Irian Bhakti danOLIVA REGINA CLARA dimana tidak terdapat tumpang tindih sertifikat antaraSHGB no.00783/2007 dan SHM no.00605/2013; Final objek gugatan menimbulkan akibat hukum yang definitif yaitu memberikanlegalitas yang menerangkan letak sebidang tanah tidak terdapat tumpang tindihkepemilikan sertipikat antara milik PENGGUGAT dan SHM NO.00605/2013 An.OLIVA REGINA CLARA; 222220c2nnececnecee ce ceecccee cee neeceneeeeeececeenecesHalaman 5 dari 79 halaman Putusan Nomor: 16/G/2014/PTUN JPR.e Menimbulkan

V1I/2014, tanggal 11 April 2014 yang menetapkantidak terdapat tumpang tindih sertipikat antara Sertipikat Hak Gunabangunan (SHGB) No. 00783/2007 an. PD. Irian Bhakti Irian Jayadan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00605/2013 an. Oliva ReginaClara, bahwa PENGGUGAT memiliki alas hak kepemilikan berupaSertipikat HGB No. 00783/2007 an. PD.

Bahwa menurutnalar seharusnya diterbitkan surat yang berisi tentang keadaankedua sertifikat yang tumpang tindih akan tetapi ternyataHalaman 12 dari 79 halaman Putusan Nomor: 16/G/2014/PTUN JPR.TERGUGAT menyatakan bahwa sertipikat milik PENGGUGATtidak tumpang tindih dengan sertipikat milik Oliva Regina Clara; .

, pemanfaatan, penggunaan, penguasaan dantumpang tindih pemilikan tanah sesuai diatur dalam pasal 26 ayat (1),(2) dan (3)Peraturan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.Sehingga tidak terpenuhi unsur Tindakan Hukum Tata Usaha negara, konkrit,individual dan final serta belum dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.Halaman 48 dari 79 halaman Putusan Nomor: 16/G/2014/PTUN JPR.Menimbang,

(seratus tujuh puluh enammeter persegi) atas nama Oliva Regina Clara (Bukti: T5 = T.lllinterv2) yangmenekankan bahwa tidak terdapat tumpang tindih terhadap kedua sertipikattersebut; Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa tersebut pada dasarnyamerupakan surat balasan Tergugat terhadap Surat Permohonan KepalaKepolisian Resort Jayapura No.

Bahwa tindakan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan KotaPekanbaru) yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.18675Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru,tanggal 29 Maret 2012, Surat Ukur No. 01097/2010, tanggal 31 Mei2010, luas 8.713 M2 atas nama Wamin Abdul Kadir. bidang tanahnyamenunjukkan tumpah tindih dengan Peta Bidang Tanah berdasarkanHalaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor: 5/G/2020/PTUN.PBRSertipikat Hak Milik No.00665 atas nama Penggugat dengan SuratUkur No. 00876/2018

Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak MilikNo.18675 Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, KotaPekanbaru, tanggal 29 Maret 2012, Surat Ukur No. 01097/2010,tanggal 31 Mei 2010, luas 8.713 M2 atas nama Wamin Abdul Kadiryang menunjukkan bidang tanahnya menjadi tumpang tindih atau(Overlepe) dengan bidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik atasnama Penggugat sebatas dan seluas + 4.690 M2 ;.

Keputusan Tata Usaha yang digugat itu bertentangan dengan asasasas umumpemerintahan yang baik;Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN.PBR9.Bahwa terbit objek sengketa yang menunjukkan bidang tanahnyamenjadi tumpang tindih atau (Overlepe) dengan bidang tanahberdasarkan SHM No. 00665 atas nama Penggugat, hal inimenujukan situasi bidang tanah yang saling tumpang tindih denganSHM Sertifikat Hak Milik lain tindakan hukum administrasi yangdilakukan oleh Tergugat atas objek sengketa yang

Devriza Jurnalis ;Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut tumpang tindih adalahorang yang akan membeli Drg. Devriza Jurnalis tersebut ;Bahwa setahu saksi, Drg.

Bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan ke3, Hari Selasa tanggal 14 April2020, Majelis Hakim meminta keterangan kepada Tergugat mengenalapakah ada tumpang tindih antara tanah milik Penggugat dengan tanahmilik Wamin Abdul Kadir (pemegang sertpikat objek sengketa), danTergugat mengakui adanya tumpang tindih antara tanah milik Penggugat(Drg.Devriza Jurnalis) dan tanah milik Wamin Abdul Kadir (pemegangHalaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor : 5/G/2020/PTUN.PBRsertipikat objek sengketa) (vide bukti P5, dan

Final ;Bahwa SHM No. 385/Sentul dan SHM No. 309/Sentul yang dibuat danditerbitkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifatfinal, karena surat keputusan Tergugat telah menimbulkan akibat hukum, yangmerugikan secara langsung kepada Penggugat, yaitu akibat adanya keputusanTergugat, terjadi tumpang tindih atas tanah SHM No. 3/Sentul atas namaHendrawan Subiana (dahulu atas nama Adul bin Idin) sesuai Gambar Situasi No.32/1976, luas 11.443 M2, (selanjutnya disebut SHM No. 3/Sentul)

Putusan Nomor 122 K/TUN/2014suatu penolakan Keputusan Tata Usaha Negara. kepentingan semacam itu dapatbersifat material atau immaterial, individual atau umum (kolektif) (vide bukuIndroharto, SH., Usaha Memahami UndangUndang Tentang Peradilan Tata UsahaNegara Buku II, hal. 37) ;Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa, maka Penggugat dirugikan karenakeputusan yang dikeluarkan Tergugat tumpang tindih dengan tanah Sertipikat HakMilik No. 3/Sentul, seluas + 11.443 M2, dahulu atas nama Adul bin Idin

dansekarang atas nama Hendrawan Subiana yang telah diterbitkan terlebih dahulu, yaitupada tahun 1976 dan kemudian dibeli oleh Penggugat pada tahun 1995, berdasarkanRisalah Lelang Tgl. 26 September 1995 No. 93/199596 ;Bahwa dengan demikian maka kepentingan Penggugat dalam hal ini yakniPenggugat mengalami kerugian secara materiil, karena diatas tanah hak miliknya,yaitu berdasarkan SHM No. 3/Sentul, ternyata telah diterbitkan objek sengketa olehTergugat atas nama pihak lain yang mengakibatkan tumpang tindih

Karena itu sekali lagi kedua objeksengketa tersebut, harus dinyatakan batal demi hukum atau tidak sah ;Keputusan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan ;Surat keputusan tersebut bertentangan dengan syarat dan prosedur yang ditentukanoleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah ;a Tentang tanah SHM No. 385/Sentul dan SHM No.309/Sentul, tumpang tindih dengan SHM No. 3/Sentul a/n Hendrawan Subiana (Penggugat) ;Bahwa Tergugat telah keliru dengan menerbitkan

Putusan Nomor 122 K/TUN/2014Dalam kasus ini, Tergugat dalam menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara yangdimaksud, tidak melakukan pengujian secara formal dan material, oleh karena ituobjek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut menjadi tidak sah ;Kelalaian Tergugat karena tidak memenuhi persyaratan formal dan materil tersebutmembawa kerugian terhadap Penggugat, sehingga tumpang tindih dengan tanahSHM No. 3/Sentul seluas + 11.443 M2.

karena dalam keputusan tersebut jelasdiperuntukan kepada nama yang tertera dalam sertipikat pengganti tersebut; Bahwa Sertipikat Hak Milk No. 122, Sertipikat Hak Milk No. 167, Sertipikat HakMilk No. 168 dan Sertipikat Hak Milk No. 170, yang dibuat dan diterbitkan olehtergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final, karena SuratKeputusan Tergugat telah menimbulkan akibat hukum, yang merugikan secara langsungkepada Penggugat, yaitu akibat adanya keputusan Tergugat, terjadi tumpang tindih

Dengan demikian makasangat jelas dan terang, Penggugat memiliki kepentingan sebagaimana dimaksud dalamundangundang; += + 222 nnn 2 on nnn nne on one nnn oeBahwa kepentingan Penggugat yang dirugikan dengan adanya keputusan Tergugattersebut yakni tergugat menerbitkan objek sengketa menutupi dan tumpang tindih dengansebagian tanah dalam Sertipikat Hak Milik No. 36/Cipayung; Dengan demikian, maka sangat beralasan gugatan ini diajukan karena terbuktibahwa Penggugat sebagai orang pribadi yang berkepentingan

Adapun harga tanah Sertipikat Hak Milk No. 36, DesaCipayung, telah disepakati bersama dan telah dibayarkan lunas oleh Penggugatsebagaimana tercantum dalam Akta Ikatan Jual Beli No. 06, serta akta tersebutsekaligus merupakan bukti kwitansi pembayaran Sertipikat Hak Milk No. 36, DesaCAPS VUHEY sss esses eeBahwa dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat maka Penggugat sangatdirugikan karena objek sengketa tersebut tumpang tindih dengan sebagian tanahSertipikat Hak Milik No. 36/Desa Cipayung

Selain itu, saat ini Penggugat tidakdapat melakukan perbuatan hukum atas tanah tersebut termasuk balik nama, karena statustanah yang masih tumpang tindih; PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN; 2ee eeeBahwa untuk menghindari kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugatyang telah menerbitkan objek sengketa dan untuk mencegah agar tanahtanah tersebut tidakdialhkan kepada pihak ketiga melalui jualbeli, agunan maupun tindakan hukum lainnya olehpemegang sertipikat tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal

Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat maka Penggugatsangat dirugikan karena objek sengketa tersebut tumpang tindih dengansebagian tanah Sertipikat Hak Milik No. 36/ Desa Cipayung seluas + 10.311m?. Perbuatan Tergugat juga mengakibatkan Penggugat kehilangan sebagiantanah tersebut dan tidak dapat menikmati manfaat dari kepemilikan tanahtersebut. ; ~ ~ 22

ADANYA TUMPANG TINDIH :Bahwa seperti apa yang dijelaskan pada bagian a poin 1 s/d 9, danbagian b poin 1 s/d 3 surat keputusan in litis, bahwa Surat Kuasa PertambanganHal. 11 dari 47 hal. Put. No.408 K/TUN/2007yang diberikan kepada Penggugat , telah tumpang tindih dengan KuasaPertambangan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat sebelumnya, masingmasing :a. Keputusan Bupati Raja Ampat No.540/73/2004, tentang Pemberian KuasaPertambangan Eksplorasi, tanggal 26 Maret 2004, kepada PT.

WaigeoNickel Mining ;Bahwa menurut hemat Penggugat , tidaklan semestinya Tergugatmenjadikan masalah tumpang tindih lokasi untuk membatalkan KuasaHal. 12 dari 47 hal. Put.

No.408 K/TUN/2007telah tumpang tindih dengan kuasa pertambangan milik PT. Anugerah SuryaPratama, PT. Anugerah Surya Indotama, PT. Waigeo Nickel Mining, PT. PasificNickel Mining, PT. Berkat Raja Ampat, PT. Berkat Bumi Waigeo, PT. Duta KaryaHarita Tambang, PT. Harita Multi Karya Mineral, sedangkan dalam perkara iniCaretaker/Pejabat Bupati Raja Ampat (Drs.

No.408 K/TUN/200711mengenai sengketa batasbatas Kuasa Pertambangan, melainkankeseluruhan lahan pertambangannya yang tumpang tindih ;Bahwa pertimbangan Judex Factie di atas sangatlah keliru dan olehkarenanya harus ditolak, karena pada bagian Menimbang Surat KeputusanDirjen di atas adalah berbunyi sebagai berikut : "......... agar tidak terjaditumpang tindih wilayah antara pemegang Kuasa Pertambangan (KP)Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan PertambanganBatubara (PKB2B)" ;Bahwa sesuai

dengan bunyi di atas, maka dapat disimpulkan, secarasubstansi tugas Direktur Jenderal Pertambangan Umum No.697.K/29/DDJP/1996 tanggal 31 Desember 1996 adalah penataan batas wilayah dilakukandemi menghindari dan/atau menyelesaikan terjadinya tumpang tindih wilayah(area) pertambangan para Perusahaan dan oleh karenanya maka sudahsemestinya didalam memeriksa dan memutus perkara a quo Judex Factiemenerapkan ketentuan Keputusan Dirjen di atas ;Bahwa berdasarkan SK.

;b Apakah yang menjadi penyebab terjadinya overlap (tumpang tindih) antara tanahsaya SHM No. 471/Sijenjang a.n. Asril Andah dengan tanah hak SHM No.127/Syenjang, GS.01163/1976 dan SHM No. 2/Seidjendjang, GS.00035/1963, karenaseharusnya jika benar telah ada SHM No. 127/Sijenjang, GS.1163/1976 dan SHMNo. 2/Seidjendjang, GS.35/1963, mengapa hal tersebut dibiarkan saja terjadi ketikaawalawal pembuatan sertipikat tanah milik saya pada tahun 2007 2008 tersebut ?

AsrilAndah) ada yang overlap (tumpang tindih) dengan tanah hak SHM No.127/Sijenjang, GS. 1163/1976 yaitu seluas 1.617 m? dan SHM No 2/Sijenjang, GS. 00035/1963 yaitu seluas 40 m?

, dantumpang tindih pula dengan tanah hakSHM No. 2/Sijenjang seluas 40 m7;= Bahwa kemudian dalam amar gugatannya, Penggugat meminta kepada MajelisHakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini agar membatalkan danmencabut SHM No. 127/Sijenjang danSHM No. 2/Sijenjang;= Bahwa sangatlah tidak masuk akal bilaPenggugat menuntut pembatalan ke2(dua) Sertifikat Objek Sengketa sedangkanluasan yang disebutkannya sebagaitumpang tindih itu hanya sebagiankecil dari luasan tanah Sertifikat ObjekSengketa;4 GUGATAN

Materi Eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 ; e Bahwa Gugatan Penggugat melanggar Kompetensi Absolut dikarenakanPenggugat dalam dalil gugatannya pada pokoknya mengemukakanberdasarkan berita acara pengukuran dan peta bidang rekonstruksi SHM No471/Sijenjang, diketahui adanya tumpang tindih (overlap) antara tanah SHMNo 471/Sijenjang atas nama Penggugat dengan tanah SHM No 127/Sijenjangdan Tanah SHM No.2/Sijenjang.

Dari tindakanpengukuran ulang tersebut di temukan adanya tumpang tindih hak atas tanahyang berbatasan tersebut dengan hasil pengukuran dan penghitungannya yaitupertama, tumpang tindih seluas 1.167 M2 antara tanah hak SHM Nomor 471/Sijenjang milik Penggugat dengan tanah hak SHM No. 127/Sijenjang,GS.1163/1976 milik Hengky, kedua tumpang tindih seluas 40 m2 antara tanahhak SHM Nomor 471/Sijenjang milik Penggugat dengan tanah hak SHMNo.2/Sijenjang, GS.35/1963 milik Zefry.

(Tanda bukti tambahan T24) ;Fotokopi peta yang dimiliki oleh orang tua Pemohon (Tanda bukti tambahan T25) ;Fotokopi peta situasi yang menggambarkan bahwa tanah yang dikuasai HENDRIK(orangtua Pemohon bertumpang tindih dengan JENI als LAW BUN HIAN (Tandabukti tambahan T26) ;n Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya danmemperkuat buktibuktinya, Temohon telah mengajukan 3 ( tiga ) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :2 Saksi

HENDRIK als ATI dan ternyata hasilnyabertumpang tindih dengan tanah JENNI LAW als LAW BUN HIAN alsAHIAN ;Bahwa karena gambar tanah saling bertumpang tindih maka berkaspermohonan hak atas tanah yang dimohonkan oleh Sdr. HENDRIK alsATI tidak diproses dan dikembalikan kepada Pemohon ;3. Saksi 3 (Ahli) : M.

hak dari masingmasing pihak yang merasa memiliki tanah tersebut, dan hanyadapat ditentuan oleh pengadilan sesuai dengan petikan putusan ; Bahwa apabila dikaitkan dengan keterangan saksi HLEDIANIS, S.Sos yangmenyatakan bahwa saudara hendrik, (orang tua pemohon) tahun 2007 pernahmengajukan permohonan hak atas tanah akan tetapi diajukan melalui seorang pegawaiBPN (badan Pertanahan Nasional) dan tidak secara resmi mengajukan melalui kantor dansetelah dicocokan dengan data peta induk hasilnya tumpang tindih

(empat ribu dua ratus tujuh puluh lima meterpersegi) tumpeng tindih (Overlap) dengan Sertipikat Hak Milik (GHM) milikTERGUGAT X Nomor : 1391/Desa Cimenyan Luas 2.275M? (dua ribu duaratus tujuh puluh lima meterperseg!), Sertipikat Hak Milik Nomor : 1605/DesaClmenyan Luas 1.050 M?

Ining kemudian dijual lagi kepada Pak Rambert ;Bahwa setahu saksi SHM No.1606 dan SHM 1605 tidak tumpang tindihdengan tanah kepunyaan Penggugat SHM 433, yang tumpang tindih (overlap)itu adalah SHM No.1613, sedangkan yang overlap dengan tanah PenggugatSHM 432 adalah SHM No.1867;. Bahwa saksi baru mengetahui tanah itu ada SHM yang tumpang tindih(overlap) pada tahun 2015 setelah saya datang ke kantor BPN untukmenanyakan Peta bidang yang katanya ada SHM 433 milik Penggugat ;3.

mengenai kedudukan Tergugat dan kedudukanTergugat IV sebagai ahli waris serta adanya tumpang tindih gugatan atasHalaman 107 dari 130 halaman Putusan No.256/Pdt.G/2020/PN.Blbobjek sengketa SHM No. 432/Desa Cimenyan dengan objek sengketapada perkara perdata Nomor 257/Pdt.G/2020/PN.BIb.2.2.

Tergugat X menolak dengan tegas mengenai tumpang tindih SHM No.433/Desa Cimenyan seluas 4.275 m2 dengan SHM No 1391/DesaCimenyan seluas 2.275 m2, SHM No. 1605/Desa Cimenyan seluas 1.050m2, dan SHM No. 1606/Desa Cimenyan seluas 1.225 m2..

Eksepsi Dalam Gugatan Penggugat Kurang PihakBahwa gugatan mendasarkan pada terjadinya sertifikat hak milikdobel/tumpang tindih/overlap maka pihak yang terkait dalam perkaraaquo harus ditarik sebagai pihak, yakni:q. Kutjep Tjitjinb, Drs.

Rusbandi (Saksi2) yang menyatakankalau tanah tersebut tidak tumpang tindih padahal yang seharusnya ikutmenandatangani surat pernyataan tersebut adalah Saksi1 karena tanahHal. 2 dari 8 hal. Putusan No. 24 K/MIL/2016Sdr. Rusbandi (Saksi2) yang dijual kepada Sdr.

Surat Pernyataan saksi1 yang membenarkan bahwa Sporadik PP.46/1997 juncto PMNA/BKPN No. 3 Tahun 1997 Pasal 76 No. 593/12/IlLUTIM/2011 tidak terlapis/tumpang tindih dengan SHM No. M 729 Luas15.759 m? a.n. saksi1 sebanyak 1 (satu) lembar;c. Fotokopi KTP a.n. saksi5 Nomor: 6372064503730003 sebanyak 1 (satu)lembar;d.

Rusbandi yang membenarkanbahwa Sporadik PP. 46/1997 JO PMNA/BKPN No. 3 Tahun 1997 Pasal76 No. 593/12/Il LUTIM/2011 tidak terlapis/tumpang tindih dengan SHMNo. M 729 Luas 15.759 m? a.n. Tricia Cassandra Tjioe;3) 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. Tricia Cassandra Tjioe Nomor:6372064503730003;Hal. 4 dari 8 hal. Putusan No. 24 K/MIL/20164) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga a.n. Tricia Cassandra TjioeNomor: 63720625061 20002;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;4.

Panglima Sudirman ( Depan Masjid Agung Kediri) dantidak lama kemudian terdakwa datang menghampiri saksi laluberkata " Yang butuh makan bukan kamu saja " selanjutnya saksijawab " Lha orangnya memanggil says " ;Bahwa setelah dijawab demikian terdakwa marah lalu terjadiperkelahian dan bergumul ditanah saling tindih kemudian saksimengetahui terdakwa mengambil sebuah palu kecil yang terbuatdari besi bergagang kayu dari batik bajunya kemudian palu tersebutdipukulkan kearah kepala saksi bagian belakang

Damanuritelah dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan slat berupa palukecil terbuat dari besi ;Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah korban danterdakwa bergumul ditanah sating tindih lalu saksi berusaha meleraikeduannya ;Bahwa saksi melihat korban memegangi kepalanya yang mengalamiluka memar dan luka robek yang mans dari luka tersebutmengeluarkan darah selanjutnya korban berjalan menuju Pos Polisiterdekat ; Bahwa benar, saksi tidak sempat melihat slat yangdigunakan oleh terdakwa untuk

Saja, jikaterdakwa memukul kepalanya dengan slat berupa palu kecil terbuatdari besiBahwa penyebab terjadinya perkelahian dan pemukulan tersebut,saksi tidak mengetahuinya ;Bahwa benar, korban kemudian dibawa ke Rumah= SakitBhayangkara Kediri untuk berobat ; Atas keterangan saksi,terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;3.WAHUYU PRIYONO,memberi keterangan dipersidangan dibawahsumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa saksi mengetahui setelah Korban dan terdakwa bergumulditanah saling tindih

TindakanTergugat menerbitkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor :540/131/2008 telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih atas 2(dua) keputusan Tergugat untuk 1 (satu) areal yang sama seluas +1.219 Hektar.

Bahwa dalam butir 5 gugatannya Penggugat mendalilkan adanyatumpang tindih atau overlapping antara areal Izin Kuasa Pertambangan(KP) Batubara yang dimiliki oleh Tergugat Il Intervensi dengan arealPerkebunan Kelapa Sawit yang dimiliki oleh Penggugat ;2.

Sebab, dalam Petitum(Tuntutan) gugatannya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agarKeputusan Tata Usaha Negara dalam perkara ini dinyatakan tidak sah,sedangkan dalam Posita (Fundamentum Petendi) Penggugat jugamenguraikan adanya tumpang tindih (overlapping) antara izin lokasidan kuasa pertambangan ;Bahwa masalah tumpang tindih (overlapping ) dimaksud bukanlahwewenang Pengadilan Tata Usaha Negara akan tetapi harus dibuktikanterlebih dahulu di Pengadilan Negeri.

Sawit Kaltim Lestari/Penggugat padatanggal 30 Oktober 2008 atas permasalahan tumpang tindih KuasaPertambangan Batubara Tergugat Il Intervensi dengan areal PerkebunanPenggugat karenanya pernyataan Tergugat Il Intervensi tentang tidakadanya tumpang tindih Izin Kuasa Pertambangan Tergugat Il Intervensidengan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Penggugat adalah tidak benar(Bukti P1) ;.

Sedulang RayaNomor : 04/PT.SR/TGR//V/2008 tanggal 15 Mei 2008, sedangkan adanyatumpang tindih di areal lahan perkebunan dan pertambangan tidak samaHal. 63 dari 73 hal. Put. Nomor 406 K/TUN/201054.55.56.57.sekali dipertimbangkan Tergugat, walaupun ada keberatan dariPenggugat" ;Bahwa secara hukum, sebenarnya tidak ada tumpang tindih lahan karenaPT. Sawit Kaltim Lestari (Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat) danPT.

dipengadilan didasarkan suatu alasan yang sah;Bahwa, majelis hakim berusaha untuk menasehatiPenggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga denganTergugat, atas nasehat majelis hakim tersebut kuasa hukumPenggugat akan mencabut perkaranya yang telah terdaftarpada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan denganregister Nomor xxxx/Pdt.G/2011/PA JS tertanggal 5 April2011 dengan alasan Tergugat telah lebih dahulu) = memasukanperkara pada Pengadilan Agama Bekasi, sehingga untukmenjaga agar tidak tumpang tindih

Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa atas nasehat tersebut ternyatadipersidangan kuasa hukum Penggugat menyatakan akanmencabut perkaranya yang terdaftar pada KepaniteraanPengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor xxxx/Pdt.G/2011/PAJS dikarenakan Tergugat telah lebih dahulu) memasukanperkara pada Pengadilan Agama Bekasi dan untuk menghindariadanya putusan yang tumpang tindih;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk mencabutperkaranya tersebut setelah dilakukan pemanggilan terhadapTergugat,

(Overlap) dengan Sertipikat Hak milik Nomor 2736/Kel.ParitPadang, NIB: 29.02.01.01.01834, seluas 269 M2, Surat UkurNomor 821/Parit Padang/2009, Provinsi Kepulauan BangkaBelitung, Kota Bangka, Kecamatan Sungailiat, Kelurahan ParitPadang, Nomor Peta Pendaftaran 48.221169085, yangmerupakan jaminan kredit Penggugat ;Halaman 4 dari 34 halaman, Putusan Nomor 01/G/2018/PTUN.PGP2.Individual :Final :Bahwa dengan ditulisnya adanya tumpang tindih (overlap) antaraSertipikat Hak milik Nomor 2736/Kel.Parit Padang

Parit Padang tumpang tindih (Overlap) dengan Sertipikat Hak MilikNomor 1490/ Parit Padang;Bahwa sejak diketahui surat keterangan pendaftaran tanah tersebut olehPenggugat pada tanggal 9 September 2018, maka pada saat gugatan aquodidaftarakan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pangkal Pinang masihdalam tenggang waktu 90 hari dan karenanya, gugatan a quo telah memenuhiunsur pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 & UndangUndang No. 51Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa Penggugat

Parit Padang tumpang tindih (Overlap)dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1490/ Parit Padang,Bahwa kemudian melalui surat resmi, Penggugat meminta penjelasan/Klarifikasi kepada Tergugat mengenai maksud dari isi Surat KeteranganPendaftaran Tanah No. 69/5.19.01/IX/2018 tanggal 9 November 2018 tersebut,yang mana pada saat pengecekan awal dan pada saat pemasangan HakTanggungan tidak ada tumpang tindih (overlap) terhadap Sertipikat Hak milikNomor 2736/Kel.Parit Padang, NIB: 29.02.01.01.01834, seluas 269

, Surat Ukur Nomor 821/ParitPadang/2009, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kota Bangka, KecamatanSungailiat, Kelurahan Parit Padang, Nomor Peta Pendaftaran 48.221169085tumpang tindih (Overlap) dengan Sertipikat Hak Milik No. 1490/ Desa ParitPadang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, tanggal 31 Mei 1994 denganluas 271 M2?

., dst , maka secara hukumTergugat tidak dapat lagi menyatakan Sertipikat Hak milik Nomor 2736/Kel.ParitPadang, NIB: 29.02.01.01.01834, seluas 269 M2, Surat Ukur Nomor 821/ParitPadang/2009, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kota Bangka, KecamatanSungailiat, Kelurahan Parit Padang, Nomor Peta Pendaftaran 48.221169085tumpang tindih (overlap) dengan Sertipikat Hak Milik No. 1490/ Desa ParitPadang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, tanggal 31 Mei 1994 denganluas 271 M2 (dua ratus tujuh puluh satu

Putusan Nomor 96 PK/TUN/2014Pertanahan Nasional Palangkaraya untuk melakukan pengukuran pengembalianbatas/penetapan batas atas tanahtanah Penggugat.4 Bahwa karena adanya permintaan Penggugat kepada Badan PertanahanPalangkaraya, dilakukanlah pengukuran terhadap tanahtanah hak milik Penggugatsehingga diketahui akan adanya indikasi tumpang tindih dengan sertifikat lain,sebagaimana dari berita acara pengukuran pengembalian batas/penetapan batas danpeta bidang tanah dari Badan Pertanahan Nasional Palangkaraya

tanggal 30November 2012.5 Bahwa dari berita acara pengukuran dari Badan Pertanahan Nasional Palangkaraya,baru Penggugat mengetahui adanya tumpang tindih tanah hak milik Penggugatdengan :a SHM.11502 Tahun 2012 Desa Menteng tanggal 8 November 2012 atas namaWilliam, SE.

SHM.11502, SHM.11503,SHM.11504, SHM.11505 telah mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi Penggugatakan keadaan tanah hak milik Penggugat karena tumpang tindih dengan tanah hak milikorang lain.Asas tertib penyelenggaraan negara yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dankeseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara, dalam perkara ini Tergugattelah menerbitkan empat (4) produk Sertifikat Hak Miulik yang masingmasingmempunyai batasbatas tanah yang saling tumpang tindih antara satu dengan

Khusus tentang pengakuanpara pihak vide UU PTUN Pasal 100 ayat (1) huruf d.Pada waktu pemeriksaan sidang Judex Facti (PTUN Palangka Raya), Tergugat(Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya) dalam surat jawabannya secara jujurMENGAKUI bahwa TERJADINYA TUMPANG TINDIH PENERBITANSERTIFIKAT HAK MILIK PENGGUGAT DENGAN SERTIFIKAT HAK MILIKTERGUGAT II INTERVENSL, karena atau disebabkan :2.1 Pengukuran dan Pemetaan era PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran TanahPendaftaran tanah di Indonesia dilaksanakan

Yani);Bahwa peta sengketa tanggal 29 Januari 2015 yang dibuat TURUTTERGUGAT Il tidak bersesuaian dengan sumber pembuatan petasengketa tersebut dalam hal ini Peta Situasi Jalan Sukamaju produkTURUT TERGUGAT I, dan Peta Situasi atau Gambar Situasi yang adadalam Sertipikat Prona tahun 1988 diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT I,dalam hal ini terjadinya pergeseran posisi Sertipikat yang mengakibatkanmenjadi tumpang tindih dengan tanah Para Penggugat.

Adapun putusan dari gugatan tersebut tidakdapat diterima karena bukan kriteria dari KTUN melainkan surat jawabandari TURUT TERGUGAT II.Bahwa kemudian warga Sukamaju mengajukan gugatan ke PengadilanTata Usaha Negara Banjarmasin yang teregister No.19/G/PTUN.BJM atasPeta Sengketa yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT Il, kemudiandalam sidang persiapan dilakukanlah pemeriksaan setempat dan hasil daripemeriksaan setempat adanya tumpang tindih kepemilikan, setelah itudisarankan oleh Majelis Hakim untuk

mengubah objek gugatan kesertipikat, karena Peta Sengketa bukan merupakan kriteria KTUN.Kemudian dalam gugatan baru yang teregister dalam No. 24/G/PTUN.BJMwarga Sukamaju mengajukan gugatan salah satu sertipikat prona tahun1988, dalam hasil putusan tidak dapat diterima dengan alasan kompetensiabsolut Pengadilan Negeri terkait dengan tumpang tindih kepemilikan.

Danoleh sebab itu melihat perjuangan dari warga Sukamaju Para Penggugatdalam hal ini langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan NegeriBanjarbaru untuk menggugat Sertipikat Hak Milik TERGUGAT;Bahwa dengan adanya tumpang tindih tersebut Para Penggugat tidakdapat meningkatkan alas hak tersebut ke sertipikat dan menjual tanahtersebut, padahal Para Penggugat secara nyata menguasai danmenggarap tanah tersebut puluhan tahun bahkan sampai dengan 24tahun, tidak ada yang komplain atau keberatan dari pihak manapun

Yastra Energi (vide T1), yaitu karena objek sengketatersebut tumpang tindih dengan Surat Keputusan Tergugat Nomor188.45/489/2005 juncto Surat Keputusan Nomor 188.45/535/2007 atas namaPenggugat (PT. GAPCO).

Akibat tumpang tindih tersebut membawa kerugianbesar bagi Penggugat;Seharusnya Judex Facti atas dasar ketentuan Pasal 53 ayat (2) UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 melakukan pengujian secara ex tunc terhadap keabsahanKeputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut, karena Surat Keputusana quo diterbitkan (berasal) dari kewenangan bebas (vide Pasal 1 ayat (2) aPeraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun2001), maka diuji dengan AsasAsas Umum PemerintahanYang Baik (AAUBP);Hal ini tidak dilakukan oleh Judex

Putusan Nomor 216 K/TUN/2011untuk mempersoalkan objek sengketa yang tumpang tindih dengan KPeksplorasi atas nama Penggugat tersebut;9 Fakta ini membuktikan tindakan Judex Facti Tingkat Pertamayang menilai perjanjian kerjasama antara CV. Surya Kencanadengan PT.

Padahal KuasaPertambangan yang diterbitkan Tergugat tersebut tumpang tindih denganKuasa Pertambangan Penggugat;Bahwaberdasarkan fakta tersebut, menunjukkan Judex Factitidak memahami sifat (karakter) hukum suatu keputusan Tata Usaha Negaraberantai yang merupakan satu kesatuan akibat hukum (innerlijkesumenhang ), karena perijinan bidang pertambangan terdiri dari serangkaianKeputusan Tata Usaha Negara yang walaupun masingmasing sudahmenimbulkan akibat hukum namun tidak berdiri sendiri dan kesemuanyaberakhir

Sehinggaatas fakta tersebut apa yang didalilkan Penggugat mengenaitumpang tindih lahan sebagaimana dimaksud di atas adalahterbukti (vide hal. 5758 putusan);Bahwa atas fakta tersebut membuktikan penerbitan SK objeksengketa juga melanggar Asas Kecermatan dan Asas KepastianHukum karena jika diruntut secara kronologis, penerbitan suratSurat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, maka terdapat fakta bahwaSurat Keputusan Tergugat Nomor 188.45/489/2005, diterbitkan pada tanggal22 September 2005 dan demikian

Bahwa Penggugat dirugikan dengan Overlapping ( tumpang tindih ) sejumlah1.474 M2.4. Bahwa dengan adanya Kerugian Penggugat, maka kami Mengajukan Gugatansebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ( Ayat 1 )UndangUndang Nomor 5Tahun 1986.E. ALASAN HUKUM GUGATANAdapun yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalahberdasarkan faktafakta dan alasanalasan hukum berikut :1.

Sumatera Utara,BERADA DIATAS SEBAHAGIAN DARI BIDANG TANAH MILIK PENGGUGAT;Bahwa berdasarkan hasil Pengembalian batas tertanggal 25 Maret 2021 No.03/BA.12.02.200/III/2021, terdapat tumpang tindih sebahagian atas bidangtanah seluas 1.474 M2 milik Penggugat, artinya bahwa sebahagian luas tanahmilik Penggugat tumpang tindin seluas 1.474 M2 dengan sertifikat No. 95,sehingga dalam hal ini sangat jelas dan terang bahwa Penggugat sangatdirugikan oleh tergugat karena atas adanya sebahagian luas tanah milikPenggugat

Adanya cacat hukum administratif", sebagaimana dimaksud dalamPasal 106 ayat (1) Peraturan menteri Agraria/Badan PertanahanNasional No. 9 Tahun 1999 tentang tata cara pemberian danpembatalan hak atas tanah negara dan pengelolahan tanah adalah :Kesalahan Prosedur;Kesalahan Penerapan peraturan perundangperundangan;Kesalahan subyek hak;Kesalahan objek hak;Kesalahan jenis hak;Kesalahan Perhitungan luas;Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;Data Yuridis atau Data Fisik tidak benar;Kesalahan lainnya yang

diperadilan umum yakni mengenai adanya tumpang tindih kepemilikan tanahantara bidang tanah milik Penggugat dengan bidang tanah milik MarangkupSihombing, hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam pasal 1 ayat (4)Undang Undang No. 5 Tahun 1986 jo.

Tapanuli Utara, Sumatera Utara;Menimbang, bahwa atas bidang tanah yang diterbitkan sertipikat hak milikatas nama Penggugat, ternyata kemudian terbit objek sengketa yang terbuktiOverlapping (tumpang tindih) sejumlah 1.474 M?

SHM 1916 disamping tanah Pembanding, namun itu tidak membuktikan adanyatumpang Pembanding, hal ini tidak dapat dijadikan dasar Majelin Hakimyang menyatakan gugatan Pembanding kurang pihak karena tidakmenarik pihak pemilik tanah SHM 1916 tentang hal itu kami sangatkeberatan karena Majelis Hakim hanya memberikan penafsiran tidakmelalui bukti fakta yurisdis dan fakta factual dalam persidangan Hakimhanya mendengar keterangan dari Ketua RI ketika pemeriksaansetempat, yang menyebutkan adanya tumpang tindih

intervensi dalam mempertahankan hakhak sebagaipemilik tanah SHM 1916 dan jika hanya berdasarkan penafsiran Hakimdari melinat adanya papan plang SHM 1916 ketika PemeriksaanSetempat kemudian menyimpulkan adanya pihak lain harus ikutdilibatkan sebagai pihak dalam gugatan adalah kekeliruan yang nyatadari Majelis Hakim karena papan plang nama itu belum tentu adapemiliknya masuk intervensi di gugatan Pembanding, tentu kita yakin kitaketahui memang ada pihak lain pemilik tanah tersebut, dan benartumpang tindih

Dengan demikian Sertifikat Hak Milik No. 1707 GS No.O6Tahun 1986 sebagai alasan hak yang diakui Pembanding bagiandepan salah batas, bukan milik Sayuti (Alm) akan tetapi milik SuryaGunawan dan adanya tumpang tindih dengan pihak lain tersebut,menunjukkan dalildalil gugatan Penggugat /Pembanding di patahkanHalaman 13 dari 21 halamanPutusan Nomor : 66/PDT/2013/PT.BJM.dengan faktafakta yuridis dan faktafakta jual dari hasil Berita Acarapemeriksaan setempat dan alatalat bukti yang diajukan Para Tergugat

Abdul Karimtumpang tindih dengan sertifikat Penggugat ;Bahwa Penggugat telah menghubungi Tergugat dan menyatakanagar Tergugat mencabut Sertifikat Hak Milik No. 01959tanggal 16 Juni 2008, Surat Ukur No. 13/Asano/2008 tanggal27 Pebruari 2008 seluas 1490 M?; atas nama H.

Abdul Karim yangternyata tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Milik No.1990 tangal O05 November 2008, Surat Ukur No. 30/Asano/2008tanggal 16 Juni 2008 seluas 2920 M?. Bahwa penerbitan11.12.7Sertifikat Hak Milik No. 01959 tanggal 16 Juni 2008, SuratUkur No. 13/Asano/2008 tanggal 27 Pebruari 2008. seluas1490 M?; atas nama H.

Abdul Karim tumpang tindih denganSertifikat Hak Milik No. 1990 tangal O05 November 2008,Surat Ukur No. 30/Asano/2008 tanggal 16 Juni 2008 seluas2920 M?, dan ini merupakan suatu kelalaian danketidakcermatan dan karenanya telah melanggar asas asasumum pemerintahan yang baik sehingga memnuhi ketentuanPasal 53 ayat (2) huruf b Undang Undang No. 9 Tahun 2004Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dias Apriansyah tentanghasil pelaksanaan Pengukuran Ulang dan Pengembalian Batas objeksengketa tersebut oleh Badan Pertanahan Kabupaten Banyuasin,sebagaimana tertuang dalam surat Nomor: B/17/I/RES.1.2/2019, yangditujukan kepada Dias Apriansyah, Perihal: PemberitahuanPerkembangan Hasil Penyelidikan, tertanggal bulan Januari 2019 danternyata benar ke4 (empat) objek sengketa tumpang tindih atau (overlap)dengan tanah milik Penggugat sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 191,Halaman 7 dari 48 halaman Putusan

Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan disebutkan bahwaPenggugat baru mengetahui keempat objek sengketa pada tanggal 14Februari 2019 ketika menerima informasi Penyidik Polres Banyuasin melaluiDias Apriansyah tentang hasil pelaksanaan Pengukuran Ulang danPengembalian Batas terhadap Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugatseperti tertuang dalam surat Nomor: B/17/I/RES.1.2/2019 tertanggal Januari2019 yang jelas menyebutkan adanya tumpang tindih dengan keempat objekSONQK eta j 22 n eon nnn nnn nnn nn nn nnn

Penyimpanan daftar umum dan dokumen)Halaman 38 dari 48 halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUNPLGMenimbang, bahwa selain peraturan normatif tentang prosedurpendaftaran tanah seperti telah disebutkan di atas, berdasarkanpengetahuan Majelis Hakim, dalam memeriksa sengketa pertanahan yangmengandung permasalahan tumpang tindih, terdapat tiga tolok ukur lainyang dapat dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim terhadap sertipikatyang terbit lebih dahulu, yaitu:1. Penguasaan fisik dengan itikad baik;2.

DA/693.21/438/III/1988, sedangkan untuk keempatobjek sengketa tercantum samasama berasal dari Penegasan Konversiberdasarkan Daftar Isian 202 tanggal 15 Desember 2008 No. 25/04.1403/LMPDP/2008 (vide bukti P.1 = bukti T.5, bukti T.1, bukti T.2, bukti T.3 danbukti 1.4) ; 22022220220 2020222 2 none onn neseMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim kembali mencermatibukti P.1 = bukti T.5 tersebut dan mendapat fakta hukum bahwa Penggugatmemperoleh tanah yang saat ini mengalami tumpang tindih dengan 4(

Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;h. Data yuridis atau data fisik tidak benar; ataUi.