Bahwa Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan buktipemikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan klaimJamsostek, BPJS Ketenagakeijaan dan jaminan hart tua;11.

>:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon atas nama Kamila Bano sebagai wali atas anak bernama Angela Giofana Bana, Tempat/tanggal lahir: Kota Baru, 15 November 2016, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Banloki, RT/RW: 016/005, Desa Tublopo, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, dapat melakukan segala tindakan hukum untuk mengklaim jaminan kematian atas nama Mersiana Sijao dari BPJS

Menetapkan ahli waris dari Jamaluddin bin Usman adalah:

Kecamatandimana Pemohon dengan Pemohon Il melangsungkan pernikahan.Sedangkan saat ini Pemohon dengan Pemohon II sangat membutuhkanPenetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Padang, gunadijadikan bukti otentik adanya pernikahan antara Pemohon denganHalaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 1/Padt.P/ 2019/PA.PdgPemohon II dan sebagai pegangan bagi Pemohon dengan Pemohon IIserta sebagai alasan Hukum bagi Pemohon dengan Pemohon II untukkepengurusan Kartu Keluarga (KK) di Kantor Catatan Sipil, dan BPJS

PKSS; Saksi sering kKetemu dengan Penggugat; Saksi tidak tahu berapa gaji yang diterima olen Penggugat sebagai Security; Setahu Saksi bagian Security diikutkan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan; Saksi berhenti bekerja karena sudah tidak cocok dan karena keinginan sendiri, yaitupada bulan september dan sejak saat itu pula sudah tidak bekerja lagi, lalu 3 (tiga)bulan kemudian surat pengunduran diri saya dikabulkan; Pada saat berhenti bekerja kontrak kerja Saksi belum berakhir, dengan sisa kontrakkerja

selama 4 (empat) bulan; Saat berhenti bekerja Saksi diberikan DPLK dan BPJS atau uang penghargaan masakerja yang diberikan ketika pekerja berhenti bekerja; Saksi tidak tahu apakah saksi diikutkan program DPLK ketika bekerja di PT.

Membuktikanbahwa Tergugat telah mengikutsertakan Penggugat dalam Pensiun PastiDanaPensiun Lembaga Keuangan (PPIPDPLK) BRI, sehingga Tergugat tidakHalaman 30 dari 53 halaman, Putusan Nomor 16/Pdt.SusPHI/2019/PN Gtoberkewajiban membayar konpensasi apapun kepada Penggugat atasberakhirnya hubungan kerja, selanjutnya diberi tanda (T12);13)Print out berupa Bukti Kepesertaan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaanan. Sdr.

Purnomo Kai dengan Nomor Kepesertaan 14033429821.Membuktikan bahwa Penggugat telah didaftarkan sebagai peserta JaminanSosial yaitu BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor peserta 14033429821sesuai ketentuan Undangundang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BadanPenyelenggara Jaminan Sosial, selanjutnya diberi tanda (T13);14)Foto copy dari foto copy berupa Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigras!Nomor : 800/Nakertrans/357A/2019 tanggal 15 April 2019.

Membuktikan fakta hukum bahwa Turut Tergugat melakukanpembayaran kontrak pekerja milik Tergugat, selanjutnya diberi tanda (TT30);31.Print out berupa Histori Saldo Tenaga Kerja Tahun 2019, BPJS Ketenagakerjaanatas nama Purnomo S. Kai.

Sim Card 082176288003, 1 (Satu) buah dompet warna coklatmerk ALVI, yang berisikan KTP, SIM C, ATM Bank Mandiri, ATM SumselBabel, ATM BNI, Kartu BPJS, Kartu OVO, STNK, Kartu Anggota IAImilik saksi korban Meitisa Binti Sofyan; Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban MeitisaBinti Sofyan untuk mengambil barangbarang milik saksi korban MeitisaBinti Sofyan tersebut; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkandan tidak keberatan;2.

Sim Card 082176288003, 1 (Satu) buah dompet warna coklatHalaman 21 dari 46 Putusan Nomor 589/Pid.B/2018/PN Ligberikut:merk ALVI, yang berisikan KTP, SIM C, ATM Bank Mandiri, ATM SumselBabel, ATM BNI, Kartu BPJS, Kartu OVO, STNK, Kartu Anggota IAImilik saksi korban Meitisa Binti Sofyan; Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban MeitisaBinti Sofyan untuk mengambil barangbarang milik saksi korban MeitisaBinti Sofyan tersebut; Bahwa dari hasil penjualan motor tersebut terdakwa dan saksiSuhendri

Sim Card 082176288003, 1 (Satu) buah dompet warna coklatmerk ALVI, yang berisikan KTP, SIM C, ATM Bank Mandiri, ATM SumselBabel, ATM BNI, Kartu BPJS, Kartu OVO, STNK, Kartu Anggota IAImilik saksi korban Meitisa Binti Sofyan; Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban MeitisaBinti Sofyan untuk mengambil barangbarang milik saksi korban MeitisaBinti Sofyan tersebut; Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 02/RSUDSA/VER/V/2018 tanggal 26 Mei 2018 yang ditandatangani oleh dokterNurul Islami

Sim Card 082176288003, 1 (Satu) buah dompet warna coklat merk ALVI, 1(satu) buah dompet wanita yang berisikan KTP, SIM C, ATM Bank Mandiri, ATMSumsel Babel, ATM BNI, Kartu BPJS, Kartu OVO, STNK, Kartu Anggota IAI;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelisberpendapat bahwa barangbarang milik saksi korban Meitisa Binti Sofyantersebut telah berpindah tempat atau telah dikuasai atau dibawah penguasaanterdakwa artinya barangbarang tersebut telah berada ditangan terdakwa;Menimbang

Sim Card082176288003, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk ALVI, 1 (Satu) buahdompet wanita yang berisikan KTP, SIM C, ATM Bank Mandiri, ATM SumselBabel, ATM BNI, Kartu BPJS, Kartu OVO, STNK, Kartu Anggota IAI tersebuttidak memiliki ijin dari saksi Meitisa Binti Sopyan terlebih dahulu selaku pemilikdari barangbarang tersebut;Menimbang, berdasarkan uraian di atas, maka unsur dengan maksuduntuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;Ad.5.

Keterlambatan pembayaran Permasalahan BadanPenyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)Bahwa akibat dari tidak segera terpenuhinya kewajiban yangharus dilakukan oleh Penggugat terkait dengan hasil temuanauditor SMETA menyebabkan ketidakpercayaan dari customerterhadap Tergugat dan menyebabkan Tergugat mulaikehilangan Bisnis dari salah satu pelanggannya (yaitu PT.Unilever Indonesia Tbk); Bahwa temuan dari auditor SMETA di atas membuktikanPenggugat telah melanggar kontrak periode tahun 2017 sampaidengan tahun

Bahwa guna menjamin kesejahteraan, kesehatan, dan keselamatanpekerjanya, Tergugat Rekonvensi selaku badan hukum yang telahmemperkerjakan lebin dari 10 pekerja wajid mengikutsertakanpekerjanya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) baikBPJS Ketenagakarjaan maupun BPJS Kesehatan sesuai ketentuanyang berlaku;.

Permasalahan Badan Perlindungan Jaminan Sosial (BPJS) PT. Lintas Aman Nusantara mengakui adanya keterlambatanpembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;Bahwa seluruh temuan tersebut di atas adalah pelanggaran terhadapHukum Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensikepada pekerja kepada yang bekerja di PT.

Semua Pekerja PT Ohsung Electronics Indonesia belum didaftarkannyamenjadi peserta BPJS Kesehatan;4. Bahwa dengan adanya laporan tersebut di atas Dinas Tenaga KerjaKabupaten Bekasi up Bidang Pengawasan mengeluarkan Nota Dinasdengan Nomor Surat 700/649/Disnaker/II/2016 untuk PimpinanPerusahaan PT Ohsung Electronics Indonesia. Adapun isi nota sebagaiberikut:a.

Perusahaan diwajibkan untuk segera mendaftarkan dirinya danpekerjanya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuaiHalaman 10 dari 48 hal. Put. Nomor 1464 K/Pdt.SusPHI/2017dengan program jaminan sosial yang diikutinya;c. Perusahaan diwajibkan untuk tidak mengganti pekerja/ouruh yangmogok kerja dengan pekerja/buruh lain dari luar perusahaan selamaputusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrialmengenai sah atau tidaknya mogok kerja yang dilakukan oleh pekerjabelum ditetapkan;.

Nomor 1464 K/Pdt.SusPHI/2017 MuhamadSakroni Rp3.140.500,00 Rp47.107.500,00 Rp23.553.750,00 Rp70.661.250,00akroni TOTAL Rp1.883.835.000,00 Rp941.917.500,00 Rp2.825.752.500,00 26.2/.Terbilang: Dua miliar delapan ratus dua puluh lima juta tujuh ratus limapuluh dua ribu lima ratus rupiah;Bahwa Para Penggugat sampai dengan saat ini belum didaftarkan sebagaiPeserta BPJS Kesehatan oleh Tergugat/Managemen PT OhsungElectronics Indonesia;Bahwa pihak Tergugat tidak mendaftarkan Kepesertaan BPJS Kesehatanterhadap

Para Penggugat dalam hal ini telah melanggar ketentuan PerpresNomor 111 Pasal 11 ayat (1), PP Nomor 86 tahun 2013 Pasal 3 ayat (1),Pasal 5 ayat (1), (2);Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2013 tentangPerubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentangJaminan Kesehatan:Pasal 11:(1) Pemberi Kerja sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) wajibmendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta jaminankesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran;Peraturan

Memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggotakeluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar;Pasal 5:(1) Pemberi kerja selain penyelenggara Negara yang melanggar ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan setiap orang, selain pemberikerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran yang melanggar ketentuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai sanksi administratif;(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:Halaman 15 dari 48 hal. Put.

Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar surat warna kuning berupa form daftar tenaga kerja keluar yang diterbitkan oleh kantor BPJS (Badan Penjamin Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan tertanggal 12 Agustus 2015; 1 (satu) lembar Purchase Order (PO) No. 20/SP/KM/V/2015 tanggal 23 April 2015; 1 (satu) lembar surat jalan Nomor: 033/SJ-KM/X/2015 tanggal 23 Juni 2015 yang ditujukan kepada Badan Keluarga Berencana (KB) dan Pemberdayaan Pemerintah (PP) Kabupaten Grobogan;

(alm) terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPENGGELAPAN DALAM JABATAN, sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal 374 KUHPidana;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEWI PRIAMSARI binti EDISUNARDI (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam)bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan;Menetapkan barang bukti berupa:" 1 (satu) lembar surat warna kuning berupa form daftar tenaga kerja keluaryang diterbitkan oleh kantor BPJS

Bahwa setahu Terdakwa uang DP sebanyak Rp. 40.000.000,00 dari ibuHermin tersebut dalam pecahan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu) an.Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukanbarang bukti berupa: 1 (satu) lembar surat warna kuning berupa form daftar tenaga kerja keluaryang diterbitkan oleh kantor BPJS (Badan Penjamin Jaminan Sosial)Ketenagakerjaan tertanggal 12 Agustus 2015; 1 (satu) lembar Purchase Order (PO) No. 20/SP/KM/V/2015 tanggal 23 April2015; 1 (satu) lembar surat jalan

telah dijalani olehTerdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukanalasan untuk menangguhkan penahanan Terdakwa, maka Terdakwa diperintahkanuntuk tetap berada dalam tahanan;Halaman 23 dari 26Putusan Nomor: 37/Pid.B/2016/PN Skt.Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yang diajukandi persidangan berupa:1 (satu) lembar surat warna kuning berupa form daftar tenaga kerja keluaryang diterbitkan oleh kantor BPJS

Menetapkan barang bukti berupa:1 (satu) lembar surat warna kuning berupa form daftar tenaga kerja keluaryang diterbitkan oleh kantor BPJS (Badan Penjamin Jaminan Sosial)Ketenagakerjaan tertanggal 12 Agustus 2015;1 (satu) lembar Purchase Order (PO) No. 20/SP/KM/V/2015 tanggal 23April 2015;1 (satu) lembar surat jalan Nomor: 033/SJKM/X/2015 tanggal 23 Juni2015 yang ditujukan kepada Badan Keluarga Berencana (KB) danPemberdayaan Pemerintah (PP) Kabupaten Grobogan;3 (tiga) lembar laporan keuangan pada

AEP SAEPUDIN Alamat Bukit Permata Cinunuk F 33 RT.08 RW.16Cinunuk Cileunyi Kabupaten Bandung, dan 1 buah HP Merk XIOAMI warna hitam,dompet berisi STNK Asli Sepeda motor, uang tunai sebesar Rp. 800.000, (delapanratus ribu rupiah) STNK motor dinas, KTP, ATM BRI, ATM BJB dan 1 (Satu) buahtas perempuan milik istri saksi yang berisi ATM BPJS, ATM Mandiri, berikut kuncikontak sepeda motor.Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam kamar sedang tidur.Bahwa para terdakwa melakukan pencurian tersebut

AEP SAEPUDIN Alamat Bukit Permata Cinunuk F 33 RT.08 RW.16Cinunuk Cileunyi Kabupaten Bandung, dan 1 buah HP Merk XIOAMI warna hitam,dompet berisi STNK Asli sepeda motor, uang tunai sebesar Rp. 800.000, (delapanratus ribu rupiah) STNK motor dinas, KTP, ATM BRI, ATM BJB dan 1 (satu) buahtas perempuan milik saksi yang berisi ATM BPJS, ATM Mandiri, berikut kuncikontak sepeda motor.Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di dalam kamar sedang tidur.Bahwa para terdakwa melakukan pencurian tersebut

AEP SAEPUDIN AlamatHalaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor : 415/Pid.B/2021/PN BIb.Bukit Permata Cinunuk F 33 RT.08 RW.16 Cinunuk Cileunyi Kabupaten Bandung,dan 1 (Satu) buah HP Merk XIOAMI warna hitam, dompet berisi STNK Asli sepedamotor, uang tunai sebesar Rp. 800.000, (delapan ratus ribu rupiah) STNK motordinas, KTP, ATM BRI, ATM BJB dan 1 (satu) buah tas perempuan milik istri saksiAep Saepudin yang berisi ATM BPJS, ATM Mandiri, berikut kunci kontak sepedamotor dan yang melakukannya saksi tidak

AEP SAEPUDIN Alamat Bukit Permata Cinunuk F 33RT.08 RW.16 Cinunuk Cileunyi Kabupaten Bandung, dan 1 buah HP Merk XIOAMIwarna hitam, dompet berisi STNK Asli sepeda motor, uang tunai sebesar Rp.800.000, (delapan ratus ribu rupiah) STNK motor dinas, KTP, ATM BRI, ATM BJB dan1 (Satu) buah tas perempuan milik istri saksi yang berisi ATM BPJS, ATM Mandinri,berikut kunci kontak sepeda motor.Bahwa, benar para terdakwa telah 3 (tiga) kali melakukan pencurian secara bersamasama.Bahwa, benar para terdakwa melakukan

PUUX/2012 tanggal 19 September 2013, maka gugatan Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 7/Pdt.SusPHI/2018/PN PALtentang perselisinan hak masih berlaku kadaluarsa tuntutan hak adalah 2 (dua)tahun;Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak dapat membuktikan obyekdalam gugatan perkara a quo adalah pemutusan hubungan kerja karenamengundurkan diri, karena bukti Satusatunya yang diajukan oleh Para Tergugatbertanda T1 berupa fotocopy surat keterangan kerja yang dipergunakanPenggugat untuk melakukan klaim pencairan BPJS

pada tanggal 6 Juni 2014adalah bukti yang dibuat sendiri oleh Tergugat II, karena berdasarkan Pasal 162ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,maka pekerja yang bermaksud akan mengundurkan diri wajib mengajukanpermohonan secara tertulis kepada pengusaha, untuk itu. bukti yangseharusnya diajukan oleh Para Tergugat adalah surat pengunduran diri yangdibuat oleh Penggugat, dan klaim pencairan kepersertaan BPJS tidakmenjadikan hubungan kerja terputus, oleh karena Para Tergugat

Pagasindo Mujur Sejati BulanFebruari 2002 atas nama JHON LANTANG, P2 tentang Struk Gaji PT.Pagasindo Mujur Sejati Bulan Januari 2011 atas nama JHON LANTANG, P3tentang Surat Keterangan BPJS Ketenagakerjaan atas nama JHON LANTANG,P4 tentang Risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial atas namaJHON LANTANG, P5 tentang Struk Gaji PT.

hari tua olehTergugat Il dan keterangan saksisaksi YONGKI HERMANTO MALUW,SYAIFUL dan FLENSIANA UBAS, SE yang pada pokoknya menerangkanbahwa Tergugat dan Tergugat II berkedudukan di tempat yang sama dengandirektur yang sama Bapak RIZAL TJAHYADI, didapatkan fakta Para Tergugattidak memiliki tata kelola kKepersonalian yang baik dan tertib, karena pada tahun2002 Penggugat menerima upah dari Tergugat I, tetapi pada waktu yangbersamaan Penggugat didaftarkan oleh Tergugat II dalam program PT.Jamsostek / BPJS

151 ayat(3) jonto Pasal 152 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan Majelis Hakim menyatakan putus hubungan kerja antaraPenggugat dengan Tergugat II terhitung sejak dibacakan putusan ini;Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam kesimpulan huruf C5 bahwahubungan kerja Penggugat dengan Tergugat II diperhitungkan sejak 2014sampai dengan 2015, karena di tahun 2013 telah putus hubungan kerja antaraPenggugat dengan Tergugat dan II karena Penggugat telah melakukan klaimkepersertaan BPJS

enam puluh lima ribu rupiah);Bahwa Penggugat di PHK oleh Tergugat 2 dengan alasan melapor keDinas Tenaga Kerja Provinsi Gorontalo yang sekarang Dinas PenanamanModal, ESDM & Transmigrasi Provinsi Gorontalo tentang PerselisihanHak yaitu : Potongan Upah yang tidak mempunyai alasan yang tepat sejak Tahun2016 s/d Tahun 2017 Potongan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sebesar Rp.400.0. selama 6 Bulan dan sejak Nopember 2015 s/d April 2016,dan sampai dengan sekarang tidak ada kejelasannya Pembayaran BPJS

Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan yang dibayarnanti setiap 7 Bulan, sehingga mengakibatkan para Penggugat tidakmendapat pelayanan Kesehatan Pembayaran THR Pada Tahun 2016 hanya di bayar sebesar Rp.1.0. 000. jadi selisin upah Rp. 2.030.000 Rp. 1.000.000 = Rp.1.030.0.

BPJS di Nakertrans tersebut dari pihak PT.

Citra Purnama Lestari,sudah ada perusahaan lain waktu itu;Bahwa ada selisih UMP dari tahun 2016 s/d tahun 2017;Bahwa setelah pekerjaan tidak dikerjakan gaji dipotong;Bahwa saksi sudah lupa apakah sudah dibayarkan permintaan gaji;Bahwa setahu saksi BPJS belum dibayarkan oleh pihak perusahaan;Bahwa tidak ada ruangan PT.

PHI No.24/Pdt.SusPHI/2018/PN GtoBahwa petugas pencatat meter termasuk dibagian penjualan;Bahwa pemborongan pekerjaan tersebut dibuat melalui perjanjianpemborongan pekerjaan;Bahwa mengenai pembayaran pemborongan pekerjaan sesuai denganpermohonan pembayaran pekerjaan;Bahwa yang bermohon pembayaran dalam hal ini adalah pihakperusahaan;Bahwa pembayaran tersebut termasuk pembayaran BPJS dankesehatan;Bahwa hubungan pekerjaan tersebut adalah antara PT.

Pdt.G/2021/PA.SmdUrusan Agama Kecamatan Montong Gading Kabupaten Lombok Timur,ternyata pernikahan Sirum bin Rahman dan Nur Hasanah binti Badertersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama KecamatanMontong Gading Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Surat KeteranganKepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Montong Gading KabupatenLombok Timur, Nomor : B.348/Kua.18.03.06/PW.01/XII/2020 tanggal 22Desember 2020;Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan perkara ini untuk keperluanmengurus pencairan uang BPJS

Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris inibertujuan untuk Pengambilan uang BPJS Ketenagakerjaan a/n Nasir binMisan kepentingan hukum lainnya;8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yangtimbul akibat perkara ini;Berdasarkan alasan/dalildalil diatas, Para Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Rangkasbitung segera memeriksa dan mengadili perkaraini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;2.

Sehubungan dengan hak dan kompensasi Pihak Pertama yang diperoleh dariPihak ketiga dalam hal ini Dana Pensiun Astra (DPA) dan BPJS Ketenagakerjaandapat dilakukan pengurusan secara mandiri oleh Pihak Kedua denganberkordinasi dengan Pihak Pertama.4.

hakhak lainnya;Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum terurai pada angka 1sampai dengan angka 6 di atas, maka sangat berdasar hukum bagiPenggugat Rekonvensi untuk memohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini untuk menyatakan PHK batal demi hukum danmenghukum Tergugat Rekonvensi untuk mempekerjakan kembali padaposisi dan jabatan semula dan membayar upah Penggugat Rekonvensibeserta hakhak lainnya;Tergugat Rekonvensi Wajib Mengikutsertakan Dan Membayar luran JaminanSosial Nasional (BPJS

Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan)1.Bahwa oleh karena PHK batal demi hukum maka hubungan kerja antaraTergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi demi hukum belumterputus;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat 2 Undang Undang Nomor13 tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan Selama putusan lembagapenyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baikpengusaha maupun pekerja/oburuh harus tetap melaksanakan segalakewajibannya dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 13, Pasal 17 danPasal

Nomor 306 K/Pdt.SusPHI/2016mengikutsertakan Penggugat Rekonvensi dalam program Jaminan SosialNasional;Bahwa oleh karenanya Tergugat Rekonvensi wajiob membayar iuran jaminansosial nasional melalui kantor BPJS Kesehatan dan kantor BPJSKetenagakerjaan yang terdiri dari jaminan kecelakaan kerja, jaminankematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan pensiun, dan jaminanhari tua;Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum terurai di atas, PenggugatRekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa

seratus tiga puluhdelapan ribu rupiah);Jumlah keseluruhannya sebesar Rp.25.345.000, (dua puluh lima juta tigaratus empat puluh lima ribu rupiah)Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar upah pada setiaptanggal pembayaran upah setiap bulannya kepada Penggugat Rekonvensibeserta hakhak lainnya yang seharusnya diterima oleh PenggugatRekonvensi sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatanhukum tetap;Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar iuran Jaminan SosialNasional melalui kantor BPJS

Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untukPenggugat Rekonvensi sampai adanya putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap;Menyatakan Tergugat Rekonvensi Telah melanggar Pasal 28 UndangUndang Nomor 21 Tahun 2000, tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa(dwangsom) yang besarnya ditetaopkan sebesar Rp.1.000.000, (satu jutarupiah) perhari kepada Penggugat Rekonvensi apabila Tergugat Rekonvensilalai tidak mempekerjakan Penggugat Rekonvensi sejak putusan

Julianto bin Jansen Marpaung berupa Penarikan uang BPJS Ketengakerjaan atas nama Julianto dengan Kartu Peserta Nomor : 3174 1002 0779 0009 23060532662;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

1. Menetapkan, mengangkat Pemohon (Anna Priana binti Endang Mukodis) sebagai wali dari anak anak tersebut yang bernama (Muhamad Aska Septianto bin Joko Hindarto dan Adinira Mohammad Sadewa bin Joko Hindarto) guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mencairkan Dana Jaminan Kematian di BPJS Ketenagarkerjaan atas nama Joko Hindarto bin Sutjipto dan mengurus segala keperluan hukum baik didalam maupun diluar persidangan;
2. Memberikan

Purnamasari binti Lamase) adalah ibu kandung dari anak yang bernama Asyhila Ardha binti Andri yang lahir pada tanggal 22 Desember 2014 dan Aisyah Aila Ardha binti Andri yang lahir pada tanggal 23 Maret 2016;

01.00 WIB di Jalan Simpang B80 Desa TelangKecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin dan korbannyaadalah Jimmy Osmon dan PT Kalidare Prima Mandiri;Bahwa Saksi, Terdakwa dan Hengki Prandika telah mengambil 1 (satu)unit mobil dump truck Nomor Polisi BA 9208 VU warna hijau muda milik PTKalidare Prima Mandiri dan 1 (satu) handphone merk Samsung warnaputin, 1 (Satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (Satu) buah SIMB2 Umum, 1 (Satu) buah KTP, 1 (Satu) buah ATM BCA dan 1 (satu) buahKartu BPJS

pukul 01.00 WIB di Jalan Simpang B80 Desa TelangKecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin dan korbannyaadalah Jimmy Osmon dan PT Kalidare Prima Mandiri;Bahwa Saksi, Terdakwa dan Yogie Shaputra telah mengambil 1 (Satu) unitmobil dump truck Nomor Polisi BA 9208 VU warna hijau muda milik PTKalidare Prima Mandiri dan 1 (satu) handphone merk Samsung warnaputin, 1 (Satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (Satu) buah SIMB2 Umum, 1 (Satu) buah KTP, 1 (Satu) buah ATM BCA dan 1 (satu) buahKartu BPJS

WIB di Jalan Simpang B80 Desa TelangKecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin dan korbannyaadalah Jimmy Osmon dan PT Kalidare Prima Mandiri;Bahwa Terdakwa, Hengki Prandika dan Yogie Shaputra telah mengambil 1(satu) unit mobil dump truck Nomor Polisi BA 9208 VU warna hijau mudamilik PT Kalidare Prima Mandiri dan 1 (satu) handphone merk Samsungwarna putih, 1 (Satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu)buah SIM B2 Umum, 1 (Satu) buah KTP, 1 (Satu) buah ATM BCA dan 1(satu) buah Kartu BPJS