• Sehubungan dengan hak dan kompensasi Pihak Pertama yang diperoleh dariPihak ketiga dalam hal ini Dana Pensiun Astra (DPA) dan BPJS Ketenagakerjaandapat dilakukan pengurusan secara mandiri oleh Pihak Kedua denganberkordinasi dengan Pihak Pertama.4.

• >:

  1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
  2. Menetapkan Pemohon atas nama Kamila Bano sebagai wali atas anak bernama Angela Giofana Bana, Tempat/tanggal lahir: Kota Baru, 15 November 2016, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Banloki, RT/RW: 016/005, Desa Tublopo, Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, dapat melakukan segala tindakan hukum untuk mengklaim jaminan kematian atas nama Mersiana Sijao dari BPJS

• Menetapkan ahli waris dari Jamaluddin bin Usman adalah:

• Musnadi bin Jamaluddin (Anak Kandung);
• Suharni binti Jamaluddin (Anak Kandung);
• Hirmawati binti Jamaluddin (Anak Kandung);
• Munara Aini binti Jamaluddin (Anak Kandung);
• Elmi Putra bin Jamaluddin (Anak Kandung);
• Siti Sari binti Abdullah (Istri)
• Menyatakan bahwa ahli waris sebagaimana tersebut dalam diktum amar angka tiga berhak untuk bertindak secara hukum mengurus administrasi BPJS

• Menetapkan bahwa penetapan ini akan dipergunakan untuk mengurus klaim atau mencairkan gaji pokok melalui Bank DKI dengan Nomor Tabungan: 150.23.07935.8 serta BPJS Ketenagakerjaan dengan Kartu Peserta Nomor 3174 0229 0682 0006, 15058114370 atas nama Nofal Zanuriah Bin Sudarno;

  4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

• permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

• Menetapkan Pemohon yang bernama PINNA SIMANGUNSONG sebagai wali dari anak yang bernama : Grecia Depina Br Tampubolon, perempuan lahir di Sialang Rimbun, 31 Desember 2012 dan Noveni Anggreini, perempuan, lahir di Jakarta, 13 November 2015;
• Menetapkan Pemohon dapat bertindak secara hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan atas nama diri sendiri maupun anak yang belum dewasa untuk melakukan klaim / mencairkan BPJS

• Kecamatandimana Pemohon dengan Pemohon Il melangsungkan pernikahan.Sedangkan saat ini Pemohon dengan Pemohon II sangat membutuhkanPenetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Padang, gunadijadikan bukti otentik adanya pernikahan antara Pemohon denganHalaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 1/Padt.P/ 2019/PA.PdgPemohon II dan sebagai pegangan bagi Pemohon dengan Pemohon IIserta sebagai alasan Hukum bagi Pemohon dengan Pemohon II untukkepengurusan Kartu Keluarga (KK) di Kantor Catatan Sipil, dan BPJS

• seluruhnya;

• Menetapkan Pemohon selaku wali dari anak Varira Ilalizzi dan memberikan ijin kepada Pemohon yang dalam hal ini bertindak untuk dan/atau kepentingan anak yang kini masih belum dewasa bernama Varira Ilalizzi lahir di Pasuruan tanggal 16 Mei 2008 dimana anak tersebut sekarang berumur 16 tahun atau masih di bawah umur/belum dewasa, dan mewakili anak menandatangani surat-surat terkait dengan pengambilan dana kepesertaan JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) dan Jaminan Pensiun BPJS

• SAMPOERNA dan juga santunan dari BPJS Ketenagakerjaan atas nama almarhumah SITI KHODIJAH;

• Memebebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini:
• Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp162.400,00 (seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);

• Long Iram atas nama Hermanus Hengeng dengan Nomor Rekening : 1502036927;

• BPJS atas nama Hermanus Hengeng dengan nomor 22081365508;

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp171.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

• Menetapkan Ahli Waris sah Sumijah binti Sumopawiroadalah Marliah binti Kasmani;
• Menetapkan Marliah binti Kasmaniadalah Ahli Waris yang berhak untuk mencairkan harta peninggalan Sumijah binti Sumopawiroberupa dana di BPJS Ketenagakerjaan, Nomor 3522 1644 0842 0001;
• Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

• PUUX/2012 tanggal 19 September 2013, maka gugatan Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 7/Pdt.SusPHI/2018/PN PALtentang perselisinan hak masih berlaku kadaluarsa tuntutan hak adalah 2 (dua)tahun;Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak dapat membuktikan obyekdalam gugatan perkara a quo adalah pemutusan hubungan kerja karenamengundurkan diri, karena bukti Satusatunya yang diajukan oleh Para Tergugatbertanda T1 berupa fotocopy surat keterangan kerja yang dipergunakanPenggugat untuk melakukan klaim pencairan BPJS

  pada tanggal 6 Juni 2014adalah bukti yang dibuat sendiri oleh Tergugat II, karena berdasarkan Pasal 162ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,maka pekerja yang bermaksud akan mengundurkan diri wajib mengajukanpermohonan secara tertulis kepada pengusaha, untuk itu. bukti yangseharusnya diajukan oleh Para Tergugat adalah surat pengunduran diri yangdibuat oleh Penggugat, dan klaim pencairan kepersertaan BPJS tidakmenjadikan hubungan kerja terputus, oleh karena Para Tergugat

  Pagasindo Mujur Sejati BulanFebruari 2002 atas nama JHON LANTANG, P2 tentang Struk Gaji PT.Pagasindo Mujur Sejati Bulan Januari 2011 atas nama JHON LANTANG, P3tentang Surat Keterangan BPJS Ketenagakerjaan atas nama JHON LANTANG,P4 tentang Risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial atas namaJHON LANTANG, P5 tentang Struk Gaji PT.

  hari tua olehTergugat Il dan keterangan saksisaksi YONGKI HERMANTO MALUW,SYAIFUL dan FLENSIANA UBAS, SE yang pada pokoknya menerangkanbahwa Tergugat dan Tergugat II berkedudukan di tempat yang sama dengandirektur yang sama Bapak RIZAL TJAHYADI, didapatkan fakta Para Tergugattidak memiliki tata kelola kKepersonalian yang baik dan tertib, karena pada tahun2002 Penggugat menerima upah dari Tergugat I, tetapi pada waktu yangbersamaan Penggugat didaftarkan oleh Tergugat II dalam program PT.Jamsostek / BPJS

  151 ayat(3) jonto Pasal 152 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan Majelis Hakim menyatakan putus hubungan kerja antaraPenggugat dengan Tergugat II terhitung sejak dibacakan putusan ini;Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam kesimpulan huruf C5 bahwahubungan kerja Penggugat dengan Tergugat II diperhitungkan sejak 2014sampai dengan 2015, karena di tahun 2013 telah putus hubungan kerja antaraPenggugat dengan Tergugat dan II karena Penggugat telah melakukan klaimkepersertaan BPJS

• enam puluh lima ribu rupiah);Bahwa Penggugat di PHK oleh Tergugat 2 dengan alasan melapor keDinas Tenaga Kerja Provinsi Gorontalo yang sekarang Dinas PenanamanModal, ESDM & Transmigrasi Provinsi Gorontalo tentang PerselisihanHak yaitu : Potongan Upah yang tidak mempunyai alasan yang tepat sejak Tahun2016 s/d Tahun 2017 Potongan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sebesar Rp.400.0. selama 6 Bulan dan sejak Nopember 2015 s/d April 2016,dan sampai dengan sekarang tidak ada kejelasannya Pembayaran BPJS

  Tenaga Kerja dan BPJS Kesehatan yang dibayarnanti setiap 7 Bulan, sehingga mengakibatkan para Penggugat tidakmendapat pelayanan Kesehatan Pembayaran THR Pada Tahun 2016 hanya di bayar sebesar Rp.1.0. 000. jadi selisin upah Rp. 2.030.000 Rp. 1.000.000 = Rp.1.030.0.

  BPJS di Nakertrans tersebut dari pihak PT.

  Citra Purnama Lestari,sudah ada perusahaan lain waktu itu;Bahwa ada selisih UMP dari tahun 2016 s/d tahun 2017;Bahwa setelah pekerjaan tidak dikerjakan gaji dipotong;Bahwa saksi sudah lupa apakah sudah dibayarkan permintaan gaji;Bahwa setahu saksi BPJS belum dibayarkan oleh pihak perusahaan;Bahwa tidak ada ruangan PT.

  PHI No.24/Pdt.SusPHI/2018/PN GtoBahwa petugas pencatat meter termasuk dibagian penjualan;Bahwa pemborongan pekerjaan tersebut dibuat melalui perjanjianpemborongan pekerjaan;Bahwa mengenai pembayaran pemborongan pekerjaan sesuai denganpermohonan pembayaran pekerjaan;Bahwa yang bermohon pembayaran dalam hal ini adalah pihakperusahaan;Bahwa pembayaran tersebut termasuk pembayaran BPJS dankesehatan;Bahwa hubungan pekerjaan tersebut adalah antara PT.

• hakhak lainnya;Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum terurai pada angka 1sampai dengan angka 6 di atas, maka sangat berdasar hukum bagiPenggugat Rekonvensi untuk memohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini untuk menyatakan PHK batal demi hukum danmenghukum Tergugat Rekonvensi untuk mempekerjakan kembali padaposisi dan jabatan semula dan membayar upah Penggugat Rekonvensibeserta hakhak lainnya;Tergugat Rekonvensi Wajib Mengikutsertakan Dan Membayar luran JaminanSosial Nasional (BPJS

  Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan)1.Bahwa oleh karena PHK batal demi hukum maka hubungan kerja antaraTergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi demi hukum belumterputus;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat 2 Undang Undang Nomor13 tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan Selama putusan lembagapenyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baikpengusaha maupun pekerja/oburuh harus tetap melaksanakan segalakewajibannya dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 13, Pasal 17 danPasal

  Nomor 306 K/Pdt.SusPHI/2016mengikutsertakan Penggugat Rekonvensi dalam program Jaminan SosialNasional;Bahwa oleh karenanya Tergugat Rekonvensi wajiob membayar iuran jaminansosial nasional melalui kantor BPJS Kesehatan dan kantor BPJSKetenagakerjaan yang terdiri dari jaminan kecelakaan kerja, jaminankematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan pensiun, dan jaminanhari tua;Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum terurai di atas, PenggugatRekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa

  seratus tiga puluhdelapan ribu rupiah);Jumlah keseluruhannya sebesar Rp.25.345.000, (dua puluh lima juta tigaratus empat puluh lima ribu rupiah)Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar upah pada setiaptanggal pembayaran upah setiap bulannya kepada Penggugat Rekonvensibeserta hakhak lainnya yang seharusnya diterima oleh PenggugatRekonvensi sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatanhukum tetap;Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar iuran Jaminan SosialNasional melalui kantor BPJS

  Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untukPenggugat Rekonvensi sampai adanya putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap;Menyatakan Tergugat Rekonvensi Telah melanggar Pasal 28 UndangUndang Nomor 21 Tahun 2000, tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa(dwangsom) yang besarnya ditetaopkan sebesar Rp.1.000.000, (satu jutarupiah) perhari kepada Penggugat Rekonvensi apabila Tergugat Rekonvensilalai tidak mempekerjakan Penggugat Rekonvensi sejak putusan

• Fotokopi saldo jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan No.Peserta97C00051634 atas nama Yurnalis, tanggal 25 September 2018, sesuai denganprint outnya yang selanjutnya diberi tanda dengan P2.1;. Fotokopi saldo jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan No.Peserta02C00053531 atas nama Sri Mulyanto, tahun 2018, sesuai dengan print outnyayang selanjutnya diberi tanda dengan P2.2;.

  Penggugat Konvensi juga mengajukan bukti P.2.1 yaitu saldo jaminanhari tua BPJS Ketenagakerjaan dengan no.Peserta 97C00051634 atas namaYurnalis / Penggugat Konvensi I, tanggal 25 September 2018 yang menerangkanbahwa upah Penggugat Konvensi yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaanadalah sejumlah Rp. 3.278,960, dan saksi Penggugat Konvensi yang bernamaWaluyo dan Ishaq menerangkan bahwa gaji Penggugat Konvensi sebesar Rp.3.200.000 rupiah, sedangkan Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan tentangupah

  Penggugat Konvensi II juga mengajukan buktiP.2.2 yaitu saldo jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan dengan no.Peserta02C00053531 atas nama Sri Mulyanto / Penggugat Konvensi II, tanggal 15 Oktober2018 yang menerangkan bahwa upah Penggugat Konvensi II yang dilaporkan keBPJS Ketenagakerjaan adalah sejumlah Rp. 3.018.100, dan saksi PenggugatKonvensi Il Waluyo dan Ishaq menerangkan bahwa gaji Penggugat Konvensi IIsebesar Rp. 3.018.000 rupiah, sedangkan Tergugat Konvensi tidak dapatmembuktikan tentang upah

• Bahwa sebagaimana permohonan Pemohon posita angka 10(sepuluh) tentang jumlah pemberian uang kepada Termohon adalahsangat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup Termohon dan anaknya.Bahwa untuk kebutuhan anaknya saja dalam tiap bulannya adalahdengan rincian sebagai berikut := Susu Nutrilon Rp. 158.000, X 6 =Rp. 948.000,= Susu Nutrinidrin Rp. 185.000, X 10 = Rp. 1.850.000,= Imunisasi = Rp. 1.200.000,* Sekolah =Rp. 500.000,= Popok (pempers) =Rp. 500.000,= BPJS = Rp. 80.000, Makan + =Rp. 500.000,Hal 9

  No 0250/Pdt.G/2020/PA.kItsetiap bulannya yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonpensi padasetiap tanggal 2 (dua) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun, terhitung sejak bulan pertama setelah terbit putusan perkara aquo sampai anak tersebut berusia dewasa (21 tahun) dengan rinciansebagai berikut : Susu Nutrilon Rp. 158.000, X 6 =Rp. 948.000,= Susu Nutrinidrin Rp. 185.000, X 10 = Rp. 1.850.000,= Imunisasi = Rp. 1.200.000,= Sekolah =Rp. 500.000,= Popok (pempers) =Rp. 500.000,= BPJS = Rp. 80.000

  No 0250/Pdt.G/2020/PA.kItPemohon membuat asuransi kesehatan untuk anak yang setiapbulan dikenakan premi sebesar Rp. 400.000, (empat ratus riburupiah) yang kemudian patut Termohon pertanyakan mengapaasuransi tersebut baru dibuat bulan Juni 2020 sementara sejakbulan Agustus 2019 BPJS kesehatan untuk anaknya dan Termohonsaja tidak pernah dibayarkan? Apakah ini hanya bentuk kamuflaseagar seolaholah Pemohon peduli terhadap anaknya?.DALAM REKONPENSI :1.

  No 0250/Pdt.G/2020/PA.kIt Susu Nutrilon Rp. 158.000,x6 =Rp. 948.000, = Susu Nutrinidrin Rp. 185.000, x 10 = Rp. 1.850.000,= Imunisasi = Rp. 1.200.000,* Sekolah =Rp. 500.000,= Popok (pempers) =Rp. 500.000, BPJS =Rp. 80.000,* Makan =Rp. 500.000,+JUMIAN oo. ccee cece eeeeceeeeeeeesae ees Rp. 5.578.000,(lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)7.

  Pilar Lakeswara Ahza Wibawa yangdikeluarkan oleh rumah sakit JIH tanggal 08 Desember, yang bermeteralcukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.7);Fotokopi perjanjian kerja, yang bermeterai cukup dan telah sesuai denganaslinya (Bukti T.8);Fotokopi percakapan via, yang bermeterai cukup dan telah sesuai denganaslinya (Bukti T.9);Fotokopi Print out BPJS, yang bermeterai cukup dan telah sesuai denganaslinya (Bukti T.10);Fotokopi buku Informasi Pasien Anak, yang bermeterai cukup dan telahsesuai dengan

• Firman;

• 4 (empat) lembar Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Izin Undang-undang Gangguan (HO), Tanda Daftar Perusahaan Perorangan;
• 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pajak Daerah;
• 1 (satu) lembar Rekomendasi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
• 5 (lima) lembar Nomor Induk Berusaha, Izin Usaha Mikro Kecil, Izin Lingkungan, Izin Lokasi dan Lampiran Izin Usaha Mikro Kecil;

Terlampir dalam berkas perkara;

8.

Firman;4 (empat) lembar Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Izin UndangundangGangguan (HO), Tanda Daftar Perusahaan Perorangan;1 (Satu) lembar Surat Keterangan Pajak Daerah;1 (Satu) lembar Rekomendasi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;5 (lima) lembar Nomor Induk Berusaha, Izin Usaha Mikro Kecil, IzinLingkungan, Izin Lokasi dan lampiran;Terlampir dalam berkas perkara;.

SuratKetetapan Pajak Daerah (SKPD), Rekomendasi Kepesertaan BPJSKetenagakerjaan, Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha Mikro Kecil, IzinLingkungan, Izin Lokasi, Lampiran Izin Usaha Mikro Kecil, dan Berita AcaraLacak Balak:Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di persidanganmengajukan bukti surat berupa: Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat IzinUsaha Perdagangan (SIUP) Kecil, Izin UndangUndang Gangguan (HO), TandaDaftar Perusahaan Perorangan, Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD),Rekomendasi Kepesertaan BPJS

Firman;(empat) lembar Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Izin UndangundangGangguan (HO), Tanda Daftar Perusahaan Perorangan;1 (Satu) lembar Surat Keterangan Pajak Daerah;1 (Satu) lembar Rekomendasi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 218/Pid.B/LH/2021/PN Mam5 (lima) lembar Nomor Induk Berusaha, Izin Usaha Mikro Kecil, IzinLingkungan, Izin Lokasi dan Lampiran Izin Usaha Mikro Kecil;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta

Firman;(empat) lembar Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Izin UndangundangGangguan (HO), Tanda Daftar Perusahaan Perorangan;1 (Satu) lembar Surat Keterangan Pajak Daerah;1 (Satu) lembar Rekomendasi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;5(lima) lembar Nomor Induk Berusaha, Izin Usaha Mikro Kecil, IzinLingkungan, Izin Lokasi dan Lampiran Izin Usaha Mikro Kecil;Terlampir dalam berkas perkara;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan

Firman;Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 218/Pid.B/LH/2021/PN Mam 4 (empat) lembar Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Izin UndangundangGangguan (HO), Tanda Daftar Perusahaan Perorangan; 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Pajak Daerah; 1(Satu) lembar Rekomendasi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan; 5 (lima) lembar Nomor Induk Berusaha, Izin Usaha Mikro Kecil, IzinLingkungan, Izin Lokasi dan Lampiran Izin Usaha Mikro Kecil;Terlampir dalam berkas perkara;8.

• karena Pemohon adalah kakak ipar saksi(suami saksi adalah kak kandung istri Pemohon ) ; Bahwa saksi menikah dengan suminya pada Tahun 1996, sedangkan Pemohon menikahpada Tahun 2001 ; Bahwa saksi sehariharinya memanggil Pemohon dengan nama Pak Kris, dan sebelumPemohon menikah juga saksi sudah tahu kalau Pemohon bernama RAHAYUKRISTIONO ; Bahwa saksi mengetahui kalau nama orang tua dalam akte kelahiran anaknya itu salah yangseharusnya RAHAYU KRISTIONO menjadi Raden KRISTIONO pada waktu maumembuat kart BPJS

• Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang mengganggugugat pernikahan Pemohon dan II dan selama itu pula Pemohon dan IItetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;> Bahwa Pemohon dan Il sangat membutuhkan Penetapan PengesahanNikah dari Pengadilan Agama Bangko, yang akan dijadikan sebagailandasan hukum untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah ke KantorUrusan Agama Kecamatan Bangko karena Pemohon dan II membutuhkanBuku Kutipan Akta Nikah sebagai persayaratan mengurus Kartu Keluarga,BPJS

• tidak mengetahui sebab Pemohonbertengkar dengan Termohon dan saksi hanya mengetahui dariketerangan Pemohon bahwa Termohon terlalu cemburu kepadaPemohon dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuansatu kerja dengan Pemohon ;O Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengarketika Pemohon sedang bertengkar dengan Termohon;O Bahwa setahu saksi antara Pemohon denganTermohon sekarang telah berpisah ranjang semenjak 2 (dua) bulanyang lalu;O Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagaaitukang parkir di BPJS

  Pemohon dengan Termohon membina rumahtangga di Kota Batam;O Bahwa selama terikat perkawinan antara Pemohondengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;O Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon denganTermohon sampai sekarang masih harmonis dan tidak ada terjadiperselisinan dan pertengkaran;O Bahwa saksi pernah mendengar dari Termohonbahwa semenjak 2 (dua) bulan terakhir ini ada perselisihan danpertengkaran dan sekarang telah berpisah ranjang;O Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagaitukang parkir di BPJS

  Perkara No. 1663/Pdt.G/2018/PA.Btm.O Bahwa selama terikat perkawinan antara Pemohondengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;O Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon denganTermohon sampai sekarang masih harmonis dan tidak ada terjadiperselisinan dan pertengkaran;O Bahwa saksi pernah mendengar dari Termohonbahwa semenjak 2 (dua) bulan terakhir ini ada perselisihan danpertengkaran dan sekarang telah berpisah ranjang;O Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagaitukang parkir di BPJS Batam;O Bahwa setahu

• PENGGUGAT NO TAHUN UMK KOTA MEDAN REALISASI THR KEKURANGAN THR1 2002 464.000 405.000 59.0002 2003 505.000 475.000 30.0003 2006 937.000 710.000 40.0004 2007 600.000 773.000 45.0005 2008 750.000 840.000 78.0006 2009 820.000 970.000 50.0007 2010 918.000 970.000 130.0008 2011 1.020.000 970.000 227.0009 2012 1.100.000 970.000 315.00010 2013 1.197.000 1.165.000 295.00011 2014 1.285.000 1.165.000 686.000TOTAL 1.955.000 tidak memperoleh BPJS Ketenagakerjaan (d/hJamsostek) sejak bekerja di Toko Mini Market

  Penggugat adalahbenar sebagai karyawan Toko Mini Market;Bahwa Saksi Anni Elfrida menerangkan bahwa Penggugat adalahbukan sebagai karyawan buruh harian lepas Toko Mini Market;Halaman 19dari 31Putusan Nomor 368/Pdt.SusP HI/2020/PN MdnBahwa Saksi Anni Elfrida menerangkan bahwa Upah saksi danPenggugat ang diterima dari Tergugat di Toko Mini Market selaludibawah UMR dan tidak cukup untuk menutup biaya operasional kerja;Bahwa Saksi Anni Elfrida menerangkan bahwa mereka tidak pernah diikut sertakan dalam BPJS

  menerangkan bahwa Pemilik sekaligusPenanggungjawab Toko Mini Market adalah Tergugat (Asman);Saksi Theresia Sinaga menerangkan bahwa tidak pernah adaperalihan kepemilikan/ penanggungjawab Toko Mini Market sejak saksibekerja di Toko Mini Market;Saksi Theresia Sinaga menerangkan bahwa Upah saksi danPenggugat yang diterima dari Tergugat di Toko Mini Market selaludibawah UMR dan tidak cukup untuk menutup biaya operasional kerja;Saksi Theresia Sinaga menerangkan bahwa mereka tidak pernah diikutsertakan dalam BPJS

  PENGGUGAT tidak memperoleh BPJS Ketenagakerjaan (d/hJamsostek) sejak bekerja di Toko Mini Market.4. Bahwa selain tidak menerima hakhak normatif, Tergugat juga seringdimarahi dan dimaki oleh pihak pengusaha, hingga pada bulan Mei 2014Penggugat memutuskan untuk menunda masuk kerja;5. Bahwa sejak PENGGUGAT menunda masu kerja, TERGUGAT tidakpernah memanggil PENGGUGAT secara patut untuk berkerja kembali;a.