SPJK) di Dinas Perhubungan Kota Batam.
Pengadilan PN SORONG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-04-2023 — Putus : 15-12-2023 — Upload : 15-12-2023
Putusan PN SORONG Nomor 43/Pdt.G/2023/PN Son
Tanggal 15 Desember 2023 — Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta Cq. Dirjen Perhubungan Udara Republik Indonesia di Jakarta Cq. Kepala Bandara Domine Edward Osok (DEO) Sorong
70 — 0
  • Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta Cq. Dirjen Perhubungan Udara Republik Indonesia di Jakarta Cq. Kepala Bandara Domine Edward Osok (DEO) Sorong
Pengadilan PN CIAMIS Pidana Umum Pemalsuan
Register : 21-09-2015 — Putus : 11-12-2015 — Upload : 22-12-2015
Putusan PN CIAMIS Nomor 246/PID.B/2015
Tanggal 11 Desember 2015 — pidana - Ir. H. MUHIDIN, MM Bin H. MUKSIN
73 — 12
  • . - Foto copy Buku Register Surat Masuk Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Pangandaran Tahun 2014 yang telah dilegalisir. - Foto copy Buku Register Surat Keluar Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Pangandaran Tahun 2014 yang telah dilegalisir. - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama Drs. H. Dadang Dimyati. - 1 (satu) lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab.
    . - 1 (satu) lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Pangandaran Nomor :180/826/DPUPKDI.1/2014 tanggal 28 Agustus 2014 perihal Usulan Penandatanganan Peraturan Bupati. - 1 (satu) lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab.
    . - 1 (satu) lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Pangandaran Nomor : 800/952-DPUPKDI.1/2014 tanggal 10 September 2014 perihal Permohonan Penayangan Pelelangan. - 1 (satu) lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Pangandaran Nomor : 540/980/DPUPKDI.7/2014 tanggal September 2014 perihal Klarifikasi IUP PT. Purimas. - 1 (satu) lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab.
    . - 1 (satu) lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Pangandaran Nomor : 754/1098/DPUPKDI.7/2014 tanggal 19 Oktober 2014 perihal Izin Lokasi Pabrik. - 1 (satu) lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab.
    . - 1 (satu) lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Pangandaran Nomor : 180.11/1081-DPUPKDI.1/2014 tanggal 06 Oktober 2014 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Bupati. - 1 (satu) lembar Surat Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Pangandaran Nomor : 005/1018-DPUPKDI.9/2014 perihal Tergaet dan realisasi (IMB) Kecamatan. - 1 (satu) lembar Surat Notulen Pengarahan BKDD Kab.
    Pangandaran Putra dalam hal ini SPBU Babakan Pangandarandan SPBU Sukaresik Sidamulih telah mengalami kerugian kurang lebihsebesar Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah) serta Kepala DinasHalaman 4 dari 37 Putusan Nomor 246/Pid.B/2015/PN.Cms Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika KabupatenPangandaran telah dirugikan nama baiknya.Perbuatan terdakwa sebagimana diatur dan diancam pidana dalampasal 263 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP:SUBSIDAIR :Bahwa ia terdakwa Ir.
    Pangandaran Putra dalam hal ini SPBU Babakan Pangandarandan SPBU Sukaresik Sidamulih telah mengalami kerugian kurang lebihsebesar Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah) serta Kepala DinasPekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika KabupatenPangandaran telah dirugikan nama baiknya.Perbuatan terdakwa sebagimana diatur dan diancam pidana dalampasal 263 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 56 ke2 KUHP;ATAUKEDUA:Bahwa ia terdakwa Ir. H. MUHIDIN, MM BIN H.
    Pada saat ituterdakwa memperkenalkan diri selaku pegawai di Pekerjaan Umum Kab.Pangandaran, lalu saksi Edi Sudjatmiko menceritakan mau membuatrekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya PemantauanLingkungan (UKLUPL), terdakwa menyatakan siap membantu membuatdokumen UKLUPL serta surat rekomendasinya dari Kepala DinasPekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan Informatika KabupatenPangandaran, sehingga membuat saksi Edi Sujatmiko percaya kepadaterdakwa, padahal terdakwa pada Dinas Pekerjaan Umum
    PerhubunganKomunikasi dan Informatika Kabupaten Pangandaran sebagai Kasi JalanBidang Binamarga Dinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi danInformatika Kabupaten Pangandaran bukan merupakan tugas danwewenang terdakwa.
    Darmawidjaya ATD.M.M di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi waktu itu menjabat UPTD Lingkungan Hidup, UPTD ParkirDinas Pekerjaan Umum Perhubungan Komunikasi dan InformatikaKabupaten Pangadaraan;Bahwa saksi mendapatkan informasi dari sdr Darda, sebagai Kasubagkepegawaian dan umum, kalau SPBU Putrapinggan diminta uang olehHalaman 11 dari 37 Putusan Nomor 246/Pid.B/2015/PN.Cms terdakwa, kemudian saksi mendatangi SPBU tersebut, ternyata belumterjadi transaksi, lalu saksi
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 20-08-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 304/Pdt.P/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 28 Agustus 2019 — Pemohon:
PT. ASDP Indonesia Ferry Persero
54 — 25
  • Umakalada yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
  • Memerintahkan kepada Ketua Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengirimkan Salinan Penetapan dimaksud kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
  • Menerbitkan kembali Gross Akte Asli atas nama KMP. Erana, KMP. Jatra I, KMP. Jatra III, KMP. Kundur, KMP. Lobster, KMP. Sembilang, KMP. Teluk Tolo, KMP.Terubuk, KMP.
    Umakalada padaKementerian Perhubungan Republik Indonesia Direktorat JenderalPerhubungan Laut yaitu Gross Akte Asli.Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan No. 39Tahun 2017, untuk menerbitkan kembali Gross Kate Pendafataran atasnama kapal KMP. Erana, KMP. Jatra Il, KMP. Jatra Ill, KMP. Kundur, KMP.Lobster, KMP. Sembilang, KMP. Teluk Tolo, KMP.Terubuk, KMP.
    Sembilang, Nama Pemilik : Direktorat JenderalPerhubungan Darat, Kementrian Perhubungan (bukti P6) ;7. Foto copy Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 2058, tanggal 15 September2008, Nama Kapal KM. Penumpang Lobster, Nama Pemilik : DirektoratJenderal Perhubungan Darat (bukti P7) ;8. Foto copy Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 7277, tanggal 24 Februari2015, Nama Kapal KM. Penunmang Erana, Nama Pemilik : DirektoratJenderal Perhubungan Darat, Kementrian Perhubungan (bukti P8) ;9.
    Bahwa PEMOHON ingin mendapatkan kembali dokumen Grosse Akte KM.GUTILA pada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, DirektoratJenderal Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan yaituGrosse Akte Asli KM.
    Gutila (berdasarkan Akte pendaftaran No. 2383,tanggal O8 Mei tahun 2001) yang dikeluarkan oleh KementerianPerhubungan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,Direktorat Perkapalandan Kepelautan di Jakarta, atas nama kapal KM.Gutila, nama pemilik Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.5.
    Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan No. 13Tahun 2012, untuk menerbitkan kembali Grosse Akte Pendaftaran atasnama kapal tersebut yang terdaftar pada Kantor Departemen Perhubungan,Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kelautandi Jakarta tanggal 8 Mei 2001.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 30-11-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 14-01-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 441/Pdt.P/2020/PN Jkt.Pst
Tanggal 10 Desember 2020 — Pemohon:
Frankie W. Huangsaputra
27 — 5
  • No 9170 KM SOEN FUNG yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan Dan Kepelautan atas nama Pemilik Frankie W. Huangsaputra, hilang dan perlu diterbitkan penggantinya;
  • Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
  • Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, sebesar Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu Rupiah).
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-11-2010 — Upload : 25-10-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 248/PID.B/2010/PN.TPI
Tanggal 16 Nopember 2010 — - ARDIANSYAH ALS BAIM (Terdakwa) - ZAINUR ARIFIN SYAH, SH. (JPU)
66 — 16
  • Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas PU dan Perhubungan Tahun Anggaran 2008 Nomor 0004/DPA/III/2008 Tanggal 13 Maret 2008 ;2. Satu Bundel Dokumen Kontrak Nomor : 06/SPPP/PKK-DMP/DPU-P/2008, tanggal 3 November 2008 ;3. Dokumen Enginer (EE) Spesifikasi tekhnis Gambar-Gambar Program Sarana Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kegiatan Pembangunan Dermaga Desa Rejai Kec. Senayang (Tambahan) 50M2 ;4.
    Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Lingga Nomor : 01/KPTS/DPU-TU/2008 Tentang perubahan Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan staff Kegiatan Dinas PU dan Perhubungan Kab. Lingga TA.2008 Tanggal 09 Juni 2008 ;10. Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Lingga Nomor : 05/KPTS/DPU-P/2008.
    ARDIANYAH ditujukan kepada PPK Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan tanggal 31 November 2008 ;14. Surat Undangan Nomor : 5523/UND/PHO/DPU-P/71 Tanggal 3 Desember 2008 yang dibuat oleh PPK Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan ditujukan kepada Direktur CV. Singkep Mandiri, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Panitia PHO/FHO dan konsultam Pengawas ;15.
    Surat Perintah untuk mengadakan Pelelangan Pekerjaan Bidang Perhubungan Dinas PU dan Perhubungan Kab. Lingga Nomor : 02 / PPK-DMP/DPU-P/2008. Tanggal 15 September 2008 ditujukan kepada Ketua Unit Pengadaan Barang dan Jasa ;16. SPP 30% dan SPP 100% SP2D 30% dan 100% ;17. Surat Teguran PPK Konsultan Pengawas Nomor : 01/PPK-DPU-P/2008. Tanggal 26 November 2008 ;18. Berita Acara Rapat Tanggal 10 Desember 2008 (Kepalas Dinas, PPK, PPTK, Tim PHO dan Bendahara) ;19.
    Gambar Kegiatan dan Prasarana Perhubungan Pekerjaan Pembangunan Dermaga Desa Rejai (Tambahan) 50 M2 Kec. Senayang Kab. Lingga ;32. Dokumen Lelang Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Pembangunan Dermaga Desa Rejai Kec. Senayang Kab. Lingga (Tambahan) 50M2 ;33. Dokumen Penawaran Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan pembangunan Dermaga Desa Rejai Kec. Senayang Kab. Lingga (Tambahan) 50M2 ;34. Dokumentasi Gambar Ambruknya Dermaga Pekerjaan Awal CV.
    Kepala Dinas PU dan Perhubungan selakuPengguna Anggaran yaitu saksi Ir.
Pengadilan PN BALIGE Perdata
Register : 02-09-2020 — Putus : 02-06-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 75/Pdt.G/2020/PN Blg
Tanggal 2 Juni 2021 — Penggugat:
1.PAHALA SIRAIT
2.RAMSION BERUTU
Tergugat:
2.PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
3.KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI cq DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA RI cq KEPALA BANDAR UDARA DR. FERDINAND LUMBANTOBING PINANDSORI KABUPATEN TAPANULI TENGAH
Turut Tergugat:
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TOBA
4.CAMAT KECAMATAN AJIBATA
5.KEPALA DESA PARDAMEAN SIBISA
53 — 52
  • Penggugat:
    1.PAHALA SIRAIT
    2.RAMSION BERUTU
    Tergugat:
    2.PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
    3.KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI cq DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA RI cq KEPALA BANDAR UDARA DR. FERDINAND LUMBANTOBING PINANDSORI KABUPATEN TAPANULI TENGAH
    Turut Tergugat:
    3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TOBA
    4.CAMAT KECAMATAN AJIBATA
    5.KEPALA DESA PARDAMEAN SIBISA
    Bahwa kedudukan Tergugat II di Bandar Udara Sibisa adalahsebagai Unit Penyelenggara Bandar Udara di Lingkungan DirektoratJenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan yang beradadan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udarasebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor UnitPenyelenggara Bandar Udara sebagaimana diubah terakhir denganPeraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2018.
    Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2018.
    Kedudukan Tergugat II di BandarUdara Sibisa adalah sebagai Unit Penyelenggara Bandar Udara di LingkunganDirektorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan yangberada dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udarasebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit PenyelenggaraBandar Udara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan MenteriPerhubungan Nomor PM 8 Tahun 2018;Halaman 103 dari 147 Putusan
    Demikian pula Kementerian Perhubungan Republik Indonesia CqDirektorat Jenderal Perhubungan Udara Republik Indonesia Cq Kepala Bandar UdaraDr.
    Udara;Bahwa kedudukan Tergugat II di Bandar Udara Sibisa adalah sebagai UnitPenyelenggara Bandar Udara di Lingkungan Direktorat Jenderal PerhubunganUdara Kementerian Perhubungan yang berada dan bertanggung jawab kepadaDirektur Jenderal Perhubungan Udara sebagaimana diatur dalam PeraturanMenteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan TataKerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana diubah terakhirdengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2018.
Pengadilan PN TUBAN Perdata
Register : 05-10-2021 — Putus : 12-10-2021 — Upload : 18-10-2021
Putusan PN TUBAN Nomor 249/Pdt.P/2021/PN Tbn
Tanggal 12 Oktober 2021 — Pemohon:
RENDRA MEI YUNIANTO
13 — 0
  • Memberikan ijin kepada Pemohon untuk meminta salinan Grosse Akta pendaftaran Kapal Motor Nelayan ARTO MORO II atas nama Rendra Mei Yunianto, dengan nomor : 6328, tanggal : 31 Oktober 2013, sebagai pengganti grosse Akta Pendaftaran Kapal motor Nelayan yang hilang, Kepada Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak, Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal
  • Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tuban untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Perak, Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal, agar diterbitkan salinan grosse Akta pendaftaran Kapal Motor Nelayan ARTO MORO II atas nama Rendra Mei Yunianto, dengan nomor : 6328, tanggal : 31 Oktober 2013.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 16-02-2021 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 28-04-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 19/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 28 April 2021 — ,
Terbanding/Tergugat I : PT GARUDA INDONESIA
Terbanding/Tergugat II : MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
129 — 89
  • ,
    Terbanding/Tergugat I : PT GARUDA INDONESIA
    Terbanding/Tergugat II : MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
    MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, beralamat di JI.
    Seat reconfiguration ini telah mendapatkan persetujuan dariDirektur Kelaikudaraan dan Pengoperasioan Pesawat Udara,Kementerian Perhubungan RI;c. Bahwa fasilitas media hiburan untuk 12 seat pesawat tersebut sedangdalam proses penyempurnaan yang tentunya harus melalui prosespengadaan sesuai ketentuan dan prosedur asas GCG (Good CorporateGovenance) yang perlu ditempuh oleh Tergugat!
    Bahwa Gugatan PENGGUGAT seharusnya menarik Direktur Jenderal15.16.17.Perhubungan Udara selaku Pejabat yang mempunyai tugas merumuskanserta melaksanakan kebijakan pesawat udara.
    Sehinggasudah selayaknyalah apabila PENGGUGAT turut menyertakan DirekturJenderal Perhubungan Udara sebagai pihak dalam perkara a quo.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 414 Peraturan Menteri PerhubunganNomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja KementerianPerhubungan, fungsi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara adalahperumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan wilayah udara,pesawatudara dan bandar udara, penyelenggaraan angkutan udara dannavigasi penerbangan, peningkatan
    Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: AU.006/0042/DAUA/III/2019Tanggal 7 Agustus 2019 Perihal Teguran, yang ditujukan kepada Direktur UtamaPT. Garuda Indonesia (Persero). Adapun Surat Direktur Angkutan Udara a.n.Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: AU.006/0042/DAUA/III/2019tersebut telah diperlihatkan oleh Kuasa TERGUGAT Il kepada KuasaPENGGUGAT, TERGUGAT I, dan Hakim Mediator pada tahap Mediasi.
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 25-04-2013 — Putus : 30-04-2013 — Upload : 19-12-2013
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 507/Pdt.P/2013/PN.Bpp
Tanggal 30 April 2013 — - IR. PRAMONO DEWO, pekerjaan Pensiunan, beralamat sementara di Jalan Karya Murni No. 11 RT 066 Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON
95 — 5
  • Memberikan izin kepada Kementrian Perhubungan Direktoran Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrasi Pelabuhan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal Balikpapan untuk menerbitkan Salinan yang ke-2 (dua) Grosse Akta Baliknama Kapal Motor ( Tug Boat ) bernama CITRA PERMAI atas nama Pemohon;3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yaitu sebesar Rp. 141.000.- ( seratus empat puluh satu ribu rupiah );-
    507/Pdt.P/2013/PN.Bpp. tanggal 25 April 2013 telah mengemukakan halhal sebagai berikut :e Bahwa Pemohon adalah pemilik Kapal Motor ( Tug Boat) bernama CITRAPERMAI dengan Surat Ukur tanggal 10 Pebruari 2011 Nomor: 1158/IId , berukuran:e Panjang : 17.70 meter;e Lebar : 5.00 meter;e Dalam : 2.28 meter;e Tonase Kotor( GT) : 50.e Tonase Bersih( NT) : 15;e Tanda Selar : GT 50 No. 1158/IId;Sesuai Grosse Akta Balik nama No .904 tanggal 06 Juli 2011 yang diterbitkan olehKementerian ..........Kementerian Perhubungan
    Direktorat Jenderal Perhubungan Laut KantorAdministrator Pelabuhan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal diBalikpapan;e Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 2012 sekitar jam 14.00 Grosse AktaBaliknama Kapal Motor Pemohon tersebut hilang didaerah Balikpapan dansekitarnya;e Bahwa kehilangan Gorsse Akta Balik Nama Kapal Motor tersebut diatas telahPemohon laporkan ke Polresta Balikpapan, sesuai Surat Tanda Penerimaan LaporanKehilangan Barang No: STPLKB/C1/350/XII/2012 KA SPK C tanggal
    Direktorat JenderalPerhubungan Laut Kantor Administrasi Pelabuhan Pejabat Pendaftar dan PencatatBaliknama Kapal Balikpapan memerlukan adanya penetapan dari Pengadilan NegeriBalikpapan;n Berdasarkan uraianuraian Pemohon tersebut diatas, maka Pemohon mohon KepadaBapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan untuk berkenan memberikanPenetapan kepada Pemohon sebagai berikut :1 Mengabulkan permohonan Pemohon;2 Memberikan izin kepada Kementrian Perhubungan Direktoran JenderalPerhubungan ..........Perhubungan
    DirektoratJenderal Perbuhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan PejabatPendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Balikpapan, diberi tandabukti P9;10 Asli Surat Pernyataan atas nama PRAMONO DEWO tertanggal 14 Maret2013, bahwa Grosse Akta Kapal Citra Permai tidak berada dalamtanggungan hutang atau tidak dijaminkan / dialihkan ke pihak lain, diberitanda bukti P10;11 Fotocopy dari fotocopy Surat dari Direktur Jenderal Perhubungan LautDirektur Perkapalan dan Kepelautan ub Kasubdit Tekhnis Radio
    diBalikpapan, maka terhadap permohonan Pemohon yang diajukan oleh Pemohon,16menurut hukum Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa danmengadilui......1617mengadili permohonan Pemohon; Menimbang, bahwa terhadap maksud dari permohonan Pemohon yang padapokoknya yaitu oleh karena Grosse Akta Baliknama Kapal yang hilang tersebut sangatdiperlukan untuk kelengkapan dokumen Kapal, maka sebagai persyaratan agar pihakKementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor AdministratorPelabuhan
Pengadilan PN PATI Perdata
Register : 12-03-2018 — Putus : 18-04-2018 — Upload : 08-05-2018
Putusan PN PATI Nomor 28/Pdt.P/2018/PN Pti
Tanggal 18 April 2018 — Pemohon:
1.SUTIAH
2.AMIN SUTIYANTO
3.ABDUL SUPRIYANTO
39 — 9
  • Tanda selar GT: 29 No.366/la, tahun pembuatan 2002, dengan surat Ukur Nomor 366/la, tanggal 19 Juli 2003, dengan panjang 15,50 meter, lebar 6,00 meter, dalam isi 1,50 meter, isi kotor 29, isi bersih 17 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Pendaftaran dan pencatatan Balik nama kapal Departemen perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan laut Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, atas nama Pemilik Almarhum RUBIYANTO, berdomisili di desa Bendar Rt.001 Rw.001 Kecamatan Juwana, kabupaten
    Pati yang telah hilang dalam perjalanan dari juwana ke wilayah Kota rembang oleh pelapor MOHAMAD NUR SAHID beralamat di desa Tasikagung Rt.03 Rw.01 Kecamatan Rembang, kabupaten Rembang;
  • Memberi izin Dirjen Perhubungan laut Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang untuk menerbitkan Grosse Akta Pengganti terhadap Kapal SUMBER MINA BAROKAH, Nomor :5807.
    Tanda selar GT: 29 No.366/la, tahun pembuatan 2002, dengan surat Ukur Nomor 366/la, tanggal 19 Juli 2003, dengan panjang 15,50 meter, lebar 6,00 meter, dalam isi 1,50 meter, isi kotor 29, isi bersih 17 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Pendaftaran dan pencatatan Balik nama kapal Departemen perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan laut Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, atas nama Pemilik Almarhum RUBIYANTO, berdomisili di desa Bendar Rt.001 Rw.001 Kecamatan Juwana, Kabupaten
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 14-12-2017 — Putus : 21-12-2017 — Upload : 12-06-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 614/Pdt.P/2017/PN Jkt.Utr
Tanggal 21 Desember 2017 — Pemohon:
EDI HALIM
22 — 14
  • >
  • Menerima dan mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
  • Menyatakan bahwa telah hilang dokumen milik Edi Halim pada tanggal 16 Nopember 2017, sebagaimana sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / Surat-surat No.B/692/ XI82017/ Muara Angke, tertanggal 29 Nopember 2017 Berupa Grosse Akte Asli (Akte No.5088) yang dikeluarkan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dari Kementrian Perhubungan
    • Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Cirebon atas nama kapal KM JAYA SENTOSA milik Edi Halim;
  • Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Kesyahbandaran Utara Tanjung Priok, Kementerian Perhubungan;
  • Memerintahkan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan di Jakarta untuk menerbitkan Grosse Akte atas nama Edi Halim;
  • Membebankan
    Bahwa PEMOHON ingin mendapatkan kembaliDokumen Grosse Akte pada Kantor Kesyahbadaran Utara Tanjung Priok,Kementrian Perhubungan atas nama kapal KM JAYA SENTOSA, namaPemilik Edi Halim;4.
    Direktorat Jendral Perhubungan Laut KantorAdministrator Pelabuhan Cirebon atas nama kapal KM JAYA SENTOSA milikEdi Halim; Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No.13 Tahun2012, untuk menerbitkan kembali Grosse Akte Pendaftaran atas nama kapalKM JAYA SENTOSA yang terdaftar pada Kantor Departemen PerbuhunganDirjen Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan Kepelautan tanggal24 Oktober 2012;2.
    Direktorat Jendral Perhubungan Laut KantorAdministrator Pelabuhan Cirebon atas nama kapal KM JAYA SENTOSA milikEdi Halim; Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No.13 Tahun2012, untuk menerbitkan kembali Grosse Akte Pendaftaran atas nama kapalKM JAYA SENTOSA yang terdaftar pada Kantor Departemen PerbuhunganDirjen Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan Kepelautan tanggal24 Oktober 2012;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksisaksi tersebut Pemohonmembenarkannya dan Pemohon tidak
    atas permohonanPemohon tentang Penetapan untuk diterbitkannya Grosse Akte (Akte No.5088)yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik nama Kapal dariKementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut KantorAdministrator Pelabuhan Cirebon atas nama kapal KM JAYA SENTOSA atasnama Edi Halim;Menimbang bahwa mengenai Grosse Akte (Akte No.5088) yangdikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik nama Kapal dariKementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut KantorAdministrator
    Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untukmengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Kesyahbandaran UtaraTanjung Priok, Kementerian Perhubungan;4. Memerintahkan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, DirektoratPerkapalan dan Kepelautan di Jakarta untuk menerbitkan Grosse Akte atasnama Edi Halim;5.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 01-05-2017 — Putus : 27-04-2018 — Upload : 13-07-2018
Putusan PN AMBON Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 27 April 2018 — Nama Lengkap : PAULUS MIRU, SH; Tempat Lahir : Lelang, Kab. Maluku Barat Daya; Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 13 Mei 1971; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal : Jl. Tiakur Kelurahan Tiakur, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya; Agama : Kristen Protestan; Pekerjaan : PNS (Sekretaris DPRD Kab. Maluku Barat Daya); Pendidikan : S1 (Stara Satu);
413 — 0
  • ,- Register Surat Perintah Me(SPM) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika nilai 1 Jan.2012 sld 31 Des.2012Rp.4.045.762.800,00,- Register SP2D Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatik,- periode:1 Jan.2012 sld 31 Des.2012, nilai Rp.3.531.910.096,7339) Dokumen foto copy berisi:- Register Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika periode: 1 Jan-2013 sld 31 Des.2013, nilai Rp.15.933.551.200,00,- Register Surat
    Perintah Me(SPM) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika periode : 1 Jan.2013 sld 31 Des.2013, nilai Rp.15.933.551.200,00,- Register SP2D Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika periode : 1 Jan.2013 sld 31 Des.2013, nilai Rp.12.999.503.994,1340) Dokumen asli yang berisi :- Surat Perintah Pencairan Dana SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Nomor : 311SP2DIDISHUBKOMINI2012 tanggal 16 Agustus 2012 nilai Rp. 3.401.262.824,00- Surat Perintah
    Pencairan Dana SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Nomor : 59/SP2DIDISHUBKOMINI2012 tanggal 18 Desember 2012 nilai Rp. 130.647.272,73 - Surat Perintah Pencairan Dana SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Nomor : 125/SP2D/BUD/I11/2013 tanggal 25 Maret 2013 nilai Rp. 91.453.090,924.122.742.817,47- Surat Perintah Pencairan Dana SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Nomor : 5201SP2DlBUDN1112013 tanggal 2 Juli 2013
    Provinsi Maluku dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) Tahun2013;49) Foto copy yang dilegalisir Surat Bupati Maluku Barat Daya kepada Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Nomor: 553/246/2014 tanggal 21 Oktober 2014;50) Foto copy dokumen Kesepakatan bersama antara Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Kab.Maluku Barat Data Tentang Pembangunan dan Pengembangan Bandar Udara Baru di MOA Lakor Kabupaten Maluku
    UdaraKementerian Perhubungan RI yang terdiri dari :- Surat Usulan Revisi Gambar Sisi Udara (Runway) Bandara MOA dad Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab.Maluku Barat Daya Nomor : 552~372I2012 tanggal 01 Juli 2012 kepada Direktur Teknik Bandara Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI;- Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jenderal Pefiubungan Udara Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku Tentang Pembangunan
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 07-06-2023 — Putus : 13-07-2023 — Upload : 13-07-2023
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 79/B/2023/PT.TUN.MDN
Tanggal 13 Juli 2023 — SINERGI MITRA SUKSESINDO dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama SONI YULIANTO
Terbanding/Tergugat I : KELOMPOK KERJA PEMILIHAN 081 UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ) PADA DINAS PERHUBUNGAN PEMERINTAHAN KOTA PEKANBARU
Terbanding/Tergugat II : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU
57 — 24
  • SINERGI MITRA SUKSESINDO dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama SONI YULIANTO
    Terbanding/Tergugat I : KELOMPOK KERJA PEMILIHAN 081 UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ) PADA DINAS PERHUBUNGAN PEMERINTAHAN KOTA PEKANBARU
    Terbanding/Tergugat II : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU
Pengadilan PN MEMPAWAH Perdata
Register : 03-01-2024 — Putus : 18-01-2024 — Upload : 23-01-2024
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Mpw
Tanggal 18 Januari 2024 — Pemohon:
PT. Pelayaran Baharimas Kalimantan Permai
7 — 4

  • MENETAPKAN:

    1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
    2. Menyatakan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 1014 tanggal 9 November 1993 yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Pontianak Pejabat Pendaftaran Dan Pencatat Balik Nama Kapal dengan surat ukur Nomor 379/HHa tanggal 27 Mei 1992 dengan Panjang : 17,17 meter, Lebar : 5,82 meter, Dalam : 2,70 meter,
    Tonase Kotor (GT) : 100, Tonase Bersih (NT) : 60, Tanda Selar : GT.100 No.379/HHa yang dibuat di Pontianak dalam tahun 1990 dilengkapi dengan mesin induk merek Yanmar 400pk yang dipergunakan dalam pelayaran dilaut milik PT.Pelayaran Baharimas Kalimantan yang dipergunakan dalam pelayaran dilaut telah hilang karena tercecer pada tanggal 14 November 2023;
  • Memerintahkan dan memberi izin kepada Kantor Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Dan
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 24-10-2023 — Putus : 06-11-2023 — Upload : 07-11-2023
Putusan PN BATAM Nomor 554/Pdt.P/2023/PN Btm
Tanggal 6 Nopember 2023 — Pemohon:
LIMIN ERICK
25 — 0
  • LIMIN ARMADA TUNDA, yang berkedudukan di Kota Batam di Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Batam Pejabat Pendaftar dan Pencatatan Balik Nama Kapal di Batam;
  • Memerintahkan Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Balik Nama Kapal di Batam pada Kantor Kementrian Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Batam agar menerbitkan kembali pengganti asli salinan Grosse Akta Kapal Nomor: -4225, tanggal 19 Agustus 2016, Nama Kapal: Kapal Tug Boat Limin ASD 55
    LIMIN ARMADA TUNDA, yang berkedudukan di Kota Batam;
  • Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan Salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Departemen Perhubungan Kantor Pelabuhan Batam;
  • Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 18-07-2022 — Putus : 28-07-2022 — Upload : 05-01-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 312/Pdt.P/2022/PN Jkt.Pst
Tanggal 28 Juli 2022 — Pemohon:
Saiful Mustofa
14 — 0
  1. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini Kepada Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Pelabuhan Batam, Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Baliknama Kapal di Batam dan bagi pejabat Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Pelabuhan Batam, Pejabat Pendaftar Dan Pencatat Baliknama Kapal di Batam, untuk dapat menerbitkan kembali :
  • Grosse
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum
Register : 12-12-2019 — Putus : 21-01-2020 — Upload : 04-03-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 3461/Pid.B/2019/PN Sby
Tanggal 21 Januari 2020 — Penuntut Umum:
DEDDY ARISANDI, SH, MH
Terdakwa:
SUPRIYANTO BIN ATEKAN
30 — 14
  • dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun 10 ( sepuluh ) bulan ;
  • Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah djalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  • Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
  • Memerintahkan barang bukti berupa :
    • 1 (satu) unit HP merk Wiko warna hitam;
    • 5 (lima) lembar printout bukti transfer dari Bank BCA dan BRI
    • 1 (satu) lembar surat perintah Kementrian Perhubungan
      Direktorat Jendral Perhubungan Laut an.
      ALFINA FIRDA SHAFIRA;
    • 1 (satu) lembar surat pertanggung jawaban Kementrian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Distrik Navigasi Kelas I Tanjung Perak Surabaya dari H. MOCH.
      ISKANDAR Jabatan Penata Muda TK I (Kabag Umum HRD Navigasi) kepada ALFINA FIRDA SHAFIRA;
    • 1 (satu) bendel Surat Keputusan Kepala Kepegawaian Negara Nomor: K-2/26-1/IX/2019 tentang Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara atas nama ALFINA FIRDA SHAFIRA;
    • 1 (satu) buah kartu tanda pegawai Kementrian Perhubungan Dirjen Perhubungan Laut atas nama ALFINA FIRDA SHAFIRA;

    dirampas untuk dimusnahkan;

    6.