Bahwa besarnya hutang Terdakwa adalah kurang lebih Rp.1.000.000.000,(satu milyar rupiah);Bahwa hutang sebesar Rp.1.000.000.000, (Satu milyar rupiah) tersebut,yang meminjam adalah Sdr.Yusuf, tetapi yang memakai adalah Terdakwa;Bahwa pada saat RUPS, Terdakwa sempat mengatakan bahwamendapatkan pekerjaan proyek tol tersebut dan Saksi sempat tidakmenyangka karena memang dari awal Saksi pesimis untuk mendapatkanproyek / pekerjaan tersebut;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan danmenyatakan

GGI Hotel adalah sebagai Komisaris tetapi tidak aktif ;Bahwa GGI Hotel tersebut hingga sekarang ini masih beroperasi ;Bahwa terkait masalah ini GGI Hotel tidak ada masalah dan tetap beroperasitetapi ada penyitaan terhadap saham Achmad Machbub Alias Abob yang sebesar30% tersebut oleh pihak Kejaksaan ;Bahwa seharusnya GGI Hotel melakukan RUPS tetapi tidak bisa, karena salah satupemegang Sahamnya tersangkut dalam perkara ini dan menunggu keputusanperkara Achmad Machbub Alias Abob dulu ;Bahwa di GG Excekutif

PBRBahwa saham 30% milik Achmad Machbub Alias Abob dilakukan sita dansemua Akte dan RUPS diserahkan ;Bahwa pada saat saksi menyerahkan dokumen ada saksi jelaskan bahwa 30%saham Achmad Machbub Alias Abob telah disita dan saksi serahkan suratpenyitaannya.Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak keberatandengan keterangan saksi tersebut.1961 Saksi ABDUL KAMID SALAM Bin AWIKUN, di bawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa pada saat sekarang ini saksi

Jadi tetap ujungnyabergantung pada RUPS yang hasilnya tergantung dari hasil RUPS. Kalau itudianggap perbuatan melawan hukum negara Pasal 2 dan 3 itu maka akan termasukdisitu. Jadi menurut ahli rapat RUPS itu adalah sebagai jalan tengah, karenaundangundang perseroan itu tidak bisa di intervensi begitu saja ;Bahwa dalam kasus PT. Pertamina tergantung dari RUPS, karena pertaminasebagai sebuah PT. (Perseroan Terbatas) ;Bahwa ahli tidak tahu posisi PT.

M.01HT.010Tahun 2007, seharus Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat membedakanantara tempat kedudukan hukum perseroan dengan alamat tempat usahaperseroan;Menimbang, bahwa adapun jika terjadi putusan verstek adalah kelalaianTergugat sendiri, yang tidak mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) untuk mengadakan perubahan anggaran dasarnya, dan mengajukanpersetujuan kepada Menkumham RI, untuk didaftar di Sisminbakum Dijen AHUKemenkumham;Menimbang, bahwa perubahan tempat kedudukan Tergugat, harusberdasarkan

hasil Rapat RUPS, dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia,sebagaimana diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 21 ayat (1), (2), (8) dan (4),UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengandemikian tempat dan kedudukan Tergugat yang terdaftar di Sisminbakum DitjenAHU Kemenkumham sekarang adalah bukan tempat kedudukan hukumTergugat, dan harus diperbaiki oleh Kemenkumham akibat kelalaiannya dapatmerugikan orang lain, karena tempat kedudukan hukum perseroan berbadanhukum sangat penting

RUDHI PRASETYA :67Bahwa PT bisa menjadi Badan Hukum dan menjadi Subyek Hukum setelah ada ijin dariMenkum dan Ham ;Bahwa Organ PT adalah Direksi, Komisaris dan RUPS ;Bahwa direksi adalah beda dengan pemegang saham ;Bahwa Direksi adalah orangorang yang pandai memenagement sedangkan Pemegangsaham adalah orang yang mempunyai modal / uang ;Bahwa disebut direksi apabila perbuatannya atas nama perseroan dan apabila atas namapribadi bila tidak atas nama perseroan ;Bahwa saham beda dengan harta kekayaan,

PT / aset PT, kecuali Sertifikat tersebut atasnama pemegang saham ;Bahwa asetaset PT itu bisa dimiliki oleh minimal 2 (dua) orang pemegang saham laludilebur menjadi aset PT ;Bahwa pemegang saham menyimpan sahamnya didaftar pemegang saham di Menkumdan Ham ;Bahwa Sekumpulan direksi bukan pemegang saham ;Bahwa direksi melakukan tindakan yang melampuai perseroan terbatas atas pengaruhpemegang saham, maka kreditur PT. dapat menagih pribadi pemegang saham ;Bahwa penjualan saham mayoritas harus melalui RUPS

terdakwa sejak tahun 1996 dan dengan sdrANDI MUCHARAM sejak tahun 2002 dan tidak ada hubungan keluarga ;Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 21 1/Pid.B/2015/PN.Bag.Bahwa perusahaan tempat saksi bekerja yang mendapatkan tender untukmencetak soal soal Ujian Nasional Tingkat Sekolah Menengah Atas,Sekolah Menengah Kejuruan dan Paket C ;Bahwa saat ini saksi bekerja di Perusahaan SAEFULLAH SIRIN Groupdan menjabat sebagai Direktur Operasional, sejak tanggal 01 Pebruari2013 berdasarkan Surat Keputusan hasil RUPS

HANDAYANI selaku Director HR &Finance Directorate beserta 1 (satu) bundel fotocopy dokumen RapatKoordinadi Dekom Direksi Kinerja Perusahaan s.d April 2017.1 (satu) bundel fotokopi RUPS PT Krakatau Industrial Estate Cilegondan anak perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31Desember 2017.1 (satu) bundel dokumen fotokopi Akta Perusahaan PT KrakatauIndustrial Estate Cilegon.1 (satu) bundel fotokopi Akta Pendirian PT Krakatau Industrial EstateCilegon nomor 17 tanggal 16 Juni 1982.1 (satu) bundel

Tubagus Jaya Mandiri dari pengangkatan bulan Januari tahun 2008,sehingga Penggugat sebagai pemegang saham tertinggi bersama komisarislainnya mengadakan RUPS untuk mengganti Tergugat selaku direkturUtama, oleh karena Perusahaan PT.

mengatakan dengan berlakunyaundang undang ini, buku kesatu , bagian ketiga KUHD (Pasal 26 s/d pasal56) dinyatakan tidak berlaku lagi.UUU PT No. 1/ 1995 diundangkan pada tanggal 7 Maret 1995 dan menurutpasal 129 berlaku efektif setahun sejak tanggal diundangkan: berartiterhitung sejak tanggal 7 Maret 1996 KUHD tidak berlaku lagi dandigantikan peranannya oleh UU PT No. 1/1995.UU PT No. 1/1995 membolehkan dilakukan perubahan AD perseroan:e Pasal 14 ayat (1) mengatakan, perubahan AD ditetapkan oleh RUPS

Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat kecuali ditentukan lain dalam Undang undang ini,anggaran dasar atau keputusan RUPS;Didalam penjelasan pasal tersebut disebutkan, undang undang ini pada dasarnya menganut sistem perwakilan kolegiaal yang berarti tiaptiap anggota Direksiberwenang mewakili Perseroan, namun untuk kepentingan Perseroan, anggaran dasar dapat menentukan bahwa Perseroan diwakili oleh anggota direksi tertentu

yang diperantarai oleh Tergugat V selaku bagian operasi padaTergugat I, sehingga sudah tepat dan benar gugatan Penggugat ditujukan kepadaTergugat I;Menimbang, bahwa Tergugat PT Mitra Stania Prima adalah suatu badanhukum berbentuk perseroan terbatas (PT),yang berdasarkan UndangUndangNomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Selanjutnya disingkat UUPT)diatur bahwa Organ PT terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),Direksi dan Dewan Komisaris;Menimbang, bahwa Pasal 92 UUPT, menentukan bahwa

Fotocopy Akta Notaris RUPS Tahunan tahun 2015 PengesahanLaporan Keuangan PT. Sport Glove Indonesia untuk Tahun buku 1Januari 2014 s/d. 31 Desember 2014, yang selanjutnya bukti surattersebut diberi tandaT., T.ll, T.V dan T.V 8c;Fotocopy Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi HakTanggungan oleh KPKPNL Yogyakarta atas permintaan PT. BankHalaman 40 dari 58 Putusan Nomor : 204/Pdt.G/2016/PN.SmnMandiri (Persero) Tbk.

No. 1621 K/PID.SUS/2013Bahwa berdasarkan Akta Notaris Nomor : 42 oleh Notaris Marina Soewanayang diperbaharui dengan Akta Pernyataan Keputusan Para PemegangSaham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.RELIANCE ASSET MANAGEMENT Nomor : 107 Tanggal 31 Januari 2005oleh Notaris Eliwaty Tjitra, S.H., struktur organisasi pada tahun 2005 sampaidengan tahun 2007 sebagai berikut :e Komisaris Utama : IRWAN BUDI DJAYAe Komisaris : RIBKA BUDI DJAYAe Direktur Utama : JOSEP GINTINGe Direktur : ERVAN

RAM) yangbergerak dibidang usaha efek dengan kegiatan menjalankan usahasebagai Manajer Investasi (Ml);Bahwa berdasarkan Akta Notaris Nomor : 42 oleh Notaris MarinaSoewana yang diperbaharui dengan Akta Pernyataan Keputusan ParaPemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT.

RAM (Reliance Asset Management) yang berdiri sejakTanggal 21 Agustus 2002 berdasarkan Akta Notaris Nomor : 42 olehNotaris Marina Soewana dan bergerak dibidang usaha efek dengankegiatan menjalankan usaha sebagai Manajer Investasi (MI) dankemudian diperbaharui didalam Akta Pernyataan Keputusan ParaPemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) PT.

Oleh karenanya tidak terjadi kesalahan tentangTerdakwa dalam perkara ini (error in persona);Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di depan persidanganperkara ini diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa menjabatsebagai Direktur PT Reliance Asset Management (RAM) berdasarkan AktaNotaris Nomor 42 oleh Notaris Marina Soewarna, SH yang diperbaharuidengan Akta Pernyataan Keputusan para Pemegang Saham sebagaipengganti RUPS Nomor 107 Tanggal 31 Januari 2005 oleh Notaris EliwatyTjitra, SH dengan

No. 1621 K/PID.SUS/2013dengan Akta Pernyataan Keputusan para Pemegang Sahan sebagaipengganti RUPS Nomor 107 Tanggal 31 Januari 2005 oleh Notaris EliwatyTjitra, S.H.Menimbang, bahwa di depan persidangan perkara ini, Terdakwamembenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum dalam SuratDakwaan a quo.

Perusahaan PD Agrotama Mandiri terdiri dari 3 (tiga) unsuryaitu : Bupati, Badan Pengawas, dan Direksi;Bahwa Pasal 7 Perda Kobar 12/2008 tersebut membuktikankedudukan Direksi sebagai Pelaksana Usaha PD Agrotama Mandiri,Badan Pengawas sebagai Komisaris PD Agrotama Mandiri, danBupati sebagai Pemilik dan/atau Pemangku Kepentingan tertinggi,sehingga dalam hal ini kedudukan dari Bupati sebagai Pemilikdan/atau Pemangku Kepentingan Tertinggi dari PD Agrotama Mandirimerupakan kedudukan yang sama dengan kedudukan RUPS

dalamPerseroan Terbatas;Bahwa kedudukan Bupati sebagai Pemilik dan/atau PemangkuKepentingan Tertinggi dari PD Agrotama Mandiri juga sesuai denganketerangan yang diberikan oleh Saksi Ropina, SP selaku KabagKeuangan PD Agrotama Mandiri yang menyatakan bahwa BupatiKotawaringin Barat (Ujang Iskandar) dalam PD Agrotama Mandiribertindak sebagai RUPS (vide Putusan Judex Facti Tingkat Pertamahalaman 60);Bahwa penegasan Pasal 7 Perda Kobar 12/2008 tersebut jugadiperkuat oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi

Manusia c.q.Direktorat Jenderal Peraturan PerundangUndangan yangmenyatakan bahwa Perusahaan Daerah yang seluruh sahamnyadimiliki oleh Pemerintah, dalam hal ini PD Agrotama yang seluruhsahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat,maka keputusan Bupati/Walikota selaku Pemilik Perusahaan Daerahdapat disamakan dengan Keputusan Suara Bulat dalam RUPS,sehingga segala tindakan PD Agrotama Mandiri yang telahmendapatkan persetujuan dari Bupati Kotawaringin Barat merupakantindakan yang sah

Surveyor Indonesia berdasarkan Pernyataan RUPS PT. SurveyorIndonesia Nomor 1 tanggal 9 November 2010; yang berdasarkan KeputusanDireksi PT. Surveyor Indonesia Nomor SKD018/DRUSP/DSDM/X1/2010Hal. 53 dari 456 hal.

SurveyorIndonesia Untuk TahunTahun Yang Berakhir 31 Desember 2010, dan2009 disertai Laporan Auditor Independen Oleh KAP Husni, Mucharamdan Rasidi;1 (satu) copy Materi Persentasi RUPS Laporan Keuangan Tahun 2010PT. Surveyor Indonesia tanggal 09 Juni 2011;1 (satu) copy Materi Persentasi RUPS Laporan Keuangan Tahun 2011PT. Surveyor Indonesia tanggal 26 April 2012;1 (satu) copy Materi Persentasi Laporan Kinerja Usaha RapatKomisaris dan Direksi bulan Agustus 2011 PT.

SurveyorIndonesia Untuk TahunTahun Yang Berakhir 31 Desember 2010, dan2009 disertai Laporan Auditor Independen Oleh KAP Husni, Mucharamdan Rasidi;1 (satu) copy Materi Persentasi RUPS Laporan Keuangan Tahun 2010PT. Surveyor Indonesia tanggal 09 Juni 2011;1 (satu) copy Materi Persentasi RUPS Laporan Keuangan Tahun 2011PT. Surveyor Indonesia tanggal 26 April 2012;Hal. 291 dari 456 hal.

Putusan No. 1288 K/PID.SUS/201551)52)53)54)55)56)57)58)59)60)61)2009 disertai Laporan Auditor Independen Oleh KAP Husni, Mucharamdan Rasidi;1 (satu) copy Materi Persentasi RUPS Laporan Keuangan Tahun 2010PT. Surveyor Indonesia tanggal 09 Juni 2011;1 (satu) copy Materi Persentasi RUPS Laporan Keuangan Tahun 2011PT. Surveyor Indonesia tanggal 26 April 2012;1 (satu) copy Materi Persentasi Laporan Kinerja Usaha RapatKomisaris dan Direksi bulan Agustus 2011 PT.

SATU CITA MULIA Tahun 2021 (Asli);

Sehingga, berdasarkan ketentuan PasalPasal tersebut diatas dapatdisimpulkan bahwa RUPS adalah organ perusahaan yang memegangkekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala kewenanganyang tidak diserahkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. RUPSmerupakan organ perseroan yang paling berkuasa untuk menentukan arahdan tujuan perseroan.

Terdakwa YUDI LESMANA Bin H.MUHAMMAD DAHRI melakukan perbuatan/tindakan tersebut bukan darikeinginan diri pribadi Terdakwa untuk mencoreng nama baik lembagaperbankan Indonesia, melainkan hanya mengikuti arahan RUPS sebagaipemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu Perseroan Terbatas untuksematamata kepentingan PT.

Dalam Tanggapan Pertanggung Jawaban DireksiJaksa Penuntut Umum menyampaikan tentang pertanggung jawabandireksi dalam Pasal 1 Angka 5 UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas(Direksi) adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawabpenuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Persero adalah Dasarhukum yang tidak lengkap.Pertama, perlu diketahul bersama bahwa Keputusan Direksi bukanlahKeputusan tertinggi dalam perseroan terbatas, namun RUPS adalah merupakankeputusan tertinggi dalam

.- tanggal 26 Mei 2011; - Fotocopy salinan Akta Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama seluruh Pemegang Saham (RUPS) PT. BANGKA TIN INDUSTRY Nomor 01 tanggal 2 Maret 2016; - 1 (satu) berkas fotocopy Persetujuan RKAB PT. BANGKA TIN INDUSTRY tahun 2018 nomor 540/69/ESDM tanggal 16 Januari 2018; - 1 (satu) berkas fotocopy Persetujuan RKAB PT. TRIMITRA BANGKA UTAMA tahun 2019 nomor 540/281/ESDM_2 tanggal 13 Februari 2019; - 1 (satu) berkas fotocopy Persetujuan RKAB PT.

Hal ini sesuai dengan yurisprudensiPutusan Mahkamah Agung Nomor 2743 K/Pdt/1995 yang pada bagianpertimbangan hukumnya pada halaman 59 dinyatakan sebagai berikut:Bahwa karena persoalan untung rugi Suatu Perseroan Terbatas haruslahdiputuskan dan disahkan terlebih dahulu dalam Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) dan Mahkamah Agung juga berpendapat agar hasil neracauntung rugi Perseroan Terbatas haruslah diaudit terlebih dahulu olehseorang Akuntan Publik sebagai pihak ketiga yang netral sehinggapenggugat

Markoni Mandiriperkasa yang dikeluarkan oleh Ditjen Administrasi umum Kemenkumham RI nomor : AHU-AH.01.03-0297793 tanggal 07 Mei 2021 berikut 1 (satu) bundel foto kopi Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT.

Utang pajak Tergugat juga tidak timbuldari kesalahan/kelalaian Penggugat, karenaPenggugat bahkan sama sekali tidak memilikikendali atas kebijakan kepengurusan Tergugat ,dan tidak punya suara mayoritas dalam RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) Tergugat I.Penggugat selama ini merupakan pihak yangberitikad baik, dan dengan adanyakondisi/kenyataan tersebut di atas, maka sudahsepatutnya bahwa Penggugat dibebaskan daripertanggungjawaban atas utang pajak Tergugat l.10)Bahwa Selaku Pemegang Saham Pengendali