Ditemukan 5498 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : 996/pid.sus/2014/pn.bks
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 11-05-2018 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 19-07-2019
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 1/PID.TPK/2018/PT PLK
Tanggal 26 Juni 2018 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum II : ABDUL RAHMAN, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : ZAINI M.Pd.I. Bin H. KADERA Diwakili Oleh : RAHMADI G. LENTAM, SH.,MH
123 — 48
  • Oleh karenanya penjelasan tidakdapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjutdan juga tidak boleh memuat perubahan terselubung atas ketentuanperundangundangan yang bersangkutan;Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusanMahkamah Konstitusi tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain PutusanNomor 996 K/Pid/2006 tanggal 26 Agustus 2006, Putusan Nomor 1974K/Pid/2006 tanggal 13 oktober 2006, dan Putusan Nomor 2068 K/Pid/2006Halaman 156 dari 212 Putusan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-08-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN AMBON Nomor 31 / Pid. Sus / TPK / 2015 / PN – Amb
Tanggal 23 Juni 2016 — Dra. Hj. Maimunah Kabalmay
72 — 32
  • OHOIWUTUN, NPWP : 00.660.665.1.941.000, No.Rekening Bank : 0201099625, Bank BPDM Cabang Tual, uang sebesar Rp. 996. 570. 269,00 (terbilang : sembilan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua ratus enam puluh sembilan rupiah), Keperluan : Pembayaran Ganti Uang Persediaan Sekretariat DPRD Kota Tual. (copy); 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM : 003/SPM-GU /SET.
    A.OHOIWUTUN, NPWP : 00.660.665.1.941.000, No.Rekening Bank :0201099625, Bank BPDM Cabang Tual, uang sebesar Rp. 996. 570.269,00 (terbilang : sembilan ratus sembilan puluh enam juta limaratus tujuh puluh dua ratus enam puluh sembilan rupiah), Keperluan :Hal 100 dari 954 Hal ( Putusan Nomor : 31 / Pid. Sus / TPK / 2015 / PN Amb).Pembayaran Ganti Uang Persediaan Sekretariat DPRD Kota Tual.(copy);2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM : 003/SPMGU /SET.
    OHOIWUTUN,NPWP : 00.660.665.1.941.000, No.Rekening Bank : 0201099625, BankBPDM Cabang Tual, uang sebesar Rp. 996. 570. 269,00 (terbilang :sembilan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua ratusenam puluh sembilan rupiah), Keperluan : Pembayaran Ganti UangPersediaan Sekretariat DPRD Kota Tual. (copy);2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM : 003/SPMGU/SET. DPRD/2010/ KT, tanggal 17 Maret 2010, SKPD Sekretariat DPRD,Hal 606 dari 954 Hal ( Putusan Nomor : 31 / Pid.
    OHOIWUTUN,NPWP : 00.660.665.1.941.000, No.Rekening Bank : 0201099625, BankBPDM Cabang Tual, uang sebesar Rp. 996. 570. 269,00 (terbilang :sembilan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh dua ratusenam puluh sembilan rupiah), Keperluan : Pembayaran Ganti UangPersediaan Sekretariat DPRD Kota Tual. (copy);2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM : 003/SPMGU/SET.
    A.OHOIWUTUN, NPWP : 00.660.665.1.941.000, No.Rekening Bank :0201099625, Bank BPDM Cabang Tual, uang sebesar Rp. 996. 570.269,00 (terbilang : sembilan ratus sembilan puluh enam juta limaratus tujuh puluh dua ratus enam puluh sembilan rupiah), Keperluan :Hal 924 dari 954 Hal ( Putusan Nomor : 31 / Pid. Sus / TPK / 2015 / PN Amb).Pembayaran Ganti Uang Persediaan Sekretariat DPRD Kota Tual.(copy);2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana, No. SPM : 003/SPMGU /SET.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 16-03-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby
Tanggal 29 Juli 2021 — Penuntut Umum:
DYMAS ADJI WIBOWO, SH.
Terdakwa:
MAT JA I
129 — 39
  • SOESILO, mengenai perbuatan berlanjut(voortgezette handeling), hal pertama yang harus dibuktikan adalah adanya beberapaperbuatan berupa kejahatan atau pelanggaran, dimana hukum mensyaratkanperbuatanperbuatan tersebut harus sejenis, perobuatanperbuatannya itu harus samaatau sama macamnya, kedua, berasal dari satu keputusan kehendak (wil/sbesluit)dan ketiga, dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama;Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 02.K/Pid/1995, No.995 K/Pid/2006 dan Nomor 996
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 23-04-2014 — Putus : 24-07-2014 — Upload : 02-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 11/Tipikor/2014/PT PBR
Tanggal 24 Juli 2014 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : H.M. RUSLI ZAINAL Diwakili Oleh : EVA NORA SH.,MH dan Rekan
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : RIYONO, SH. M. Hum, Dkk
103 — 47
  • (BB 647);996) 8 (delapan) lembar fotocopy dilegalisir Rekening koranNomor: 1080020022001, dengan Jenis Tabungan Giro Rupiah pada Bank Mandiri KCP Pekanbaru Riau Ahmad Yani,An.PERS. PPAdhiWika KSO.(BB 1648);997) 10 (sepuluh) lembar fotocopy dilegalisir Rekening koranNomor: 1080030033006, dengan Jenis Tabungan Tab BisnisMandiri pada Mandiri KCP Pekanbaru Riau Ahmad Yani,An.PERS. PPAdhiWika KSO.
    (BB 647);996) 8 (delapan) lembar fotocopy dilegalisir Rekeningkoran Nomor: 1080020022001, dengan Jenis Tabungan GiroRupiah pada Bank Mandiri KCP Pekanbaru Riau Ahmad Yani,An.PERS. PPAdhiWika KSO.(BB 1648);997) 10 (sepuluh) lembar fotocopy dilegalisir Rekening koran Nomor: 1080030033006, dengan Jenis TabunganTab Bisnis Mandiri pada Mandiri KCP Pekanbaru Riau AhmadYani, An.PERS. PPAdhiWika KSO.
    Nomor 11/TIPIKOR/2014/PTR994)995)996)997)998)999)0012000000382982 (BB 645);Copy 8 (delapan) lembar Akta Notaris S. Holihah Jayadi, SH,Mkn, Nomor 08, tanggal 01 Juli 2011, tentang Surat Kuasa antara pemberi kuasa Tn. Ir. Kiswodarmawan kepada PenerimaKuasa Tn. BEP Adji Satmoko untuk mewakili Direksi PerseroanPT. Adhi Karya (Persero) Tbk.(BB I646);Copy 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Direksi PT. Adhi Karya(Persero) Tok.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 14-08-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 14 Agustus 2017 — H.M. RUSLI ZAINAL
348 — 308 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 31 PK/Pid.Sus/2016991)992)993)994)995)996)997)998)999)PT ADHI KARYA uang senilai Rp655.500,00 untuk pembayarana/n Dicky Eldianto PKUJkt tanggal 27 Februari 2012 pukul 12.05,di paraf tanpa nama tertanggal 27 Februari 2012 (BB 1642);1 (satu) lembar Print out Lion Air eTicket Itinerary/Receipt atasnama Dicky Eldianto Nomor Tiket 9902180140617 keberangkatan PekanbaruJakarta pukul 12.05 WIB.
    No. 31 PK/Pid.Sus/2016993)994)995)996)997)998)999)1000)1001)1 (satu) buah SIM Card Telkomsel Halo warna putih0012000000382982 (BB I645);Copy 8 (delapan) lembar Akta Notaris S. Holinah Jayadi, SH, Mkn,Nomor 08, tanggal 01 Juli 2011, tentang Surat Kuasa antarapemberi kuasa Tn. Ir. Kiswodarmawan kepada Penerima Kuasa Tn.BEP Adji Satmoko untuk mewakili Direksi Perseroan PT. Adhi Karya(Persero) Tok.(BB 1646);Copy 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direksi PT. Adhi Karya(Persero) Tbk.
    No. 31 PK/Pid.Sus/2016995)996)997)998)999)1000)1001)1002)Kopi 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direksi PT. Adhi Karya(Persero) Tok. Nomor 0146/041, tanggal 30 Juni 2011, tentangPengangkatan, Alin Tugas dan Jabatan Pejabat Struktur PT. AdhiKarya (Persero) Tbk.
    RAZNI tanggal kunjungan 2930November 2011 yang ditandatangani tanggal 15 Desember2011(BB I851/BB II371);4 (empat) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan KONI Nomor17 Tahun 2012 tentang Namanama Personil Technical DelegateCabang Olahraga Panitia Besar PON XVIII Tahun 2012 Riautanggal 24 Februari 2012 yang ditandatangani Ketua UmumKONI TONO SURATMAN beserta lampirannya (BB 852/BB IIB72);Hal. 996 dari 1005 hal. Put.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-03-2016 — Upload : 20-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 153/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg.
Tanggal 10 Maret 2016 — Ir. TYAS SAPTO NUGROHO Bin SOEDIRO (TERDAKWA)
82 — 25
  • L 10 m (sheetpile berbentuk W dengan tinggi 325mm, lebar 996 mm dan panjang 10 meter dengan beton K700), dan tiangpancang diameter 50 cm A1.B.L 12 m.Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 September 2014, PT. WIKA Semarangmengajukan harga penawaran kepada PI. Harmony InternationalTechnology melalui fax dan email dengan harga satuan sheetpile W B.325A.1000.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-07-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 20 Juli 2017 — H. Yulius Nawawi bin Nawawi Alhaj
119 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 217 PK/Pid.Sus/2015Proposal Gerak Jalan HUT Kemerdekaan RI ke 63 Tahun 2008Rp.4.330.000 atau foto copynya yang telah dilegalisir.995. 1 (satu) eksemplar Surat dari Kantor Kesejateraan Sosial Ketua PanitiaHUT Ke63 dalam rangka Renungan Suci dan Ramah Tamah (Drs.Djunaidi) tanpa tanggal bulan Juli 2008 atau foto copynya yang telahdilegalisir.996. 1 (satu) eksemplar Surat dari Gerakan Pramuka (H. lbnu Hajar) tanggal20 Juli 2008 No. 067/05.01A/2008 yang ditujukan kepada Bupati OKUdalam rangka Rencana
    eksemplar Surat Proposal Kasat Lantas Polres OKU selakuKetua Seksi Keamanan atau foto copynya yang telah dilegalisir.994. 1 (satu) lembar Surat Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga tentangProposal Gerak Jalan HUT Kemerdekaan RI ke 63 Tahun 2008Rp.4.330.000 atau foto copynya yang telah dilegalisir.995. 1 (satu) eksemplar Surat dari Kantor Kesejateraan Sosial Ketua PanitiaHUT Ke63 dalam rangka Renungan Suci dan Ramah Tamah (Drs.Djunaidi) tanpa tanggal bulan Juli 2008 atau foto copynya yang telahdilegalisir.996
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-03-2016 — Upload : 20-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 152/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg.
Tanggal 10 Maret 2016 — IMRON ROSYADI, ST (TERDAKWA)
97 — 28
  • L 10 m (sheetpile berbentuk W dengan tinggi 325mm, lebar 996 mm dan panjang 10 meter dengan beton K700), dan tiangpancang diameter 50 cm A1.B.L 12 m.Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 September 2014, PT. WIKA Semarangmengajukan harga penawaran kepada PI. Harmony InternationalTechnology melalui fax dan email dengan harga satuan sheetpile W B.325A.1000.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-04-2017 — Putus : 27-09-2017 — Upload : 19-03-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 25/Pid.Sus -Tpk/2017/PN.Bdg
Tanggal 27 September 2017 — WIWIN NURWINA, SKM., MM Binti SAFEI SUDRAJAT.
175 — 56
  • pengertianmelawan hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatanhukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1)Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambahdengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung RepublikIndonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antara lainPutusan No. 996
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 17-11-2017 — Putus : 13-03-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps
Tanggal 13 Maret 2018 — Penuntut Umum:
INDRA HARVIANTO SALEH,SH.MH.
Terdakwa:
Drs. MADE SUTEJA
197 — 24
  • Servies Gang di Banjar Dinas 27.970.000,00 3.648.000,00 24.322.000,0Lebah 09, ene Gang lI di Banjar Dinas g 996 900,00 770.000,00 8.056.000,0010 Tamanisasi Lingkungan Desa 94.379.000,00 113.408.000,0 9029000 Hal. 227 dari 257 halaman Putusan Nomor 28/Pid.SusTPk/2017/PN.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-05-2017 — Putus : 16-10-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bdg
Tanggal 16 Oktober 2017 — ALAMSYAH Bin H. ATIB SATIBI
88 — 36
  • hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa pengertian perobuatan melawan hukum formil adalahsemua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan tertulis, baik ituberupa UndangUndang ataupun peraturan lain di bawah UndangUndang, sepertiPeraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerahdan seterusnya;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesiapasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan No.996
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-10-2016 — Upload : 23-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 65/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg.
Tanggal 19 Oktober 2016 — -PT. CAKRAWALA NUSADIMENSI -YUDI WIJAYA
470 — 395
  • hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalahsemua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan tertulis, baik ituberupa UndangUndang ataupun peraturan lain di bawah UndangUndang, sepertiPeraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah danseterusnya;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesiapasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan No.996
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 13-09-2018 — Putus : 09-01-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 72/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 9 Januari 2019 — Penuntut Umum:
BAMBANG SUPARYANTO, SH
Terdakwa:
ZAEDIN MUSTOFA BIN SACHRI
129 — 39
  • menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana;Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusannya No.003/PuuIV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 menyatakan bahwa pengertian melawan hukum secaramateriil di dalam penjelasan pasal 2 (1) uu no.31/1999 jo uu no. 20/ 2001 tersebutdinyatakan sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;Menimbang, bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.03/PPUIV/2006tanggal 25 Juli 2006, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya ( Putusan MARINo.996
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-06-2015 — Putus : 25-08-2015 — Upload : 08-09-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 24/PID/TPK/2015/PT.DKI
Tanggal 25 Agustus 2015 — Ir. WB. DIDIT HANINDIPTO bin M. MOERADI
121 — 44
  • Agus Irwanto.996 Foto copy KTP an. Amsar Sheba.997 Foto copy Surat Izin Usaha Konstruksi an. PT Purna Dharma Perdana No.132730069882001663 tanggal 12 Maret 2012.998 Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer an.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-02-2017 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 4 Mei 2017 — SENTOT LAMIDI
45 — 10
  • pengertian melawan hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum, sehingga yang dimaksud dengan melawanhukum dalam pasal 2 ayat (1) Undangundang No. 31 Tahun 1999sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalahperbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung RepublikIndonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antaralain Putusan No. 996
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 26-11-2018 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 97/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 2 April 2019 — Penuntut Umum:
NURUL ANWAR, SH, MHum
Terdakwa:
AMBYAH PANGGUNG SUTANTO bin SISWO MARTOYO
152 — 74
  • yang dilidungi;Menimbang, bahwa dilihat didalam Putusan Mahkamah KonstitusiNo.03/PPUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006, menyatakan penjelasan ketentuanPasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 yang mengatur perbuatan melawan hukum materiil bertetangan denganUUD 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatMenimbang, bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.03/PPUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya(Putusan MARI No.996
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-02-2016 — Putus : 23-05-2016 — Upload : 21-06-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 23 Mei 2016 — H.MOHAMAD HAIDAR HILMI Als H.ENCENG SOLEH.
110 — 60
  • pengertianmelawan hukum materiil tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum,sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah denganUndangundang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesiapasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain Putusan No.996
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus
Register : 27-07-2021 — Putus : 14-09-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 26/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG
Tanggal 14 September 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : S. HENDRIK TIIP, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : VERONIKA SYUKUR. Diwakili Oleh : Dr. Hendrik Jehaman, S.H.,M.H
413 — 1456
  • Pem. 593/ 559.a/IV/2016 tanggal O01 April 2016 an.ABDULMANAN SIKING, DKK.996. 1 (satu) bundel Dokumen an.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-01-2017 — Putus : 05-06-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 03/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Bdg.
Tanggal 5 Juni 2017 — TETENG ZAELANI bin AJA SUMARNA
85 — 22
  • hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalahsemua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan tertulis, baik ituberupa UndangUndang ataupun peraturan lain di bawah UndangUndang, sepertiPeraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerahdan seterusnya;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung RepublikIndonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antara lainPutusan No. 996
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 07-12-2018 — Putus : 23-04-2019 — Upload : 03-05-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk
Tanggal 23 April 2019 — Penuntut Umum:
1.HERY BASKORO, S.H
2.YOPPY GUMALA, S.H.
3.RENDY BAHAR PUTRA, SH
4.GUSTI MURDANI CHAN, SH
5.AGUS YULIANA I.S., S.H., M.H.
Terdakwa:
RIDUANSYAH
98 — 30
  • tidak mempunyaikekuatan hukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalampasal 2 ayat (1) Undangundang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdirubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawanhukum formil saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung RepublikHalaman 288 dari 308 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2018/PN PIkIndonesia pasca putusan MK tersebut dalam beberapa putusannya, antaralain Putusan No. 996