Ditemukan 15347 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perhitungan
Penelusuran terkait : Soegito Ba Hermansyah roesli Bba Menteri perhubungan republik indonesia Cv. graha teknik vs kepala dinas perhubungan kabupaten kotawaringin timur; Drs. tiop gomos dongoran M.m. Dkk vs menteri perhubungan ri; Singgih tomi gumilang S.h. M.h vs i. menteri dalam negeri. Ii. menteri perhubungan ri; Eep suparna Dk vs 1. kepala kantor pertanahan kota cirebon. 2. menteri perhubungan republik indonesia. 3. direktur utama pt. kereta api indonesia (persero);; 18 Pdt G Perdata Gugatan 2018 Tanah Yohanes taolin Lay mau yakobus Mikhael tnano Vincen samara Bupati kepala daerah kabupaten timor tengah utara cq kepala dinas perhubungan kabupaten ttu Kepala kantor badan pertanahan nasional kabupaten ttu
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-11-2010 — Upload : 25-10-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 248/PID.B/2010/PN.TPI
Tanggal 16 Nopember 2010 — - ARDIANSYAH ALS BAIM (Terdakwa) - ZAINUR ARIFIN SYAH, SH. (JPU)
69 — 16
  • Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas PU dan Perhubungan Tahun Anggaran 2008 Nomor 0004/DPA/III/2008 Tanggal 13 Maret 2008 ;2. Satu Bundel Dokumen Kontrak Nomor : 06/SPPP/PKK-DMP/DPU-P/2008, tanggal 3 November 2008 ;3. Dokumen Enginer (EE) Spesifikasi tekhnis Gambar-Gambar Program Sarana Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kegiatan Pembangunan Dermaga Desa Rejai Kec. Senayang (Tambahan) 50M2 ;4.
    Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Lingga Nomor : 01/KPTS/DPU-TU/2008 Tentang perubahan Penunjukkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan staff Kegiatan Dinas PU dan Perhubungan Kab. Lingga TA.2008 Tanggal 09 Juni 2008 ;10. Surat Keputusan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kab. Lingga Nomor : 05/KPTS/DPU-P/2008.
    ARDIANYAH ditujukan kepada PPK Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan tanggal 31 November 2008 ;14. Surat Undangan Nomor : 5523/UND/PHO/DPU-P/71 Tanggal 3 Desember 2008 yang dibuat oleh PPK Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan ditujukan kepada Direktur CV. Singkep Mandiri, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Panitia PHO/FHO dan konsultam Pengawas ;15.
    Surat Perintah untuk mengadakan Pelelangan Pekerjaan Bidang Perhubungan Dinas PU dan Perhubungan Kab. Lingga Nomor : 02 / PPK-DMP/DPU-P/2008. Tanggal 15 September 2008 ditujukan kepada Ketua Unit Pengadaan Barang dan Jasa ;16. SPP 30% dan SPP 100% SP2D 30% dan 100% ;17. Surat Teguran PPK Konsultan Pengawas Nomor : 01/PPK-DPU-P/2008. Tanggal 26 November 2008 ;18. Berita Acara Rapat Tanggal 10 Desember 2008 (Kepalas Dinas, PPK, PPTK, Tim PHO dan Bendahara) ;19.
    Gambar Kegiatan dan Prasarana Perhubungan Pekerjaan Pembangunan Dermaga Desa Rejai (Tambahan) 50 M2 Kec. Senayang Kab. Lingga ;32. Dokumen Lelang Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Pembangunan Dermaga Desa Rejai Kec. Senayang Kab. Lingga (Tambahan) 50M2 ;33. Dokumen Penawaran Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan pembangunan Dermaga Desa Rejai Kec. Senayang Kab. Lingga (Tambahan) 50M2 ;34. Dokumentasi Gambar Ambruknya Dermaga Pekerjaan Awal CV.
    Kepala Dinas PU dan Perhubungan selakuPengguna Anggaran yaitu saksi Ir.
Pengadilan PN SAMBAS Pidana Khusus
Register : 17-09-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PN SAMBAS Nomor 186/Pid.B/2020/PN Sbs
Tanggal 20 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
1.Salomo Saing, S.H., M.H.
2.Edi Kusbiyantoro, S.H.
3.Meirita Pakpahan, S.H.
Terdakwa:
RAMLAN Alias BAO Bin ZAINUDIN
109 — 43
  • Perhubungan Direktur Jenderal Perhubungan Laut atas nama Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan dan berlaku sampai dengan tanggal 7 September 2020;
  • 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Kapal berukuran Tonase 35 s/d 300 ( 100 M S/d 850 M ) Nomor: PUP 1. 820200609869369382 diterbitkan di Paloh pada tanggal 08 Juni 2020 oleh atas nama Menteri Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atas nama Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan dan berlaku sampai
    GALIH PUTRA I;
  • 1 ( satu ) lembar Asli Surat Keterangan Kecakapan : 60 Mil dengan nomor : L.131/2010 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan di Telok Melano tanggal 20 Desember 2010, atas nama HADI ISWANDI selaku Nahkoda;
  • 1 ( satu ) satu bundel Dokumen TKG.
    SG berisikan :
  • 1 (satu) lembar Asli Surat Ukur Internasional ( 1969 ) Nomor. 4602/HHa yang di terbitkan di Pontianak pada tanggal 29 Desember 2015 oleh atas nama Menteri Perhubungan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pontinak;
  • 1 (satu) lembar Asli Surat Laut Nomor.
    NO.PK.205/860/SL/PM/DK/16 yang di terbitkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2016 oleh atas nama Menteri Perhubungan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan dan Kepelautan U.b. Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal;
  • 1 (satu) lembar Asli Surat Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor. NO.AL.501/21/16/UPP.Plo-20 yang di terbitkan di Paloh pada tanggal 9 Juni 2020 oleh atas nama Menteri Perhubungan An.
    AL.509/21/17/UPP.Plo-20 yang di terbitkan di Paloh pada tanggal 9 Juni2020 oleh atas nama Menteri Perhubungan Direktur Jenderal Perhubungan Laut An. Kepala Kantor Unit Penyelengara Pelabuhan;
  • 1 ( satu ) Unit Kapal TB. GALIH PUTRA I;
  • 1 ( satu ) Unit TKG. SG;

Agar dikembalikan kepadaJPU untuk dipergunakan dalam perkaraSdr. Hadi Iswandi Alias Adi Bin Hayi Ludin (Alm).

6.

SG berisikan :1 (satu) lembar Asli Surat Ukur Internasional ( 1969 ) Nomor.4602/HHa yang di terbitkan di Pontianak pada tanggal 29Desember 2015 oleh atas nama Menteri Perhubungan KepalaKantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pontinak;1 (Satu) lembar Asli Surat Laut Nomeor.NO.PK.205/860/SL/PM/DK/16 yang di terbitkan di Jakarta padatanggal 15 Agustus 2016 oleh atas nama Menteri PerhubunganDirektur Jenderal Perhubungan Laut Direktur Perkapalan danKepelautan U.b.
Perhubungan Direktur JenderalPerhubungan Laut atas nama Kepala Kantor Unit PenyelenggaraPelabuhan dan berlaku sampai dengan tanggal 7 September2020;1 (satu) lembar Asli Sertifikat Perangkat Radio TelekomunikasiKapal berukuran Tonase 35 s/d 300 ( 100 M S/d 850 M ) Nomor:PUP 1. 820200609869369382 diterbitkan di Paloh pada tanggal08 Juni 2020 oleh atas nama Menteri Perhubungan DirektoratJenderal Perhubungan Laut atas nama Kepala Kantor UnitPenyelenggara Pelabuhan dan berlaku sampai dengan tanggal 7September
SG berisikan :1 (satu) lembar Asli Surat Ukur Internasional ( 1969 ) Nomor.4602/HHa yang di terbitkan di Pontianak pada tanggal 29 Desember2015 oleh atas nama Menteri Perhubungan Kepala KantorKesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pontinak;1 (satu) lembar Asli Surat Laut Nomor. NO.PK.205/860/SL/PM/DK/16yang di terbitkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2016 oleh atasnama Menteri Perhubungan Direktur Jenderal Perhubungan LautDirektur Perkapalan dan Kepelautan U.b.
SG berisikan:1 (satu) lembar Asli Surat Ukur Internasional ( 1969 ) Nomor. 4602/HHayang di terbitkan di Pontianak pada tanggal 29 Desember 2015 olehatas nama Menteri Perhubungan Kepala Kantor Kesyahbandaran danOtoritas Pelabuhan Pontinak;1 (satu) lembar Asli Surat Laut Nomor. NO.PK.205/860/SL/PM/DK/16yang di terbitkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2016 oleh atasnama Menteri Perhubungan Direktur Jenderal Perhubungan LautDirektur Perkapalan dan Kepelautan U.b.
NO.AL.501/21/16/UPP.Plo20 yang di terbitkan di Palohpada tanggal 9 Juni 2020 oleh atas nama Menteri Perhubungan An.Kepala Kantor Unit Penyelengara Pelabuhan;1 (satu) lembar Asli Surat Sertifikat Nasional Garis Muat KapalSementara Nomor. AL.509/21/17/UPP.Plo20 yang di terbitkan di Palohpada tanggal 9 Juni2020 oleh atas nama Menteri Perhubungan DirekturJenderal Perhubungan Laut An. Kepala Kantor Unit PenyelengaraPelabuhan;1 (satu ) Unit Kapal TB.
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Pidana Khusus Pertambangan
Putus : 12-12-2018 — Upload : 03-01-2019
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 253/Pid.Sus/2018/PN Klk
Tanggal 12 Desember 2018 — HERY Bin AHMAD MUSTAFA
373 — 14
  • Manajemen Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan di Perairan Direktur Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan Republik Indonesia;- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Kapal Tunda Baja LL HIU MACAN 03 No : 137 / 11 / KSOP.BJM-2018, tanggal 26 Juni 2018 (Perpanjangan) dari Kepala Seksi Sertifikasi Kapal Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banjarmasin Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan
    26 Juni 2018 (Perpanjangan) dari Kepala Seksi Sertifikasi Kapal Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banjarmasin Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan Republik Indonesia;- 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) Kapal Tunda Baja LL HIU MACAN 03 No : 6788 / PPm, tanggal 05 Januari 2016 dari Kabid Kesyahbandaran Kantor Pelabuhan Batam Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan Republik Indonesia;- 1 (satu) lembar PAS Besar Kapal Tunda
    PK.204 / 2 / 4 / KPL.BTM-2016, Tanggal 14 Januari 2016 dari Kabid Kesyahbandaran Kantor Pelabuhan Batam Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan Republik Indonesia;- 1 (satu) lembar Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum Kapal Tunda Baja LL HIU MACAN 03No.
    dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan Republik Indonesia;- 1 (satu) lembar Daftar Anak Buah Kapal (Crew List) Kapal TB LL HIU MACAN 03 dari PT.
    Laut Kementrian Perhubungan Republik Indonesia;- 1 (satu) lembar Surat Laut Tongkang Geladak Baja LL 3006 No : PK.205 / 71228 / SL-PM / DK-16, tanggal 24 Oktober 2016 dari Kepala Subdit Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Direktur Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementrian Perhubungan Republik Indonesia;- 1 (satu) lembar Surat Ukur Internasional (1969) Tongkang Geladak Baja LL 3006 No : 6943 / PPm, tanggal 29 September 2016 dari Kabid Kesyahbandaran Kantor
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 05-08-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 11-12-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1021/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 26 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
HENDRINAWATI LEO, SH
Terdakwa:
DIKSON TUAGAE ALS DIKSON
119 — 39
  • 1 (Satu) lembar SERTIFIKAT KETERAMPILAN ARPA SIMULATOR, Nomor Seri : CP1150114, Nomor Sertifikat : 6200044673020116, atas nama DIKSON TUAGE, yang dilaksanakan oleh : STIP Jakarta, periode tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016, yang dikeluarkan dari Kementerian perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, di tandatangani PRANYOTO, S.PI. MAP, tertanggal 02 Mei 2016.
  • 1 (Satu) lembar SERTIFIKAT KETERAMPILAN RADAR SIMULATOR, Nomor Seri : CP1150215, Nomor Sertifikat : 6200044673030116, atas nama DIKSON TUAGE, yang dilaksanakan oleh : STIP Jakarta, periode tanggal 09 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016, yang dikeluarkan dari Kementerian perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, di tandatangani PRANYOTO, S.PI. MAP, tertanggal 16 Mei 2016.
  • 2(Dua) lembar SERTIFIKAT AHLI OPERATOR RADIO GMDSS, Nomor Seri : CC 034040 B, Nomor Sertifikat : 6200044673G10116, atas nama DIKSON TUAGE, tanggal penerbitan 20 Juni 2016, yang dikeluarkan dari Kementerian perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, di tandatangani Capt. FERRY AKBAR, M.M., tertanggal 20 Juni 2016.
  • 2 (Dua) lembar SERTIFIKAT AHLI NAUTIKA TINGKAT III MANAJEMEN, Nomor Seri : CC 033010 A, Nomor Sertifikat : 6200044673M30216, atas nama DIKSON TUAGE, tanggal penerbitan 02 Agustus 2016, yang dikeluarkan dari Kementerian perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, di tandatangani Capt. FERRY AKBAR, M.M., tertanggal 02 Agustus 2016.
    . : 6200044673MC0216, Sertifikat Keahlian Nomor : 6200044673M30216, atas nama DIKSON TUAGE, tanggal penerbitan 05 Agustus 2021, yang dikeluarkan dari Kementerian perhubungan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, di tandatangani Capt. FERRY AKBAR, M.M., tertanggal 05 Agustus 2016.
    Utrdikeluarkan dari Kementerian perhubungan Republik Indonesia DirektoratJenderal Perhubungan Laut, di tandatangani PRANYOTO, S.PI.
    Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa bahwa proses penerbitansertifikat ketrampilan pelaut di kantor Kementrian Perhubungan RepublikIndonesia Direktorat Jendral Perhubungan Laut, awalnya blangkotersebut di pesan dari bagian umum direktorat jendral perhubungan lautkepada PT. PERURI (Percetakan Uang Republik Indonesia), kKemudiansetelah di cetak oleh PT.
    Republik IndonesiaDirektorat Jendral Perhubungan Laut terdakwa meminta bantuan kepadaDIKSON TUAGE.
    Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, di tandatanganiPRANYOTO, S.PI.
    UtrAgustus 2012, yang dikeluarkan dari Kementerian perhubungan RepublikIndonesia Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, di tandatanganiPRANYOTO, S.PI.
Pengadilan PTTUN MEDAN TUN
Register : 28-05-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 105/B/2021/PT.TUN.MDN
Tanggal 8 Juli 2021 — Pembanding/Penggugat : Lembaga Komunikasi Masyarakat Labuhan Ambarita & Perantau (LKMLAP) Diwakili Oleh : Darman Yosef Sagala
Terbanding/Tergugat I : Bupati Kabupaten Samosir
Terbanding/Tergugat II : Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
54 — 32
  • Pembanding/Penggugat : Lembaga Komunikasi Masyarakat Labuhan Ambarita & Perantau (LKMLAP) Diwakili Oleh : Darman Yosef Sagala
    Terbanding/Tergugat I : Bupati Kabupaten Samosir
    Terbanding/Tergugat II : Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
    EXAUDI SILALAHI,SH ;Masingmasing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil padaKantor Pemerintah Kabupaten Samosir, beralamat di Jl.Raya Rianiate KM.5,5Pangurunan Kabupaten Samosir, berdasarkan Surat Tugas tanggal 22 Halaman 3PUTUSAN NO.161/G/2020/PTUNMDN September 2020 dan Surat Kuasa Khusustanggal 16 Nopember 2020, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING;MENTERI PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT;berkedudukan di JI.
    :HK.201/2/16/DJPD/2017 tertanggal 12 September 2017 tentang Hibah BarangMilik Daerah Berupa Tanah Seluas 7.011 m2 Kepada Kementerian Perhubungan;6.
Pengadilan PN Cikarang Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-01-2022 — Putus : 30-11-2022 — Upload : 17-01-2023
Putusan PN Cikarang Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Ckr
Tanggal 30 Nopember 2022 — Penggugat : YULI RIYANTO Tergugat: PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq KEMENTRIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA - GUBERNUR JAWA BARAT,Cq BUPATI BEKASI - PT. PILAR SINERGI BUMN INDONESIA (PSBI) - PT.KERETA CEPAT INDONESIA CINA (KCIC)
92 — 0
  • Penggugat : YULI RIYANTOTergugat:PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq KEMENTRIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA- GUBERNUR JAWA BARAT,Cq BUPATI BEKASI- PT. PILAR SINERGI BUMN INDONESIA (PSBI)- PT.KERETA CEPAT INDONESIA CINA (KCIC)
Pengadilan PN REMBANG Perdata
Register : 02-01-2019 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 25-01-2019
Putusan PN REMBANG Nomor 2/Pdt.P/2019/PN Rbg
Tanggal 10 Januari 2019 — Pemohon:
Moch. Sakroni
26 — 4
  • RAMA yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftaran Dan Pencatat Balik Nama Kapal Departemen Perhubungan Direktoral Jendral Perhubungan Laut Kantor Administrasi Pelabuhan Tanjung Emas di Semarang telah hilang.
  • Memberikan izin kepada Dirjen Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang untuk menerbitkan Grosse Akta Pengganti terhadap Grosse Akte Pendaftaran Kapal Nomor 302 atas nama KM.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-07-2014 — Upload : 28-10-2015
Putusan PN PALU Nomor 07/PID.SUS/Tipikor/2014/PN Palu
Tanggal 24 Juli 2014 — SYAFRUDIN MAITA, SH., MH.
88 — 34
  • GRAFIS INTERNUSA;--------------------------------------2. 1 (satu) eksemplar Engineers Estimate (EE), pekerjaan survey dan desain pengembangan dermaga liang, dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan.-------------------------------------------3. 1 (satu) eksemplar Laporan Desain Teknis Dermaga Liang, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Dermaga Liang Tahun 2008, dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan;-----4. 1 (satu
    Pekerjaan Pembangunan Dermaga Liang, dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan;----------------------9. 1 (satu) eksemplar data pendukung Kemajuan Pekerjaan Bulanan, bulan Agustus 2010.
    Pekerjaan Pembangunan Dermaga Liang, dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan;-----10. 1 (satu) eksemplar data pendukung kemajuan pekerjaan bulanan, bulan September 2010, pekerjaan Pembangunan Dermaga Liang dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan;-----11. 1 (satu) eksemplar data pendukung kemajuan pekerjaan bulanan, bulan Oktober 2010, pekerjaan pembangunan Dermaga Liang, dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
    Pekerjaan pembangunan Dermaga Liang dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan;-----13. Sertifikat bulanan/mounthly certification (MC), paket pembangunan dermaga liang oleh kontraktor CV.
    Kepulauan;----------------------23. 1 (satu) eksemplar Daftar Kuantitas dan harga dan Back Up Data Pekerjaan Perbaikan Kembali Dermaga Liang, dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan;-------------------------------------------24. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian / kontrak, Nomor 550 / SO / PGW / DISHUBKOMINFO / 2010 tanggal 25 Juni 2010, antara Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan dengan CV.
    SYAFRUDIN MAITA, SH., MH., Kadis Perhubungan, Komunikasi danInformatika Kab. Banggai Kepulauan, selaku PA ; 2. BAYU PAWARTO, ST. PNS pada Dinas Perhubungan, Komunikasi danInformatika Kab. Banggai Kepulauan, selaku PPTK ; 3. Pekerjaan Perencanaan : Kontraktor PT. GRAFIS INTERNUSADirektur Ir. ABDUL BASIRAlamat JIn.
    SYAFRUDIN MAITA, SH., MH., Kadis Perhubungan, Komunikasi dan InformatikaKab. Banggai Kepulauan, selaku PA ;2. BAYU PAWARTO, ST. PNS pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan InformatikaKab. Banggai Kepulauan, selaku PPTK ; 3. Pekerjaan Perencanaan : Kontraktor PT. GRAFIS INTERNUSADirektur Ir. ABDUL BASIRAlamat JIn.
    Dana tersebut menurut Kepala Dinas bukan berasal dari DPADinas Perhubungan melainkan dari pihak lain yang ada di Palu;Bahwa mengenai gambar dari konsultan perencana Saksi tidak tahu, karena semuapekerjaan didasarkan estimate yang dibuat oldh BAYU PAWARTO, ST. selaku PPKdinas perhubungan. Adapun yang bekerja di lapangan untuk perbaikan dermagaadalah warga masyarakat Kecamatan Liang, sedangkan penggunaan dananya jugasudah Saksi buatkan Laporan Pertanggung Jawaban ke Kepala Dinas Perhubungan.
    Banggai Kepulauan TahunAnggaran 2010 yang dimuat dalam DPA Dinas Perhubungan, Komunikasi danInformatika Kab.
    ABDUL BASIR atas itikad baiknya, memenuhi permintaan tersebut dengan melakukantransfer tunai ke rekening pribadi Bendahara Dinas Perhubungan, Komunikasi danInformatika Kab.
Pengadilan PN REMBANG Perdata
Register : 10-06-2015 — Putus : 17-06-2015 — Upload : 22-06-2015
Putusan PN REMBANG Nomor 17/Pdt.P/2015/PN Rbg
Tanggal 17 Juni 2015 — - MOCHAMAD NUR ACHLIS
83 — 40
  • MITRA MINA SAMUDRA Nomor Grosse Akte Pendaftaran 5507 tanggal 24 April 2003 dengan surat ukur nomor 314/Gc tanggal 15 Oktober 2002 dengan panjang 16, 58 meter, lebar 6,00 meter, dalam 1,50 meter, isi kotor 30, isi bersih 18 tanda selar GT. 30 No. 314/Gc yang di keluarkan Departemen Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, atas nama pemilik H.
    Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rembang untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Pejabat Departemen Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Mas Semarang untuk menerbitkan Grosse Akte Hipotik Kapal pengganti;4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 164.000,- (seratus enam puluh empat ribu rupiah);
    Rembang pada hariRabu tanggal 27 Mei 2015;3 Bahwa atas kehilangan Grosse Akte Hipotik Kapal tersebut pemohon telahmelaporkan ke Kepolisian Sektor Rembang pada tanggal 3 Juni 2015;4 Bahwa pemohon juga telah mengurus akta pengganti yang hilang tersebutdi Departemen Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut KantorAdministrator Pelabuhan Tanjung Mas Semarang tetapi di syaratkanadanya penetapan dari pengadilan;5 Bahwa oleh karena itu pemohon mengajukan permohonan ini;6 Bahwa pemohon bersedia menanggung
    MITRAMINA SAMUDRA Nomor Grosse Akte Pendaftaran 5507 tanggal24 April 2003 dengan surat ukur nomor 314/Gc tanggal 15 Oktober2002 dengan panjang 16, 58 meter, lebar 6,00 meter, dalam 1,50meter, isi kotor 30, isi bersih 18 tanda selar GT. 30 No. 314/Gcyang di keluarkan Departemen Perhubungan Direktorat JendralPerhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung MasSemarang, atas nama pemilik H.
    Moch Nur Achlis berkedudukandi Jalan Nelayan No. 29 Desa Tasikagung RT 04/RW 01Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang telah hilang dalamperjalanan dari Desa Sumberjo sampai dengan TPI TasikagungRembang pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015;3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rembang untukmengirimkan salinan penetapan/putusan kepada PejabatDepartemen Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan LautKantor Administrator Pelabuhan Tanjung Mas Semarang untukmenerbitkan Grosse Akte Hipotik Kapal pengganti
    pada hari Rabutanggal 27 Mei 2015;Bahwa atas kehilangan Grosse Akte Hipotik Kapal tersebut pemohon telahmelaporkan ke Kepolisian Sektor Rembang pada tanggal 3 Juni 2015;Bahwa pemohon juga telah mengurus akta pengganti yang hilang tersebutdi Departemen Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut KantorAdministrator Pelabuhan Tanjung Mas Semarang tetapi di syaratkan adanyapenetapan dari pengadilan;Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil permohonannya, Pemohontelah mengajukan bukti surat yang diberi
    Moch NurAchlis berkedudukan di Jalan Nelayan No. 29 Desa Tasikagung RT 04/RW O01 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang telah hilang dalamperjalanan dari Desa Sumberjo sampai dengan TPI Tasikagung Rembangpada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015;3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rembang untuk mengirimkansalinan penetapan ini kepada Pejabat Departemen Perhubungan DirektoratJendral Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung MasSemarang untuk menerbitkan Grosse Akte Hipotik Kapal pengganti
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata
Register : 28-05-2018 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 23-12-2021
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 49/Pdt.P/2018/PN Tjk
Tanggal 5 Juni 2018 — Pemohon:
Hi. KARNADI
17 — 0

  • MENGADILI

    • Mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
    • Menetapkan memerintahkan Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada Kantor Pelabuhan Panjang untuk memberikanGrosse akte baru sebagai PenggantiGrosse Akta Kapal Nomor. 77 tangggal 16 Desember 2005 yang hilang;
    • Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
Pengadilan PN PEKALONGAN Perdata
Register : 29-01-2018 — Putus : 05-02-2018 — Upload : 26-07-2018
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 13/Pdt.P/2018/PN Pkl
Tanggal 5 Februari 2018 — Pemohon:
H. Cartisa
26 — 6

  • M E N E T A P K A N:

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon
    2. Menetapkan Grosse Akta Kapal KM ANDORA dengan Grosse Akta Pendaftran No. 2417 tanggal 28 Juli 2004, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 1919/Da, tanggal 26 Juli 2004 dengan panjang 15.43 meter, lebar 4.05 meter, dalam 1.73 meter, isi kotor (GT) 20, isi bersih (NT) 12, tanda selar GT 20 No. 1519/da yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan
    Yos Sudarso Rt.01/Rw.04 Kelurahan Paoman Kecamatan Indramayu berkedudukan di kabupaten Indramayu telah hilang dalam perjalanan dari Cirebon menuju ke Pekalongan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018;
  • Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Pejabat Departemen Perhubungan Direktorat Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Cirebon untuk menerbitkan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Pengganti;
Pengadilan PN BALIGE Perdata
Register : 02-09-2020 — Putus : 02-06-2021 — Upload : 27-09-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 75/Pdt.G/2020/PN Blg
Tanggal 2 Juni 2021 — Penggugat:
1.PAHALA SIRAIT
2.RAMSION BERUTU
Tergugat:
2.PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
3.KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI cq DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA RI cq KEPALA BANDAR UDARA DR. FERDINAND LUMBANTOBING PINANDSORI KABUPATEN TAPANULI TENGAH
Turut Tergugat:
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TOBA
4.CAMAT KECAMATAN AJIBATA
5.KEPALA DESA PARDAMEAN SIBISA
54 — 53
  • Penggugat:
    1.PAHALA SIRAIT
    2.RAMSION BERUTU
    Tergugat:
    2.PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
    3.KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI cq DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA RI cq KEPALA BANDAR UDARA DR. FERDINAND LUMBANTOBING PINANDSORI KABUPATEN TAPANULI TENGAH
    Turut Tergugat:
    3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TOBA
    4.CAMAT KECAMATAN AJIBATA
    5.KEPALA DESA PARDAMEAN SIBISA
    Bahwa kedudukan Tergugat II di Bandar Udara Sibisa adalahsebagai Unit Penyelenggara Bandar Udara di Lingkungan DirektoratJenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan yang beradadan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udarasebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor UnitPenyelenggara Bandar Udara sebagaimana diubah terakhir denganPeraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2018.
    Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2018.
    Kedudukan Tergugat II di BandarUdara Sibisa adalah sebagai Unit Penyelenggara Bandar Udara di LingkunganDirektorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan yangberada dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udarasebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit PenyelenggaraBandar Udara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan MenteriPerhubungan Nomor PM 8 Tahun 2018;Halaman 103 dari 147 Putusan
    Demikian pula Kementerian Perhubungan Republik Indonesia CqDirektorat Jenderal Perhubungan Udara Republik Indonesia Cq Kepala Bandar UdaraDr.
    Udara;Bahwa kedudukan Tergugat II di Bandar Udara Sibisa adalah sebagai UnitPenyelenggara Bandar Udara di Lingkungan Direktorat Jenderal PerhubunganUdara Kementerian Perhubungan yang berada dan bertanggung jawab kepadaDirektur Jenderal Perhubungan Udara sebagaimana diatur dalam PeraturanMenteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang Organisasi dan TataKerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana diubah terakhirdengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2018.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 14-12-2017 — Putus : 21-12-2017 — Upload : 12-06-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 614/Pdt.P/2017/PN Jkt.Utr
Tanggal 21 Desember 2017 — Pemohon:
EDI HALIM
23 — 15
  • >
  • Menerima dan mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
  • Menyatakan bahwa telah hilang dokumen milik Edi Halim pada tanggal 16 Nopember 2017, sebagaimana sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / Surat-surat No.B/692/ XI82017/ Muara Angke, tertanggal 29 Nopember 2017 Berupa Grosse Akte Asli (Akte No.5088) yang dikeluarkan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal dari Kementrian Perhubungan
    • Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Cirebon atas nama kapal KM JAYA SENTOSA milik Edi Halim;
  • Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Kesyahbandaran Utara Tanjung Priok, Kementerian Perhubungan;
  • Memerintahkan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan di Jakarta untuk menerbitkan Grosse Akte atas nama Edi Halim;
  • Membebankan
    Bahwa PEMOHON ingin mendapatkan kembaliDokumen Grosse Akte pada Kantor Kesyahbadaran Utara Tanjung Priok,Kementrian Perhubungan atas nama kapal KM JAYA SENTOSA, namaPemilik Edi Halim;4.
    Direktorat Jendral Perhubungan Laut KantorAdministrator Pelabuhan Cirebon atas nama kapal KM JAYA SENTOSA milikEdi Halim; Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No.13 Tahun2012, untuk menerbitkan kembali Grosse Akte Pendaftaran atas nama kapalKM JAYA SENTOSA yang terdaftar pada Kantor Departemen PerbuhunganDirjen Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan Kepelautan tanggal24 Oktober 2012;2.
    Direktorat Jendral Perhubungan Laut KantorAdministrator Pelabuhan Cirebon atas nama kapal KM JAYA SENTOSA milikEdi Halim; Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No.13 Tahun2012, untuk menerbitkan kembali Grosse Akte Pendaftaran atas nama kapalKM JAYA SENTOSA yang terdaftar pada Kantor Departemen PerbuhunganDirjen Perhubungan Laut Direktorat Perkapalan dan Kepelautan tanggal24 Oktober 2012;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksisaksi tersebut Pemohonmembenarkannya dan Pemohon tidak
    atas permohonanPemohon tentang Penetapan untuk diterbitkannya Grosse Akte (Akte No.5088)yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik nama Kapal dariKementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut KantorAdministrator Pelabuhan Cirebon atas nama kapal KM JAYA SENTOSA atasnama Edi Halim;Menimbang bahwa mengenai Grosse Akte (Akte No.5088) yangdikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik nama Kapal dariKementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut KantorAdministrator
    Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untukmengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Kesyahbandaran UtaraTanjung Priok, Kementerian Perhubungan;4. Memerintahkan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, DirektoratPerkapalan dan Kepelautan di Jakarta untuk menerbitkan Grosse Akte atasnama Edi Halim;5.
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 25-04-2013 — Putus : 30-04-2013 — Upload : 19-12-2013
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 507/Pdt.P/2013/PN.Bpp
Tanggal 30 April 2013 — - IR. PRAMONO DEWO, pekerjaan Pensiunan, beralamat sementara di Jalan Karya Murni No. 11 RT 066 Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON
97 — 5
  • Memberikan izin kepada Kementrian Perhubungan Direktoran Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrasi Pelabuhan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal Balikpapan untuk menerbitkan Salinan yang ke-2 (dua) Grosse Akta Baliknama Kapal Motor ( Tug Boat ) bernama CITRA PERMAI atas nama Pemohon;3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yaitu sebesar Rp. 141.000.- ( seratus empat puluh satu ribu rupiah );-
    507/Pdt.P/2013/PN.Bpp. tanggal 25 April 2013 telah mengemukakan halhal sebagai berikut :e Bahwa Pemohon adalah pemilik Kapal Motor ( Tug Boat) bernama CITRAPERMAI dengan Surat Ukur tanggal 10 Pebruari 2011 Nomor: 1158/IId , berukuran:e Panjang : 17.70 meter;e Lebar : 5.00 meter;e Dalam : 2.28 meter;e Tonase Kotor( GT) : 50.e Tonase Bersih( NT) : 15;e Tanda Selar : GT 50 No. 1158/IId;Sesuai Grosse Akta Balik nama No .904 tanggal 06 Juli 2011 yang diterbitkan olehKementerian ..........Kementerian Perhubungan
    Direktorat Jenderal Perhubungan Laut KantorAdministrator Pelabuhan Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal diBalikpapan;e Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Desember 2012 sekitar jam 14.00 Grosse AktaBaliknama Kapal Motor Pemohon tersebut hilang didaerah Balikpapan dansekitarnya;e Bahwa kehilangan Gorsse Akta Balik Nama Kapal Motor tersebut diatas telahPemohon laporkan ke Polresta Balikpapan, sesuai Surat Tanda Penerimaan LaporanKehilangan Barang No: STPLKB/C1/350/XII/2012 KA SPK C tanggal
    Direktorat JenderalPerhubungan Laut Kantor Administrasi Pelabuhan Pejabat Pendaftar dan PencatatBaliknama Kapal Balikpapan memerlukan adanya penetapan dari Pengadilan NegeriBalikpapan;n Berdasarkan uraianuraian Pemohon tersebut diatas, maka Pemohon mohon KepadaBapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan untuk berkenan memberikanPenetapan kepada Pemohon sebagai berikut :1 Mengabulkan permohonan Pemohon;2 Memberikan izin kepada Kementrian Perhubungan Direktoran JenderalPerhubungan ..........Perhubungan
    DirektoratJenderal Perbuhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan PejabatPendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal di Balikpapan, diberi tandabukti P9;10 Asli Surat Pernyataan atas nama PRAMONO DEWO tertanggal 14 Maret2013, bahwa Grosse Akta Kapal Citra Permai tidak berada dalamtanggungan hutang atau tidak dijaminkan / dialihkan ke pihak lain, diberitanda bukti P10;11 Fotocopy dari fotocopy Surat dari Direktur Jenderal Perhubungan LautDirektur Perkapalan dan Kepelautan ub Kasubdit Tekhnis Radio
    diBalikpapan, maka terhadap permohonan Pemohon yang diajukan oleh Pemohon,16menurut hukum Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk memeriksa danmengadilui......1617mengadili permohonan Pemohon; Menimbang, bahwa terhadap maksud dari permohonan Pemohon yang padapokoknya yaitu oleh karena Grosse Akta Baliknama Kapal yang hilang tersebut sangatdiperlukan untuk kelengkapan dokumen Kapal, maka sebagai persyaratan agar pihakKementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor AdministratorPelabuhan
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-02-2014 — Putus : 24-07-2014 — Upload : 21-04-2015
Putusan PN PALU Nomor No.07/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PL
Tanggal 24 Juli 2014 — SYAFRUDIN MAITA, SH.,MH
71 — 17
  • GRAFIS INTERNUSA;--------------------------------------2. 1 (satu) eksemplar Engineers Estimate (EE), pekerjaan survey dan desain pengembangan dermaga liang, dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan.-------------------------------------------3. 1 (satu) eksemplar Laporan Desain Teknis Dermaga Liang, Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Dermaga Liang Tahun 2008, dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan;-----4. 1 (satu
    Pekerjaan Pembangunan Dermaga Liang, dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan;----------------------9. 1 (satu) eksemplar data pendukung Kemajuan Pekerjaan Bulanan, bulan Agustus 2010.
    Pekerjaan Pembangunan Dermaga Liang, dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan;-----10. 1 (satu) eksemplar data pendukung kemajuan pekerjaan bulanan, bulan September 2010, pekerjaan Pembangunan Dermaga Liang dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan;-----11. 1 (satu) eksemplar data pendukung kemajuan pekerjaan bulanan, bulan Oktober 2010, pekerjaan pembangunan Dermaga Liang, dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
    Pekerjaan pembangunan Dermaga Liang dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan;-----13. Sertifikat bulanan/mounthly certification (MC), paket pembangunan dermaga liang oleh kontraktor CV.
    Kepulauan;----------------------23. 1 (satu) eksemplar Daftar Kuantitas dan harga dan Back Up Data Pekerjaan Perbaikan Kembali Dermaga Liang, dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan;-------------------------------------------24. 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian / kontrak, Nomor 550 / SO / PGW / DISHUBKOMINFO / 2010 tanggal 25 Juni 2010, antara Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan dengan CV.
    SYAFRUDIN MAITA, SH., MH., Kadis Perhubungan, Komunikasi danInformatika Kab. Banggai Kepulauan, selaku PA ; 2. BAYU PAWARTO, ST. PNS pada Dinas Perhubungan, Komunikasi danInformatika Kab. Banggai Kepulauan, selaku PPTK ; 3. Pekerjaan Perencanaan : Kontraktor PT. GRAFIS INTERNUSADirektur Ir. ABDUL BASIRAlamat JIn.
    SYAFRUDIN MAITA, SH., MH., Kadis Perhubungan, Komunikasi dan InformatikaKab. Banggai Kepulauan, selaku PA ;2. BAYU PAWARTO, ST. PNS pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan InformatikaKab. Banggai Kepulauan, selaku PPTK ; 3. Pekerjaan Perencanaan : Kontraktor PT. GRAFIS INTERNUSADirektur Ir. ABDUL BASIRAlamat JIn.
    Dana tersebut menurut Kepala Dinas bukan berasal dari DPADinas Perhubungan melainkan dari pihak lain yang ada di Palu;Bahwa mengenai gambar dari konsultan perencana Saksi tidak tahu, karena semuapekerjaan didasarkan estimate yang dibuat oldh BAYU PAWARTO, ST. selaku PPKdinas perhubungan. Adapun yang bekerja di lapangan untuk perbaikan dermagaadalah warga masyarakat Kecamatan Liang, sedangkan penggunaan dananya jugasudah Saksi buatkan Laporan Pertanggung Jawaban ke Kepala Dinas Perhubungan.
    Banggai Kepulauan TahunAnggaran 2010 yang dimuat dalam DPA Dinas Perhubungan, Komunikasi danInformatika Kab.
    ABDUL BASIR atas itikad baiknya, memenuhi permintaan tersebut dengan melakukantransfer tunai ke rekening pribadi Bendahara Dinas Perhubungan, Komunikasi danInformatika Kab.
Pengadilan PN MEMPAWAH Perdata
Register : 03-01-2024 — Putus : 18-01-2024 — Upload : 23-01-2024
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Mpw
Tanggal 18 Januari 2024 — Pemohon:
PT. Pelayaran Baharimas Kalimantan Permai
10 — 4

  • MENETAPKAN:

    1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
    2. Menyatakan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor : 1014 tanggal 9 November 1993 yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Pontianak Pejabat Pendaftaran Dan Pencatat Balik Nama Kapal dengan surat ukur Nomor 379/HHa tanggal 27 Mei 1992 dengan Panjang : 17,17 meter, Lebar : 5,82 meter, Dalam : 2,70 meter,
    Tonase Kotor (GT) : 100, Tonase Bersih (NT) : 60, Tanda Selar : GT.100 No.379/HHa yang dibuat di Pontianak dalam tahun 1990 dilengkapi dengan mesin induk merek Yanmar 400pk yang dipergunakan dalam pelayaran dilaut milik PT.Pelayaran Baharimas Kalimantan yang dipergunakan dalam pelayaran dilaut telah hilang karena tercecer pada tanggal 14 November 2023;
  • Memerintahkan dan memberi izin kepada Kantor Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran Dan
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 10-05-2022 — Putus : 30-05-2022 — Upload : 07-06-2022
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 115/Pdt.P/2022/PN Bpp
Tanggal 30 Mei 2022 — Pemohon:
ALIF SASETYO
112 — 30

  • MENETAPKAN:

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
    2. Menyatakan bahwa Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 250 tanggal 29 Oktober 2022, dengan Nama PETROSEA TANTANGAN I eks JAYA 188 yang di keluarkan oleh Kantor Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal dengan Nama Pemilik PT.PETROSEA yang berkedudukan di Jakarta telah hilang karena tercecer
    Yang di terbitkan oleh Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) kelas I Balikpapan adalah SAH dan berharga;
  • Memerintahkan kepada pejabat Kantor Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan, Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal untuk menerbitkan Grosse Akta Pengganti pendaftaran Kapal dengan nama kapal PETROSEA TANTANGAN I eks JAYA 188;
  • Membebankan ongkos perkara kepada Pemohon yang
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 23-11-2023 — Putus : 13-12-2023 — Upload : 14-12-2023
Putusan PN BATAM Nomor 605/Pdt.P/2023/PN Btm
Tanggal 13 Desember 2023 — Pemohon:
PT. PELAYARAN INDONESIA HUAHUI INTERNASIONAL
76 — 0
  • PELAYARAN INDONESIA HUAHUI INTERNASIONAL yang berkedudukan di Kota Batam, di Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam Pejabat Pendaftar dan Pencatatan Balik Nama Kapal di Batam;
  • Memerintahkan kepada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam Pejabat Pendaftar dan Pencatatan Balik Nama Kapal di Batam agar menerbitkan kembali pengganti asli
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 01-05-2017 — Putus : 27-04-2018 — Upload : 13-07-2018
Putusan PN AMBON Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb
Tanggal 27 April 2018 — Nama Lengkap : PAULUS MIRU, SH; Tempat Lahir : Lelang, Kab. Maluku Barat Daya; Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 13 Mei 1971; Jenis Kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal : Jl. Tiakur Kelurahan Tiakur, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya; Agama : Kristen Protestan; Pekerjaan : PNS (Sekretaris DPRD Kab. Maluku Barat Daya); Pendidikan : S1 (Stara Satu);
416 — 0
  • ,- Register Surat Perintah Me(SPM) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika nilai 1 Jan.2012 sld 31 Des.2012Rp.4.045.762.800,00,- Register SP2D Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatik,- periode:1 Jan.2012 sld 31 Des.2012, nilai Rp.3.531.910.096,7339) Dokumen foto copy berisi:- Register Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika periode: 1 Jan-2013 sld 31 Des.2013, nilai Rp.15.933.551.200,00,- Register Surat
    Perintah Me(SPM) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika periode : 1 Jan.2013 sld 31 Des.2013, nilai Rp.15.933.551.200,00,- Register SP2D Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika periode : 1 Jan.2013 sld 31 Des.2013, nilai Rp.12.999.503.994,1340) Dokumen asli yang berisi :- Surat Perintah Pencairan Dana SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Nomor : 311SP2DIDISHUBKOMINI2012 tanggal 16 Agustus 2012 nilai Rp. 3.401.262.824,00- Surat Perintah
    Pencairan Dana SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Nomor : 59/SP2DIDISHUBKOMINI2012 tanggal 18 Desember 2012 nilai Rp. 130.647.272,73 - Surat Perintah Pencairan Dana SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Nomor : 125/SP2D/BUD/I11/2013 tanggal 25 Maret 2013 nilai Rp. 91.453.090,924.122.742.817,47- Surat Perintah Pencairan Dana SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Nomor : 5201SP2DlBUDN1112013 tanggal 2 Juli 2013
    Provinsi Maluku dengan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) Tahun2013;49) Foto copy yang dilegalisir Surat Bupati Maluku Barat Daya kepada Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Nomor: 553/246/2014 tanggal 21 Oktober 2014;50) Foto copy dokumen Kesepakatan bersama antara Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Kab.Maluku Barat Data Tentang Pembangunan dan Pengembangan Bandar Udara Baru di MOA Lakor Kabupaten Maluku
    UdaraKementerian Perhubungan RI yang terdiri dari :- Surat Usulan Revisi Gambar Sisi Udara (Runway) Bandara MOA dad Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab.Maluku Barat Daya Nomor : 552~372I2012 tanggal 01 Juli 2012 kepada Direktur Teknik Bandara Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI;- Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jenderal Pefiubungan Udara Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya Provinsi Maluku Tentang Pembangunan
Pengadilan PN POSO Perdata
Register : 22-02-2018 — Putus : 24-07-2018 — Upload : 28-08-2018
Putusan PN POSO Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Pso
Tanggal 24 Juli 2018 — Kepala Balai Wilayah Sungai BWS Sulawesi III
2.Menteri Perhubungan RI Cq. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah Cq. Kepala Dinas Perhubungan Poso
3.Bupati Poso Cq. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman Daerah Kabupaten Poso
4.Camat Poso Pesisir
55 — 10
  • Kepala Balai Wilayah Sungai BWS Sulawesi III
    2.Menteri Perhubungan RI Cq. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah Cq. Kepala Dinas Perhubungan Poso
    3.Bupati Poso Cq. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman Daerah Kabupaten Poso
    4.Camat Poso Pesisir
    Menteri Perhubungan RI. Cq. Kepala Dinas Perhubungan ProvinsiSulawesi Tengah Cq. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Poso,di Poso.Selanjutnya disebut sebagai Tergugat Il;Dalam Perkara ini,Nama : OCTOVIANUS LEBANG, SE.NIP >: 19631012199112 1 001Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kab. PosoAlamat : JI. Jenderal Sudirman Poso Putusan Nomor 20/PDT.G/2018/PN PSO Page 4Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas PerhubunganKab. Poso, yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa; dan3.
    Tergugattergugat, sejak bulan oktober 2015 telahmenjanjikan pembayaran kepada masingmasing pemilik hak atas lahantanah kebun, dengan menunjukkan hasil penelitian dan pengukuranatas lahan tanah kebun dan tanaman yang terkena areal/kawasanpembuatan Tanggul Penahan Abrasi/Normalisasi Sungai dan akansegera dibayarkan ganti ruginya kepada masingmasing pemilik hak.Bahwa para Penggugat sangat percaya baik kepada Tergugat IV CamatPoso Pesisir, Tergugat IIl Dinas Perumahan dan Penataan Wilayah,Tergugat II Dinas Perhubungan
    Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah Cq.Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Poso, dimana kedudukanhukum Menteri Perhubungan RI adalah Pemerintah Pusat / Instansivertikal, sedangkan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Poso adalahOrganisasi Perangkat daerah (OPD) yang secara kelembagaan tidakbertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan RI, demikian jugasecara kelembagaan tidak bertanggung jawab kepada Kepala DinasPerhubungan Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga dengan demikianPenggugat keliru
    Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah Cq.
    Kepala DinasPerhubungan Kabupaten Poso, dimana kedudukan hukum MenteriPerhubungan RI adalah Pemerintah Pusat / Instansi vertikal, sedangkan KepalaDinas Perhubungan Kabupaten Poso adalah Organisasi Perangkat daerah(OPD) yang secara kelembagaan tidak bertanggung jawab kepada MenteriPerhubungan RI, demikian juga secara kelembagaan tidak bertanggung jawabkepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah, sehinggadengan demikian Penggugat keliru atau salah sasaran terhadap pihak yangseharusnya